cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Syarif Hidayatullah
Contact Email
jurnal.sangaji@gmail.com
Phone
+6282341400987
Journal Mail Official
jurnal.sangaji@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/sangaji/about/editorialTeam
Location
Kota bima,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum
Published by IAI Muhammadiyah Bima
ISSN : 25501275     EISSN : 26151359     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum; terbit dua kali setahun oleh Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima, sebagai media publikasi informasi dan pembahasan yang berkaitan dengan masalah-masalah syariah dan hukum. Berisi kajian ilmiah berupa konseptual-kritis dan ringkasan hasil penelitian baik field research maupun normative. Redaksi mengundang para akademisi, peneliti, pemerhati dan pihak-pihak lain yang memiliki karya ilmiah terkait dengan fokus kajian jurnal ini.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2025)" : 13 Documents clear
Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan Ramadhan, Rifqi Fadhli; Nurunnisa, Nurunnisa
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4476

Abstract

Penelitian ini membahas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Mardani H. Maming dari perspektif keadilan hukum. Fokus utama kajian ini adalah penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp110,6 miliar yang dinilai tidak proporsional karena tidak terdapat bukti konkret bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif dan preskriptif terhadap norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip legalitas dan proporsionalitas dengan putusan pengadilan. Selain itu, ketidakjelasan dalam perhitungan kerugian negara serta tidak adanya standar pembuktian yang konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi terhadap pedoman teknis penjatuhan pidana uang pengganti agar lebih akuntabel dan berbasis bukti konkret. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan individualisasi pidana, transparansi dalam pelacakan aset, serta pembuktian yang akurat guna menciptakan sistem pemidanaan yang adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Kritik terhadap Praktik Foto Prewedding di Masyarakat dan Upaya Penyelesaiannya Berdasarkan Pendekatan Mashlahah Ihsan, Ihsan
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4579

Abstract

Fenomena foto prewedding telah menjadi bagian dari budaya populer di kalangan masyarakat Indonesia modern. Aktivitas ini, meskipun dianggap sebagai bentuk ekspresi visual dan persiapan menjelang pernikahan, menimbulkan persoalan dari perspektif syariat Islam, khususnya ketika dilakukan sebelum akad nikah dengan menampilkan pose-pose intim yang bertentangan dengan norma agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik foto prewedding ditinjau dari pendekatan mashlahah dalam hukum Islam serta mengevaluasi batasan syariat yang relevan terhadap praktik tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui studi pustaka, dengan menelaah literatur, fatwa, dan pendapat ulama terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa foto prewedding sebelum akad nikah berpotensi melanggar prinsip-prinsip syariat karena membuka peluang terjadinya ikhtilat, khalwat, tabarruj, serta pelanggaran aurat. Berdasarkan pendekatan mashlahah, foto prewedding dapat dikategorikan dalam tiga tingkatan tujuan hukum: dharuriyyah (menjaga agama dari fitnah dan zina), hajiyyah (memberi kemudahan dalam menginformasikan pernikahan), dan tahsiniyyah (memperindah undangan). Oleh karena itu, foto prewedding diperbolehkan hanya jika dilakukan setelah akad nikah dan tetap memenuhi kaidah syariat, seperti menjaga aurat dan etika kesopanan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap syariat Islam sebelum mengikuti budaya populer, guna menjaga kemaslahatan individu dan masyarakat.
Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Irawansah, Didik; Ridwan, Ridwan; Amin, M; Kasmar, Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Abstract

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.

Page 2 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 9 No 2 (2025) Vol 9 No 1 (2025) Vol 8 No 2 (2024) Vol 8 No 1 (2024) Vol 7 No 2 (2023) Vol 7 No 1 (2023) Vol 6 No 2 (2022) Vol 6 No 1 (2022) Vol 5 No 2 (2021) Vol 5 No 1 (2021) Vol 4 No 2 (2020) Vol 4 No 1 (2020) Vol 3 No 2 (2019) Vol 3 No 1 (2019) Vol 2 No 2 (2018) Vol 2 No 1 (2018) Vol 1 No 2 (2017) Vol 1 No 1 (2017) More Issue