cover
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Core Subject : Economy, Social,
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Articles 11 Documents
Search results for , issue "Volume 1 Nomor 1 Juni 2019" : 11 Documents clear
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM Ashabul Kahpi
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9907

Abstract

AbstrakPerkembangan perkonomi dunia dewasa ini turut pula membawa peningkatan pada tren ekonomi syariah. Bersamaan itu pula, peluang terjadinya sengketa (dispute) yang timbul dari hubungan bisnis tersebut juga akan banyak terjadi, diantaranya adalah potensi permasalahan yang terkait dengan sengketa produsen dan konsumen terhadap produk-produk bisnis syari’ah. Perlindungan konsumen, berikut sengketa konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat, yang menghendaki adanya keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Di Indonesia, aturan mengenai hal tersebut telah dituangkan ke dalam berbagai undang-undang beserta peraturan lainnya, akan tetapi masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim dan tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim. Termasuk dalam hal ini adalah persoalan penyelesaian sengketa konsumen yang pada prinsipnya terdapat di dalam syariat Islam. Bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah (khususnya perbankan syariah) telah menjadi kewenangan absolut peradilan agama, hanyalah merupakan salah satu bentuk sengketa di antara jenis sengketa konsumen muslim.Kata kunci : Perlindungan hukum, sengketa, konsumen muslimAbstractThe development of the world economy today also brings an increase in sharia economic trends. At the same time, there will also be many opportunities for disputes arising from these business relationships, including potential problems related to the disputes between producers and consumers of Shari'ah business products. Consumer protection, following consumer disputes are an integral part of healthy business activities, which requires a balance of legal protection between consumers and producers. In Indonesia, the regulation regarding this matter has been stated in various laws along with other regulations, but it is still done partially so that it is not felt as a protection for Muslim consumers and does not clearly mention the protection of Muslim consumers. Included in this matter is the issue of consumer dispute resolution which in principle is contained in Islamic law. That sharia economic dispute resolution (especially sharia banking) has become the absolute authority of the religious court, is only one form of dispute among the types of disputes of Muslim consumers.Keywords: Legal protection, disputes, Muslim consumers
MEMBANGUN SISTEM EKONOMI ISLAM BERORIENTASI KESALEHAN SOSIAL Mahmudah Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9903

Abstract

Budiharsono, Sugeng. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Nasional. Jakarta: TKP3KPK, Menko Kesra, 2004.Chapra, M. Umar. The Future of Economics; an Islamic Perspective. Jakarta: SEBI, 2001.Haidar, Ilyas Abu. Etika Islam dari Kesalehan Individual Menuju Kesalehan Sosial. Jakarta: Al-Huda, 2003.Hanifullah. “Membangun Sistem Ekonomi Umat Berbasis Syariah”. Episteme. Vol. 7, No. 2, (Desember 2012).Hikmat, Harry. “Pembangunan Sosial yang Berpusatkan pada Rakyat: Reorientasi Paradigma Pembangunan Kesejahteraan Sosial Pascakrisis”. Makalah. Bandung: Unpad, 1999.______. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora, Utama Press 2010.Ibrahim, Idi. “Dunia Simbolik dan Gaya Hidup dalam Beragama”. Mediator. Vol. 3, No. 1. (2002).Jati, Wasisto Raharjo. “Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim”. IBDA’ Jurnal Kebudayaan Islam, Vol. 13, No. 2, (Juli - Desember 2015).Karim, Adiwarman. Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro, Cet. I. Jakarta: III Indonesia, 2002.Maghfur, Ifdlolul. “Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid”. Jurnal MALIA. Volume 7, Nomor 2, (Juni 2016).Manan, Muhammad Abdul. Ekonomi Islam: Teori dan Praktik, terj. Potan Arif Harahap. Jakarta: PT. Intermasa, 1992.Mundzirin, Yusuf, dkk. Islam dan Budaya Lokal. Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Suka, 2007.Nasution, Mustafa Edwin, dkk. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana, 2006.Partoatmodjo, Sadji. Masalah Kemiskinan dan kompleksitas Penanggulangannya. Jakarta TKP3KPK Menko Kesra, 2004.Riesebrodt, Martin. Pious Passion. Berkeley: University of California Press, 1993.Soetomo. Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia. Konsep, Produk dan Implementasi Bank Syariah. Jakarta: Djambatan, 2003.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN HAK MEREK DI KOTA MAKASSAR St. Nurjannah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9909

Abstract

AbstractThe form of law enforcement against brand violations in the city of Makassar has been regulated in Law No. 20 of 2016 that has been good and perfect because it has gone through several revisions and in practice, law enforcement against these violations has been carried out well by investigators of the civil service Ministry of Law and Human Rights who work closely with the Republic of Indonesia National Police investigators and Public Prosecutors. But it is needed addition to the number of civil servant investigators in the scope of ministries that specifically deal with violations of brand rights and IPR as a whole so that enforcement and implementation of the Law / 20 of 2016 is more maximal. The stipulation of laws concerning brands which constitute complaint offenses must be changed to the usual offense of enforcement of violations of Brand Rights which can be immediately processed by the authorities without waiting for a complaint.Key Words: Law Enforcement, Brand RightsAbstrakBentuk penegakan hukum terhadap pelanggaran merek di kota Makassar telah diatur didalam UU No. 20 Tahun 2016 yang telah bagus dan sempurna karena telah melalui beberapakali revisi dan dalam prakteknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini telah dijalankan dengan baik oleh penyidik pegawai negeri sipil kementerian Hukum dan Ham yang berkerja sama dengan penyidik Kepolisian Negara republik Indonesia serta Penuntut Umum. Namun, diperlukan penambahan jumlah penyidik pegawai negeri sipil dilingkup kementrian yang khusus menangani pelanggaran hak merek dan HKI secara keseluruhan agar penegakan dan penerapan UU/20 tahun 2016 lebih maksimal. Penetapan UU tentang merek yang merupakan delik aduan harus diubah menjadi delik biasa sehingga penegakan terhadap pelanggaran Hak Merek dapat segera diproses oleh pihak yang berwajib tanpa menunggu adanya aduan.Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hak Merek
EFEKTIVITAS PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI MAKASSAR Nurhidayah Nurhidayah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9904

Abstract

AbstractChild marriage  induce many problems  for child, in marriage ordinace  No.1 year 1974, someone can  did early marriage if  they got dispensation from  religion court. This research aimed to analysis the efectiveness of dispensation rule for early marriage in ordinace No. 1 Year 1974 about rule marriage. The research locations  at Religion Court of Makassar, KUA Tallo, KUA Bontoala, KUA Ujung Tanah in Makassar. This type of research that researchers use is the type of socio- legal approach. The data obtained form of primary data and secondary data then analyzed in qualitatively and quantitatively. qualitatively analysis used to analyze data descriptive. While quantitative analysis used against Data the form of numbers. The results showed that the application of the rules of marriage dispensation was not effective because manipulation of data, in this case is age manipulation conducted by village employees and indecision of KUA employees thus passed the child marriage file, so that the applicant of child marriage not report their child marriage at Religion Court.Key Word : Early Marriage, Marriage DispensationAbstrakPerkawinan dini menyebabkan berbagai macam  permasalahan bagi para pelakunya,dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perkawinan dini boleh dilangsungkan jika mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas penerapan aturan pemberian dispensasi terhadap perkawinan dini pada UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar, Kantor Urusan Agama Tallo, Kantor Urusan Agama Bontoala, dan Kantor Urusan Agama Ujung Tanah di Makassar. Jenis penelitian yang  digunakan yaitu dengan tipe penelitian sosio-legal approach. Data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya deskriptif. Sedangkan analisis kuantitatif digunakan terhadap data yang berupa angka-angka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aturan dispensasi perkawinan ternyata tidak efektif disebabkan adanya manipulasi data, dalam hal ini manipulasi umur yang dilakukan oleh oknum kelurahan, serta ketidaktegasan dari oknum Kantor Urusan Agama yang meloloskan berkas nikah bagi calon mempelai yang belum cukup umur, sehingga permohonan dispensasi tidak sampai ke Pengadilan AgamaKata Kunci : Perkawinan dini, Dispensasi perkawinan
PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9910

Abstract

AbstractHumans are created by Allah subhanahu wa ta'ala so noble that God places mankind as his most perfect creature. Humans have the right to live to grow and develop as other living creatures specifically to children as the successor of family, religion, nation and state must get guaranteed rights. the rise of drug trafficking in modern times as it is now makes children's rights threatened, both threatening the right to physical and mental health, security rights and the right to education. This discussion aims to explore the extent to which efforts to protect children from the influence and abuse of drugs in the city of Makassar, especially in the area of Tamparang Keke village. The author hopes that there will be support from all parties involved, whether the government, community leaders, religious leaders, youth organizations or communities work together to protect our generation so that we avoid drug abuse.Keywords: Protection, Children, Abuse, Drug.AbstrakManusia diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta’ala dengan begitu mulianya sehingga tuhan menempatkan manusia sebagai mahluk ciptaannya yang paling sempurna.  Manusia memiliki Hak untuk hidup tumbuh dan berkembang selayaknya mahluk mahluk hidup yang lainnya terkhusus kepada anak sebagai penerus keluarga, agama, bangsa dan negara harus mendapat jaminan hak. maraknya peredaran narkoba di zaman modern seperti sekarang ini membuat hak anak terancam, baik itu mengancam hak atas kesehatan fisik dan mental, hak keamanan serta hak pendidikan. Pembahasan ini bertujuan untuk menggali sejauh mana upaya perlindungan terhadap anak dari pengaruh dan penyalahgunaan narkoba di kota Makassar khususnya diwilayah kelurahan Tamparang Keke. Penulis mengaharapkan adanya dukungan dari semua pihak yang terkait, baik itu pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi pemuda, maupun masyarakat saling bersinergiKata Kunci : Perlindungan, Anak, Penyalahgunaan, Narkoba.
PERLINDUNGAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9889

Abstract

AbstractLaw Copyright No. 19 of 2002 put copyright infringement as an ordinary offense no longer an offense. So that peraktis includes crime offenses. In the Copyright Act there are additional minimum and maximum criminal provisions, which are intended to counteract copyright infringement. The creator or heir has the right to sue the copyright holder to be included in his creation. A work must not be changed even though the copyright has been handed over to another party, except with the consent of his heirs in terms of creation has died. The provisions as referred to in paragraph (2) also apply to changes in the title and subhead of the creation, inclusion and alteration of the name or pseudonym of the creator.Keywords: Legal Protection, Intellectual Property RightsAbstrakUndang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 menempatkan pelanggaran hak cipta sebagai delik biasa bukan lagi delik aduan. Sehingga peraktis termasuk delik-delik kejahatan. Dalam Undang-Undang Hak Cipta tersebut terdapat penambahan ketentuan pidana minimal dan maksimal, yang dimaksudkan untuk menangkal terhadap pelanggaran hak cipta. Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut pemegang hak cipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal penciptaan telah meninggal dunia. Ketentuan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Atas Kekayaan Intelektual
WASIAT DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN BW Nur Aisyah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9905

Abstract

AbstractThe inheritance must be shared with those who have the right to receive it, in the jurisprudence there is a discussion about the science of mawaris. According to the jurists, the science of mawaris is the knowledge of knowing people who have the right to receive heirlooms, people who cannot receive heirlooms, the levels received by each inheritance and how they are distributed. Testament is one of the forms of surrender or release of property in the Islamic Shari'ah. Testament has a very strong legal basis in the Shari'ah. Testament is also called testament is "a statement of one's will regarding what will later be done on his property after he dies later". The implementation of this will will only take place after the heir has passed away.Keywords: testament, testament AbstrakHarta peninggalan, haruslah dibagi kepada orang-orang yang berhak menerimanya, di dalam fiqih terdapat pembahasan mengenai ilmu mawaris. Menurut para fuqaha, ilmu mawaris adalah ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka, orang yang tidak dapat menerima pusaka, kadar yang diterima oleh tiap-tiap waris dan cara pembagiannya. Wasiat adalah satu dari bentuk-bentuk penyerahan atau pelepasan harta dalam syari'at Islam. Wasiat memiliki dasar hukum yang sangat kuat dalam syari'at. Wasiat juga di sebut testamen adalah “pernyataan kehendak seseorang mengenai apa yang akan kelak di lakukan terhadap hartanya setelah ia meninggal dunia kelak”. Pelaksanaan wasiat ini baru akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia.Kata kunci : wasiat, testamen
ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN PERJANJIAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH Erlina Erlina
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9911

