Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Jurnal Fundamental Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat di jadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juli Dan Juli-Desember setiap tahunya, tidak saja dosen di STIH Muhammadiyah Bima Tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum Internasional, hukum tata Negara, dan hukum acara, hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Articles
54 Documents
<![CDATA[Pembangunan Desa : Pemanfaatan Potensi Desa Berbasis Kearifan lokal di Tawangsari Kabupaten Boyolali ]]>
<![CDATA[Hadis Turmudi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.84
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi lokal yang terdapat di Desa Tawangsari Boyolali dan bagaimana memanfaatkanya dengan berbasis kearifan lokal dalam pembangunan desa. Metode yang dipergunakan dengan mempergunakan penelitian hukum nondoktrinal (empiris) yang bersifat kualitatif, dengan mempergunakan teknik wawancara dan observasi pada obyek penelitian yakni Desa Tawangsari Boyolali. Dari hasil penelitian di dapatkan bahwa Desa Tawangsari memiliki keanekaragaman potensi lokal yang berupa potensi sumber daya alam, kearifan lokal dan kelembagaan. Adanya potensi desa telah mampu dimanfaatkan dalam upaya percepatan laju pembangunan desa dengan mengedepankan nilai – nilai kearifan lokal, seperti program desa wisata, kuliner berbasis kearifan lokal dan pembuatan kampung iklim. Selain itu optimalisasi kaum lansia dan difabel dalam pembuatan batik tulis yang mengedepankan nilai kearifan lokal dan tradisi setempat juga di lakukan. Dibentuknya kelompok tani juga dilakukan guna tetap menjaga kelestarian alam dan kualitas tanah lahan persawahan dengan tradisi lokal pengolahan tanahnya. Dari penelitian didapatkan kesimpulan keragaman potensi lokal yang ada di Desa Tawangsari Boyolali telah mampu dimanfaatkan guna mempercepat proses pembangunan desa seperti amanah dalam UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dengan berdasarkan nilai kearifan lokal dan budaya yang diwariskan leluhur warga setempat.]]>
<![CDATA[The Judge's Considerations Regarding Evidence Of Handphones In The Crime Of Defamation On Social Media ]]>
<![CDATA[Marisa Kurnianingsih]]>;
<![CDATA[Muhammad Risal Fitrah Ramadhan]]>;
<![CDATA[Arief Budiono]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.86
<![CDATA[Social life in Indonesia is experiencing progressive development from various aspects. Crimes or criminal acts committed by individuals or groups are currently growing along with the development of technology. One of the crimes that are often violated in the scope of social media is the criminal act of defamation, where this crime is carried out by destroying the good reputation of others by using the media in the form of a cellphone as the main item used. Based on this description, this study aims to determine the validity and considerations of judges regarding cell phone evidence in cases and to find out the views of Islamic Criminal Law regarding evidence as reinforcement in cases. By using normative research methods, it can be seen that cellphone evidence is very useful in providing judges' considerations in deciding cases, and in Islamic law itself Evidence has been arranged based on what is stated in the sources of Islamic law itself. Things that can be done so that law enforcement can work properly are rejuvenating the existing rule of law in the State of Indonesia, and making expert views in interpreting evidence in Islamic law as one of the references]]>
<![CDATA[Indonesian Model of Foreign Direct Inverstment (Omnibus Law): Learning From Singapore ]]>
<![CDATA[Diana Setiawati]]>;
<![CDATA[Hary Abdul Hakim]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.90
<![CDATA[Foreign direct investment (“FDI”) has become a hot topic in board meetings all over the world as modern businesses are seizing new opportunities within theglobalized economy. The modern economy functions ona larger scale than ever before, and companies are beginning to realize that failing to partake in foreigndirect investment could lead to their demise. FDI has been a key factor driving export-led growth in Southeast Asia. This research offers a comparative legal and critical analysis of the Foreign Direct Investment Regulation (FDI) and strategies of attracting FDI in Indonesia by learning from Singapore. Indonesia has been striving to attract FDI, and therefore on October2020 Indonesia ratified the Omnibus Law on JobCreation replacing 79 acts regarding investment. Nevertheless, this law has raised legal controversies andpublic protests. This research focuses finding a model ofFDI attraction for Indonesia through lessons learnedfrom Singapore in terms of how to attract FDI. Singapore have made remarkable FDI accomplishmentthrough their own ways. The result of this research isaims to deplore the reasons for the accomplishment, intending to find a better model for Indonesia than theOmnibus Law currently adopted. This research arguesthat Indonesia should reconsider the Omnibus Law approach by referring to the lessons learned from theexperience of Singapore’s success in attracting FDI.]]>
<![CDATA[Legal Analysis on Smart Contract for Land Registration in Digital Era in Indonesia ]]>
<![CDATA[Uni Tsulasi Putri]]>;
<![CDATA[Wihandriati]]>;
<![CDATA[Muhammad Rizal Sirojudin]]>;
<![CDATA[Sakti Oktasari]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.97
