cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)" : 8 Documents clear
Analisis Pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu Zelfri Wiradianto; Faizal Anwar; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4648

Abstract

Pengembangan Aparatur dilaksanakan karna adanya permasalahan pada kompetensi Pegawai yang dalam kinerja mereka di bidang dan fungsinya belum mengetahui cara melakukan beberapa fungsinya dibidangnya atau belum memahami apa yang harus dilaksanakan. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengembangan ASN di BKD Provinsi Bengkulu dan faktor apa saja yang mempengaruhi pengembangan aparatur di BKD Provinsi Bengkulu. Peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data dan penyajian serta inferensi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengembangan ASN pada BKD Provinsi Bengkulu melalui program diklat sudah berjalan dengan cukup baik, yang dilihat dari peningkatan kinerja yang diberikan pegawai yang telah mengikuti diklat tersebut dan juga dilihat dimulai dari, 1) Proses penentuan kebutuhan diklat yang melalui AKD, 2) Perencanaan pelaksanaan diklat yang terdiri dari perekrutan peserta, nara sumber, sarana dan prasarana, penganggaran, dan waktu pelaksanaan, 3) Prosedur perekrutan peserta diklat yang berdasarkan hasil dari AKD, 4) Stakeholder yang terlibat pihak internal terdiri dari pihak BKD sendiri dan pejabat structural yang membidanginya dan pihak ekstrnal yaitu BPSDM, Lembaga Nasional dan ESQ, 5) Penilaian pelaksanaan diklat yang dilihat dari reaksi dan perubahan peserta dan, 6) faktor yang mendukung seperti ketersediaan dana, ketersediaan tempat pelaksana dan adanya AKD, Meski dalam perencanaan pelaksanaan diklat tersebut belum terlaksana dengan maksimal karena adanya hambatan keterbatasan jumlah tenaga pengajar dan keterbatasan anggaran yang tersedia.
Implementasi Pengelolaan Dana Bergulir di Pasar Rakyat Imogiri Kabupaten Bantul Harun Al Rosyd; Syakdiah; Oktiva Anggraini
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4708

Abstract

Implementation of revolving fund management as a follow-up to Bantul Regent Regulation No. 47 of 2017 concerning Mechanisms for Disbursement, Distribution and Revolving Fund Refunds for Market Traders. The purpose of the study was to determine the implementation of revolving fund management in Rakyat Imogiri market, Bantul Regency and to find out the smoothness of beneficiaries, returns and monitoring of effective, transparent and accountable evaluation of revolving funds. The type of research used is descriptive qualitative. The implementation of revolving fund management in Rakyat Imogiri market is seen from (1) The achievement of applications and verification through the ability of officers in achieving tasks. (2) Compliance with procedures through conformity of rules and loan mechanisms by traders. (3) Satisfaction is seen from the side of the traders who use it and the officers who carry it out quite well. Matters that affect the implementation of revolving fund management (1) Beneficiaries know the loan application requirements and the verification team works according to the rules. (2) Merchants receive benefits with an easy process and in accordance with applicable regulations. (3) Monitoring and evaluation there are a number of traders carrying out their installment obligations that are not on time and there are loans that come to a standstill due to the death of the borrower
Apakah IPM, Tingkat Urbanisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Timur ? Avior Ocean Noya; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4779

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tingkat urbanisasi, IPM dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kemiskinan, sedangkan variabel independen yaitu urbanisasi, indeks pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian menggunakan data sekunder kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur dalam rentang waktu 9 tahun dari 2012 hingga 2020. Metode statistik yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan regresi linier berganda dengan data panel. Berdasarkan pengujian, digunakan Fixed Effect Model. Secara simultan seluruh variabel berpengaruh terhadap kemiskinan. Secara parsial, ketiga variabel berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan.   Berdasarkan hasil penelitian ini, pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi namun juga pengendalian tingkat urbanisasi dan peningkatan IPM.
Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan di Indonesia Muhammad Hafiz Fadhilah; Masruri Muchtar; Pardomuan Robinson Sihombing
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4782

Abstract

This study aims to determine the effect of population size, unemployment rate, education, and the Gini ratio on poverty in Indonesia. The research was conducted using panel data regression with a random effect regression model. The results of the study show that population, unemployment rate, education and the gini ratio simultaneously affect the number of poor people in Indonesia. Partially, all independent variables affect the number of poor people but with a different direction of influence.
Implementasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa Dalam Menjaga Integritas Publik di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut : (Studi Pada Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut) Yayan Yayan Andi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4814

