Garuda - Garba Rujukan Digital

PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK PROFESI BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Syamsiar Arief
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11670

AbstractThe basis for investigating members of the National Police who are suspected of committing criminal offenses is the existence of reports or complaints from the public. The report or complaint is submitted through the Head of the Complaints Service Section for the Professional and Security Sector, and then proposes to the Head of Sub-Division through the Head of the Investigation Unit to call and examine members as witnesses to victims and other witnesses. The Police Investigator in addition to carrying out the duties and functions of the Police also has authority in the investigation and law enforcement of members or persons who commit criminal acts. Apart from the foregoing, investigators must pay attention to and settle as well as possible reports or complaints from the public in accordance with their duties and functions as investigators. Investigations of members of the Indonesian National Police who commit criminal acts are carried out by investigators as stipulated in the criminal procedure applicable to the general court environment, which is confirmed in Article 2 of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Judicial Institutions for members of the Police Force. Republic of Indonesia. The examination of members of the Indonesian National Police is carried out in accordance with the rank, namely according to the provisions of Article 5 of Government Regulation where the examination of members of the Indonesian National Police in the course of an investigation is carried out with regard to rank. Keywords: Code of Ethics, Criminal Acts, Police , Violations.AbstrakDasar penyidikan terhadap Anggota Polri yang disangka melakukan tindak pidana adalah adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat. Laporan atau pengaduan tersebut disampaikan melalui Kepala Bagian Pelayanan Pengaduan Bidang Profesi dan Pengamanan, selanjutnya mendisposisikan kepada Kepala Sub Bagian Provos melalui Kepala Unit Penyidik untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap anggota sebagai saksi korban dan saksi lainnya. Penyidik Polri selain sebagai pengemban tugas dan fungsi Kepolisian juga memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penegakan hukum terhadap anggota atau oknum yang melakukan tindak pidana. Selain dari hal tersebut diatas, aparat penyidik wajib memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat sesuai tugas dan fungsinya selaku penyidik. Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum, yang dipertegas dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum bagi anggota Kepolisian. Negara Republik Indonesia. Pemeriksaan terhadap anggota Polri dilaksanakan sesuai jenjang kepangkatan yakni sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang pelaksanaan teknis institusional peradilan umum bagi anggota Polri dimana pemeriksaan terhadap anggota Polri dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan. Pemeriksaan dalam rangka penyidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 berdasarkan kepangkatannya.Kata Kunci : Kode Etik, Pelanggaran, Polisi, Tindak Pidana.

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN NEGARA PADA AKHIR DAN SETELAH TAHUN ANGGARAN BERJALAN Raya, Muhammad Yaasiin
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11846

Abstract Accountability for the current fiscal year is based on principles that are in line with the principles of good governance. These principles are set forth through the application of classical principles and new principles in the accountability of state finances. Accountability of state finances at the end of the fiscal year that carries out responsibility is the head of the office or agency to superiors and to higher officials. Accountability of the State finances after the end of the fiscal year that is accountability through the judicial institution, namely the existence of state financial losses that must be accounted for in the relevant court, namely the court of corruption in the general court handling cases of state losses. Keywords: Accountability, Budget, State Finance. Abstrak Pertanggungjawaban keuangan negara tahun anggaran berjalan didasarkan atas prinsip-prinsip yang sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan melalui penerapan asas-asas klasik maupun asas-asas baru dalam pertanggungjawaban keuangan negara. Pertanggungjawaban keuangan negara pada akhir tahun anggaran itu yang melakukan pertanggungjawaban yaitu kepala kantor atau instansi kepada atasan dan kepada pejabat yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban keuangan Negara setelah akhir tahun anggaran yaitu pertanggungjawaban dengan cara melalui lembaga peradilan, yaitu adanya kerugian keuangan Negara yang harus di pertanggungjawaban di pengadilan yang bersangkutan yaitu pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan umum yang menangani kasus kerugian negara. Kata Kunci : Anggaran, Keuangan Negara, Pertanggungjawaban.