<![CDATA[Pada satu dekade terakhir, kehidupan masyarakat semakin pesat bergerak memasuki era digital yang sering disebut era industri 4.0. Meskipun diawali dari kegiatan bisnis, berbagai aktivitas dalam dunia maya juga mulai dikenal di bidang pelayanan publik seperti e-signature, e-litigation, e-court, e-registration, dukcapil online dan sebagainya. Masifnya berbagai aktivitas elektronik tersebut didorong oleh derasnya arus kemajuan dan inovasi teknologi salah satunya smart contract pada sistem blockchain. Aplikasi smart contract blockchain digadang dapat digunakan selain berkaitan dengan cryptocurrency atau aset kripto, yakni antara lain untuk e-voting ataupemilu, rekam medis dan pendaftaran tanah. Pada tahun 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik yang mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2021. Peraturan tersebut memungkinkan dikeluarkannya Sertipikat Elektronik untuk pendaftaran tanah pertama kali atau untuk penggantian sertipikat lama menjadi Sertipikat Elektronik. Peraturan tersebut dapat disimpulkan merupakan implementasi Road Map Transformasi Digital yang dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional. Pada Road Map tersebut, salah satu poin yang disebutkan untuk tahun 2022 adalah Implementasi smart contract, smart escrow. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang dinamika pengaturan pendaftaran tanah para era digital di Indonesia dan bagaimana potensi penggunaan smart contract untuk pendaftaran tanah di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa dokumen yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Data tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Fenomena “Mengemis” Online Melalui Media Sosial ]]>
<![CDATA[Fuadi Isnawan]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.106
<![CDATA[Fenomena perkembangan teknologi yang berkaitang dengan live streaming semakin banyak dan menjamur diera ini. Banyak yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mendulang ketenaran dan keuntungan yang didapat dengan melakukan live streaming di akun edia sosialnya. Fenomena yang disoroti dalam tulisan ini adalah fenomena pengemsisan yang marak belakangan ini dengan mandi lumpur di media sosial. Tulisan ini membahasa dua hal yang krusial, yaitu mengenai apakah pengemisan tersebut dapat dikenai sanksi pidana, dan bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perbuatan tersebut. Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dalm mengkajinya dengan mengkaji teori yang relevan terhadap fenomena tersebut dan fungsi kepolisian. Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah pengemisan online tersebut dapat dijatuhi pidana dengan Pasal 504 KUHP dan peran kepolisian begitu besar dalam penanggulangan ini sesuai dengan UU Kepolisiran Republik Indonesia. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini ialah siapapun yang melakukan pengemsian di media sosial TikTok akan dikenai sanlksi pidana yang nyata. Kepolisian memiliki fungsi pre-emtif, preventif dan represif dalam penanggulangan kejahatan tersebut.]]>
<![CDATA[Peran Komisi Kepolisian Nasional Dalam Penegakan Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ]]>
<![CDATA[Yusuf Warsyim]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.108
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Kompolnas dalam penegakan Kode etik kepolisian dan merumuskan langkah penguatan peran kompolnas. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif (Normative research), sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Hasil penelitian memperlihatkan pertama, bahwa Peran Kompolnas dalam Mengawasi etika kepolisian kurang maksimal dikarenakan hasil pengawasan dan keluhan masyarakat yang disampaikan di institusi Kepolisian tidak memiliki kekuatan hukum. sementara peran kompolnas dalam Penegakan Etika Kepolisian dalam Perpres No 17 tahun 2011 hanya dilibatkan dalam gelar perkara, sidang komisi dan itu pun kalau diundang oleh kepolisian, namun peran yang demikian justru tidak diakomodir dalam Perpol No. 7 Tahun 2022. Kedua, Penguatan Peran Kompolnas Dalam mengawasi dan menegakan Etika Kepolisian Republik Indonesia dilakukan dengan cara merevisi Perpres No 17 tahun 2011 yang didalamnya harus mempertegas kewenangan pengawasan dan keterlibatan Kompolnas dalam penegakan kode etik profesi Polri]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam E-Commerce Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Rizky Amelia]]>;
<![CDATA[Ilyas Sarbini]]>;
<![CDATA[Adnan]]>;
<![CDATA[Sukirman]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.92
<![CDATA[Semakin tinggi transaksi perdagangan elektronik maka semakin tinggi juga potensi sengketa konsumen dalam transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Untuk aspek perlindungan konsumen Indonesia telah memiliki UU Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999, namun seiring berjalannya waktu undang-undang tersebut dinilai tidak cukup menjadi payung perlindungan hukum penyelesaian sengketa konsumen di dalam transaksi e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa konsumen dalam e-commerce di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasilnya, perlindungan konsumen dalam transaksi e-commerce dapat dilakukan pra beli, sementara untuk pasca beli, apabila terjadi sengketa dapat dilakukan proses penyelesaian sengketa dengan dua pendekatan utama yaitu Internal Dispute Resolution dan Eksternal Dispute Resolution.]]>
<![CDATA[Deferred Prosecution Agreement dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Putu Eva Ditayani Antari]]>;
<![CDATA[I Kadek Budiadinata Satriatama Adnyana]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.96
<![CDATA[Corruption is a persistent problem in Indonesia. The impact of corruption is very widespread which results in poverty and inhibits infrastructure development. Law enforcement for perpetrators of corruption in Indonesia still uses minimum and maximum imprisonment and in the form of fines. This resulted in the difficulty of recovering state financial losses due to corruption. So a new paradigm for criminalizing corruption is needed through the concept of the Deferred Prosecution Agreement (DPA). The aims of this study are 1) to find out the legal ratio of DPA application as an enforcement of corruption. 2) to find out the implementation of DPA in corruption crimes in Indonesia. Furthermore, this research method is a normative legal research method. This research method is used to examine studies in the form of books, journals, and regulations related to the author's research. The results of this study indicate that the correct basic concept used in criminal prosecution of corruption in Indonesia is the DPA concept from the UK, where the implementation is through negotiations between the prosecutor and the suspect and then the results of the negotiations are asked for the judge's opinion. Furthermore, after being approved by the judge, it will continue with the implementation of the contents of the DPA. So the concept of DPA is very appropriate to restore losses due to corruption.]]>
<![CDATA[Eksploitasi Anak Pada Tradisi Pacuan Kuda Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif ]]>
<![CDATA[Nurfitriani]]>;
<![CDATA[Syarif Hidayatullah]]>;
<![CDATA[Husnatul Mahmudah]]>;
<![CDATA[Zuhrah]]>;
<![CDATA[Gufran Sanusi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.102
<![CDATA[Penelitian ini tentang tradisi pacuan kuda yang menggunakan anak sebagai joki (joki cilik) di Bima Nusa Tenggara Barat. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang ekploitasi anak yang terjadi pada tradisi pacuan kuda. Jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris atau sosiological. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas pacuan kuda yang melibatkan anak sebagai joki adalah adanya ekploitasi ekonomi. Dimana anak-anak diarahkan untuk menjadi joki dengan harapan mendapatkan imbalan/upah. Anak-anak melakukan aktivitas sebagai joki menggadaikan nyawa karena hal tersebut sangat berbahaya baik secara fisik maupun psikis anak. Dalam perspektif sejarah, pacuan kuda di Bima tidak menggunakan anak-anak sebagai joki. Namun seiring waktu karena dipengaruhi oleh aktivitas perjudian, anak-anak menjadi pilihan terbaik agar kuda dapat berlari kencang. Keterlibatan anak menjadi joki menyebabkan permasalahan laten di masyarakat. Seperti adanya eksploitasi anak untuk meningkatkan ekonomi keluarga, sehingga hak dasar anak yang lain terabaikan. Berdasarkan analisis perspektif hukum Islam dan Hukum positif diketahui bahwa hak-hak anak yang lalai dalam pemenuhannya adalah: (1) Pendidikan formal yang terbengkalai; (2) rentan mengalami kecelakaan/luka fisik. Orang tua yang seharusnya memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak, bukan sebaliknya. Menempatkan anak sebagai pekerja sama halnya dengan mengabaikan kewajiban orang tua, serta mendzolimi anak karena memberikan beban berlebihan yang tidak sesuai dengan usianya. Kata Kunci: Eksploitasi, Anak, Joki, Pacuan Kuda]]>
<![CDATA[Human Trafficking, Kejahatan Transnasional Dalam Prespektif Prinsip Nasional Aktif Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Dewa Krisna Prasada]]>;
<![CDATA[Ni Putu Sawitri Nandari]]>;
<![CDATA[Bagus Gede Ari Rama]]>;
<![CDATA[Kadek Julia Mahadewi]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.107
<![CDATA[Kejahatan transional sudah menjadi ancaman yang berskala besar di setiap negara-negara di dunia, tak terkecuali di Indonesia sendiri. Kejahatan Transnasional lebih lanjut jikat dilihat dari Deklarasi ASEAN di Manila tahun 2017 mengkategorikan human trafficking sebagai salah satu kejahatan transional. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Dalam kajian ini akan dilihat beberapa permasalahan yang perlu dibahas, antara lain apakah sudah ada ratifikasi trafficking in person atau human trafficking dalam hukum positif di Indonesia? dan bagaimana sanksi terhadap sindikat perdagangan manusia berdasarkan prinsip nasional aktif di Indonesia? Tujuan dari dibuatnya riset mengenai kejahatan transional dalam kejahatan perdagangan manusia ini jika dilihat secara arti luas agar masyarakat tau bentuk-bentuk modus sindikat-sindikat yang memberikan tawaran menjadi TKI yang legal namun dibalik itu terdapat niat jahat. Kajian ini berfokus pada metode yuridis normatif (normative legal research), dengan menelaah bahan-bahan yang bersumber pada bahan kepustakaan. Hasil pembahasan dari kajian ini yaitu Indonesia sebagai negara hukum sudah meratifikasi beberapa instrument hukum internasional ke dalam hukum positif, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman Or Degrading Treatment Or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan Dan Perlakuan Atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia). Dalam penerapan prinsip nasional aktif terhadap pelaku tindakan human trafficking Pasal 5 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sudah menentukan bahwa Indonesia memeiliki kewenangan terhadap warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah yurisdiksinya.]]>
