Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)
Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) adalah jurnal ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tiga kali dalam setahun pada bulan Januari, Mei, dan September. IJCLC memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang terdepan dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi. Fokus dan lingkup penulisan jurnal meliputi kajian tentang Hukum Pidana, Kriminologi dan Viktimologi.
Articles
112 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERBUATAN KLITIH YANG DISERTAI KEKERASAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Septiani, Irna Dwi]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9647
<![CDATA[Perbuatan klitih disertai kejahatan yang terjadi di Bantul telah membuat keresahan banyak masyarakat. Pelaku klitih sebagaian besar dilakukan pelajar (SMA) atau (SMK) dengan cara bergerombol beraksi malam atau sore hari, mereka melakukan atas dasar balas dendam. Berdasarkan latarbelakang tersebut terdapat permasalahan tentang Penegakan hukum pidana terhadap perbuatan klitih yang di sertai kekerasan di wilayah hukum Kabupaten Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, studi pustaka yang berpandu bahan hukum primer, sekunder, tersier dan kemudian dianalisis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan perbuatan klitih yang disertai dengan kekerasan pada Wilayah Hukum Kabupaten Bantul yaitu dengan melakukan Upaya Non Penal (preventif) dan Upaya Penal represif (upaya penangulangan kejahatan setelah terjadi kejahatan]]>
<![CDATA[PENERAPAN E-TILANG DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Sabadina, Uni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9157
<![CDATA[Hasil survey Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta peningkatan kendaraan tiap tahunnya mencapai 140 ribu hingga 150 ribu.Transportasi yang semakin banyak, pelanggaran lalu lintas pastinya tidak dapat terelakkan. Proses tilang yang selama ini telah dilakukan secara konvensional masih kurang dalam pemberlakuannya, Pihak Kepolisian melakukan inovasi baru yaitu E-Tilang. Melihat hasil dari E-Tilang hasilnya masih belum maksimal. Dengan mengacu pada rumusan masalah yang ada mengenai pelaksanaan sistem E-Tilang dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas dan penerapan sanksi melalui sistem E-Tilang. Penelitian ini penelitian hukum normatif, dimana metode yang dipakai berfungsi sebagai kacamata untuk melihat bekerjanya aspek hukum yang saat ini berlaku dengan keadaan nyata di lapangan, apakah terjadi kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya. Data yang digunakan penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah E-Tilang di wilayah hukum Polresta Yogyakarta dilakukan dengan Elektronik untuk sistem pembayarannya dendanya dengan menggunakan server yang terintegrasi oleh korlantas, pelanggar membayar denda melalui Bank tanpa harus datang ke Pengadilan, terkait sanksi akan diberikan denda sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pelanggar, dalam proses penegakan perkara tindak pidana pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Yogyakarta telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Kata kunci      : Elektronik Tilang, Lalu Lintas, dan Penegakan Hukum.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERKOSAAN INCEST ]]>
<![CDATA[Zalzabella, Desilasidea Cahya]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9156
<![CDATA[Aborsi merupakan salah satu isu klasik yang selalu diperdebatkan. Polarisasi dari perbedaan pandangan ini adalah pembelaan terhadap hak hidup janin atau pembelaan terhadap perempuan yang mengandung. Aborsi pada kehamilan yang tidak di inginkan sudah marak adanya. Salah satunya ialah karena perkosaan incest. Perkosaan incset merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang terdekat yang masih memiliki ikatan darah (ayah kepada anak, kakak kepada adik, paman kepada keponakan) sehingga mengakibatkan kerugian fisik dan mental terhadap korban. Berkaitan dengan rumusan masalah bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana aborsi sebagai akibat perkosaan incest dan apa faktor-faktor penyebab terjadinya perkosaan incest. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan sampel data berupa putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Mbn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi akibat perkosaan incest dalam kasus yang penulis teliti dibebaskan dari segala tuntutan setelah adanya banding ke Pengadilan Tinggi. Hakim memutuskan putusan secara adil dibandingkan putusan awal karena Hakim kurang objektif dalam mengambil keputusan sehingga pertanggungjawaban pidana terhadap kasus aborsi akibat perkosaan khususnya perkosaan incest. Faktor yang menyebabkan terjadinya perkosaan incest pada kasus tersebut dan kasus pidana putusan Nomor 430/Pid.Sus/2015/PN.Smn yaitu karena kurangnya pendidikan atau edukasi yang diterima serta kurangnya pengawasan orang tua pada anak, juga kurangnya iman yang ditanamkan pada diri. Kata Kunci: Aborsi, Perkosaan Incest, Pertanggungjawaban Pidana ]]>
<![CDATA[Sentencing for Minors in Sexual Abuse Cases ]]>
<![CDATA[Subroto, Devy Wahyuningtyas]]>;
<![CDATA[Susila, Muh Endriyo]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11261
<![CDATA[Sexual abuse is committed not only by adults but also by minors. The legal process upon children who have committed sexual abuse refers to the Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Court System. The purpose of this study is to find out the factors to be considered by the panel of judges in imposing penalty upon the perpetrators. The study employs both normative and empirical approaches. It is found with regard to the liability issue, the panel of judges relies on both juridical and non- juridical consideration. In sexual abuse case that was tried in Kebumen District Court, beside imposing imprisonment, the panel of judges also ordered the perpetrators to undergo work training as a substitute of fine.]]>
<![CDATA[UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SELAKU KORBAN KEJAHATAN ASUSILA DALAM PERDAGANGAN ANAK ]]>
<![CDATA[Manggolokusumo, Priegel]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9648
<![CDATA[Eksploitasi seksual komersial anak (ESKA) dalam tindak pidana perdagangan anak sampai saat ini sering terjadi dan mengkhawatirkan anak sebagai penerus masa depan bangsa. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode analitis normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Berdasarkan hasil analitis yang telah dilakukan untuk mengetahui bentuk-bentuk perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan asusila dalam perdagangan anak, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu; bantuan langsung (Concreto) dan bantuan tidak langsung (Abstracto). Bentuk Concreto yaitu dengan memberikan bantuan hukum, perlindungan, pendampingan serta mengupayakan perolehan kompensasi, sedangkan bantuan Abstracto yaitu dengan penerapan norma-norma dan peraturan hukum terhadap anak sesuai peraturan perundang-undangan secara berkala.]]>
<![CDATA[FAKTOR PENYEBAB TIMBULNYA DISPARITAS DALAM M PUTUSAN HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ]]>
<![CDATA[Alexsander, Sandy Doyoba]]>;
<![CDATA[Widowaty, Yeni]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 2 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i2.9610
<![CDATA[Keputusan bahwa anak dapat diberi penjatuhan pidana itu sepenuhnya adalah kebebasan hakim, dalam menjatuhkan pidana hakim harus menyertakan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau dalam hal ini dapat disebut dengan pertimbangan hakim. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak dan mengetahui faktor-faktor penyebab disparitas pidana dalam penjatuhan putusan hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yakni putusan pengadilan, buku dan bacaan lain. Sebagai pelengkap, hasil wawancara dalam penelitian ini adalah Taufik Rahman S.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Hasil analisis menunjukkan bahwa Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap anak mempertimbangkan latar belakang dilakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, hakim juga mempertimbangkan kesimpulan dari laporan hasil Pembimbingan Kemasyarakatan dari BAPAS Yogyakarta, dan hakim juga mempertimbangkan keterangan dari orang tuan serta saksi-saksi. Penyebab adanya disparitas pidana dalam putusan hakim terkait dengan tindak pidana pencurian oleh anak dengan pemberatan dikarenakan hakim memiliki kebebasan untuk menentukan berat ringannya pidana, jadi hakim bebas memilih jenis hukuman untuk terdakwa sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. ]]>
<![CDATA[PENJATUHAN SANKSI PIDANA PELATIHAN KERJA TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM ]]>
<![CDATA[Reisasari, Mirta Diatri]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 1 (2020): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i1.9154
<![CDATA[Tata cara pelaksanaan serta prosedur pemidanaan pelatihan kerja sebagai sanksi pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tidak terdapat penjelasannya secara mendalam di dalam undang-undang maupun peraturan yang ada. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sleman. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yaitu jenis penelitian yang bersumber dari bahan hukum primer yang terdiri dari undang-undang, bahan hukum sekunder yang terdiri dari doktrin, hasil penelitian, serta jurnal, dan dilakukan wawancara kepada Kepala Seksi Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial di BPRSR Sleman yang bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berhadapan dengan hukum itu di lakukan dengan cara melatih anak untuk terjun bekerja secara langsung bukan di latih untuk ketrampilan. Kesimpulannya adalah penjatuhan sanksi pidana pelatihan kerja terhadap anak yaitu anak di latih untuk bekerja dan untuk menyelesaikan pidana tersebut dibantu oleh pekerja sosial.Kata kunci      : Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Pelatihan Kerja, Tujuan Pemidanaan.]]>
<![CDATA[UPAYA REPRESIF DAN PREVENTIF DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH KENDARAAN PENGANGKUT SUPORTER PSIM ]]>
<![CDATA[Romadhon, Andi Jafits Luster]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 1, No 3 (2020): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v1i3.11260
<![CDATA[Â Sepak bola dan suporter merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Faktanya suporter sepak bola seringkali menunjukkan sikap fanatis yang berlebihan terhadap tim yang didukungnya melalui berbagai tindakan negatif seperti merusak fasilitas umum dan melakukan pelanggaran lalu lintas. Hal demikian terjadi juga pada suporter PSIM Yogyakarta dengan berfokus pada pelanggaran lalu lintas terhadap kendaraan pengangkut. Lebih lanjut tulisan ini akan membahas tentang upaya preventif dan upaya represif terhadap penegakan hukum suporter PSIM yang dilakukan melalui penelitian yang bersifat yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas oleh kendaraan pengangkut suporter sepak bola dilakukan oleh pihak kepolisian baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif dilakukan pihak Satlantas Polresta Yogyakarta dengan cara memberikan pengawalan terhadap konvoi suporter dan menempatkan anggotanya di titik-titik yang dilalui suporter PSIM. Sedangkan upaya represif yang dilakukan dengan penindakan, baik melalui teguran dan penilangan.]]>
<![CDATA[Pembaharuan Hukum Pedoman Pemidanaan terhadap Disparitas Putusan Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Hastuti, Kurnia Siwi]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v2i2.12294
<![CDATA[Adanya disparitas pemidanaan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi menimbulkan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindakan korupsi tidak maksimal. Pada semester I tahun 2020 hanya sekitar 5 persen kerugian negara yang dipulihkan dari instrumen Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai solusi terjadinya disparitas putusan sekaligus sebagai pedoman pemidanaan guna mengoptimalkan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat perbuatan korupsi. Namun demikian, implikasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 belum dapat diketahui analisis kedudukannya terhadap upaya pemberantasan korupsi dan upaya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi kepada negara. Hal ini menarik untuk dikaji guna mendapatkan formulasi kebijakan hukum ius constituendum yang dapat menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang yang dianalisis secara preskriptif. Bahan hukum diambil dari perpustakaan dan internet berupa buku-buku serta peraturan perundang-undangan terkait. Persoalan yang dikaji memberikan simpulan yaitu : analisis yuridis pembaharuan hukum pembentukan pedoman pemidanaan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 terhadap disparitas putusan pengembalian kerugian keuangan negara hasil tindak pidana korupsi ialah Peraturan Mahkamah Agung berkedudukan sebagai substansi hukum dalam pemidanaan tindak pidana korupsi yang ditujukan sebagai pedoman penentuan besar kecilnya pidana yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan. Terdapat 6 (enam) tahapan pertimbangan pemidanaan dalam PERMA ini. Ukuran pemidanaan telah mempertimbangan aspek ekonomi dalam hukum. Seyogyanya hakim, jaksa, dan penyidik, serta aparatur terkait agar mendalami dan mendukung Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 sehingga disparitas putusan tidak terjadi lagi dan pengembalian aset ke kas negara akibat perbuatan korupsi lebih maksimal.]]>
<![CDATA[Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak ]]>
<![CDATA[Nugraeni, Renita Dewi]]>;
<![CDATA[Zuhdy, Mukhtar]]>
<![CDATA[ Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC) Vol 2, No 1 (2021): Maret ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/ijclc.v2i1.11564
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, kenakalan remaja juga turut serta mengalami pergeseran. Dimana kenakalan ini bukan lagi sekedar kenakalan yang dapat ditolerir lagi namun sudah mengarah pada tindakan Kriminal. Salah satu tindak kriminal yang banyak terjadi di Indonesia adalah Pencurian dengan Kekerasan, yaitu tindakan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan disertai dengan ancaman kekerasan. Maka dari itu penulis mengambil rumusan masalah (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam disparitas putusan pidana terhadap anak dalam kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan?, (2) Bagaimana kesesuaian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak pidana dengan teoi tujuan pemidanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma yang meliputi asas-asas, kaidah peraturan perundangan, serta berkaitan dengan putusan pengadilan. Pertimbangan hakim dalam kasus disparitas putusan pidana sering terjadi disebabkan karena beberapa hal diantaranya faktor latar belakang anak melakukan tindak pidana tersebut serta faktor pendidikan (termasuk ke dalam faktor historis dari Terdakwa Anak), jumlah kerugian, sebelumnya pernah dipidana atau merupakan pengulangan tindak pidana, hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak tentunya harus berpedoman pada teori tujuan pemidanaan. Adapun teori yang tepat diterapkan dalam kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah Teori Restoratif. Hal ini dikarenakan Teori Restoratif lebih menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak tersebut.]]>
