cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 3 (2014): Desember" : 10 Documents clear
TATA KELEMBAGAAN PENANGANAN NELAYAN TRADISIONAL INDONESIA PELINTAS BATAS DI WILAYAH PERAIRAN AUSTRALIA Akhmad Solihin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANKompleksitas permasalahan nelayan tradisional Indonesia di wilayah perikanan Australia telah berlangsung sejak tahun 1980-an, meski telah dilakukan penandatanganan perjanjian yang mengakui hak atas nelayan tradisional Indonesia, kerap terjadi pelanggaran oleh nelayan Indonesia.  Berdasarkan Analytical Hierarchy Process (AHP), diperoleh hasil, yaitu melanjutkan kebiasaan penangkapan ikan di wilayah MoU BOX dengan aturan yang baru (0,581) dengan membuat sistem pemantauan perahu nelayan dengan cara memasang vessel monitoring system (VMS).  Sementara itu, analisa LFA (Logical Framework Analysis) menghasilkan tiga isu utama, yaitu kelembagaan, ekonomi dan hukum.Kata kunci : nelayan tradisional, pelintas batas perairan, MoU Box
PEMBANGUNAN GIANT SEA WALL: BERMANFAATKAH BAGI MASYARAKAT PERIKANAN ? Armen Zulham
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANPembangunan Giant Sea Wall (GSW) di Teluk Jakarta merupakan program lintas kementerian, yang dirancang untuk mendukung perekonomian dan mengendalikan banjir di Jakarta. Permasalahan GSW tersebut, tidak hanya terkait dengan aspek teknis kontruksi dan lingkungan, tetapi terkait juga dengan aspek sosial ekonomi tentang investasi dan pertumbuhan usaha perikanan.  Saat ini, pada kawasan itu terdapat berbagai investasi dan lapangan usaha perikanan. Data statistik, menunjukkan peran lapangan usaha perikanan dalam perekonomian Jakarta Utara menurun dari 0,10% pada tahun 2006 menjadi 0,08% pada tahun 2012.  Penurunan peran ini, bukan berarti lapangan usaha perikanan ini tidak penting.  Selama ini, lapangan usaha perikanan di kawasan itu merupakan sabuk pengaman yang mampu menyediakan lapangan kerja untuk 30 ribu orang dari berbagai kelompok masyarakat di Teluk Jakarta.  Invasi investasi sekitar  Rp. 600 triliun  untuk pembangunan GSW sampai tahun 2030, merupakan instrumen fiskal penting yang dapat mempercepat tumbuhnya perekonomian di kawasan tersebut.  Instrumen ini menurut beberapa pihak, dapat menjadi stimulus pembangunan, namun  pihak lain menganggap, dapat menjadi “jebakan fiskal untuk sektor perikanan”. Tulisan ini melihat, pembangunan GSW tersebut membuka peluang usaha baru bagi masyarakat perikanan. Namun, untuk memanfaatkan peluang itu diperlukan berbagai kebijakan yang inovatif.Kata kunci : giant sea wall, demografi, nelayan, pembudidaya, pengolah  
PERGURUAN TINGGI, PERAN PEMERINTAH DAN PENGEMBANGAN BLUE ECONOMY Asep Saefuddin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANEkonomi Biru sebagai pengarusutamaan pembangunan nasional mengintegrasikan pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan yang saat ini masih terus dikembangkan.  Ekonomi biru akan berlanjut mendorong berbagai stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, bisnis, dan masyarakat untuk terus menerus mengeksplorasi peluang aplikasi ekonomi biru dan strategi operasional didalam proses industrialisasi bidang kelautan dan perikanan. Ekonomi biru memerlukan aplikasi pengetahuan dan dukungan teknologi.  Pelaksanaannya dalam bidang kelautan dan perikanan membutuhkan inovasi tepat guna, yang tidak hanya mampu untuk memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan, tetapi juga lebih nyata dalam inovasi sistem produksi.  Peran perguruan tinggi lebih proaktif dalam mendorong penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pengabdian masyarakat sebagai instrumen untuk melahirkan inovasi bernilai ekonomi dalam konsep Ekonomi Biru.  Selanjutnya peran pemerintah daerah sangat diharapkan sebagai badan pengatur regulasi dan fasilitasi kepada industri (khususnya kepada industri kreatif kecil dan menengah).Kata kunci : ekonomi biru, pemberdayaan, masyarakat pesisir, kelautan, perikanan
