cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
setiawan1000@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
nurgiansah@upy.ac.id
Editorial Address
Jl. IKIP PGRI I Sonosewu No.117, Sonosewu, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55182
Location
Kota yogyakarta,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Kewarganegaraan
Published by Universitas PGRI Yogyakarta
ISSN : 19780184     EISSN : 27232328     DOI : https://doi.org/10.31316/jk.v7i1.5299
Core Subject : Education, Social,
Education Social Sciences Other
Jurnal Kewarganegaraan is published 2 times in 1 year in June and December. The scope of the article includes: 1. Pancasila Education 2. Citizenship Education 3. Social Sciences 4. Politic 5. Law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Pendidikan
Articles 286 Documents
 25   26   27   28   29 
Search results for , issue "Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024" : 286 Documents clear
Tindak Pidana Ketenagakerjaan Dalam Perspektif Restorative Justice Suyandi
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6558

Abstract

Abstrak Sektor ketenagakerjaan memiliki peran yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu negara. Selain itu, sektor ketenagakerjaan juga memiliki dampak sosial yang besar. Dengan menawarkan pekerjaan kepada masyarakat, termasuk yang kurang terampil atau berpendidikan rendah, dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial. Selanjutnya, melalui pelatihan dan pendidikan kerja, sektor ketenagakerjaan berkontribusi pada peningkatan kualitas tenaga kerja, yang pada gilirannya akan mendukung perkembangan teknologi dan inovasi dalam berbagai industri. Dengan demikian, sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, karena berdampak luas terhadap aspek ekonomi, sosial, dan inovasi suatu bangsa. Hukum ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada kepentingan pelaku usaha semata, melainkan juga memperhatikan dan memberikan perlindungan kepada pekerja yang berada dalam posisi sosial yang lebih lemah, dibandingkan dengan pengusaha yang memiliki kestabilan finansial yang cukup. Konsep hukum pidana yang dilaksanakan dalam tindak pidana tentunya akan lebih bermanfaat apabila diterapkan dalam dimensi pidana ketenagakerjaan termasuk dalam hal ini mengenai Restorative Justice. Penyelesaian tindak pidana ketenagakerjaan melalui pendekatan restorative justice menawarkan solusi yang lebih efektif dan manusiawi dibandingkan dengan pendekatan retributif tradisional. Restorative justice menempatkan korban di pusat proses penyelesaian, memungkinkan mereka untuk menyampaikan dampak yang dirasakan dan kebutuhan mereka. Hal ini sangat relevan dalam konteks ketenagakerjaan, di mana pelanggaran sering kali menyangkut hak-hak pekerja yang harus dipulihkan. Selain itu, pendekatan ini mendorong dialog antara korban dan pelaku, memungkinkan pemulihan hubungan kerja yang rusak dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis. Hanya saja pada konteks kepastian hukum belum didapat suatu mekanisme yang didapat dengan jelas yang dapat menjelaskan mengenai pemakaian Restorative Justice dalam bidang ketenagakerjaan, sehingga pihak-pihak yang ada bersengketa dalam bidang tersebut harus didapat suatu mekanisme yang jelas untuk menjelaskan bagaimana pelaksanaan Restorative Justice ini dijelaskan dalam bidang ketenagakerjaan. Kata Kunci: Ketenagakerjaan, Tindak Pidana, Restorative Justice
Pembentukan Karakter dan Moral pada Mahasiswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi Riza Hasan
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6559

Abstract

Abstrak Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperjelas peran pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk karakter dan moral pada mahasiswa di Perguruan Tinggi Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat. Metode penelitian yang dipilih untuk penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang melibatkan wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran krusial dalam membentuk moral dan karakter mahasiswa. Faktor utama dalam hal pembentukan karakter dan moral dapat dilakukan adalah kurikulum yang berkenaan, dosen yang mumpuni, dan mahasiswa yang aktif dalam metode pembelajaran. Analisis pembelajaran Pembelajaan Kewarganegaraan dapat membantu mahasiswa menyelesaikan masalah moral dan sosial dan mengembangkan keterampilan sosial dan emosi. Kesimpulan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dan memberikan bukti bahwa integrasi pendidikan kewarganegaraan dengan program studi dapat memberikan bebas akibat yang akan diakibatkan mahasiswa. Penelitian ini meberikan implikasi secara teoritis bahwa Praktek pembelajaran karakter pendidikan dan tingkat keterwakilan paradigma karakter di Perguruan Tinggi. Kata Kunci: Pendidikan Kewarganegaraan, Pembentukan Karakter, Nilai Moral, Perguruan Tinggi Abstract The aim of this research is to elucidate the role of Civic Education in shaping character and morality among students at the West Aceh State Community College. The chosen research methodology is qualitative descriptive, involving interviews, observations, and document analysis. The study's findings demonstrate that Civic Education plays a crucial role in molding the moral and character development of students. Key factors influencing character and moral development include relevant curriculum, competent faculty, and active student participation in learning methodologies. Analyzing Civic Education can assist students in addressing moral and social issues and enhancing their social and emotional skills. These conclusions align with prior research and provide evidence that integrating civic education into academic programs can yield positive outcomes for students. The study offers theoretical implications for character education practices and the representation of character paradigms in higher education. Keywords: Civic Education, Character Formation, Moral Values, Higher Education, Students.
Urgensi Terhadap Kedudukan Badan Otorita Dalam Ibu Kota Negara Ahmadi; M Hadin Muhjad
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6562

Abstract

Abstrak Urgensi dari kedudukan badan otorita ibu kota nusantara baik didalam membentuk badan otorita sudah sesuai dengan norma yang yang ada dan tidak bertentangan dalam pelaksanaan pemerintahan oleh badan otorita ibu kota nusantara danUntuk mengetahui peran wewenang badan otorita ibu kota nusantara didalam menjalankan serta didalam pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah kedudukan Badan otorita Ibu kota Nusantara adalah sebagai lembaga Negara dalam hal ini merupakan lembaga daerah yang setara atau sama dengan lembaga Negara provinsi, kepala badan otorita Negara yang di samakan dengan kedudukan seorang mentri tidak sesuai dengan kaidah norma yang terdapat didalam peraturan pemerintah daerah, sehingga Undang-Undang Ibu Kota Negara yang mengatur tentang kedudukan kepala Negara tidak koheran dengan peraturan pemerintah daerah dan akan mengakibatkan kekaburan norma antara keduanya. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala badan otorita ibu kota Negara mempuyai banyak aspek yang berkaitan dengan keberlangsungan dan juga kemakmuran masyarakat sekitar, sedangkan kepala badan otorita ibu kota Negara yang kedudukannya sama dengan gubenur dalam hal ini pemilihan kepala badan otorita negara tidak sesuai dengan sistem Negara kita yaitu sistem demokrasi dengan mengjungjung tinggi kedaulatan ditangan rakyat yaitu dipilih secara langsung oleh masyarakat, serta didalam kelembagaan badan otoriter Negara yang ada di ibu kota Negara tidak adanya chek and balance lembaga Negara lainnya seperti DPRD hal tersebut menunjukkan Undang-Undang Ibu kota Negara bertentangan dengan norma, kaidah, dan konsep Negara kesatuan Indonesia. Kata Kunci: Urgensi, Badan Otorita, Ibu Kota Negara
Sanksi Hukum Terhadap Penyidik yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Dalam Sebuah Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Veronika Devita Paramita Sari
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6563

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian tesis yang berjudul Sanksi Hukum Terhadap Penyidik Yang Tidak Memasukkan Alat Bukti Pada Proses Penyidikan Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk mengkaji dan menganalisis sanksi hukum terhadap penyidik yang tidak memasukkan alat bukti dalam sebuah proses penyidikan tindak pidana kekerasan seksual serta Untuk mengkaji dan menganalisis upaya hukum yang bisa dilakukan oleh korban ketika penyidik tidak melengkapi alat bukti dalam proses tindak pidana kekerasan seksual. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Pengaturan sanksi hukum bagi penyidik (anggota kepolisian) yang tidak memasukkan alat bukti, tidak diatur secara tegas maupun khusus dalam suatu peraturan, tetapi hal tersebut tersebut dapat kita temukan dalam berbagai peraturan, baik peraturan internal kepolisian, maupun dalam peraturan umum yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Seperti dikenakan sanksi atau hukuman disiplin, sanksi pelanggaran kode etik dan hukum pidana yang berlaku. Kedua, Upaya hukum yang dapat dilakukan korban yakni dapat melakukan pengaduan ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri, karena adanya unsur pelanggaran prosedur atau penyalahgunaan wewenang oleh penyidik. Kedua, korban juga bisa melaporkan ke Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserses Kriminal Peraturan Negara Republik Indonesia. Ketiga, korban juga bisa melaporkan ke Komisi Kepolisian Nasional. Kata Kunci: Alat Bukti, Penyidikan, Sanksi Hukum, Upaya Hukum
Internalisasi Nilai-Nilai Agama Dalam Pendidikan Karakter Cinta Lingkungan Hidup pada Siswa (Studi Kasus pada MTs Negeri 5 Blitar) Mohamad Syahri; Arif Prasetyo Wibowo
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6569