Abstract

AbstractSeveral factors that resulted in the cancellation of the sale and purchase of land rights agreement were 3 (three), namely Default, Error in subject and Error in object. The procedure for cancellation of the sale and purchase agreement of land rights is 3 (three), namely the deed of deed is made by the parties, through a court decision and canceled by itself. It is expected that the parties in carrying out the sale and purchase agreement rights to the land before the Notary, must really understand the contents of the agreement that was agreed upon, so that all contents of the sale and purchase agreement can be known and understood by both parties. So that no errors occur resulting in the cancellation of the sale and purchase agreement of the land. Besides that, the contents of the sale and purchase agreement of land rights made before a Notary must be clear and firm, so that the rights and obligations of the parties to the agreement can be fair and balanced.Keywords: Cancellation of Agreement, Sale and Purchase, Land RightsAbstrakBeberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah ada 3 (tiga) yaitu Wanprestasi, Error in subjek dan Error in objek. Adapun prosedur pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah ada 3 (tiga) yaitu dibuatkan akta pembatalannya oleh para pihak, melalui penetapan pengadilan dan batal dengan sendirinya. Diharapkan para pihak dalam melakukan perjanjian jual beli hak atas tanah dihadapan Notaris, haruslah benar-benar memahami isi dari perjanjian yang diperjanjikan, sehingga semua isi perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut dapat diketahui dan dipahami oleh kedua belah pihak. Sehingga tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada  pembatalan perjanjian jual beli hak atas tanah tersebut. Disamping itu, isi perjanjian jual beli hak atas tanah yang dibuat di hadapan Notaris haruslah jelas dan tegas, sehingga hak dan kewajiban dari para pihak dalam perjanjian tersebut dapat adil dan seimbang.Kata Kunci : Pembatalan Perjanjian, Jual Beli, Hak Atas Tanah
AKIBAT HUKUM NOTARIS YANG MEMBUAT AKTA MEMPUNYAI KEDUDUKAN DALAM PERSEROAN TERBATAS Harla Ratda
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9901

Abstract

AbstractThe legal power of a limited liability company (PT) if it involves a Notary as a governing body and a shareholder in a limited liability company (PT) then the notary deed only has the force of law as a deed under the hand because the Notary has violated the code of ethics listed in the rules of office Notary as well as violate Law No. 30 of 2004 regarding the position of Notary and Article 20 PJN. The legal consequence of a Notary having a position in a limited liability company (PT) is the birth of a deed of establishment of a limited liability company (PT) null and void of execution powers if the Notary that made the deed had a limited liability company (PT) may be involved or have interest in a limited liability company (PT).Keywords: Notary, Limited Company SharesAbstrakKekuatan hukum suatu akta pendirian perseroan terbatas (PT) jika melibatkan Notaris sebagai pengurus serta pemegang saham dalam sebuah perseroan terbatas (PT) maka akta Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum sebagai akta dibawah tangan, karena Notaris tersebut telah melanggar kode etik yang tercantum dalam peraturan jabatan Notaris serta melanggar Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris serta pada Pasal 20 PJN. Akibat hukum yang timbul bilamana seorang Notaris mempunyai kedudukan dalam sebuah perseroan terbatas (PT) yakni kelahiran sebuah akta pendirian suatu perseroan terbatas (PT) batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan eksekutorial jika Notaris yang membuat akta itu mempunyai kedudukan dalam perseroan terbatas (PT) tidak boleh terlibat atau mempunyai kepentingan dalam perseroan terbatas (PT).Kata Kunci : Notaris, Saham Perseroan Terbatas
PENGATURAN PERATURAN DAERAH (PERDA) SYARIAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Abd. Rais Asmar
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 1 Juni 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i1.9906

Abstract

AbstractRegional regulations that have sharia nuances need to be regulated in terms of both authority and formation processes. This is aimed at avoiding contradictions with the legislation established by the central government. Based on Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government regulates the central authority, namely the field of religion. Meanwhile, the practice of religious values is mostly carried out by the people in the area. Therefore, the establishment of sharia-compliant local regulations is a regulation to meet those needs. Besides that, in terms of its formation it is always harmonized with the conditions of each regionKeywords: Regional Regulations, ShariaAbstrakPeraturan daerah yang bernuansa syariah perlu diatur tatanannya baik dari segi kewenangan maupun proses pembentukannya. Hal ini bertujuan untuk menghindari pertentangan dengan aturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah pusat. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur tentang kewenangan pusat yaitu bidang agama. Sementara itu, pengamalan nilai-nilai agama banyak dilakukan oleh masyarakat di daerah. Oleh Karena itu, pembentukan Perda bernuansa syariah merupakan peraturan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disamping itu, dari sisi pembentukannya senantiasa diselaraskan dengan kondisi daerah masing-masing.Kata Kunci : Peraturan Daerah, Syariah

Page 1 of 2 | Total Record : 11