cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 286 Documents
 23   24   25   26   27 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
Mekanisme Operasional Minimarket Dalam Mengelola Pembatalan Transaksi Erlin Setyani; Florentina Ezrahi Octwelfth; Gabriella Ranti
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6411

Abstract

Abstract Minimarket is a modern retail business that often faces problems related to transaction cancellation. Errors in canceling transactions can result in financial losses, decreased customer satisfaction, and violations of consumer rights. To overcome this, it is important to implement effective operational mechanisms, including information technology system maintenance, proper operational procedures, information transparency, effective communication with customers, strong consumer protection policies, and regular monitoring and evaluation. By implementing these strategies, minimarkets can reduce the risk of product cancellation errors, protect financial interests, increase customer satisfaction and loyalty, and maintain compliance with consumer protection regulations. This will help minimarkets maintain their reputation and competitiveness in an increasingly competitive retail business environment. Keywords: Minimarket, Canceling Transactions, and Customer. Abstrak Minimarket merupakan bisnis ritel modern yang kerap menghadapi permasalahan terkait pembatalan transaksi. Kesalahan dalam pembatalan transaksi dapat berdampak pada kerugian finansial, penurunan kepuasan pelanggan, dan pelanggaran hak-hak konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, penerapan mekanisme operasional yang efektif menjadi penting, meliputi pemeliharaan sistem teknologi informasi, prosedur operasional yang tepat, transparansi informasi, komunikasi efektif dengan pelanggan, kebijakan perlindungan konsumen yang kuat, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Dengan menerapkan strategi tersebut, minimarket dapat mengurangi risiko kesalahan pembatalan produk, melindungi kepentingan finansial, meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan, serta menjaga kepatuhan terhadap peraturan perlindungan konsumen. Hal ini akan membantu minimarket mempertahankan reputasi dan daya saing dalam lingkungan bisnis ritel yang semakin kompetitif. Kata Kunci: Minimarket, Pembatalan Transaksi, dan Pelanggan
Hubungan Kemitraan bagi Mitra Driver Online Antara Indonesia dan Inggris di Era Gig Economy: Studi Komparasi Samuel Hilman Juninho Tambunan; Susila Adiyanta; Muhammad Azhar
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6416

Abstract

Abstrak Teknologi dan internet telah secara drastis mengubah kehidupan manusia, menciptakan ruang dan waktu yang tak terbatas bagi kelompok sosial. Perubahan ini juga melahirkan ekonomi gig, dimana orang menciptakan platform digital yang menawarkan fleksibilitas, kemudahan, dan biaya rendah. Namun, pekerja sering menderita karena dikategorikan sebagai “mitra” bukan karyawan, terutama dalam industri transportasi daring. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan regulasi hukum hubungan kemitraan pengemudi di Indonesia dan Inggris, memahami kondisi kemitraan bagi pengemudi di kedua negara, serta mengatasi paradoks dalam hubungan tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan doktrinal yang berfokus pada sumber hukum sekunder, dengan penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas kemitraan ekonomi gig, sementara regulasi di Inggris lebih adaptif. Studi ini menemukan kelemahan signifikan dalam perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi pengemudi di Indonesia dibandingkan dengan Inggris, menyoroti paradoks dan ketidakadilan yang dihadapi para pekerja ini. Kata Kunci: Ekonomi Gig, Hubungan Kemitraan, Komparasi Regulasi Abstract Technology and the internet have drastically changed human life, creating unlimited space and time for social groups. This shift has also given rise to the gig economy, where people create digital platforms offering flexibility, convenience, and low costs. However, workers offten suffer as they are classified as “partners” rather than employees, especially in the online trarnsportation industry. This study aims to compare legal regulations of driver-partner relationships in Indonesia and the UK, understand the conditions for driver-partners in both countries, and address the paradoxes in these relationships. Methods used are doctrinal approach focusing on secondary legal soruces, the research is descriptive and analytical. Research shows that Indonesian regulations do not fully address the complexities of gig economy partnerships, while UK regulations are more adaptive. The study finds significant weaknesses in legal protection and welfare for driver-partners in Indonesia compared to the UK, highlighting the paradoxes and injustices faced by these workers. Keywords: Gig Economy, Partnerships Relationships, Legal Comparison
Kajian Yuridis Karya Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Michaela; Diva Ananta Syofian; Naisyirah Ramadhani Tuasikal
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6417

Abstract

Abstrak Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia, bukan pada benda fisik atau ciptaan itu sendiri, melainkan pada nilai ekonomi yang terkait dengan hak cipta tersebut. Hal ini memberikan solusi bagi para kreator dalam industri kreatif untuk mendapatkan akses pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan dan pemasaran. Namun, kendala muncul terkait Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan, khususnya mengenai perlindungan hak moral pencipta saat hak cipta dijadikan objek jaminan fidusia. Eksistensi hak cipta yang memiliki nilai ekonomi beralih kepada pemegang hak cipta, sementara hak moral tetap berada pada pencipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana perlindungan hak moral dalam konteks jaminan fidusia. Selain itu, masa berlaku hak cipta menjadi pertimbangan penting karena pemilik hak cipta yang menjaminkan haknya kehilangan hak ekonomi atas ciptaan tersebut selama periode jaminan, sementara hak moral tetap dimiliki oleh pencipta. Dalam kasus sengketa atau wanprestasi terkait jaminan fidusia atas hak cipta, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui arbitrase, mediasi, atau pengadilan, yang menunjukkan kompleksitas penanganan sengketa dengan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia. Praktik ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dan Peraturan Bank Indonesia tentang Agunan. Kata Kunci: Karya Cipta, Jaminan
Menelaah Lebih Dalam Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi Namira Diffany Nuzan; Fernanda Naulisa Situmorang; Kaniko Dyon Geraldi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6418

Abstract

Abstrak Artikel ini membahas lebih dalam perbedaan antara Perbuatan Melawan Hukum dengan tindakan Wanprestasi dalam Hukum Perdata. Tujuan penelitian ini sendiri adalah untuk memberikan wawasan kepada pembaca mengenai pengertian Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta menjelaskan apa saja aspek yang membedakan antara kedua hal tersebut. Oleh karenanya, untuk memperoleh data yang valid, Penulis menggunakan metode penelitian normatif dimana penelitian ini dilakukan dengan melakukan riset terhadap bahan hukum baik itu bahan pustaka primer maupun sekunder. Adapun rumusan masalah yang kami teliti dalam artikel ini yaitu Apa yang saja unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi serta Apa perbedaan mendasar mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi itu sendiri. Dalam penelitian ini, kami merumuskan bahwa terdapat beberapa unsur-unsur dari Perbuatan Melawan Hukum dengan Wanprestasi yang menjadikan kedua tindakan tersebut menjadi berbeda seperti Kata Kunci: Perbedaan, Perbuatan Melawan Hukum, Wanprestasi Abstract This article discusses in more depth the differences between Unlawful Acts and Wanprestasi. The reason for this consideration is to provide understanding to readers regarding the meaning of Unlawful Acts and Wanprestasi and to explain what differentiate between the two. Therefore, to obtain valid information, the Creator uses a normative research method where this research is conducted by conducting inquiries about legitimate materials, both primary and secondary library materials. The definition of the issue that we examine in this article is What are the components of Unlawful Acts and Wanprestasi as well as What are the fundamental differences between Unlawful Acts and Wanprestasi themselves. In this research, we define that there are a few components of Unlawful Acts and Wanprestasi that make the two activities different, such as their meaning and actions. Keywords: Different, Unlawful Acts, Wanprestasi
Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Pernikahan Dini: Implikasi dan Perlindungan Hak-Hak Pihak Korban Calinka Princess Belinda Laapen; Sherley Lie; Veren Kasslim
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6419

