Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Articles
191 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI MASA PANDEMIC COVID-19 ]]>
<![CDATA[Alifbata Sarel Andra Jihad Panghegar]]>;
<![CDATA[Muhammad Eko Atmojo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i2.11977
<![CDATA[This study aims to determine the effectiveness of the performance of the State Civil Servants of the Sleman Regency Population and Civil Registration Service in serving the community during the Covid-19 pandemic. This research is presented by the author using a qualitative approach. The analysis used by the author includes, data collection, data reduction, data presentation, and concluding. The results of this study indicate that in its implementation, the performance of ASN at the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency is based on indicators such as adaptability, work performance, and work ability. The existence of the Covid-19 pandemic has not had a major effect on performance, it affects the service mechanism that implements health protocols such as maintaining distance, wearing masks, limiting the number of people who take care of population administration. In addition, the Department of Population and Civil Registration of Sleman Regency also implements an online service system, but the existence of this online service, according to the expressions of some of the community, this service cannot be fully relied upon because to process documents still have to come and wait a long time.]]>
<![CDATA[PENGARUH FASILITAS, TRANSPARANSI, PARTISIPASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PELAKSANAAN SIMMADE (SIM MASUK DESA) DI KABUPATEN BANTUL ]]>
<![CDATA[Nanda Bhayu Pratama]]>;
<![CDATA[Ulung Pribadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12667
<![CDATA[SIM Masuk Desa (SIMMADE) merupakan sebuah inovasi pelayanan publik yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepolisian Resor Bantul pada bulan September 2020. Dengan adanya inovasi pelayanan publik melalui SIMMADE diharapkan mampu memperluas jangkauan penerbitan SIM serta memecah kerumunan yang terjadi pada SatPas Polres Bantul. Penelitian ini memiliki tujuan guna melihat pengaruh fasilitas, transparansi, partisipasi, dan sumber daya manusia terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE (SIM Masuk Desa) di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan desain metode penelitian kuantitatif dan juga dengan metode penelitian kualitatif berupa wawancara serta dokumentasi sebagai data penunjang. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan SIMMADE atau variabel (X) terdiri dari fasilitas, transparansi, partisipasi dan sumber daya manusia yang memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel (Y) efektivitas pelaksanaan SIMMADE. Untuk melihat lebih jauh terhadap besarnya pengaruh variabel (X) terhadap variabel (Y) dapat dilihat dari hasil path koefisien. Hasil path coefficient menunjukkan hasil sebesar 0.753 yang berarti bahwa hasil path coefficient memiliki tingkat pengaruh yang baik dan kuat. Selain itu hasil statistik deskriptif terhadap efektivitas pelaksanaan SIMMADE terletak pada interval penilaian 4.24-5.00 yaitu 4.44 yang memiliki penilaian sangat baik. ]]>
<![CDATA[PRAKTIK COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH ]]>
<![CDATA[Devita Rizqi Hidayanti]]>;
<![CDATA[David Efendi]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12608
<![CDATA[Fokus utama penelitian ini adalah Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Studi Kasus Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DIY Dalam Pengelolaan TPA Regional Piyungan Tahun 2020. Dinas Lingkungan dan Kehutanan DIY mengambil sebuah terobosan yaitu bentuk kerjasama dalam pengelolaan sampah dan tidak hanya itu saja melainkan juga sarana dan prasarana lainnya yang berada di Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui bagaimana praktik collaborative governance yang dilakukan DLHK untuk mengelola sampah di TPA Piyungan penulis menggunakan teori Collaborative Governance yang meliputi trust among participans, pembagian akuntabilitas, jenis struktur jaringan, governance, komitmen terhadap tujuan, information sharing, akses terhadap sumber daya, dan akses terhadap kekuasaan. Dan untuk melihat dampak TPA Piyungan terhadap masyarakat penulis menggunakan teori ekologi politik serta pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif serta menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari Kepala Balai Pengelolaan Sampah DLHK serta Kepala Dusun Ngablak, Nglengkong dan Banyakan III. Selanjutnya dalam mengolah data penulis menemukan bahwasanya saat ini DLHK memenuhi kriteria collaborative governance. Akan tetapi, dalam mengimplementasikannya pemerintah dinilai kurang berhasil karena banyaknya indikator ekologi politik dan pembangunan berkelanjutan yang tidak terpenuhi. ]]>
<![CDATA[INOVASI PEMERINTAHAN DAN PELAKU USAHA BATIK JUMPUTAN DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF DI MASA PANDEMI COVID-19 (STUDI KASUS KAMPUNG TAHUNAN YOGYAKARTA) ]]>
<![CDATA[Ayu Pingkan Nayuni]]>;
<![CDATA[Bachtiar Dwi Kurniawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.12540
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan secara terperinci bagaimana inovasi yang dilakukan oleh Dinas Kopukmnakertrans dan pelaku usaha dalam mengembangkan industri kreatif batik jumputan pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan bahwa inovasi yang dilakukan Dinas Kopukmnakertrans adalah mengikuti dengan kondisi pandemi Covid-19 saat ini dengan mengadakan pameran dan pelatihan. Dan inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan telah dilakukan dengan sangat baik yaitu terdapatnya beberapa manfaat bagi pelaku usaha pada masa pandemi Covid-19, terdapat kesesuain dengan kebutuhan masyarakat, memeliki tingkat kerumitan yang rendah, dan telah dilakukan uji publik terlebih dahulu serta keberhasilan dari inovasi yang dilakukan pelaku usaha batik jumputan dapat mudah diamati. Sedangkan untuk hambatan dalam melakukan inovasi antara lain: berkurangnya tenaga kerja, berkurangnya kegiatan produksi akibat pandemi Covid-19 dan hambatan modal dari pemerintah.]]>
<![CDATA[EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH dI TPA KALIKONDANG KABUPATEN DEMAK ]]>
<![CDATA[Kiki Hardiyanti]]>;
<![CDATA[Hartuti Purnaweni]]>;
<![CDATA[Sundarso Sundarso]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.10506
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengentahui bagaimana capaian kebijakan pengelolaan sampah yang dilakukan di Kabupaten Demak khususnya pada TPA Kalikondang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data primer melalui wawancara secara langsung, dokumentasi, dan observasi, serta data sekunder melalui jurnal dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan lima kriteria yaitu efektivitas, efesiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Efektifitas pengelolaan sampah yang dilakukan di TPA Kalikondang Masih belum optimal dikarenakan sistem pengelolaan sampah masih menggunakan sistem open dumping; Efesiensi Masih belum optimalnya karena penimbunan sampah dengan tanah, pencacahan sampah, pembuatan pupuk kompos, kolam tinja dan kolam air lindi dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana yang tersedia. Selain itu, biaya pengelolaan sampah terfokus hanya pada pembelian tanah dan BBM truk pengangkut sampah; Kecukupan masih belum optimal karena pengelolaan sampah yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan jadwal seharusnya; Perataan masih belum optimal karena pembiayaan masih berfokus pada pembelian BBM untuk truk pengangkutan sampah dan pebelian tanah; Responsivitas masih belum optimal karena masih terdapat pengaduan dari masyarakat seperti bau dan air lindi, serta solusi yang diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tidak menyelesaikan persoalan yang terjadi; Ketepatan masih belum optimal karena penggunaan gas metan hanya sebatas keperluan pekerja di TPA Kalikondang.]]>
<![CDATA[PENGADAAN GAMELAN YANG AKUNTABEL DENGAN METODE TENDER DIKECUALIKAN DI DINAS KEBUDAYAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Sumitro Yuwono]]>;
<![CDATA[Tri Nugroho]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 3 (2021): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12669
<![CDATA[Artikel ini bertujuan menjawab masalah: Bagaimana pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY dan apa kendala yang dihadapi? Hasil penelitian ini: Pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan di Kundha Kabudayan DIY sudah dilaksanakan secara akuntabel. Alasannya, pengadaan gamelan dengan metode tender yang dikecualikan ini: a. telah dilakukan secara transparan di semua tahapannya; b. telah dilaksanakan berdasarkan perpres dan peraturan yang berlaku; c. dikendalikan dengan SOP berdasarkan Perpres dan peraturan yang berlaku; d. Para Tenaga Teknis dan Pokja BLP dijamin kompetensinya; e. merupakan respon atas animo masyarakat luas. Kendala-kendala yang dihadapi adalah a. belum adanya standar penentuan tenaga ahli dalam Tim Teknis; b. kesulitan memacu pengrajin untuk menyelesaikan sesuai target waktu; dan c. kekurangan pengrajin gamelan perunggu di wilayah DIY. ]]>
<![CDATA[STRATEGI RECOVERY DINAS PARIWISATA KOTA YOGYAKARTA PADA MASA NEW NORMAL ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12658
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi recovery Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta pada masa new normal. Strategi merupakan rencana disertai upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Masa new normal merupakan masa transisi atau juga biasa disebut dengan Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) yang disebabkan oleh Covid-19 (Coronavirus Disease 2019). Penyebaran Covid-19 telah membuat Indonesia mengalami keterpurukan, khususnya sektor pariwisata. Penelitian ini bertempat di Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta yang secara wewenang mengurusi pariwisata diwilayah Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dampak yang dirasakan pada sektor pariwisata yaitu terjadinya penurunan jumlah kunjungan wisatawan karena masyarakat berdiam diri dirumah seiring dengan himbauan pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Pandemi Covid-19 telah banyak merubah kebiasaan dalam beraktivitas yaitu wajib menggunakan masker, mencuci tangan dan menghindari kerumunan. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta telah banyak mengupayakan untuk mendatangkan wisatawan agar masyarakat yang mengandalkan penghidupan dari pariwisata bisa terus bertahan, yang salah satu upayanya yaitu bekerjasama dengan banyak stakeholder untuk menekan kasus Covid-19, menyalurkan dana hibah pariwisata untuk kepentingan pariwisata dan menyelenggarakan event secara virtual dll. Diharapkan dengan strategi yang dilakukan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat mencapai target sesuai dengan tujuan. Saran pada penelitian ini diharapkan Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta melengkapi kekurangan yang ada dari evaluasi yang dilakukan sehingga strategi yang diterapkan dapat sepenuhnya terlaksana. Selain itu, Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta dapat lebih berkoordinasi dengan dinas pariwisata kota lain untuk lebih mengetahui inovasi-inovasi yang dilakukan serta dinas dapat membuka kontak layanan keluhan, kritik dan saran secara online.]]>
<![CDATA[MODEL KEPEMIMINAN DEMOKRATIS KEPALA DESA PERIODE 2013-2019 DALAM PEMBANGUNAN DESA WISATA ]]>
<![CDATA[Bagas Yoga D]]>;
<![CDATA[Erni Zuhriyati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 1 (2020): December ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i1.12541
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui model kepemimpinan demokratis kepala desa periode 2013-2019 dalam pembangunan desa wisata di Desa Sambirejo, Kelurahan Prambanan, Sleman, DIY. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskrptif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode analisis deskriptif karena ingin mendeskripsikan mengenai model kepemimpinan kepala desa yang demokrtis dalam pembangunan desa wisata di yang ada di Sambirejo, Kelurahan Prambanan, Sleman, DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model kepemimpinan kepala desa yang dilakukan oleh Bapak Mujimin dalam pembangunan desa wisata yang ada di Sambirejo ini adalah dengan tipe kepemimpinan demokratis. Hal ini dilakukan dengan memberikan sosialisasi rencana pembangunan selama enam tahun ke depan, dengan kata lain adalah RPJMKal. Dalam hal ini, pemerintah kelurahan memiliki target-target pembangunan, mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam melakukan pembangunan terutama di wilayah Sambirejo,.]]>
<![CDATA[FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA EKONOMI PRODUKTIF (UEP) BAGI LANJUT USIA POTENSIAL DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Roni Hermoko]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 3 (2020): August ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v1i3.11047
<![CDATA[Semakin tingginya persentase Lansia di Indonesia akan menambah beban pemerintah karena akan menambah angka ketergantungan/dependency ratio. Untuk mengurangi beban pemerintah diperlukan sebuah program pemberdayaan bagi Lansia potensial. Salah satu program yang sudah ada adalah Program UEP bagi Lansia Potensial sebagai bentuk investasi sosial diharapkan mengurangi beban pemerintah dengan terwujudnya Lansia yang sehat, mandiri dan bermartabat. Kajian ini memaparkan faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi program UEP bagi Lansia potensial di Kota Yogyakarta. Faktor yang memberikan pengaruh positif dalam implementasi program antara lain kapasitas organisasi yang terdiri dari struktur birokrasi yang simple structure, model komunikasi dan koordinasi secara formal dan informal; kondisi lingkungan yang terdiri dari kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; serta variabel penerima manfaat yang dilihat dari mudahnya program dilaksanakan dan perubahan positif untuk kehidupan sosial penerima manfaat. Variabel yang memberikan pengaruh negatif antara lain variabel konten kebijakan yaitu belum adanya peraturan tentang Lansia di Provinsi dan Kota, tidak sampainya pesan peraturan nasional kepada implementor; variabel kapasitas organisasi tentang sumberdaya yaitu kurangnya pelatihan kepada Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) menyebabkan kurang maksimalnya pendampingan program, variabel kondisi lingkungan terkait dukungan pemerintah Kelurahan yang kurang memberikan perhatian dan Dinas Sosial tidak memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) monitoring dan evaluasi program. Dengan kondisi seperti itu, maka diperlukan adanya advokasi ke Pemerintah Kota untuk segera memiliki peraturan yang bisa menjadi pedoman pelaksanaan program, mendorong Dinas Sosial untuk segera memiliki SOP monitoring dan evaluasi program, mendorong Pemerintah Kelurahan untuk melakukan inisiasi kegiatan kelanjutusiaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia PSM yang menjadi pendamping program. Kata kunci: Implementasi Program, Lanjut Usia Potensial, Usaha Ekonomi Produktif.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK (RTHP) DI KOTA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[ Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 2, No 2 (2021): April ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.18196/jpk.v2i2.12743
<![CDATA[Collaborative Governance merupakan kerjasama antar Stakeholder yang memuat pihak pemerintah, swasta dan masyarakat. Kota Yogyakarta sangat memerlukan kerjasama antar Stakeholder untuk dapat mewujudkan pembangunan dan pengelolaan RTHP, mengingat luas wilayah Kota Yogyakarta yang relatif kecil dan pentingnya keberadaan RTHP yang bukan hanya menjadi penghijauan tetapi juga untuk menjaga keseimbangan di lingkungan perkotaan. Oleh karena itu, DLH Kota Yogyakarta yang menjadi pemeran kunci dalam pengelolaan RTHP mengajak instansi lain seperti Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kota Yogyakarta dan pihak swasta seperti CV Sarana Mega Konstruksi, serta mengajak masyarakat sekitar untuk bekerjasama dalam membangun dan mengelolaan RTHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses Collaborative Governance yang selama ini dijalin antar Stakeholder untuk mewujudkan pengelolaan RTHP yang baik. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan hasil analisa dari teori yang digunakan. Hasil penelitian yakni Collaborative Governance melalui 4 proses yakni adanya tahapan assesment, tahapan initiation, tahapan deliberation dan tahapam implementation.]]>
