cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
el-iqtishady@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
El-Iqtishady
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 2615241X     EISSN : 26860503     DOI : https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.13817
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
EL-IQTHISADI : JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 1 Juni 2023" : 11 Documents clear
URGENSI PENGATURAN TAFLIS DALAM UNDANG-UNDANG Wawan Andriyanto
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.33339

Abstract

Abstrak Indonesia adalah negara yang berpenduduk mayoritas Muslim yang telah memiliki kesadaran umum mengenai pentingnya mengembangkan ekonomi syariah dan semua perangkat hukum pendukungnya. Saat ini, salah satu kebutuhan mendesak dalam pengaturan hukum ekonomi syariah adalah pengaturan mengenai taflis, yang belum ada pengaturannya sama sekali dalam hukum kepailitan di Indonesia. Hukum kepailitan di Indonesia, meskipun subjek hukumnya adalah pelaku ekonomi syariah, tetap menggunakan peraturan perundang-undangan bidang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang konvensional. Penelitian untuk menyusun jurnal ini menggunakan pendekatan kritis dan empiris, dengan didukung oleh studi pustaka dan peraturan perundang-undangan, dan data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi institusi untuk dianalisis dan disimpulkan. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bawa pengaturan aspek formal dan aspek material taflis dalam undang-undang telah menjadi kebutuhan tersendiri. Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis telah dapat diidentifikasi menjadi alasan pembenar untuk mengatur aspek formal dan aspek material taflis dalam undang-undang. Kata Kunci: ekonomi syariah, kepailitan, taflis, utang Abstract Indonesia is a Muslim-majority country that has a general awareness of the importance of developing a sharia economy and all its supporting legal instruments. Currently, one of the urgent needs in the regulation of sharia economic law is the regulation regarding taflis, which has no regulation at all in the bankruptcy law in Indonesia. Bankruptcy law in Indonesia, although the legal subject is sharia economic actors, still uses the laws and regulations in the field of bankruptcy and the suspension of conventional debt repayment obligations. The research to compile this journal uses a critical and empirical approach, supported by literature studies and laws and regulations, and data obtained from official institutional documents to be analyzed and concluded. Based on the results of the study, it was concluded that the regulation of formal aspects and material aspects of taflis in the law had become a separate necessity. Philosophical, sociological, and juridical foundations have been identified as justifications for regulating the formal and material aspects of taflis in the law. Keywords: bankruptcy, debt, sharia economics, taflis
IMPLEMENTASI PERMA NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG SERTIFIKASI HAKIM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENANGANAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO Khaidar Rohman; Sutrisno; Zaidah nur rosidah; Fairuz Sabiq
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.35621

Abstract

Abstract Tulisan ini mengkaji Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, ditegaskan bahwa masalah Ekonomi Syariah sebagai bentuk kewenangan mutlak Pengadilan Agama guna penyelesaian permasalahan atau perkara sengketa perekonomian Syariah. Keberadaan peraturan ini semakin meyakinkan masyarakat bahwa pengadilan agama memiliki kerangka hukum dan bahwasanya hakim pengadilan agama memiliki yurisdiksi khusus atas kasus ekonomi syariah. Dengan adanya peraturan tersebut, bertujuan agar tercipta efektifitas dalam meningkatkan penanganan masalah ekonomi syariah di lingkungan peradilan agama guna memenuhi rasa keadilan untuk seluruh pihak dengan mengalami perkara. Kata Kunci : Ekonomi syariah, Hakim, Keadilan. Abstract This paper examines Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Certification of Sharia Economic Judges, emphasizing that Sharia Economic issues are a form of absolute authority of the Religious Courts to resolve Sharia economic problems or dispute cases. The existence of this regulation further convinces the public that the religious courts have a legal framework and that religious court judges have special jurisdiction over sharia economic cases. With this regulation, it aims to create effectiveness in improving the handling of sharia economic problems in the religious court environment in order to fulfill a sense of justice for all parties who experience cases. Keywords: Islamic economics, judges, justice.
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM TERHADAP JUAL BELI STROBERI (Studi Kasus di Objek Wisata Kebun Stroberi Sarangan) Andrie Nindy Dwiantari
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.36656