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS SECARA MASSAL DALAM MASA KAMPANYE PEMILU Andi Rahmah
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11487

Abstract The purpose of this study is to determine the factors that cause mass traffic violations during the election campaign period and efforts to overcome them by police officers against mass traffic violations during the election campaign period. This research is normative with field research where data collection is done by interview and questionnaire distribution to several parties related to the research topic, besides the author also conducts library research through related data and books relating to the research topic, furthermore the data obtained were analyzed qualitatively and presented descriptively. Based on the analysis, the authors conclude several things, among others: (1) Factors that cause mass traffic violations during the election campaign period are indisciplinary factors, lack of supervision, no sanctions are given, habits, factors of selfishness, participation and facilities and infrastructure. (2) Efforts made by the Makassar City Police Traffic Unit in handling mass traffic violations during the election campaign period are through two efforts, the first being preventive measures, by conducting socialization using print and electronic media, and making banners and posters on the streets that are considered strategic. Second, with repressive measures or actions, these efforts take the form of reprimands, speeding tickets, and confiscation.Keywords: Criminologists, General Elections, Traffic, Violations.AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu dan upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisisan terhadap pelanggaran lalulintas secara massal dalam masa kampanye pemilu. Penelitian ini bersifat normatif dengan penelitian lapangan dimana pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan pembagian angket terhadap beberapa pihak yang terkait dengn topik penelitian, selain itu penulis juga melakukan penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku yang berkaitan dengan topik penelitian, selanjutnya data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara lain: (1) Faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu faktor ketidakdisiplinan, kurangnya pengawasan tidak ada sanksi yang diberikan, kebiasaan, faktor egoisme, ikut-ikutan serta sarana dan prasarana. (2) Upaya yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dalam menaggulangi pelanggaran lalu lintas secara massal dalam masa kampanye pemilu yaitu melalui dua upaya yaitu yang pertama dengan upaya preventif, dengan melakukan sosialisasi dengan menggunakan media cetak, maupun elektronik, serta membuat spanduk dan poster di jalan-jalan yang dianggap strategis. Kedua dengan upaya represif atau penindakan, upaya ini berupa teguran, tilang, serta penyitaan.Kata Kunci : Kriminologis, Pelanggaran, Lalu Lintas, Pemilihan Umum.

IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS RAKYAT PAPUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001 TENTANG OTONOMI KHUSUS PAPUA Anggun Putri Priyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11726

Abstract This research intended to know the implementation of task and obligation of MRP obediently to the mandate of the law Number 21 of 2001 on Special Autonomy for Papua Province. This research did intended to know the protection of MRP to the basic righs of Papua indigenous, and the factors that influence the MRP in carrying out its duties and authority.This research was conducted by tracing the regulation and various literatures that has relation to this writing and interview with some source person of gaining input in order to perfecting this thesis writing.In order to implement special autonomy in Papua, it was formed MRP that is a the cultural representative of Papua indigenous, that has certain authority in the pace of protecting the Papua indigenous’ right, underlying to the esteem to the esteem to the custom and culture, female outsourcing, and the consolidation of religious life concordance. The results of this research showed that : 1) The implementation of the tasks and obligation of the MRP have not been conducted conseguently and consistently. The result, MRP has not fully give protection to the basic right of Papua indegenous. 2) the slowness of Provincial Government and DPRP in forming special regional regulation that rule on operational technique of the implementation of task and obligation of MRP and some duties and autorities of MRP that is amended in the article 20 paragraph (1) in Law Number 21 of 2001 on Special Autonomy to Papua Province, there are only (2) that could be implemented,i.e. the consideration and approval toward the candidate of Governor and Vice Governor nominees that was proposed by DPRP, and consideration and approval of MRP to the special regional regulation that was formed by Governor along with DPRP.Keywords: Special Autonomy, Papua Society Council (MRP), Right Of Papua Indigeous.AbstrakPenelitian bertujuan untuk mengetahui impelmentasi tugas dan wewenang MRP sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui perlindungan MRP terhadap hak-hak dasar orang asli Papua. Faktor-faktor yang mempengaruhi MRP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelusuri peraturan perundang-undangan dan berbagai literature yang ada kaitannya dengan penulisan tesis ini, dan wawancara dengan beberapa narasumber untuk mendapatkan masukan guna penyempurnaan penulisan tesis ini.Dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus di Papua dibentuk Majelis Rakyat Papua yang merupakan representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang pada penghormatan terhadap adat dan budaya,pemberdayaan perempuan,dan pemantapan kerukunan hidup beragama.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Implementasi tugas dan wewenang MRP belum dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Akibatnya MRP belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.2) lambatnya Pemerintah Provinsi dan DPRP membentuk perdasus yang mengatur teknis operasional dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP yang diamanatkan pada pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, ayat (2) yang dapat dilaksanakan yaitu pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRP, dan pertimbangan dan persetujuan MRP terhadap perdasus yang dibentuk oleh Gubernur bersama DPRP.Kata Kunci : Otonomi Khusus , Majelis Rakyat Papua, Hak-hak Orang Asli Papua.

PELAKSANAAN HAJI MELALUI PENERAPAN FORMAL DALAM PERATURAN HAJI DI INDONESIA Andi Intan Cahyani
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11677

AbstractHajj in the sense of making a pilgrimage to a place that has been determined with the intention and purpose of worship, known by all mankind through religious guidance or advice, especially in the eastern hemisphere. By carrying out this worship is expected to be able to lead people to get to know themselves, cleanse and purify their souls, All scholars agree with the way Ijma 'that the Hajj is mandatory for all Muslims, both men and women. Hajj is indeed an obligation for Muslims where the general requirements are Islam, peace, understanding and ability. In carrying out the pilgrimage there are pillars of pilgrimage that must be done namely ihram, wukuf, tawaf, sa'I, and tahallul. Special prohibitions for men are to wear clothing that is sewn deeply when performing Ihram, wear headgear while in Ihram, and wear shoes that cover the ankles during the Ihram process. Special prohibition for women is not allowed to cover the face and hands when doing Ihram. Keywords: Law, Hajj Implementation, Hajj Regulations. AbstrakHaji dalam artian berziarah ke suatu tempat yang telah ditentukan dengan niat dan tujuan untuk beribadah, dikenal oleh seluruh umat manusia melalui tuntunan atau anjuran agama, terkhusus pada belahan dunia bagian Timur. Dengan melaksanakan ibadah ini diharapkan mampu mengantar manusia untuk lebih mengenal jati diri, membersihkan dan mensucikan jiwa-jiwa mereka, Semua ulama sepakat dengan jalan Ijma’ bahwa hukum haji wajib bagi semua umat Islam, baik itu laki-laki maupun bagi perempuan. Haji memang suatu kewajiban bagi kaum muslim yang mana syarat-syarat umum yaitu islam, baligh, berakal, dan mampu. Dalam melaksanakan ibadah haji terdapat rukun-rukun haji yang wajib dilakukan yaitu ihram, wukuf, tawaf, sa’I, dan tahallul. Larangan khusus bagi kaum pria adalah memakai pakaian yang berjahit dalam pada saat melakukan ihram, memakai tutup kepala selama dalam ihram, dan memakai sepatu yang menutupi mata kaki selama proses ihram. Larangan khusus untuk kaum wanita adalah tidak diperbolehkan menutup muka dan tangan sewaktu melakukan ihram.Kata Kunci : Hukum, Pelaksanaan Haji, Peraturan Haji.

PARADIGMA PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PEMBANGUNAN NASIONAL BERWAWASAN HUKUM Jumadi Jumadi
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11499

Abstract If the law is understood rigidly and narrowly in the sense of statutory regulations only, surely the definition of the rule of law that is developed is also narrow and limited and may not necessarily guarantee substantive justice, which has recently been expressly stated that Indonesia is not a regulatory state. Therefore, in addition to the term 'the rule of law' by Friedman also developed the term 'the rule of law' to ensure that the concept of 'the rule of law' encompasses an understanding of justice that is more essential than just the functioning of laws and regulations in narrow meaning. Even if the term used is 'the rule of law', it is the broad understanding that is expected to be included in the term 'the rule of law' which is used to refer to the conception of the rule of law in the reform era.Keywords: Law, National Development , State Administration. AbstrakApabila hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu dapat menjamin keadilan substantif, yang akhir-akhir ini tegas disampaikan bahwa Indonesia bukan negara peraturan. Karena itu, di samping istilah ‘the rule of law’ oleh Friedman juga mengembangkan istilah ‘the rule of just law’ untuk memastikan bahwa dalam konsep ‘the rule of law’ tercakup pengertian keadilan yang lebih esensiel dari pada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap ‘the rule of law’, pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah ‘the rule of law’ yang digunakan untuk menyebut konsepsi negara hukum di era reformasi.Kata Kunci : Hukum, Pembangunan Nasional, Penyelenggaraan Negara.