Abstract

Abstrak Pendidikan Karakter Bangsa merupakan hal yang sangat penting dalam rangka membentuk Warga Negara yang tahu tentang hak dan kewajiban. Salah satunya adalah penguatan pendidikan karakter cinta lingkungan hidup. Kondisi lingkungan hidup kita semakin lama semakin rusak. Melalui Pendidikan Lingkungan Hidup diharapkan mampu membentuk karakter cinta lingkungan hidup. Penelitian ini mencoba menggali informasi kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa. Penggalian informasi sehubungan dengan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar meliputi hal-hal sebagai berikut: 1). Bagaimana kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam Pendidikan Karakter Cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar, 2). Adakah Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam kegiatan internalisasi nilai-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa di MTs Negeri 5 Blitar. Penggalian data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi. Penggalian data dilakukan pada responden yang dianggap memahami tentang kegiatan yang terkait dengan internalisasi nila-nilai Agama dalam pendidikan karakter cinta lingkungan hidup pada Siswa. Kegiatan ini dilakukan kepada Kepala Madarasah, Wakil Kepala Madarasah bidang kurikulum, Wakil Kepala Madarasah bidang Kesiswaan, guru penanggung jawab program kegiatan. Kata Kunci: Nilai-Nilai Agama, Pendidikan Karakter, Cinta Lingkungan Hidup
Analisis Birokrasi Penegakan Good Governance: Studi Kasus Penegakan Hukum MKD-RI Terhadap Pelanggaran Anggota DPR-RI Atala; Alma Dheafany; Azahra Nabila; Nurfathiya Efsya; M. Prakoso Aji
Jurnal Kewarganegaraan Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31316/jk.v8i1.6633

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI mulai dari tahap pengaduan hingga tahap pengambilan keputusan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yakni wawancara dan studi literatur. Teknik analisis data yang digunakan ialah dengan melakukan pengumpulan data, validasi data, dan diakhiri dengan penjabaran. Hasil penelitian terkait mekanisme birokrasi penegakan hukum MKD-RI terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPR-RI dapat dikatakan sudah terstruktur dan berjalan dengan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Mekanisme birokrasi yang ada juga sudah dapat dikatakan efektif yang dimana terbukti dengan MKD-RI menyelesaikan sejumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR-RI. Faktor penghambat yang ditemukan dari penelitian ini berada pada pelayanan MKD-RI yang masih belum bisa melakukan pengaduan melalui online. Saran dari penelitian ini ialah agar lebih terciptanya good governance, MKD-RI diharapkan membuka pelayanan pengaduan online agar dapat memudahkan akses pengaduan masyarakat yang berada di luar Jakarta. Kata Kunci: DPR- RI, MKD- RI, Birokrasi, Pengaduan, Kode Etik

Page 29 of 29 | Total Record : 286

 25   26   27   28   29 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 1 (2025): Juni 2025 Vol 8 No 2 (2024): Desember 2024 Vol 8 No 1 (2024): Juni 2024 Vol 7 No 2 (2023): Desember 2023 Vol 7 No 1 (2023): Juni 2023 Vol 6 No 1 (2022): 1 Januari - 30 Juni 2022 (In Press) Vol 6 No 4 (2022): Desember 2022 Vol 6 No 3 (2022): October 2022 Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022 Vol 5 No 2 (2021): 1 Juli - 31 Desember 2021 Vol 5 No 1 (2021): 1 Januari - 30 Juni 2021 Vol 5, No 2 (2021): Desember 2021 ( In Press ) Vol 5, No 1 (2021): Juni 2021 Vol 4 No 2 (2020): 1 Juli - 31 Desember 2020 Vol 4 No 1 (2020): 1 Januari - 30 Juni 2020 Vol 4, No 1 (2020): Juni 2020 Vol 4, No 2 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 4, No 1 (2020): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 3 No 2 (2019): 1 Juli - 31 Desember 2019 Vol 3 No 1 (2019): 1 Januari - 30 Juni 2019 Vol 3, No 2 (2019): Desember 2019 Vol 3, No 1 (2019): JURNAL KEWARGANEGARAAN Vol 2 No 2 (2018): 1 Juli - 31 Desember 2018 Vol 2 No 1 (2018): 1 Januari - 30 Juni 2018 Vol 2, No 2 (2018): Desember 2018 Vol 2, No 1 (2018): Juni 2018 Vol 1 No 2 (2017): 1 Juli - 31 Desember 2017 Vol 1, No 2 (2017): Desember 2017 Vol 1, No 1 (2017): Juni 2017 More Issue