Articles
<![CDATA[Legal Consequences Of Notary Deeds Signed By Parties Under The Influence Of Alcohol ]]>
<![CDATA[Tornado*, Anang Shophan]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>;
<![CDATA[Azmi, Muhammad Fikri]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 3 (2023): Juni, socio-economics, community law, cultural history and social issues ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i3.26352
<![CDATA[The notary has the authority to make authentic deeds and required to be professional, Article 1320 of the code of Civil law regulates the conditions for the validity of an agreement, one of which is subjective conditions is legal proficiency of the parties, but what if the notary lets one of the parties be under the influence of alcohol and make an authentic deed. So, the research aimed to find out how the status of the deed signed by the party who is under the influence of alcohol are and what are the legal consequences of a Notary who deliberately allows a party to be under the influence of alcohol. The result is that first, The deed becomes an underhanded deed and can then be cancelled because the condition influenced by the alcohol is not legally competent because the element of being able to perform legal acts is lost due to mental state, namely the lack of awareness of the party due to the influence of alcohol so that it does not fully use common sense when signing in the Notarial deed. Second, the notary may be subject to administrative sanctions in Article 85 of the Notary Law, namely verbal reprimand, written reprimand, temporary dismissal, honourable dismissal, or dishonourable dismissal. A notary can also be subject to civil or criminal sanctions if proven to have committed an unlawful act on the authentic deed that the notary has made.]]>
<![CDATA[Wasiat Wajibah bagi Orang Tua atau Anak yang Berbeda Agama dalam Persfektif Hukum Kewarisan Islam di Indonesia ]]>
<![CDATA[Trinanda, Deswandie]]>;
<![CDATA[Mispansyah, Mispansyah]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ Notary Law Journal Vol. 1 No. 3 (2022): July-September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.906 KB)
|
DOI: 10.32801/nolaj.v1i3.30
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama dalam KHI dan menganalisis rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah bagi orang tua atau anak yang berbeda agama di masa yang akan datang. Konstituendum). Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mempelajari dan memanfaatkan sumber hukum yaitu sumber hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari penelitian kepustakaan ini. Hasil penelitian adalah bahwa ketentuan maksimal sepertiga bagian sangat dimungkinkan untuk dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama sebagai non muslim, yaitu wasiat yang dibuat oleh Hakim. Undang-undang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368/K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998, dimana besarnya wasiat wajibah yang diberikan kepada ahli waris yang bukan Islam (tiga pertiga) bagian dari harta peninggalan orang yang meninggal. harta warisan. Terkait dengan rumusan peraturan tentang pemberian wasiat wajibah kepada orang tua atau anak yang berbeda agama (ahli waris non muslim) berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 368/K/Ag/1995, dimana untuk pertama kalinya Hakim Mahkamah Agung mengeluarkan undang-undang yang dibuat oleh hakim tentang wasiat wajibah kepada anak kandung dari seorang wanita murtad. Kemudian dalam Putusan Nomor 51/K/Ag/1999 Mahkamah Agung membuat Putusan tentang pemberian wasiat wajibah kepada saudara yang murtad, dan yang terbaru adalah Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 331/K/Ag/2018 tentang pemberian wasiat wajibah kepada suami yang murtad]]>
<![CDATA[Kekerasan Seksual terhadap Anak yang dilakukan oleh Ayah Kandung ]]>
<![CDATA[Saprida, Saprida]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ Badamai Law Journal Vol 9, No 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/damai.v9i1.19418
<![CDATA[Untuk Menganalisa sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya, dan Untuk Menganalisa perbandingan sistem sanksi hukum pidana dengan sistem sanksi pidana islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya. Sedangkan metode penelitian yang digunakan penelitian hukum Normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, teori–teori hukum dan pendapat-pendapat para ahli, dianalisis dan ditarik kesimpulan permasalahan yang digunakan menguji dan mengkaji bahan hukum Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah Sanksi pidana terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Pidana No. 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam beberapa Peraturan tersebut mengenai sanksi pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak ada yang memuat mengenai sanksi Pidana mati untuk pelaku, kecuali dengan pemberatan dan sanksi pidana kebiri kimia. Perbandingan antara sistem sanksi hukum pidana yang ada dengan sistem sanksi pidana Islam terhadap ayah kandung yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya adalah adanya hukuman yang lebih berat karena hukuman bagi pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perzinaan atau persetubuhan dengan kekerasan. Dalam Islam apabila seseorang berzina atau bersetubuh atas dasar suka sama suka saja akan diberi hukuman/sanksi razam kepada pelaku yang sudah pernah menikah, apalagi jika kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan kekerasan dan dilakukan oleh ayah kandung kepada anak nya maka hukumannya adalah di rajam dengan cara setengah badan di tanam didalam tanah dan dilempari batu dihadapan orang-orang hingga mati. Hukuman diterapkan demikian sesuai dengan apa yang diatur dalam Al-Qur’an sebab zina masuk dalam jarimah hudud. Zina termasuk jarimah hudud yang hukumannya merupakan hak Allah dan masyarakat]]>
<![CDATA[McDonald’s Customer’s Satisfaction Strategies during COVID-19 Pandemic in Malaysia ]]>
<![CDATA[Edeh, Friday Ogbu]]>;
<![CDATA[P V, Ranjith]]>;
<![CDATA[Syafawani, Nurul]]>;
<![CDATA[Kee, Daisy Mui Hung]]>;
<![CDATA[Aina, Nurul]]>;
<![CDATA[Syafikah, Nurul]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific Vol 4, No 3 (2021): October 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[AIBPM Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.862 KB)
|
DOI: 10.32535/ijthap.v4i3.1204
<![CDATA[Generally, McDonald’s is recognized as one of the most successful brands worldwide. They are well-known throughout the world for their popular fast food, especially burgers. However, COVID-19 pandemic has impacted various economic sectors, including Food & Beverage. McDonald’s sales have also been impacted when COVID-19’s lockdown restricts the dine-in operation and limits the customer’s satisfaction due to the SOP. Thus, this research aims to identify and analyze the strategies implemented by McDonald’s to increase the customer’s satisfaction during Covid-19 pandemic. To find out the result of the research, a survey has been conducted and the data was collected from individuals with different age and income ranges in Malaysia. A total of 100 individuals have participated in this survey. Besides, in order to gain a better understanding of our study, secondary data for this study was gathered from a variety of websites, journals, and articles. The findings of this research indicate that McDonald's decision to increase the Food & Safety measure is by implementing various safety requirements. This is the most successful approach to improve customer’s satisfaction during COVID-19. They chose this strategy to demonstrate their commitment to preserve a healthy life. ]]>
<![CDATA[McDonald’s Customer’s Satisfaction Strategies during COVID-19 Pandemic in Malaysia ]]>
<![CDATA[Edeh, Friday Ogbu]]>;
<![CDATA[P V, Ranjith]]>;
<![CDATA[Syafawani, Nurul]]>;
<![CDATA[Kee, Daisy Mui Hung]]>;
<![CDATA[Aina, Nurul]]>;
<![CDATA[Syafikah, Nurul]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ International Journal of Tourism and Hospitality in Asia Pasific Vol 4, No 3 (2021): October 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[AIBPM Publisher ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32535/ijthap.v4i3.1204
<![CDATA[Generally, McDonald’s is recognized as one of the most successful brands worldwide. They are well-known throughout the world for their popular fast food, especially burgers. However, COVID-19 pandemic has impacted various economic sectors, including Food Beverage. McDonald’s sales have also been impacted when COVID-19’s lockdown restricts the dine-in operation and limits the customer’s satisfaction due to the SOP. Thus, this research aims to identify and analyze the strategies implemented by McDonald’s to increase the customer’s satisfaction during Covid-19 pandemic. To find out the result of the research, a survey has been conducted and the data was collected from individuals with different age and income ranges in Malaysia. A total of 100 individuals have participated in this survey. Besides, in order to gain a better understanding of our study, secondary data for this study was gathered from a variety of websites, journals, and articles. The findings of this research indicate that McDonald's decision to increase the Food Safety measure is by implementing various safety requirements. This is the most successful approach to improve customer’s satisfaction during COVID-19. They chose this strategy to demonstrate their commitment to preserve a healthy life.  ]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Perlindungan Data Pribadi Bagi Siswa Global Islamic Boarding School Barito Kuala ]]>
<![CDATA[Ahmad, Syaufi]]>;
<![CDATA[Haiti, Diana]]>;
<![CDATA[Mispansyah, Mispansyah]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>;
<![CDATA[Ratomi, Achmad]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian ILUNG (Inovasi Lahan Basah Unggul) Vol 4, No 3 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20527/ilung.v4i3.14358
<![CDATA[Ruang digital menjadi tempat bagi remaja untuk beraktivitas, belajar, dan bersosialisasi. Sebagian besar siswa dan siswi menggunakan kontak pribadi masing-masing dalam registrasi akun pada berbagai media sosial, yang mana kurang lebih setengahnya cukup rentan dalam keamanan akun data pribadi dengan menggunakan sandi yang memuat unsur angka dari tanggal berkesan seperti tanggal, bulan, dan/atau tahun lahir. Keamanan data identitas siswa SMA sangat penting karena data identitas siswa merupakan informasi pribadi yang sangat sensitif dan dapat digunakan untuk tujuan yang tidak etis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum dan kampanye perlindungan data pribadi agar Siswa Global Islamic Boarding School Kabupaten Barito Kuala mengetahui dan memahami jenis-jenis data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.]]>
<![CDATA[Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Akta Perjanjian Hibah Yang Dibebankan Hak Tanggungan ]]>
<![CDATA[Delfiana, Adela Maria]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ Jurnal de jure Vol 17, No 1 (2025): Jurnal De Jure ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.36277/jurnaldejure.v17i1.1099
<![CDATA[Setiap orang atau individu berhak untuk memperoleh hak atas tanah salah satunya dengan cara peralihan hak atas tanah, peralihan hak atas tanah merupakan suatu perbuatan hukum yang bertujuan memindahkan hak dari satu pihak ke pihak lain. Perbuatan hukum tersebut salah satunya, yaitu hibah. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme peralihan hak atas tanah melalui akta perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Tipe penelitian ini yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bersifat penelitian preskriptif yaitu untuk memberikan argumen atas hasil penelitian yang dilakukan. Mekanisme peralihan hak atas tanah yang objek hibah masih dibebankan jaminan hak tanggungan tidak diperkenankan untuk dialihkan. Jika ingin mengalihkan benda itu, harus mendapatkan izin dari Bank sebagai pemegang Hak Tanggungan. Dalam hal tersebut kemudian mendapatkan persetujuan dari pemegang Hak Tanggungan, maka peralihannya, yaitu: persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan, pembuatan Akta Hibah oleh PPAT dalam akta hibah tersebut terdapat klausula bahwa tanah sedang dibebani Hak Tanggungan, dan setelah itu dilakukan pendaftaran peralihan di Kantor Badan Pertanahan, sertifikat tanah diperbarui atas nama penerima hibah, tetapi dengan catatan Hak Tanggungan tetap melekat. Untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak maka suatu peralihan hak atas tanah melalui akta perjanjian hibah yang dibebankan hak tanggungan, maka objek hak tanggungan tersebut harus dilakukan roya atau penghapusan Hak Tanggungan.]]>
<![CDATA[FISHERY CRIME IN WETLAND ENVIRONMENT ]]>
<![CDATA[Mispansyah, Mispansyah]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>;
<![CDATA[Ratomi, Achmad]]>;
<![CDATA[Fahmanadie, Daddy]]>
<![CDATA[ Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 4 No. 2 (2019): September ]]>
Publisher : <![CDATA[Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32801/abc.v4i2.86
<![CDATA[The aim of this research is first, to find out the characteristic of crimein Wetland Environment in Hulu Sungai Utara Regency. Secondly, to know the description of law enforcement in the Wetland Environment Area in Hulu Sungai Utara Regency. The method of this research is normative law research supported by field data (sociolegal research). The result of the research shows the characteristic of criminal acts in the environment, which is the Illegal Fishing of small fishermen by using the stun device with the transportation of boats conducted in the river, lake, and swamp areas. Illegal Fishing Crime is done to meet the needs of daily economic life. The law enforcement on illegal fishing, conducted by preventive efforts by the way of socialization to the community both collectively and individually, both organized and situational at the scene. Repressive efforts are conducted in 2 (two) forms: (1) through the process outside the judiciary and (2) in the judiciary. The process outside of the judiciary is conducted through criminal mediation based on police discretion, whereas through the judicial process is carried out by the process of investigation followed by prosecution and criminal detention through a court decision.]]>
<![CDATA[Pemidanaan pada Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Mardani H. Maming dalam Perspektif Keadilan ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Rifqi Fadhli]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>
<![CDATA[ SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4476
<![CDATA[Penelitian ini membahas pemidanaan dalam kasus tindak pidana korupsi suap yang melibatkan Mardani H. Maming dari perspektif keadilan hukum. Fokus utama kajian ini adalah penerapan pidana tambahan berupa uang pengganti senilai Rp110,6 miliar yang dinilai tidak proporsional karena tidak terdapat bukti konkret bahwa terdakwa memperoleh keuntungan pribadi dari tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis deskriptif dan preskriptif terhadap norma hukum, doktrin, dan yurisprudensi. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara prinsip legalitas dan proporsionalitas dengan putusan pengadilan. Selain itu, ketidakjelasan dalam perhitungan kerugian negara serta tidak adanya standar pembuktian yang konsisten menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam pemidanaan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi terhadap pedoman teknis penjatuhan pidana uang pengganti agar lebih akuntabel dan berbasis bukti konkret. Kajian ini menegaskan pentingnya pendekatan individualisasi pidana, transparansi dalam pelacakan aset, serta pembuktian yang akurat guna menciptakan sistem pemidanaan yang adil dan efektif dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.]]>
<![CDATA[Pendirian Perseroan Terbatas terkait Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Oleh Notaris ]]>
<![CDATA[Haiti, Diana]]>;
<![CDATA[Nurunnisa, Nurunnisa]]>;
<![CDATA[Ulfah*, Sri Aulia]]>
<![CDATA[ JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Syiah Kuala ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24815/jimps.v8i4.26623
<![CDATA[Akta pendirian bagi pelaku usaha atau perseroan terbatas sangatlah penting sebagai bukti tertulis kepemilikan pelaku usaha yang akan daftarkan oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan akan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) Risk Based Approach. Namun, dalam proses pengajuan dan pendaftaran tersebut, tidak jarang terjadi kesalahan dalam memahami maksud dan tujuan, baik yang tercantum dalam akta pendirian atau kesalahan penginputan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan perseroan terbatas tidak dapat melanjutkan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis prinsip kehati-hatian notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach serta sanksi yang dikenakan kepada notaris terhadap kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas terkait OSS Risk Based Approach. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan untuk menjawab isu hukum yang dirumuskan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa: (a) prinsip kehati-hatian Notaris dalam pendirian perseroan terbatas terkait OSS Risk Based Approach yaitu suatu tindakan yang dilakukan atas dasar ketelitian, keseksamaan, kecermatan, dan jujur dalam menjalankan tugas jabatan dan kehati-hatian yang mana hal ini hanya disebutkan secara tersirat. (b) Notaris dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis yang bersifat reparative. Notaris tetap dapat menjalankan tugas dan kewenangannya, namun harus memperbaiki kesalahan dan bertindak hati-hati sehingga kesalahan tersebut tidak terulang dan bisa pula dikenakan sanksi perdata dengan pengajuan gugatan secara perdata kepada notaris.]]>