EVOLUSI HAK KEPEMILIKAN DALAM PENGELOLAAN EKOSISTEM HUTAN MANGROVE DI LAMPUNG MANGROVE CENTER Asihing Kustanti; Bramasto Nugroho; Dodik R. Nurrochmat; Yosuke Okimoto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANEkosistem hutan mangrove seluas 700 ha di Lampung Mangrove Center Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung adalah sumberdaya milik bersama (CPRs).  Karakteristik sumberdaya tersebut tidak memungkinkan untuk melalukan pemagaran, memerlukan persaingan dalam mendapatkan manfaat, dan tidak dapat mengeluarkan yang tidak berhak dalam pengelolaannya.  Hutan mangrove tersebut telah mengalami perubahan sumberdaya secara fisik, sosial, ekonomi, dan peran para pihak sejak tahun 1977. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya evolusi hak kepemilikan dan pendekatan kebijakan dalam keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove.   Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis kelembagaan (IAD) yang dikembangkan oleh Ostrom (1999).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa awal terjadinya evolusi dimulai pada tahun 1977-1990 dengan dorongan membaiknya harga udang di pasaran dunia dan kelembaman dalam organisasi pemerintah dalam pemberian ijin pembukaan udang tradisional dengan menebang hutan mangrove.  Pada tahun 1991-1997 terjadi abrasi yang menenggelamkan tambak-tambak tradisonal yang telah bersertifikat.  Adanya bencana abrasi mendorong ke perubahan kepemilikan berikutnya yaitu tidak ada kepemilikan (non- right ownerships). Pada tahun 1995 dan 1997 Dinas Kehutanan Provinsi bersama masyarakat melakukan rehabililitasi hutan mangrove.  Adanya rehabilitasi dari pemerintah bersama masyarakat (organizational energy) tersebut mendorong suksesnya perkembangan mangrove sampai 700 ha.  Lahan-lahan tambak yang pernah terabrasi muncul kembali pada tahun 1998- 2004.  Kemunculan kembali lahan tambak dan meluasnya hutan mangrove ke arah lautan serta kelembaman kelembagaan pengelolaan mendorong perubahan kepemilikan pada tahun 2005-2010. Transfer kepemilikan hutan mangrove seluas 700 ha kepada Universitas Lampung dari pihak Kabupaten Lampung Timur telah mengubah hak kepemilikan selanjutnya dengan tiga macam tipe kepemilikan yaitu 1) hak untuk memasuki dan memanfaatkan; 2) hak untuk mengelola; dan 3) hak untuk mengeluarkan yang tidak berhak.Kata kunci: CPRs, evolusi hak kepemilikan, abrasi, kelembaman, IAD
BISAKAH TRANSPLANTASI KARANG PERBAIKI EKOSISTEM TERUMBU KARANG ? Beginer Subhan; Hawis Madduppa; Dondy Arafat; Dedi Soedharma
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANTransplantasi karang merupakan teknik perbanyakan koloni karang dengan memanfaatkan reproduksi aseksual karang secara fagmentasi. Berbagai kalangan dapat terlibat dalam mengusahakan dan melakukan rehabilitasi karang dengan metode ini.  Namun saat ini metode yang digunakan masih ada yang mengadopsi metode untuk perdagangan karang hias bukan untuk rehabilitasi.  Metode dengan beton dan pengontrolan terhadap alga salah satu kunci keberhasilan dalam transplantasi karang.  Pencarian bibit-bibit karang yang unggul yang kuat terhadap alga dan penyakit menjadi solusi penting dalam peningkatan keberhasilan transplantasi karang.Kata kunci: transplantasi karang, metode beton, penyakit karang, alga
TEKNIK GULUDAN SEBAGAI SOLUSI METODE PENANAMAN MANGROVE PADA LAHAN YANG TERGENANG AIR YANG DALAM Cecep Kusmana; . Istomo; Tarma Purwanegara
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANIndonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas sekitar 17.504 buah pulau dengan panjang garis pantai sekitar 95.181 km yang ditumbuhi oleh mangrove dengan lebar beberapa meter sampai beberapa kilometer dari garis pantai.  Direktorat Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan pada tahun 2007 melaporkan bahwa dari luas kawasan hutan mangrove sekitar 7.758.411 ha, sekitar 60% dari luas tersebut berada dalam kondisi yang rusak.  Sebagian dari kawasan yang rusak tersebut terdiri atas lahan-lahan yang digenangi air yang dalam (kedalaman air lebih dari 1 m).  Berdasarkan hasil penelitian selama 3 tahun (tahun 2008 sampai tahun 2010), secara empirik tehnik guludan sudah terbukti merupakan metode penanaman mangrove yang efektif untuk lahan-lahan yang tergenang air yang dalam tersebut.  Tehnik guludan ini pada dasarnya terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu : (1) pembuatan konstruksi guludan berukuran lebar 4 sampai 5 meter, panjang 6 sampai 10 meter, dan tingginya sesuai dengan kedalaman air; (2) pengurugan guludan dengan karung tanah di bagian bawah yang ditutupi oleh tanah curah setebal 30 sampai 50 cm di bagian atasnya sebagai media tumbuh; dan (3) penanaman bibit mangrove dengan jarak tanam rapat (0,25 x 0,25 m), sedang (0,5 x 0,5 m), dan jarang (1 x 1 m).  Saat ini penanaman mangrove dengan teknik guludan sudah banyak diterapkan oleh berbagai pihak di kawasan pesisir Angke Kapuk, Jakarta Utara.Kata kunci: teknik guludan, metode penanaman mangrove, rehabilitasi mangrove
REVITALISASI RUANG TERBUKA BIRU SEBAGAI UPAYA MANAJEMEN LANSKAP PADA SKALA BIO-REGIONAL Hadi Susilo Arifin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANManajemen lanskap pada skala bio-regional pada unit Daerah Aliran Sungai merupakan isu  penting dalam penanganan permasalahan lingkungan, terlebih terkait dengan masalah manajemen sumberdaya air.  Selanjutnya, dalam praktek manajemen lanskap akan difokuskan terhadap wilayah tepian sungai atau yang disebut lanskap riparian.  Masalah utama lingkungan dipicu dengan kondisi kesemrawutan transportasi darat, rendahnya penanganan sampah dan buruknya pengelolaan ruang terbuka biru sehingga memunculkan bahaya banjir. Diduga perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi di darat telah menyebakan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya air, yang semula berorientasi pada lanskap muka air atau 'water front landscape' beralih menjadi lanskap belakang air atau 'water back landscape'.  Dari hasil penelitian berdasarkan analisis citra yang mengkaji perubahan penutupan lahan selama 3 dekade 1980-an sampai 2010-an telah terindikasi menurunnya jumlah badan air atau RTB di DAS Ciliwung.  Dengan pelaksanaan 'focus group discussion' ditelusuri cara pandang dan persepsi masyarakat, pemerintah, swasta pelaku bisnis property dan jurnalis.  Hasil kajian yang merupakan temuan-temuan penelitian ini dimanfaatkan melalui rekayasa sosial dalam bentuk leaflet, poster dan buku saku yang bisa didiseminasikan kembali kepada para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan manajemen daerah aliran sungai dari bagian hulu sampai dengan bagian hilir.Kata kunci : daerah aliran sungai, focus group discussion, hulu dan hilir, lanskap belakang air, lanskap muka air, rekayasa sosial
TEKNOLOGI AKUSTIK BAWAH AIR: SOLUSI DATA PERIKANAN LAUT INDONESIA Henry M. Manik