Abstract

Abstrak Jual beli merupakan aspek muamalah yang terpenting dalam kehidupan sosial. Melakukan penetapan harga yang adil dan transparan merupakan kewajiban bagi seorang penjual. Di Objek Wisata Kebun Stroberi Sarangan terdapat perbedaan harga jual stroberi antara wisatawan luar kota dengan wisatawan lokal, hal tersebut bertentangan dengan etika bisnis Islam, terutama dalam prinsip keseimbangan (equilibrium) dan prinsip kebenaran (kebajikan dan kejujuran). Kata Kunci : Jual Beli, Keseimbangan, Wisatawan. Abstract Buying and selling is the most important aspect of muamalah in social life. Carrying out fair and transparent pricing is an obligation for a seller. At the Sarangan Strawberry Farm Tourism Object, there is a difference in the selling price of strawberries between tourists from out of town and local tourists, this is contrary to Islamic business ethics, especially in the principle of balance (equilibrium) and the principle of truth (virtue and honesty). Keywords : Buying and Selling, Balance, Travelers.
ANALISIS PRAKTEK AKAD IJARAH PADA KHALID’S COMPASSION CENTER FOUNDATION Hasbi Abdul Al Wahhab KH Khaerudin; Nofrianto
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.37727

Abstract

Abstrak Khalid’s compassion center foundation mulai beroperasi pada Juli 2018 dan memiliki lembaga bernama Majelis Anak Spesial (MAS). Lembaga ini berfokus pada pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal ini cukup menarik untuk diteliti karena lembaga ini merupakan jawaban dan tuntunan bagi masyarakat yang memiliki ABK terutama bagi golongan menengah kebawah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi sesuatu yang dapat dideskripsikan secara tepat dan jelas untuk kepentingan pembaca. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi (pengamatan) dan juga wawancara (interview) terhadap objek penelitian yang diteliti. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa konsep dan mekanisme jasa terapi di MAS telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/IV/2000. Secara umum penerapan akad ijarah pada karyawan MAS telah sesuai dengan akad ijarah, namun di sisi lain terdapat pula praktek yang menyimpang, Hal ini membuat perjanjian kontrak tersebut tidak sesuai kesepakatan yang telah dibuat di awal akad. Kata Kunci: Ijarah, Majelis Anak Spesial, Fikih Muamalah Abstract Khalid's compassion center foundation began operating in July 2018 and has an institution called the Special Children's Assembly (MAS). This institution focuses on the education of Children with Special Needs (ABK). This is quite interesting to study because this institution is the answer and guidance for people who have ABK, especially for the lower middle class. This study uses a qualitative research method, which aims to transform raw data into something that can be described precisely and clearly for the benefit of the reader. The data collection techniques are observation (observation) and also interviews (interviews) of the research object under study. The results of this study found that the concept and mechanism of therapy services at MAS were in accordance with DSN Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000. In general, the implementation of the ijarah contract for MAS employees is in accordance with the ijarah contract, but on the other hand there are also practices that deviate. This makes the contract agreement not in accordance with the agreement made at the beginning of the contract. Keywords: Ijarah, Special Children's Council, Fiqh Muamalah
PEMANFAATAN KOIN SHOPEE PADA PRAKTIK PEMBELIAN BARANG DI APLIKASI SHOPEE DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Azkiya Salisa Alfafa
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.37866

Abstract

Abstrak Pokok permasalahan dari penelitian ini yaitu mencari tahu bagaimana pemanfaatan koin Shopee dalam pembelian barang di aplikasi Shopee, apakah informasi yang diberikan pihak Shopee terkait penggunaan koin Shopee sudah lengkap serta bagaimana ketentuan hukum Islam dalam pelaksanaan tersebut. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian literatur, dengan metode kualitatif dan pendekatan normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan koin Shopee pada pembelian barang di aplikasi Shopee termasuk dalam harta manfaat yang sah yakni telah memenuhi unsur jaminan fisik (ain) berupa potongan harga pada saat pembelian, dan jaminan utang (dain). Pihak Shopee sebagai yang memiliki utang dan yang diutangi adalah pihak konsumen, sedangkan pihak yang berhak menagih utang adalah penjual, serta jaminan nafs (jiwa) yakni kesanggupan untuk melakukan sesuatu apabila mendapat klaim dari konsumen. Kata Kunci : Koin Shopee, Promosi dan Diskon Abstrac The main problem of this research is to find out how to use Shopee coins in purchasing goods in the Shopee application, whether the information provided by Shopee regarding the use of Shopee coins is complete and what are the provisions of Islamic law in this implementation. This type of research uses literature research, with qualitative methods and a normative approach. The results of this study indicate that the use of Shopee coins in purchasing goods in the Shopee application is included in legal beneficial assets, namely having fulfilled the elements of physical collateral (ain) in the form of price discounts at the time of purchase, and debt guarantees (dain). Shopee has the debt and the debtor is the consumer, while the party entitled to collect the debt is the seller, as well as the nafs (life) guarantee, namely the ability to do something if a claim is received from the consumer. Keywords : Shopee Coins, Promotions and Discounts
PERKEMBANGAN AKAD MUDHARABAH DALAM FIQH KE DALAM FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) fadillah mursid; Oyo Sunaryo Mukhlas; Isnayati Nur; Atang Abdul Hakim
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.38352

Abstract

Abstrak Akad mudharabah dalam transaksi dan bisnis Islam adalah salah satu akan yang sering digunakan, bahkan akad mudharabah sudah dikenal sebelum kedatangan Islam. Eksistensi akad mudharabah dalam dunia bisnis selalu mendapatkan pembahasan, sejak masa klasik hingga sekarang, bahkan dari 152 Fatwa DSN-MUI yang dikeluarkan 30 di antaranya membahas akad mudharabah. Berdasarkan hal tersebut, pokok pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan akad mudharabah dalam Fiqh ke dalam Fatwa DSN-MUI di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan doktrinal dan yuridis historis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan akad mudharabah dalam fiqh ke dalam fatwa DSN-MUI dalam dua hal yaitu Pertama, perkembangan dari aspek para pihak dalam akad dan kedua, perkembangan dari aspek tanggung jawab dan pertanggungjawaban mudharib. Kata Kunci: Mudharabah, Fiqh, Fatwa Abstract Mudharabah agreement in Islamic transactions and business is often used, even mudharabah agreements were known before the arrival of Islam. The existence of mudharabah contracts in the business world has always been discussed, since classical times until now, even out of 152 DSN-MUI Fatwas issued, 30 of them discuss mudharabah contracts. Based on this, the main discussion in this research is how the development of mudharabah contracts in Fiqh into Fatwa DSN-MUI in Indonesia. This research is normative research, with doctrinal and historical juridical approaches. The results of this study indicate that there is a development of mudharabah contracts in fiqh into the DSN-MUI fatwa in two ways, namely First, the development of the aspect of the parties in the contract and second, the development of the aspect of responsibility and liability of mudharib. Keywords: Mudharabah, Jurisprudence, Fatwa
IMPLEMENTASI JURIMETRI OLEH HAKIM DALAM PERKARA PEMBAGIAN HARTA BERSAMA M. Y. Khaerul Umam; Musakkir; Marwah
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39438

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta Bersama. Metode yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer yakni mengenai penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama serta melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber yang telah ditentukan. Data penelitian kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif yakni memberikan gambaran atas subjek dan objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian atas uraian teoritis dan pandangan ataupun argumentasi hukum dari narasumber kemudian ditelaah untuk memperoleh kesimpulan yang secara logis, sistematis, dan komprehensif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (1) Penerapan jurimetri dalam penentuan pembagian harta bersama merupakan suatu konsep yang ingin mendekatkan perbedaan-perbedaan tafsir mengenai ukuran suatu keadilan yang dapat ditelaah dan disimpulkan berdasarkan metode penyelidikan ilmiah. Jurimetri telah menghadirkan suatu analisis hukum yang berbasis data-data empiris yang dianggap lebih objektif dan teruji. Dalam pengambilan keputusan oleh majelis hakim dalam menangani perkara, mendorong terciptanya putusan-putusan pengadilan yang konsisten, dapat diprediksi, dan merepresentasikan keadilan secara berimbang dan terukur. Kata Kunci: Implementasi, Jurimetri, Harta Bersama Abstract This study aims to know how to apply jurimetrics in determining the distribution of joint asset. The method used in this legal research is empirical legal research conducted by field research to obtain primary data, which is the application of jurimetrics in determining the distribution of joint assets and conducting interviews with several appointed sources. The research data was then analyzed descriptively and qualitatively, which described the research's subject and object. The data obtained by the results of research on theoretical descriptions and opinions or legal arguments from sources are then studied to have logical, systematic, and comprehensive conclusions. The results of the study indicate that. The application of jurimetrics in determining the distribution of joint assets is a concept that wants to unite differences in interpretations of the measure of justice that can be studied and concluded based on the method of scientific investigation. Jurimetrics has presented a legal analysis based on empirical data which is considered more objective and tested. In making decisions by the panel of judges, and in handling cases, Jurimetrics encourages the creation of court decisions that are consistent, predictable, and represent justice in a balanced and measurable manner. Keywords: Implementation, Jurimenriscs, Joint Assets
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO DALAM MENINGKATKAN KESEHATAN BANK KONVENSIONAL Ady Putra Cesario
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39439

Abstract

Abstrak Manajemen risiko merupakan serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, pertama bagaimana implementasi manajemen risiko di bank konvensional, kedua bagaimana risiko bank jika gagal menerapkan manajemen risiko bank. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, hasil dari penilitian menyimpulkan bahwa, pertama, manajemen risiko sangat penting untuk meningkatkan bank dalam keadaan sehat, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagai dasar bank menerapkan manajemen risiko. Beberapa bank gagal menerapkan manajemen risiko, kegagalan tersebut mengakibatkan bank mengalami kerugian salah satunya meningkatnya angka kredit bermasalah. Kedua, risiko dapat ditanggung bank jika bank gagal menerapkan manajemen risiko, antara lain: risiko kredit, risiko likuiditas, risiko stratejik, risiko hukum dan yang paling buruk bank dapat mengalami pailit jika kerugian akibat kegagalan bank menerapkan manajemen risiko terus terjadi. Kata kunci: Bank Konvensional, Manajemen Risiko, Penerapan. Abstract Risk management is a series of methodologies and procedures used to identify, measure, monitor and control risks arising from all bank business activities. The problems raised in this research are, first, how is the implementation of risk management in conventional banks, second, what is the risk of the bank if it fails to implement bank risk management. This research is normative juridical, the results of the research conclude that, first, risk management is very important to improve banks in a healthy state, Financial Services Authority Regulation Number 18/POJK.03/2016 concerning Implementation of Risk Management for Commercial Banks as a basis for banks implementing risk management . Several banks failed to implement risk management, this failure resulted in the bank experiencing losses, one of which was an increase in the number of non-performing loans. Second, risks can be borne by the bank if the bank fails to implement risk management, including: credit risk, liquidity risk, strategic risk, legal risk and at worst a bank may experience bankruptcy if losses due to bank failure to implement risk management continue to occur. Keywords: Conventional Banks, Risk Management, Implementation.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI OLEH AHLI WARIS KARENA WANPRESTASI Nur Afni Ahmad; Ahmadi Miru; Ratnawati
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39440

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris dalam membatalkan perjanjian pengikatan jual beli yang dimana pembatalan tersebut menimbulkan akibat hukum, dan alasan (ratio decidendi) pertimbangan hakim sampai pada putusannya membatalkan perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang berfokus pada kajian tertulis seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah oleh para sarjana hukum, sehingga penelitian ini sangat berkaitan dengan studi kepustakaan (library research). Pendekatan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan wanprestasi tergugat yang tidak beritikad baik untuk melunasi sisa pembayaran harga tanah sampai jangka waktu yang telah dijanjikan sehingga penggugat meminta pembatalan perjanjian yang dimana menimbulkan akibat hukum yaitu memulihkan keadaan seperti semula sebelum terjadinya perjanjian. Pihak yang meminta pembatalan perjanjian wajib mengembalikan prestasi yang telah dibayarkan oleh pembeli dan pihak yang wanprestasi dikenakan denda ganti rugi yang besarnya telah disepakati dari jumlah yang harus dibayarkan pembeli kepada penjual untuk tiap-tiap hari keterlambatannya. Alasan hakim sampai pada putusannya membatalkan perjanjian pengikatan jual beli ialah tergugat melakukan tindakan wanprestasi yang dimana tidak melunasi sisa pembayaran harga tanah sampai jangka waktu yang telah diperjanjikan, serta tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan perjanjian. Kata Kunci: Ahli waris , Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Wanprestasi. Abstract This study aims to analyze the position of the heirs in canceling the sale and purchase binding agreement in which the cancellation has legal consequences, and the reasons (ratio decidendi) of Bakim's consideration until his decision to cancel the sale and purchase binding agreement. written studies such as legislation, court decisions, legal theory, legal principles, legal principles and can be in the form of scientific work by law scholars so that this research is closely related to library research. The approach in this research is using a statutory approach and a case approach. The results of the study show that the defendant's default action was not intended to pay off the remaining land price payment until the promised period, so that the plaintiff requested the cancellation of the agreement. Where it has legal consequences, namely restoring the situation to what it was before the agreement was made. The party requesting the cancellation of the agreement is obliged to return the performance that has been paid by the buyer and the party who defaults is subject to a compensation fine of the agreed amount of the amount that the buyer must pay to the seller for each day of delay. The reason the judge came to his decision to cancel the sale and purchase binding agreement was that the defendant committed an act of default which did not pay off the remaining payment of the land price until the agreed period, and did not have good faith to complete the agreement. Keywords: Heirs, Binding sale and Purchase agreement, Default.
FORMULASI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN GREEN FINANCING: URGENSI PENERAPAN PADA BANK SYARIAH INDONESIA (BSI) DALAM PRESPEKTIF MAQĀṢID ASY-SYARI’AH Putri Aldillah Bapang
El-Iqthisadi Volume 5 Nomor 1 Juni 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.39441

Abstract

Abstrak Isu-isu keberlanjutan yang menjadi critical success factor dalam perbankan syariah saat ini terus dikembangkan, baik dalam faktor lingkungan, sosial maupun ekonomi. Salah satu instrumen yang diinsentifkan yakni aktivitas green financing atau pembiayaan ke sektor hijau. Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki produk pembiayaan dalam investasi keuangan pengembangan ekonomi berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi kebijakan pembiayaan green financing serta relevan atau tidaknya dengan tujuan-tujuan syaria’ah (Maqāṣid asy-Syari’ah) dalam lembaga keuangan syariah terkhusus Bank Syariah Indonesia (BSI). Metode penelitian yang digunakan adalah teknik penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Green Fnancing atau pembiayaan berkelanjutan merupakan formulasi investasi atau pembiayaan keuangan yang mengalir ke proyek-proyek pembangunan berkelanjutan dan berkaitan erat dengan lingkungan serta kebijakan yang mendorong pengembangan ekonomi berkelanjutan. Implementasi Pembiayaan Hijau atau Green Financing pada BSI tdalam tahap Rencana Aksi dengan bukti konkrit berupa hasil laporan keberlanjutan tahun 2021. Isi laporan tersebut tidak menyampaikan perubahan signifikan dari periode sebelumnya karena merupana laporan pertama oleh BSI. Formulasi kebijakan ini juga sejalan dengan Maqāṣid Asy-Syari’ah pada unsur darruriyat sebagai bagian dalam bersinergi antara pertumbuhan bisnis Bank dengan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang sesuai dengan tujuan syariah. Kata Kunci : Kebijakan, Urgensi, Green Financing, Maqāṣid Asy-Syari’ah, Bank Syariah Indonesia (BSI). Abstract Sustainability issues which are critical success factors in Islamic banking are currently being developed, both in terms of environmental, social and economic factors. One of the incentivized instruments is green financing activities or financing to the green sector. Bank Syariah Indonesia (BSI) has financing products in financial investments for sustainable economic development. This study aims to analyze the formulation of green financing policies and whether or not they are relevant to shari'ah objectives (Maqāṣid asy-Syari'ah) in Islamic financial institutions, especially Bank Syariah Indonesia (BSI). The research method used is a descriptive-qualitative research technique with a literature study approach. From the research results it is known that Green Financing or sustainable financing is a formulation of investment or financial financing that flows to sustainable development projects and is closely related to the environment and policies that encourage sustainable economic development. Implementation of Green Financing or Green Financing at BSI is in the Action Plan stage with concrete evidence in the form of the results of the 2021 sustainability report. The contents of the report do not convey significant changes from the previous period because it is the first report by BSI. This policy formulation is also in line with Maqāṣid Asy-Syari'ah on the element of darruriyat as part of the synergy between the Bank's business growth and supporting sustainable development goals in accordance with sharia goals. Keywords: Policy, Urgency, Green Financing, Maqāṣid Asy-Syari'ah, Bank Syariah Indonesia (BSI).

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2025): Desember Vol 7 No 1 (2025): Juni Volume 6 Nomor 2 Desember 2024 Volume 6 Nomor 1 Juni 2024 Volume 5 Nomor 2 Desember 2023 Volume 5 Nomor 1 Juni 2023 Volume 4 Nomor 2 Desember 2022 Volume 4 Nomor 1 Juni 2022 Volume 3 Nomor 2 Desember 2021 Volume 3 Nomor 1 Juni 2021 Volume 2 Nomor 2 Desember 2020 Volume 2 Nomor 1 Juni 2020 Volume 1 Nomor 2 Desember 2019 Volume 1 Nomor 1 Juni 2019 More Issue