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN DWANGSOM (UANG PAKSA) DALAM GUGATAN PERDATA Ade Darmawan
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11892

AbstractThis study is entitled "Implementation of Dwangsom (Forced Money) Implementation in Civil Lawsuit". The main or core issue to be examined is how effective the application of dwangsom (forced money) in a civil suit. This research is an empirical legal research law that describes the results of research on the applicable law in the community that is legal research conducted by collecting data with field studies. Based on the results of research and analysis conducted, a conclusion can be drawn that the application of dwangsom (forced money) in a civil lawsuit is not fully effective, because in some decisions that have been analyzed as a general study, dwangsom (forced money) is a demand in the form of payment in the form of money, excluding disputes in any civil lawsuits in its application not found in the implementing regulations. So dwangsom (forced money) which had been expected as a formula to force the defendant who was convicted to obey the judge's verdict is absolutely not enforceable. Therefore it is very important to make rules about the implementation of dwangsom (forced money).Keywords: Civil Lawsuit, Enforcement, Forced Money.AbstrakPenelitian ini berjudul “Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata”. Permasalahan pokok atau inti yang hendak dikaji adalah bagaimanakah efektivitas penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwasanya penerapan dwangsom (uang paksa) dalam gugatan perdata itu tidak sepenuhnya efektif dilaksanakan, karena dalam beberapa putusan yang telah di analisis menjadi sebuah penelitian secara gambaran umum, dwangsom (uang paksa) merupakan tuntutan berupa pembayaran berupa uang, diluar dari perselisihan dalam setiap gugatan perdata dalam penerapannya tidak ditemukan dalam peraturan pelaksanaannya. Sehingga dwangsom (uang paksa) yang telah diharapkan sebagai formula untuk memaksa tergugat yang terhukum untuk mematuhi amar putusan hakim yang sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Oleh sebab itu sangat penting dibuat peraturan tentang pelaksanaan dwangsom (uang paksa) itu.Kata Kunci: Gugatan Perdata, Pelaksanaan , Uang Paksa.

MEMBENTUK SUMBER DAYA MANUSIA PERBANKAN SYARIAH MELALUI MANAJEMEN HATI Mahmuda Mulia Muhammad
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11534

Abstract This paper aims to determine the formation of human resources in Islamic banking through careful management. The results of the analysis show that the management of the heart of the formation of human resources is an effort to manage the hearts of all employees who aim to shape the characteristics of human resources that are cultured and divine. Heart management that can be carried out by Islamic banking through the formation of spiritual intelligence (Al-iman al-`amiq, Al-ittishal al-watsiq and Tathhir al-qalb), and emotional formation (Self Awareness, Motivation, Empathy and Social Skills).Keywords: Heart Management, Human Resources, Islamic Banking. AbstrakTulisan ini bertujuan untuk mengetahui pembentukan sumber daya manusia perbankan syariah melalui manajemen hati. Hasil analisis menunjukkan bahwa manajemen hati dari pembentukan sumber daya manusia merupakan suatu upaya pengelolaan hati untuk seluruh karyawan yang bertujuan untuk membentuk karaktek sumber daya manusia yang berbudaya dan bernilai ketuhanan. Manajemen hati yang dapat dilakukan oleh perbankan syariah melalui pembentukan kecerdasan spiritual (Al-iman al-`amiq, Al-ittishal al-watsiq dan Tathhir al-qalb), dan pembenukan emosional (Self Awareness, Motivation, Empathy dan Social Skills).Kata Kunci : Manajemen Hati, Perbankan Syariah, Sumber Daya Manusia.

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS JUAL BELI RUMAH DI KOTA MAKASSAR Ashar Sinilele
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11680

AbstractThe legal relationship that arises in the sale and purchase utilization of houses between consumers and developers not only takes place due to an agreement (binding sale and purchase agreement), but also arises because of the provisions of the law (legal engagement relationship). The legal relationship takes place at each transaction process/stage, both the pre-transaction stage, the transaction stage and the post/transactional stage. The legal relationship takes place at every transaction process/stage, so that legal protection must also be obtained by each consumer in each transaction stage. Legal protection for consumer rights in the process of buying and selling stages and ownership of residential houses has been regulated and stated in various legal provisions and legislation consisting of the Civil Code, Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Law number 4 of 1992 concerning Housing and Settlements, and Law Number 18 of 1999 concerning Construction Services. To realize consumer protection is carried out as a joint effort based on the principle of benefits, the principle of justice, the principle of balance, the principle of security and the principle of legal certainty.Keywords: Consumer Protection, Legal Relationship, Sale and Purchase.AbstrakHubungan hukum yang timbul dalam jual beli dan pemanfaatan rumah antara konsumen dan developer tidak hanya berlangsung karena adanya perjanjian (perjanjian pengikatan jual beli) semata, tetapi juga timbul karena ketentuan undang-undang (hubungan hukum perikatan). Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, baik tahap pra transaksi, tahap transaksi maupun tahap purna/pascatransaksi. Hubungan hukum tersebut berlangsung pada setiap proses/tahapan transaksi, sehingga perlindungan hukum harus pula diperoleh setiap konsumen dalam setiap tahapan transaksi. Perlindungan hukum atas hak-hak konsumen dalam proses tahapan jual beli dan pemilikan rumah tinggal telah diatur dan tercantum dalam berbagai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan dan asas kepastian hukum.Kata Kunci : Hubungan Hukum, Jual Beli, Perlindungan Konsumen.

PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA MAKASSAR Muhammad Anis
El-Iqthisadi Volume 1 Nomor 2 Desember 2019
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisadi.v1i2.11617

Abstract Sexual violence against children is one of the serious problems we face today, various elements, especially the government, are related to the government's efforts in implementing the Child Protection Act Number 35 of 2014. On the other hand, child victims of sexual violence are part of an immature community its development both physically and psychologically, so it requires special assistance in handling it. Sexual violence against children is an act of violence perpetrated by a community whose physical or psychological development is insufficient or immature so that it requires ongoing assistance specifically relating to its handling. The cause of the occurrence of acts of sexual violence against children is due to family factors, such as parenting that allows their children to get along freely which results in the child losing his identity, the factor of parents not equipping children with religious knowledge which consequently children don’t understand what can be done and which can’t done, the influence of the environment and many more factors that can cause acts of sexual violence in children. So that children don’t experience acts of sexual violence against children, it should be as parents should set an example to children, provide the best examples for children about how to live in accordance with our religion and culture, so that children avoid sexual violence, there must be assistance or supervision strict on children.Keywords: Child Protection, Makassar City, Sexual Violence.AbstrakKekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu permasalahan serius yang kita hadapi saat ini, berbagai elemen terutama pemerintah dikarenakan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam melaksanakan Undang-Undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 2014. Disisi lain, anak korban kekerasan seksual merupakan bagian dari masyarakat yang belum matang perkembangannya baik secara fisik maupun psikologis, sehingga membutuhkan pendampingan khusus dalam penanganannya. Kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat yang kurang atau belum matang perkembangan fisik maupun psikisnya sehingga membutuhkan pendampingan yang berkesinambungan terkhusus yang berhubungan dengan penanganannya. Penyebab terjadinya tindakan kekerasan seksual terhadap anak karena faktor keluarga, seperti Pola Asuh yang membiarkan anaknya bergaul dengan bebas yang berakibat anak kehilangan jati diri, faktor orang tua tidak membekali anak dengan ilmu agama yang akibatnya anak tidak memahami yang mana bisa dilakukan dan mana yang tidak bisa dilakukan, pengaruh lingkungan dan masih banyak lagi faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak kekrasan seksual pada anak. Agar anak tidak mengalami tindak kekerasan seksual pada anak, hendaknya sebagai orang tua harus memberi keteladanan kepada anak, memberikan contoh yang terbaik kepada anak tentang bagaimana pola hidup yang sesuai dengan agama dan budaya kita, agar anak terhindar dari kekerasan seksual, harus ada pendampingan atau pengawasan yang ketat terhadap anak.Kata Kunci : Kekerasan Seksual, Kota Makassar, Perlindungan Anak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Muh Yaasiin Raya

Contact Email yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone +6285343981818

Journal Mail Official el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location Kab. gowa, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Muh Yaasiin Raya

Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id

Phone
+6285343981818

Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id

Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

Location
Kab. gowa,

Sulawesi selatan

INDONESIA