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANSebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar. Pentingnya informasi keberadaan ikan dan jumlah stok ikan menjadi agenda penting saat ini. Selama ini nelayan dan pelaku industri perikanan tangkap melakukan pencarian ikan berdasarkan pengalaman melaut.  Hal ini juga sangat dikeluhkan dengan tingginya harga solar, satu hari berlayar bisa memerlukan biaya lebih dari Rp.100 juta dalam mencari ikan. Penggunaan teknologi satelit dapat membantu mengukur suhu permukaan laut dan kandungan klorofil di suatu perairan. Tetapi seringkali, lokasi daerah penangkapan ikan yang dideteksi oleh satelit sering tidak tepat. Kerapkali informasi dari satelit tidak dapat diberikan kepada pengusaha perikanan atau masyarakat nelayan secara langsung (online).Kata kunci : teknologi akustik bawah air, stok ikan, habitat ikan, keberadaan ikan, potensi ikan
BAHAN BAKU: URAT NADI INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH Yonvitner Yonvitner
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANSejak pencanangan industrialisasi perikanan 2011 dan menjadi makin populer tahun 2012 sektor perikanan mulai melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut dimulai dengan mendorong peningkatan produksi perikanan untuk komoditas yang potensial dikembangkan secara ekonomi. Beberapa komoditas unggulan diantaranya adalah udang, ikan patin, dan komoditas budidaya lainnya.  Sementara itu komoditas tangkap terus digenjot untuk mendukung industri UMKM (pengolahan) seperti ikan asin, asap dan pindang.  Namun setelah beberapa tahun berjalan, belum terlihat perkembangan yang signifikan dari tahapan pencapaian program tersebut.  Permasalahan terus menggeluti usaha ini mulai dari bahan baku yang langka, logistik yang tidak tersedia, sampai pada kebijakan impor dari pemerintah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahan baku yang ada di perairan mencukupi untuk bahan baku industri pengolahan ikan kelompok UMKM nasional.Kata kunci: stok ikan, bahan baku, industri pengolahan ikan, logistik perikanan
REKONSTRUKSI UU SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN PRO NELAYAN KECIL Yonvitner Yonvitner
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANUU Bagi hasil No 16 Tahun 1964  mengatur pembagian yang seimbang antara nelayan pemilik dan penerima. Perahu layar minimum 75 % dari hasil bersih, dan perahu motor minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap. Penetapan ini menjadi sebab, belum dapat optimalnya sistem bagi hasil yang memuaskan dan adil pada pelaku usaha perikanan.  Nelayan pendega umum berpenghasilan lebih besar dari nelayan ABK.  Pola ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka dimana nelayan ABK lebih miskin dari nelayan pendega. Proporsi bagi hasil senantiasa tetap, dengan proporsi terbesar terletak menjadi milik juragan. Padahal makin lama tingkat kegunaan dari asset itu mulai berkurang.  Implikasi turunya nilai asset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi tingkat efektivitas dan optimalisasi asset tersebut.  Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang tetap, nelayan harus bekerja lebih keras (karena pengaruh penurunan asset).  Kerja keras nelayan tersebut, menurut bagi hasil dihargai sama, baik secara teknis dan ekonomis nilai aset mulai berubah.  Hasil lapang menunjukkan nilai penyusutan (depresiasi) aset (alat, mesin dan kapal) dibebankan kepada biaya kotor, tidak ditanggung juragan atau pemilik kapal.Kata kunci: nelayan ABK, sistem bagi hasil tangkapan, nelayan pendega

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2014 2014


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12 No 2 (2025): Agustus Vol 12 No 1 (2025): April Vol 11 No 3 (2024): Desember Vol 11 No 2 (2024): Agustus Vol 11 No 1 (2024): April Vol 10 No 3 (2023): Desember Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue