Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Jurnal Fundamental Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Muhammadiyah Bima ini merupakan bagian yang memuat standar dalam penulisan jurnal, Jurnal fundamental dapat di jadikan wadah menulis untuk terbitan berkala atau dua kali dalam satu Tahun, yaitu pada Bulan Januari-Juli Dan Juli-Desember setiap tahunya, tidak saja dosen di STIH Muhammadiyah Bima Tetapi Juga Dosen-Dosen di Perguruan Tinggi lainya yang mempunyai hasil penelitian, analisis putusan maupun kajian ilmiah konseptual dari akademisi maupun praktisi dalam bidang hukum di seluruh Indonesia seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum Internasional, hukum tata Negara, dan hukum acara, hukum Islam dan lainya. Aspirasi wawasan Regional, Nasional maupun Internasional terwadahi dalam karya orisinal yang mendasar namun memiliki unsur kebaruan dalam penulisan sehingga karya yang dihasilkan merupakan hasil penalaran sistematis, relevan dan memiliki kontribusi tinggi terhadap pembangunan ilmiah bidang hukum yang ditekuni.
Articles
54 Documents
<![CDATA[Binjai Male Participation In KB Program In The Postmodern Era ]]>
<![CDATA[Neri Arisuma]]>;
<![CDATA[Komala Sari]]>;
<![CDATA[Refida Evi Purba]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.63
<![CDATA[Abstrak Partisipasi pasangan dengan angka Keluarga Berencana (KB) yang rendah di Kota Binjai tentunya tidak lepas dari peran laki-laki sebagai kepala keluarga dalam suatu pasangan. Selama ini Pembina Keluarga Berencana (PLK) Kota Binjai dalam melakukan penyuluhan selalu dihadiri oleh perempuan saja. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya partisipasi pria dalam program KB, baik secara langsung maupun tidak langsung. Urgensi penelitian ini sangat penting untuk dapat membuat rumusan dalam mendidik pasangan usia subur (PUS) di Kota Binjai khususnya laki-laki dalam mengimplementasikan PP No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pengembangan Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi, studi literatur, Focus Group Discussion (FGD) dan wawancara mendalam dengan para motivator KB pria sebagai agen yang telah melaksanakan program KB dan mengikuti penyuluhan pria. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Binjai dan Petugas Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB) Kota Binjai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap masalah kependudukan masih rendah, pelaksanaan program sosialisasi dan penyuluhan sering tidak dihadiri laki-laki, alasan mereka tidak pernah dan jarang mengikuti penyuluhan karena sibuk bekerja dan menganggap penyuluhan KB sebagai bisnis wanita. Analisis yuridis terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan terkait laju pertumbuhan penduduk dinilai masih belum terlalu mengikat karena secara harfiah partisipasi laki-laki hanya bersifat himbauan dan memerlukan kesadaran penuh dari masyarakat. Tidak ada aturan yang benar-benar mengikat dan mengharuskan laki-laki juga wajib mengikuti berbagai penyuluhan terkait keikutsertaannya dalam pelaksanaan program KB.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Surat Izin Mengemudi Syarat Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas ]]>
<![CDATA[Surant Elprido]]>;
<![CDATA[Agnes Fitriantica]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.66
<![CDATA[Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tingga HAM setiap warga negaranya. HAM mutlak menjadi kedaulatan tiap-tiap individu, termasuk penyandang disabilitas. Konstitusi menjamin hak bagi penyandang disabilitas, diantaranya hak keadilan dan perlindungan hukum, hak aksesibilitas, serta hak pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti tentang peyalanan proses penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas yang menjadi hak setiap warga negara yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, substansi yang dibahas adalah Pasal 35 Ayat 1 Huruf C Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 Tentang SIM Berkaitan Dengan Syarat Karakteristik Pembuatan SIM D Bagi Disabilitas. Dalam hal ini studi kasus diambil di Kantor Satlantas Polres Metro Jakarta Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Pengumpulan Data dilakukan menggunakan teknik wawancara dengan informan dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa implementasi penerbitan SIM bagi penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Kapolri di Wilayah Hukum Polres Metro Jakarta Barat sudah cukup baik, meskipun secara komprehensif belum efektif secara maksimal karena pelaksanaan teknis di lapangan yang belum dapat disesuaikan dengan keadaan penyandang disabilitas. Adapun terkait kriteria fisik bagi penyandang disabilitas yang hendak mengurus kepemilikan SIM adalah tidak tulis, tidak buta total dan buta warna, sanggup mengendarai kendaraan bermotor.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Siswa dan UU ITE: Sistematik Literatur Review ]]>
<![CDATA[Khairunnisa]]>;
<![CDATA[Munir]]>;
<![CDATA[Gufran]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.67
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap siswa dalam delik pencemaran nama baik dari perspektif UU ITE. Metode penelitian yang diterapkan yaitu penelitian hukum normative, sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu conceptual approach. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR) dengan menggunakan aplikasi Vosviewer. Artikel yang direview sejumlah 500 artikel yang bersumber dari database Dimentions. Hasil literature review dengan applikasi Vosviewer memperlihatkan bahwa penlitian dengan tema perlindungan hukum terhadap siswa dan UU ITE masih sangat sedikit dan Negara-negara yang mengangkat isu ini hanya ada di cluster Negara Indonesia, Cluster United Statet, Cluster Malaysia dan Australia. Data dari database dimentions juga menujukkan bahwa topik penelitian dengan tema ini terclusterisasi berdasarkan banyaknya kata yang child, law, teacher, efeect dan lain-lain. Kemudian untuk perlindungan hukum terhadap siswa terkait UU ITE ini, dalam telaah undang-undang yang penulis lakukan bergantung sungguh dari usia di pelaku/anak]]>
<![CDATA[Review Of The Murshalah Maslahah Of Credit Card Owners In Cash Withdrawal Transaction ]]>
<![CDATA[Rahmadi Tektona]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.73
<![CDATA[In the development of Islamic economics, especially banking transactions, legal certainty is required regarding whether product transaction activities may be carried out or not, considering that there is no text that can be referred to for this activity. Under these conditions, the process of determining the maslahah mursalah law can be used as an alternative method of determining the law in cash swipe transactions which are a form of deviation from credit cards, in particular the owner of the credit card has the responsibility for using the card if a problem occurs, because the customer has the risk of bad credit due to its misuse, maslahah mursalah is a legal argument for establishing law on new issues. To be able to make mashlahah mursalah as an argument in establishing law, there is a condition that mashlahah is in line with the will of syara' and is included in the type of benefit that is supported by texts in general. Cash swipe activities in Islamic law are included in illegal activities, due to fraudulent engineering of the abuse of credit card functions by purchasing goods that are not in accordance with the original purpose and the existence of usury, and dishonest in its designation, the background is that the author takes the research title review maslahah murshalah on credit card owners in cash swipe activities, with the aim of analyzing and understanding the position of maslahah mursalah on credit card owners in Cash Withdrawal Transaction]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Praktik Rentenir Terhadap Pedagang Kios : (Studi Empirik di Kabupaten Dompu-Nusa Tenggara Barat) ]]>
<![CDATA[Iksan]]>;
<![CDATA[Aman Ma`arij]]>;
<![CDATA[Adnan]]>;
<![CDATA[Nasrullah]]>;
<![CDATA[Ade Ermin]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.75
<![CDATA[Penelitian bertujuan untuk melakukan analisis terhadap Praktik peminjaman uang oleh rentenir di Kabupaten Dompu terhadap pedagang-pedagang kios. Praktek pinjaman pada rentenir cukup mengkhawatirkan karena dapat mengganggu stabilitas ekonomi desa yang mayoritas adalah petani. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menemukan dua hal; pertama praktek rentenir di Kabupaten Dompu memang sangat kuat dan mengakar di tengah-tengah masyarakat termasuk pedagang Kios. Paling tidak ada empat hal pedagang Kios di Kabupaten Dompu memanfaatkan jasa Rentenir (Koperasi) yaitu Kebutuhan modal usaha, Memenuhi kebutuhan mendesak, bantuan saat darurat (Emergency Relief), dan untuk memenuhi gaya hidup dengan bunga 20-50% dalam waktu 6 bulan, 1 bulan dan harian. Kedua wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang kios dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan menambah waktu angsuran dan biaya kerugian yang dialami rentenir (koperasi).]]>
<![CDATA[Eksistensi Akal Dalam Pembentukan Ijtihad Sebagai Dalil Hukum/ The Existence of Rational in the Formation of Ijtihad as a Legal Postulates ]]>
<![CDATA[Harisman]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.85
<![CDATA[Abstrak: Artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji eksistensi akal dalam pembentukan ijtihad sebagai dalil hukum. Pengunaan akal sudah menjadi alternatif pilihan bagi para ulama didalam menemukan jawaban atas persoalan-persolan kontemporer yang berkembang saat ini Meskipun sampai saat ini penggunaan akal dalam berijtihad masih ada perbedaan pendapat. Guna memahami penggunaan akal dalam berijtihad untuk melahirkan dalil hukum dilakukanlah penelitian normatife dengan menggunakan bahan hukum sekunder yang bersumber dari kepustakaan. Bahan yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dan kemudian dideskriptifkan. Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh bahwa akal sebagai alat dan atau sumber untuk berfikir dalam ijtihad guna menemukan dalil dalil hukum baik yang didasarkan pada Al Qur’an dan hadist maupun yang tidak ada di jelaskan. Dalam kajian usul fikih, kata akal diidentikkan pula dengan kata ra’yu.]]>
<![CDATA[Eksistensi Lembaga Mahkamah Agung Sebagai Pelaksana Peradilan Yang Independen Dalam Rekrutmen Hakim ]]>
<![CDATA[Zuhdi Arman]]>;
<![CDATA[Raju Moh Hazmi]]>;
<![CDATA[Yon Efri]]>;
<![CDATA[Sari]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.89
<![CDATA[The main issue discussed in this study is the extent to which the Supreme Court's power is autonomous in recruiting judges with the status of public officials for judicial organizations under its jurisdiction. Since legislation is the main source of information, this study takes a normative legal approach. The results of the study indicate that the current legal framework is not yet fully capable of regulating, implementing and ensuring the judicial system accurately, as well as the nature and status of judges as public officials. The current system and structure of the recruitment of judges continues to show a lack of transparency and uncertainty regarding the legal rules governing the recruitment of judges with the status of public officials. Existing norms maintain weak legitimacy, as they are not regulated by the Constitution, which establishes an independent judiciary responsible for upholding law and justice. Therefore, in the future it is necessary to adopt new rules and regulations governing the system and procedure for recruiting judges in accordance with the specificity of the position of judges as public officials to ensure the performance and accountability of judicial duties.]]>
<![CDATA[Culture Of Law: Transcendental Approach ]]>
<![CDATA[Ridwan Ridwan]]>;
<![CDATA[Taufik Firmanto]]>;
<![CDATA[Arief Budiono]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 2 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v11i2.91
<![CDATA[Tujuan penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk membuat analisis perpskriptif terhadap tatanilai yang menjadi kultur hukum dengan menggunakan pendekatan transcendental.Metodologi: Penelitian ini merupupakan jenis penelitian hukum normative. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis, dimana hukum dimanakan sebagai kumpulan nilai, asas-asas dan moral yang memiliki misi suci kebenaran, dan keadilan.Temuan Utama: Agar hukum benar-benar menjadi mutiara, dan tempat persemaian kebenaran yang mengemban misi suci, maka ada beberapa tatanilai yang dibutuhkan dalam membangun kultur hukum (kesadaran hukum), yakni hukum harus menjadi alat integrasi social, sarana yang meningkatkan kualitas idividu, berhukum harus dipandu oleh standar moral, keadilan menjadi mahkota hukum, dan hukum harus mampu mendorong pembebasan. Penerapan penelitian ini: Hasil pemikiran ini dapat menjadi alternative pemikiran tata nilai dalam membangun kultur hukum oleh pengemban hukum dan masyarakat luas.Kebaruan/Originalitas dari penelitian ini: Kebaruan dari pemikiran ini adalah perspektif baru dalam kultur hukum dengan pendekatan transendental, berupa nilai yang yang menjadi kultur hukum yang dielaborasi dari berbagai pemikiran.Kata Kunci: Kultur, Hukum, Transendental, Tatanilai.]]>
<![CDATA[Provisions for The Use of Foreign Workers in Indonesia ]]>
<![CDATA[Suci Flambonita]]>;
<![CDATA[Emilda Kuspraningrum]]>;
<![CDATA[Suartini]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.82
<![CDATA[The use of foreign workers in Indonesia is intended to transfer knowledge and SKILL. Various requirements must be met as a condition if the entrepreneur/company wishes to bring in foreign workers. The purpose of placing foreign workers in Indonesia; first, is to meet the need for skilled and professional workers in certain fields that cannot be filled by Indonesian Migrant Workers; second, accelerating the process of national development by accelerating the process of technology transfer or knowledge transfer, especially in the industrial sector; third, provide expansion of employment opportunities for Indonesian Migrant Workers; fourth, increase foreign investment as a support for development capital in Indonesia. This type of research uses normative methods by analyzing legal provisions with statutory and case approaches, is descriptive analysis in nature which aims to describe, inventory, and analyze regarding the provisions governing foreign workers in Indonesia through library research. The discussion in this study is an effort to avoid legal problems and the excessive use of foreign workers, the government must carefully determine the policies to be taken in order to maintain a balance between foreign workers and domestic workers. The manpower aspect, especially in terms of the obligation to use Indonesian workers and the necessity to hold industrial training, transfer of knowledge and technology as well as work permits for foreign workers is an absolute requirement in relation to the use of labor.]]>
<![CDATA[Klitih Analisis Yuridis Tindak Pidana Klitih dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam : Indonesia ]]>
<![CDATA[Safaruddin Harefa]]>;
<![CDATA[Rifdatul Maziyyah]]>;
<![CDATA[Nazhif Ali Murtadho]]>;
<![CDATA[Indy Mafiiqo Syatta]]>;
<![CDATA[Sivana Amanda Diamita Syndo]]>
<![CDATA[ Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 12 No. 1 (2023): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.34304/jf.v12i1.83
<![CDATA[Klitih berawal dari bahasa jawa yang bermakna sebuah aktivitas guna mencari angin di luar rumah. Namun, arti klitih yang dimaksud pada zaman dahulu ialah jalan-jalan guna mengisi waktu luang yang dalam bahasa jawa dianggap jalan-jalan untuk nglaras, akan tetapi seiring berjalannya waktu arti klitih bergeser menjadi sebuah tindak pidana yang menyerang seseorang secara acak. Tujuan dari penelitihan ini adalah untuk menganalisis penegakan hukum pada tindak pidana klitih dan menganalisis tindak pidana klitih dalam hukum pidana islam. Penelitian menggunakan metode penelitihan dengan jenis penelitian yuridis normative dengan mengunakan pendekatan perundang-undangan (statute aproach) dan pendapat doktrin. Hasil penelitian ini berupa penerapan hukuman bagi tindak pidana klitih yang masih belum optimal karena terdapat peningkatan jumlah kasus selama kurun waktu tiga tahun terakhir. Hal tersebut menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat. Oleh karena itu peneliti menganalisis pertama, mengenai kasus tindak pidana Klitih, dalam doktrin pidana telah memenuhi dua unsur perbuatan pidana antara lain objektif (actus reus) dan subjektif (mens rea). Perlu diketahui bahwa kedua unsur tersebut bersifat mutlak, artinya tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan juga penegakan hukum terhadap tindak pidana klitih haruslah berorientasi pada korban. mengenai penegakan hukum pada tindak pidana klitih yang mana perlu adanya kajian lebih lanjut terkait hukumannya karena hukuman yang selama ini diterapkan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku; kedua dalam pandangan pidana islam sendiri pelaku pidana klitih dapat dikenai hukuman pokok berupa qishas, maupun hukuman tambahan berupa diyat dan ta’zir dengan didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban]]>