Abstract

Abstrak Pernikahan dini merupakan fenomena yang mendapat perhatian serius dalam hukum perdata karena berbagai implikasi yang ditimbulkannya, terutama terkait perlindungan hak-hak pihak korban. Artikel ini bertujuan untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap perspektif hukum perdata terhadap pernikahan dini di Indonesia. Analisis meliputi aspek definisi pernikahan dini, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya, serta dampaknya terhadap hak-hak individu yang terlibat, baik secara teoritis maupun praktis. Dengan mempertimbangkan norma hukum yang berlaku dan upaya perlindungan yang ada, penulis mengidentifikasi tantangan utama dalam memberikan perlindungan yang efektif terhadap pihak-pihak yang rentan dalam konteks pernikahan dini. Kesimpulan dari tinjauan ini memberikan pandangan tentang bagaimana hukum perdata dapat lebih ditingkatkan untuk memastikan keadilan dan perlindungan yang optimal bagi semua individu yang terlibat dalam pernikahan dini. Kata Kunci: Pernikahan Dini, Perdata, Hak Korban. Abstract Early marriage is a phenomenon that has drawn significant attention in civil law due to its profound implications, particularly concerning the protection of the rights of the victims involved. This article aims to provide a comprehensive review of the civil law perspective on early marriage in Indonesia. The analysis covers the definition of early marriage, factors influencing its occurrence, and its impacts on the rights of the individuals involved, both theoretically and practically. By considering applicable legal norms and existing protective measures, the author identifies key challenges in effectively safeguarding vulnerable parties in the context of early marriage. The conclusions drawn from this review offer insights into how civil law can be enhanced to ensure fairness and optimal protection for all individuals affected by early marriage. Keywords : Early Marriage, Civil Law, Victims' Rights
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Transaksi Elektronik (E-Commerce) Berdasarkan Hukum Perdata Maria Vianney Lourdes Sugara; Aiska Rahima Az-Zahra
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6428

Abstract

Abstrak Pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia menunjukkan keberadaan masyarakat informasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya penggunaan media elektronik khususnya dalam hal bertransaksi. Kegiatan jual beli yang dilakukan di media elektronik, juga dikenal sebagai "e-commerce", melibatkan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata, dan pelaksanaannya seringkali menghasilkan masalah yang menyebabkan kerugian bagi banyak pihak. Bagaimanakah proses penyelesaiannya jika terjadi permasalahan terhadap transaksi online antara penjual dan konsumen? Berdasarkan pernyataan tersebut, fokus penelitian ini adalah untuk membahas dan menemukan solusi efektif dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara konsumen dan penjual dalam transaksi online, serta untuk memahami dan mengoptimalkan perlindungan hukum khususnya bidang hukum perdata terhadap konsumen. Kata Kunci: Transaksi, E-commerce, Hukum Perdata Abstract The widespread use of the Internet in various activities of human life indicates the existence of the information society. It is characterized by the abundant use of electronic media especially in terms of transactions. Purchasing activities carried out in electronic media, also known as "e-commerce", involve agreements governed by civil law, and their implementation often leads to problems that cause losses to many parties. How is the settlement process if there is a problem with online transactions between the seller and the consumer? Based on the statement, the focus of the research is to discuss and find effective solutions in resolving disputes arising between consumers and sellers in online transactions, as well as to understand and optimize legal protection in particular in the field of civil law against consumers. Keywords: Transactions, E-commerce, Civil Law
Implementasi Hukum Benda (Zaak) dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia Kendelif Kheista; Evellyn Abigael Rhemrev; Michelle Christie
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6429

Abstract

Abstrak Penelitian ini membahas implementasi hukum benda (zaak) dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Hukum benda merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda, termasuk hak kepemilikan dan penguasaan. Studi ini mengkaji berbagai konsep dasar hukum benda, seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak sewa, serta penerapannya dalam praktik hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada pengaturan yang cukup komprehensif mengenai hukum benda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya, seperti ketidakjelasan batas-batas hak dan tumpang tindih kewenangan antar instansi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya penyesuaian regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas penerapan hukum benda di Indonesia. Kata Kunci: Hukum Benda, Hukum Perdata, Hak Kepemilikan, Implementasi Abstract This research discusses the implementation of the law of objects (zaak) in the perspective of Indonesian civil law. The law of objects is part of civil law that regulates legal relations between legal subjects and objects, including ownership and control rights. This study examines various basic concepts of the law of things, such as property rights, business use rights, building use rights, use rights, and rental rights, as well as their application in legal practice in Indonesia. This research uses a normative method with a statutory approach and case analysis. The results show that although there is already a fairly comprehensive arrangement regarding the law of objects in the Civil Code (KUHPerdata), there are still various challenges in its implementation, such as unclear boundaries of rights and overlapping authority between agencies. Therefore, this study suggests the need for regulatory adjustments and increased coordination between relevant institutions to improve the effectiveness of the implementation of the law of objects in Indonesia. Keywords: Property Law, Civil Law, Property Rights, Implementation
Kesepakatan Dalam Perjanjian Untuk Mencegah Terjadinya Wanprestasi Menurut Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Ade Nugraha Salim; Helen Setia Budi; Syafira Aulia Deswita
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6430

Abstract

Abstrak Perjanjian menjadi mekanisme yang mengurus pertukaran hak serta kewajiban menurut kesepakatan berbagai pihak. Sebagaimana yang diatur pada pasal 1313 KUHPerdata ialah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Tujuan penelitian ini yakni mengetahui bagaimana permasalahan ini terjadi serta akibat apa yang diterima. Metode penelitian yang dimanfaatkan pada jurnal ini ialah, Metode Kualitatif serta Teknik Analisis Studi Literatur. Metode studi literatur melibatkan pengumpulan data sekunder, biasanya diambil dari jurnal ilmiah, buku serta kajian ilmiah. Situasi ini muncul dari analisis ini dimana hukum dijadikan kriteria utama. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada KUHPerdata Subekti menyatakan, Perjanjian (overeenkomst) ialah : “Suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”. Perikatan (verbintenis) ialah : “perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut”. Maka jika satu pihak tidak menepati suatu perjanjian, maka dapat disebut terdapat wanprestasi meskipun hanya karan tenggang waktu pembayaran. Untuk penyelesaian wanprestasi bisa melalui badan peradilan atau di luar badan pengadilan. Kata Kunci: Perjanjian, Kesepakatan, Wanprestasi Abstract The agreement becomes a means that regulates the exchange of rights and obligations according to the agreement of the parties. As stipulated in article 1313 of the Civil Code is "an act by which one or more people bind themselves to one or more people". The purpose of this research is to find out how this problem occurs and what consequences are received. The research methods used in this journal are Qualitative Methods and Literature Study Analysis Techniques. The literature study method is secondary data collection, generally taken from scientific journals, books, and scientific works. This condition is due to this analysis using the law as the main benchmark. Based on the results of this study, it shows that in the Subekti Civil Code, the Agreement (overeenkomst) is: "An event in which one person promises to another or the two people promise each other to carry out a matter". While the engagement (verbintenis) is: "a legal relationship between two people or two parties, based on which one party is entitled to demand something from the other party, and the other party is obliged to fulfill these demands". So if one party does not fulfill an agreement, it can be called that there is a default even though it is only because the payment deadline is due. For the settlement of defaults can be through the judicial body and outside the court body. Keywords: Agreement, Treaty, Default
Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang Benedict Artika Sari Asmin; Salma Setiawati; Yustince Burnama
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6431

Abstract

Abstrak Perjanjian dalam perikatan yaitu jika di dalam perjanjian yang sah maka harus diutamakan tanda bukti berupa tulisan hitam di atas putih dengan bertanda tangan, agar jika ada suatu penuntutan di antara pihak kreditur maupun debitur ada tanda buktinya untuk diberikan di depan hakim atau penegak hukum lainnya. Tetapi dalam utang-piutang, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajib melainkan dianjurkan, misalnya ketika seseorang berutang kepada bank karena bank merupakan badan resmi maka harus ada perjanjian menggunakan kertas hitam di atas putih yang bertanda tangan di atas materai. Tentang terhapusnya perikatan akibat prestasi yang menimbulkan adanya perutangan menjadi kompleks di dalam hubungan hukum perikatan maupun perjanjian, karena menyangkut adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang harus dipenuhi baik dari pihak debitur maupun dari pihak si berutang. Jika seseorang telah melakukan suatu perjanjian yang melibatkan utang dari pihak piutang maka pihak yang berutang harus bertanggung jawab atas tindakan awal yang telah disepakati antara keduanya, jika si berutang tidak memenuhi kewajibannya maka terjadilah wanprestasi yang menimbulkan si berutang dapat digugat pada hakim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis yuridis tentang apa yang terjadi bila hilangnya perikatan akibat utang-piutang. Mendekati melalui pendekatan dalam analisis peraturan undang-undang yang mengatur dalam hal perikatan mengenai utang-piutang. Hubungan hukum mengenai hilangnya perikatan akibat utang-piutang perlu dipahami lebih mendalam dari peraturan undang-undang agar para pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas dan mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan hukum, pihak yang terlibat harus memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Kata Kunci: Hilangnya Perikatan Abstract An agreement in a contract stipulates that in a legitimate agreement, written evidence in the form of black and white writing with signatures must be prioritized. This is to ensure that if there is a dispute between the creditor and the debtor, there is evidence to present before a judge or other legal authorities. However, in the case of debt, this is not mandatory but recommended. For example, when someone borrows from a bank, because a bank is an official entity, there must be an agreement using black and white paper signed on a stamp. The dissolution of a contract due to performance, which results in debt, becomes complex within the legal relationships of contracts and agreements because it involves the rights, obligations, and responsibilities that must be fulfilled by both the debtor and the creditor. If someone has entered into an agreement involving a loan from the creditor, the borrower must be responsible for the initial actions agreed upon by both parties. If the borrower fails to meet their obligations, a breach of contract occurs, and the borrower can be sued before a judge. This article aims to analyze the legal implications of what happens when a contract is dissolved due to debt. It approaches this through an analysis of the regulations governing contracts related to debt. Understanding the legal relationships concerning the dissolution of contracts due to debt requires a deeper understanding of the laws to ensure that the involved parties clearly understand their rights and obligations, thereby reducing the risk of future disputes. Therefore, according to the objectives of the law, the involved parties must obtain justice and legal certainty. Keywords: Loss of Engagement
Analisa Hukum Perdata Tentang Perjanjian Jual Beli Online di Indonesia Glenn Kevin Cailla; Angelina Jacqueline Sugiarto; Patricia Jeanne Hans
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6436

