Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Jurnal Hukum Lex Generalis JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum IBLAM Law Review
Kasmar, Kasmar
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Perlindungan Konsumen Atas Belanja Online Nasrullah, Nasrullah; Kasmar, Kasmar; Syahrullah, Syahrullah
JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Vol 4, No 2 (2022): JIHAD : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jihad.v4i2.4619

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami  pertanggungjawaban  pelaku  usaha  atas  penjualan barang secara online, yang mengandung cacat produk, dan ingin mengetahui dan memahami  upaya  hukum  yang  dapat  ditempuh  oleh  konsumen. Sifat penelitian yakni penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah, pendekatan perundang-undangan (statuta approach), Sumber data bersumber dari bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil studi menunjukkan bahwa Pengusaha bertanggung jawab atas barang cacat produk, konsumen yang melakukan transaksi online berhak meminta ganti rugi. Upaya hukum yang ditempuh bagi konsumen yang berbelaja secara online terhadap barang yang cacat produk dapat dilakukan melalui litigasi dan Non litigasi
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI BARANG PADA MINIMARKET DI KOTA BIMA kasmar, kasmar; Sanusi, Gufran; Syahrullah, Syahrullah
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 7, No 1 (2023): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan) (Januari)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v7i1.4821

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami perlindungan hak konsumen atas informasi harga barang pada Minimarket di Kota Bima. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, jenis dan sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis data secara substantif dan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah sebagian besar minimarket belum secara maksimal mencantumkan informasi harga barang pada etalase barang, sehingga perlindungan konsumen belum sepenuhnya dilaksanakan. Oleh karena itu, disarankan perlu adanya sosialisasi dan pengawasan yang intensif dari Pemerintah agar pengetahuan informasi harga barang dan perlindungan konsumen dapat terwujud secara optimal. 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK TERHADAP ADANYA LIKUIDASI Jufrin, Jufrin; Kasmar, Kasmar; Nasrullah, Nasrullah
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v5i2.696

Abstract

Eksistensi hukum adalah untuk memberikan perlindungan kepada orang baik secara individu maupun secara kolektif, demikian pula dalam hukum perdata bisnis dan perbankan sebagai bagian dari hukum perdata dan bisnis maka perlindungan hukum kepada para nasabah bank mutlak dan sangat diperlukan, sebagai media atau sarana usaha di bidang keuangan yang melakukan kegiatan simpan pinjam dana dari masyarakat dan untuk masyarakat maka dunia perbankan sangat rentan dengan berbagai resiko yaitu antara lain yang datang dari pihak bank yanng berimbas pada nasabah bank, misalnya yang dikenal dengan likuidasi perbankan, perjalanan usaha perbankan tidaklah selalu sehat dan menguntungkan akan tetapi dalam praktek terdapat pula bank yang tidak sehat dan tidak mampu melaksanakan aktivitasnya secara baik dan sehat sebagaimana diharapkan, maka dalam hal ini pihak pemerintah yang diwakili Bank Indonesia melakukan merjer dan likuidasi bank yang bermasalah tersebut. Dengan adanya likuiditasi bank tersebut seyogianya dapat memberikan perlindingan hukum kepada para nasabah bank yang dikuiditasi agar modal dan hak haknya dapat terjaga dan terlindungi secara hukum.
Hukum Internalisasi Nilai Kearifan Lokal ‘Maja Labo Dahu’ dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah Kota Bima Irawansah, Didik; Ridwan, Ridwan; Amin, M; Kasmar, Kasmar
SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum Vol 9 No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52266/sangaji.v9i1.4597

Abstract

Lonjakan pelanggaran lalu lintas di kalangan pelajar Kota Bima, yang meningkat tajam dari 105 kasus (2023) menjadi 220 kasus (2024), mencerminkan krisis kesadaran hukum yang serius di kalangan generasi muda. Pelanggaran seperti tidak memakai helm, melawan arus, balapan liar hingga meninggal dunia bukan sekadar pelanggaran aturan, tetapi cerminan degradasi karakter dan lemahnya penanaman nilai moral. Pendekatan represif terbukti belum menyentuh akar persoalan. Penelitian ini bertujuan menggali dan menginternalisasikan nilai Maja Labo Dahu sebagai fondasi pembentukan kesadaran hukum berlalu lintas di kalangan pelajar sekolah menengah Kota Bima. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan kuesioner di empat sekolah di Kota Bima, melibatkan pelajar, guru, orang tua, tokoh adat, dan aparat kepolisian satlantas Polres Bima Kota. Hasil Penelitian Menunjukan bahwa Kesadaran hukum berlalu lintas pelajar di Kota Bima masih rendah, ditandai oleh maraknya pelanggaran seperti berkendara tanpa helm, SIM, dan melanggar rambu- rambu lalulintas. Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman hukum, lemahnya pengawasan keluarga dan sekolah, serta dampak negatif media sosial. Internalisasi nilai kearifan lokal Maja Labo Dahu, yang menanamkan rasa malu dan takut sebagai kendali moral, berpotensi membentuk kesadaran hukum. Namun, modernisasi dan lemahnya penguatan nilai budaya menghambat efektivitasnya. Pengintegrasian nilai ini dalam pendidikan dan lingkungan sosial menjadi strategi penting untuk membangun kesadaran hukum berlalu lintas secara berkelanjutan.
Mediasi Oleh Kepala Desa dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Non Litigasi (Studi di Dea Lanta Kabupaten Bima) Indrayana, Bima; Firmanto, Taufik; Kasmar, Kasmar
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 9 (2025): Tema Hukum Agraria dan Pertanahan
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i4.1489

Abstract

This study examines the role of village heads in mediating land dispute resolution through non-litigation channels in Lanta Village, Bima Regency. The background of this study is based on the high number of land dispute cases that are not resolved through the courts. The results of the study indicate that village heads have a central role as mediators trusted by the community, with a family and deliberation approach. In conclusion, mediation by village heads can be an alternative for effective, efficient, and equitable dispute resolution, although it still faces obstacles such as limited authority and potential conflicts of interest.
PENYULUHAN HUKUM: Pola Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima andriadin, andriadin; ilham; Wahyudinsyah; Bulqis; Kasmar, Kasmar; Jufrin , Jufrin
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 6 No. 1.1 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) SPECIAL ISSUE
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penggunaan narkoba kalangan pelajar makin mengkhawatirkan dimana kasus penyalahgunaan narkoba sering kali dilakukan oleh anak-anak muda saat ini. faktor utama terjadinya penyalahgunaan ini, tidak ada pengetahuan awal mengenai bahaya dan dampak dari narkotika dan narkoba, khusus bahaya bagi kesehatan fisik dan mental mereka. Selain itu, masalah pencegahan masih terbatas baik di ruang lingkup sekolah maupun di ruang lingkup keluarga. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada bulan Agustus 2024 melaksanakan “Penyuluhan, pola pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMPN 2 Wawo Kabupaten Bima” tujuan abdimas untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang risiko dan bahaya narkoba serta memperkenalkan pola pencegahan yang efektif. Sasaran abdimas adalah siswa kelas V dan kelas VI. Metode dan pendekatan abdimas menggunakan metode ceramah dan tanya jawab secara langsung/tatap muka. Hasil dari pelaksanaan kegiatan abdimas menunjukan adanya peningkatan pengetahuan siswa seputar istilah narkoba, jenis-jenis narkoba, dan bahaya menggunakan narkoba serta dampak bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial. Selain itu, siswa sudah lebih memahami tentang cara dan pola pencegahan seperti menolak ajakan orang lain dan mengenali situasi dari lingkungan pergaulan mereka. Siswa juga sudah mulai terbuka mendiskusikan masalah-masalah bahaya narkoba secara terbuka, dari kebiasaan sebelumnya tidak pernah siswa ungkapkan, sekarang siswa sudah mulai berani mencari bantuan jika menemukan situasi terkait penyalahgunaan narkoba
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin, Hajairin; Syamsuddin, Syamsuddin; Kasmar, Kasmar; Sanusi, Gufran
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif
TUGAS KORDINASI BHABINKANTIBMAS DALAM PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA Mustakim, Mustakim; Kasmar, Kasmar
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 1 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i1.2723

Abstract

Supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds, aims to ensure that Bhabinkamtibmas can carry out their duties properly. The method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds is needed to increase the role of Bhabinkamtibmas in village development and coordinate with village community leaders. Because when many community leaders supervise, it is better for the Village Government not to abuse their positions and KKN in the implementation of village development because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since planning or deliberation in the hamlet/village, village deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village and monitoring the village development process. Thus the task of supervising Bhabinkamtibmas can run smoothly, so that it can build a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.
Co-Authors Andriadin, Andriadin Bulqis Firmanto, Taufik Hajairin ILHAM Indrayana, Bima Irawansah, Didik M Amin, M Mustakim Mustakim Nasrullah Nasrullah Ridwan, Ridwan Sanusi, Gufran Syahrullah Syahrullah Syamsuddin Syamsuddin Wahyudinsyah