Abstract

Permasalahan mendasar yang dihadapi pemerintah Desa dalam mengimplementasikan dana Desa adalah timbul praduga-praduga negatif dari publik. Sehingga pemerintah Desa saat ini di hadapkan dengan rendahnya kepercayaan publik dalam mengimplementasikan Dana Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana implementasi kebijakan Penggunaan Dana Desa dalam meningkatkan kepercayaan publik yang dilakukan oleh pelaksana Desa, studi di Desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, serta tujuan dari penelitian ini ialah mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan Penggunaan dana desa di desa Sukamulya Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Yang mana sempat beredar isu terkait adanya aksi demo dari sebagian masyarakat kepada pihak Desa Sukamulya terkait transparasi dana Desa. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa metode ini diharapkan dapat diperoleh data yang sebenar-benarnya dan mampu mengkaji masalah penelitian secara mendalam sehingga dapat diperoleh hasil yang di harapkan. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu teori dari Edward III (dalam Agustino 2008:153-154), terdapat empat variabel yang mempengaruhi dalam keberhasilan proses implementasi kebijakan, di antaranya : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari hasil penelitian, peneliti yang ditemukan dilapangan terkait implementasi kebijakan penyelenggaraan dana desa di Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut sudah berjalan dengan baik. tetapi dalam implementasi kebijakan Dana Desa di Desa Sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut, berdasarkan varameter implementasi kebijakan terdapat kekurangan yang peneliti temui di lapangan yaitu struktur birokrasi terutama kurang keterbukaan kepada publik atau kurang kejelasan Standar Oprational Procedure (SOP) dalam aspek pelaksanan implementasi Dana Desa di  Desa sukamulya Kec. Talegong Kab. Garut.    
Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap Work Overload pada Panitera Sidang di Pengadilan Agama Sewilayah Pulau Lombok Reza Sahrizal Reza Sahrizal
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4853

Abstract

Abstract: The application of technological innovation in company services and operations has become a very important and fundamental issue for global competitiveness. The Technology Acceptance Model places the attitude factor of each user behavior with two variables namely perceived usefulness and perceived ease of use. Work overload occurs when work demands exceed an individual's ability to deal with them. The purpose of this study is to analyze the effect of Perceived Usefulness and Perceived Ease Of Use on Work Overload. The type of research used is explanatory research. All indicators used are valid and reliable. Hypothesis testing using PLS (Partial Least Square). The results of the research on Perceived Ease Of Use on Work Overload show a coefficient value of 0.181 with a statistical T value of 1.626 which means it has no effect, and a p-value of 0.105 which means it is not significant, while the results of research related to the effect of Perceived usefulness on Work Overload show a coefficient value of 0.613 with a statistical T value of 3.888 which means it is influential and a p-value of 0.000 which means it is significant.
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Ratih Rahayu; Faizal Anwar; Kasman; Titi Darmi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4963

Abstract

Pengelolaan Dana Desa di Desa Karya Jaya, Kecamatan Marga Sakti, Kabupaten Bengkulu Utara menghadapi beberapa tantangan. Masalah yang teridentifikasi meliputi kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, pelaksanaan yang kurang efektif, pengawasan yang belum memadai, keterlambatan pencairan dana, dan dampak pandemi COVID 19. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Data penelitian diperoleh melalui sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya belum mencapai tingkat yang optimal. Salah satu masalah utama adalah kurangnya transparansi dalam sosialisasi pengelolaan dana desa kepada masyarakat, yang mengakibatkan partisipasi masyarakat yang rendah. Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa juga masih menghadapi kendala dalam hal efektivitas dan pengawasan yang memadai. Selain itu, keterlambatan pencairan dana menjadi masalah yang perlu ditangani. Hal ini disebabkan oleh lambatnya pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan penyusunan rencana anggaran pembelanjaan desa (APBDes). Pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap pengelolaan dana desa, karena adanya kebijakan pembatasan sosial dan mobilitas masyarakat. Berdasarkan temuan ini, diperlukan upaya perbaikan dalam implementasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Karya Jaya. Meningkatkan transparansi sosialisasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan, pengawasan yang lebih baik, dan peningkatan aksesibilitas terhadap dana desa menjadi rekomendasi untuk mengatasi masalah yang ada.
Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan Beta Anggela; Rosidin; Rekho Adriadi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhamamdiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v5i1.4949

Abstract

Good Governance merupakan bagian penting dari suatu pemerintahan serta dibutuhkan pemerintah untuk mengikuti perubahan. Penerapan good governance sangat diperlukan agar terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik yang mengutamakan kepentingan orang banyak Namun, Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, dalam pelayanan di Kantor Dukcapil Kabupaten Lahat masih belum adanya keterbukaan, Keadilan serta kurang efektif dan efisien nya pelayanan di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat. Metode.Penelitian ini.adalah penelitian.deskriptif dengan mengguna kan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Dinas Dukcapil Kabupaten Lahat dapat menerapkan prinsi-prinsip good governance dengan cukup baik meskipun terkadang masih ada keluhan dari masyarakat

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue