cover
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles 116 Documents
Implementasi Sistem E-Voting Untuk Meningkatkan Kualitas Demokrasi di Indonesia Junior Hendri Wijaya; Achmad Zulfikar; Iman Amanda Permatasari
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7841

Abstract

Indonesia berada di posisi ke enam yang menggunakan internet terbanyak di dunia. Peringkat ke enam terbesar ini di antara sekitar 3,6 miliar jumlah pengakses internet di dunia.Angka ini menunjukan pengguna internet di Indonesia cukup tinggi. Populasi indonesia yang berjumlah 265,4 juta dengan memiliki 50% pengguna internet. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa Implementation of electronic voting to enhance the quality of democracy in Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi pustaka. Berdasarkan hasil temuan peneliti, Indonesia memiliki peluang besar dalam mengimplementasikan elektronik voting, sehingga penerapan ini dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Berdasarkan fakta-fakta analisis SWOT yang lebih banyak menghasilkan peluang dan kekuatan untuk Indonesia, meskipun masih terdapat kelemahan dan ancaman dalam penerapan sistem E-voting dalam pemilu.
Romi Haryanto Effect: Sebuah Fenomena Kemenangan Petahana Independen Ahmad Fajar Rahmatullah
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12928

Abstract

Artikel ini memiliki tujuan untuk dapat menganalisa kemenangan petahana independen pada pilkada serentak Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 terhadap modalitas yang ia miliki. Penelitian ini menarik mengingat calon petahana independen merupakan kader partai penguasa yaitu PAN yang memenangkan petahana pada periode pertama dan dalam sejarah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kursi bupati selalu di isi dari kader partai PAN. Pada periode kedua petahana memilih maju melalui jalur independen dan mendapatkan kemenangan telak sebesar 76,8%. Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menghasilkan bahwa modalitas kemenangan petahana independen terlihat dalam modal politik dan modal sosial yang ia miliki  berupa diunggulkan dalam jualan program pembangunan, jaringan massa  yang kuat dan loyal, pencitraan politik, legitimasi  dukungan dari mantan bupati 2 periode, interaksi sosial yang sudah terjalin lama, dan adanya public trust dari masyarakat. Semua modalitas yang dimiliki terepresentasi bagaimana petahana dengan mudah mendapatkan dukungan ktp dari masyarakat melebihi batas syarat maju jalur independen dan bagaimana kedekatan yang sudah dibangun lama oleh Romi Haryanto.
Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Desa Sambirejo Kecamatan Prambanan dalam Meningkatkan Perekonomian (Studi Kasus Wisata Tebing Breksi) Wijaya, Andri Kurnia; Zuhriyati, Erni
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.9358

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Penguatan Kapasitas BUMDes Sambimulyo Kecamatan Prambanan dalam meningkatkan perekonomian wisata Tebing Breksi. Pengujian ini mengunakan Penguatan Kapasitas BUMDes sebagai variabel dependen dan peningkatan perekonomian sebagai variabel independen. Sampel yang digunakan adalah ketua Desa Sambirejo dan Ketua BUMDes Sambimulyo Kecamatan Prambanan, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitiam kualitatif deskriptif pencarian dilapangan melalui wawancara dan dokumentasi. Kemudian teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori penguatan kapasitas terdiri dari pengguatan kapasitas individu, organisasi dan sistem. serta peningkatan perekonomian terdiri dari pelatihan usaha, permodalan, dan pendampingan. Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh bahwa penguatan kapasitas individu adalah proses rekrutmen pegawai BUMDes Sambimulyo, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam pelaksanaan program utama keuangan pelatihannya berupa BUMDes ID atau Syncore, Penguatan kapasitas organisasi adalah kepemimpinan pegawai BUMDes Sambimulyo telah menjalankan Jobdesk tugas dan fungsi masing-masing. Manajemen dilaksanakan program kerja jangka pendek, menengah dan panjang. SOP BUMDes Sambimulyo bekerja sama dengan unit lembaga pihak luar perbankan dan pemberdayaan masyarakat desa dan pelaksanaan mitra dari luar BUMDes Sambimulyo berupa Bank Sleman, PMD Sleman, dan kemendes. Sedangkan peningkatan perekonomian ditujukan pada pelatihan usaha BUMDes Sambimulyo dalam ilmu teknologi belum terealisasikan dan periklanan dilaksanakan lomba pada tanggal 9 Desember 2019 dengan skala Nasional dengan kemendes dan hadiah lomba tersebut juara 6 dari 158 Desa. Permodalan BUMDes Sambimulyo dari desa tahun 2016 Rp 51.000.000 modalnya untuk kegiatan usaha koperasi simpan pinjam dan kegiatan percetakan diaksanakan pada tahun 2019 sedangkan untuk pendampingan BUMDes Sambimulyo meminta laporan keuangan dari lembaga swasta. 
Etika Kepemimpinan Politik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Indonesia Anang Setiawan; Erinda Alfiani Fauzi
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7614

Abstract

Dengan etika dan moralitas yang kuat maka diharapkan praktek korupsi di Indonesia akan menurun. Selain dengan etika dan moralitas yang kuat maka reformasi birokrasi juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi korupsi dan membangun pelayanan dan penyelenggaraan pemerintah yang baik. Etika dalam politik atau penyelenggaraan pemerintah memang memiliki sebuah fungsi yang sangat penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi ini. Pembahasan ini tentang bagaimana etika, moral dan contoh korupsi di Indonesia saling berhubungan. Pentingnya etika dan moral sebagai pemimpin. Penelitian ini menggunakan metode studi literature dimana membandingkan beberapa studi sebelumnya sebagai teori nilai budaya yang sama seperti diskusi sosial yang dilakukan di penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ditemukan beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia yang berkaitan dengan etika kepemimpinan politik. Perilaku korupsi memang dipengaruhi oleh banyak hal , namun pada penelitian ini fokus membahas tentang dimana etika dan moralitas yang mempengaruhi perilaku korupsi yang dilakukan oleh pemimpin di Indonesia.
Collaborative Governance in The Menoreh Hills Tourism Area, Sedayu Village, Loano District, Purworejo Regency Suparaman, Jaya; Mualidin, Isnaini
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13388

Abstract

In recent years, area of 309 Ha in the Menoreh hills area was establish as the authority zone under the Borobudur Authority Board (BOB) by the central government. The establishment in purpose to support the Borobudur tourism area in Magelang Regency. The present of the authority zone and BOB has changed the political dynamic and power relations as well as given influence to socio-economic, natural, and the tourism conditions. This including the change of player in the area and the diversion of the forest land must have taken into deep considerations.  Though the program seems quite promising, the implementation was challenging, especially regarding sustainability. Therefore, successful and sustainable practical examples are needed. This paper analyses how far the collaboration of a case study. The main focus of this research is on how the collaboration and involvement of the related inter-organizational stakeholders have contributed to the program sustainability. Data and information for this study were obtained through in-depth interviews, observation, and documents review. This study found that the local level stakeholders are lacked in participation. Decision making and data sharing has a major role in implementing the program, among those various entities of stakeholders. Hence, the paper states this is the key to the success and sustainability of the program.
Pengaruh dan Strategi Manajemen Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah Tahun 2019 (Pengembangan Goa Kiskendo Jatimulyo, Kulonprogo) Indah, Dewi; Rachmandani, Resky Eka
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.9331

Abstract

Kemajuan sektor pariwisata tidak terlepas dari adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah. Jalan terbaik yang dilakukan akan memberikan hasil yang baik jika masyarakat mencari strategi dan memanajemen daripada kolaborasi antara pemerintah. Maka dari itu akan terlihat pengaruh yang besar dari proses pengembangan Goa Kiskendo di Desa Jatimulyo, Kabupaten Kulonprogo. Paper ini membahas tentang Pengaruh dan strategi manajemen kolaborasi masyarakat dan pemerintah pada tahun 2019 pada pengembangan Goa Kiskendo. Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik analisis data secara mendalam melalui pendekatan kualitatif secara deskriptif. Hasil yang didapat yaitu akan merujuk pada struktur jaringan dan komitmen terhadap tujuan didorong kepercayaan antar pelaku. Akan terlihat dalam tata kelola, sehingga dapat memiliki akses terhadap otoritas. Maka dari itu diperlukan sharing informasi dan pembagian tanggungjawab. Tidak lupa dengan pembagian tanggungjawab dan akses sumber daya yang ada. Sehingga akan terlihat pengaruh besar yang mendorong kolaborasi masyarakat dan pemerintah untuk mengembangkan Wisata Goa Kiskendo, Jatimulyo, Kulonprogo.
Collaborative Governance dalam Pengembanan Agroindustri Gula Semut (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Hargorejo, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2018) Mohammad Ilham Kurniawan; Erni Zuhriyati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7615

Abstract

Dalam rangka mengetaskan kemiskinan Gerakan Bela Beli Kulonprogo merupakan sebuah kebijakan yang sesuai dengan visi misi  RPJMD Kulon Progo 2011-2016 serta sesuai dengan pasal 5 UU No 25 Tahun 2004. Program Bela-beli kulonprogo merupakan suatu program yang berbasis collaborative governance yang dalam pelaksanaannya melibatkan tiga actor yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Untuk mencapai hal tersebut Industri pertanian yang di kembangkan dengan program OVOP (One Village One Product) merupakan solusi yang tepat  untuk dikembangkan untuk mengangkat ekonomi kerakyatan. Dalam hal ini Desa hargorejo sebagai salah satu desa yang produktif dalam memproduksi gula semut .Produksi gula merah di desa Hargorejo bisa dikatakan banyak dan produktif. Dan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar serta Meberdayakan Sumber Daya Alam yang ada. Namun dalam pelaksanaanya peran BUMDes, Swasta, Dinas terkait, dan Masyarakat sekitar desa Hargorejo sebagai komponen stakeholder masih banyak menemui kendala dilapangan walaupun kegiatan Agroindustri tetap berjalan.
Implementasi Kegiatan Belajar Mengajar Daring Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kota Yogyakarta Sandi Agustin, Rahma Maliki; Suranto, Suranto
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13389

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisa mengenai implementasi pembelajaran daring dimasa Pandemi COVID-19 di Kota Yogyakarta dengan fokus lokasi penelitian SMAN I Yogyakarta. Adapun teori implementasi yang digunakan dlaam penelitian ini ialah Edward III dengan indikator sebagai berikut: 1) Komunikais. 2) Sumber daya. 3) Disposisi. 4) Struktur Birokrasi. Berikut ialah hasil penelitian yang dilangsungkan peneliti : 1) Komunikasi : pembelajaran sudah dilaksanakan dnegan menerapkan metode pembelajaran virtual melalui zoom dan microsoft team serta terdapat kegiatan pendalaman materi yang dilaksanakan seblum pelaksanaan pembelajaran secara daring. 2) Sumber daya: terdapat penilaian lain terkait sumber daya yang dimiliki siswa dibalik pembelajaran secara daring, yakni adanya kendala dalam pelaksanaan sekolah daring dan brerupa minimnay ketersediaan fasilitas berupa dagdet, laptop,sinyal serta kurangefektifnmya pemberian kuota belajar bagi siswa untuk pelaksanaan pembelajaran secara daring. 3) Disposisi: Adanya pendalaman materi dan peningkatan motivasi dan kesiapan mental pada siswa yang dilakukanoleh pihak tenaga pendidik. Sedangkan sikap yang diberikan oleh siswa yakni dengan melakukan diskusi bersama teman, guru, bahkan orang tua untuk meningkatkan kemmpuan dalam mencerna pelajaran selama sekolah daring. 4) Struktur birokrasi : Adanya peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan SOP dan mekanisme sekolah daring dan penyeian operasional sekolah daring. Pihak seklah berperan sebagai instansi yang mengkoordinir dan mengatur implementasi pemebelajaran daring selama Pandemi COVID-19.
Pandemi Covid-19 Dampak Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta Anang Setiawan; Herdin Arie Saputra; Dafrin Muksin
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.10062

Abstract

Coronavirus (Covid-19) telah menyebar ke berbagai negara dengan cepat dan memberikan hambatan yang luar biasa bagi kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan masyarakat. Di Indonesia sendiri terdapat permasalahan di berbagai sektor, termasuk sektor ekonomi yang menjadi permasalahan akibat tidak berfungsinya perputaran ekonomi akibat pandemi ini. mengalami penurunan di beberapa sektor. Dalam penelitian kualitatif, beberapa teknik yang dapat digunakan dalam pengumpulan data yaitu: melalui observasi, wawancara, studi dokumen, serta materi audio dan video. Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa dokumen studi dari data BPS. Dampaknya adalah penurunan perekonomian DIY yang dihitung dengan penilaian Produk Domestik Lokal Bruto berdasarkan harga yang berlaku pada triwulan I tahun 2020 mencapai Rp 34,70 triliun dan mencapai Rp 25,42 triliun berdasarkan harga konstan tahun 2010. Dalam Sektor Pertanian mengalami penurunan sebesar -8,92 persen, pada sektor akomodasi turun menjadi -1,28, pada sektor pariwisata pada bulan Maret turun menjadi 3.162 dari bulan sebelumnya. Rata-rata penurunan penerbangan internasional per bulan dari Februari 2020 hingga Maret 2020 turun 54,26%.
Polemik Produk Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Indonesia dari Tahun 2015-2017 Prawira Yudha Pratama; Mia Sarmiasih
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7798

Abstract

Salah satu implikasi dari adanya perubahan politik pasca Reformasi 1998 telah mendorong lembaga DPR menjadi lebih demokratis dan akuntabel. Hal tersebut setidaknya memberikan performance baru bagi DPR yang sebelumnya dinilai kurang berperan dalam menjalankan fungsinya pada masa Orde Baru, maka pasca reformasi peran dan fungsi DPR RI dikembalikan ke koridornya sebagai lembaga legislatif yang menjalankan fungsi legislasi. Namun, didalam pelaksanaannya terjadi beberapa permasalahan. Pasca pemilu tahun 2014, tepatnya ditahun 2015 sampai 2017 ada beberapa RUU (Rancangan Undang-undang) yang tidak bisa diselesesaikan dengan baik oleh badan legislatife ini.  Tercatat pada tahun 2015 dari 39 RUU prioritas hanya 3 yang akan disahkan. Setelah itu tahun 2016 dari 50 RUU prioritas hanya 10 Yang akan disahkan dan ditahun 2017 daru 52 RUU perioritas hanya 6 yang akan disahkan, ini jelas bahwa produk legislasi yang diahasilakn sanglah minim. Ini disebabkan oleh ketidakadanya komitmen badan legislatife didalam penyelesaian RUU. Tarik ulur kepentingan diinternal serta kepentingan individu maupun kelompok juga salah satu penyelesaian dan pengesahan RUU menjadi tertunda sehingga tidakadanya keharmonisasian didalam Badan Legislatif.

Page 4 of 12 | Total Record : 116