Abstract

Abstrak Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 memberikan landasan hukum dan definisi bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan media elektronik lainnya. Pasal 18 ayat (1) menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan kedalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan serta peraturan hukum Indonesia dalam melindungi konsumen dan pihak terkait yang melakukan transaksi jual beli online dan menganalisis kepastian hukum serta upaya penyelesaian perselisihan kedua belah pihak yang menggunakan media elektronik sebagai media transaksi serta efektivitas dari adanya perjanjian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi serta memilih barang atau jasa yang sesuai dengan jaminan yang dijanjikan. Konsumen juga berhak mendapatkan kompensasi jika barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi dan menjaga kualitas barang atau jasa yang dipasarkan juga menangani keluhan konsumen. Perjanjian dapat dikatakan efektif apabila perjanjian dibuat secara tertulis, disepakati oleh kedua belah pihak, mencantumkan syarat, ketentuan yang jelas, harga, metode pembayaran, pengiriman, serta mekanisme pengembalian barang atau kompensasi. Hukum Indonesia telah mengatur perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online melalui berbagai regulasi. Adanya kepastian hukum dan mekanisme penyelesaian yang baik akan menciptakan transaksi jual beli online yang lebih aman dan terpercaya. Kata Kunci: Jual Beli, Perjanjian, Transaksi Elektronik, Konsumen, Pelaku Usana, Kepastian Hukum, Kompensasi. Abstract Article 1 point (2) of Law No. 11 of 2008 provides a legal basis and definition that electronic transactions are legal actions carried out using computers, computer networks, and other electronic media. Article 18 paragraph (1) determines that electronic transactions as outlined in an electronic contract are binding on the parties. The purpose of this research is to find out the policies and regulations of Indonesian law in protecting consumers and related parties who conduct online buying and selling transactions and analyze the legal certainty and efforts to resolve disputes between the two parties using electronic media as a transaction medium and the effectiveness of the agreement. The method used in this research is the normative juridical method and uses a normative approach in examining the problem. Data is collected using a qualitative method. According to the Consumer Protection Law, consumers have the right to obtain information and choose goods or services that are in accordance with the promised guarantee. Consumers are also entitled to compensation if the goods or services received are not in accordance with the agreement. Business actors have an obligation to provide information and maintain the quality of goods or services marketed as well as handle consumer complaints. An agreement can be said to be effective if the agreement is made in writing, agreed by both parties, includes clear terms, conditions, prices, payment methods, delivery, and mechanisms for returning goods or compensation. Indonesian law has regulated consumer protection in online buying and selling transactions through various regulations. The existence of legal certainty and a good settlement mechanism will create safer and more reliable online buying and selling transactions. Keywords: Sale and Purchase, Agreement, Electronic Transaction, Consumer, Business Actor, Legal Certainty, Compensation

Page 25 of 29 | Total Record : 286

 23   24   25   26   27 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue