cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dian Eka Rahmawati
Contact Email
dianekarahmawati93@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
juniorhendri6@gmail.com
Editorial Address
Office: Master of Government Affairs and Administration (MIP) Postgraduate Building 2nd Floor UMY Phone: +62 274 387 656 (ext: 173) Jalan Lingkar Selatan, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)
Published by Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
ISSN : -     EISSN : 27209393     DOI : 10.18196/jpk
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) adalah jurnal unggulan, peer-review, jurnal akses terbuka tentang isu-isu pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Jurnal ini memberikan kesempatan kepada akademisi dan praktisi politik pemerintahan untuk menganalisis, dan menyebarluaskan berbagai problematika berbasis pemerintahan, kebijakan pemerintah, proses pemerintahan dan politik. JPK terdaftar dengan nomor E-ISSN 2720-9393 (media online). Jurnal ini diterbitkan tiga kali setahun: April, Agustus dan Desember oleh Magister Ilmu Pemerintahan, Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia dan kolaborasi dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Indonesia (ADIPSI): http://www.adipsi.org/, Asosiasi Ilmu Pemerintahan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (AIPPTM): http://aipptm.com/ and Jusuf Kalla School of Government /JKSG ( http://jksg.umy.ac.id/).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 116 Documents
 3   4   5   6   7 
Tata Kelola Lingkungan Hidup (Kebijakan dan Praktik Pengelolaan Limbah Hotel di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020) Safitri, Rossy; Efendi, David
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.13390

Abstract

Penelitian ini fokus pada efek samping yang ditimbulkan oleh pendirian apartemen, hotel, dan beberapa tempat hiburan di daerah Kabupaten Sleman. Dengan menganalisis kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, penelitian ini menganalisis strategi dan siasat pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup akibat modernitas di Kabupaten Sleman. Marak nya pembangunan hotel di Kabupaten Sleman memunculkan adanya pro dan kontra terhadap masyarakat. Timbulnya masalah-masalah seperti pengelolaan limbah hotel yang kurang baik maka akan memunculkan masalah untuk lingkungan sekitar yang kedepannya akan berpengaruh buruk pada kesehatan masyarakat sekitar hotel tersebut dikarenakan air yang mereka pakai untuk kegiatan sehari-hari tercemar. Apabila masalah tersebut tidak segera dicari jalan keluar dan diatasi maka menimbulkan masalah lainnya sehingga akan muncul masalah yang bercabang. Oleh karena itu diperlukan adanya pengontrolan pembangunan apartemen dan juga hotel di Kabupaten Sleman. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran yang paling penting karena sebagai pemberi izin terhadap pembangunan-pembangunan tersebut.
Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Balkondes Kabupaten Magelang Kiki Hardiyanti; Hartuti Purnaweni; Sundarso Sundarso
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.10505

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat strategi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di 20 Balkondes yang terletak di Kecamatan Borobudur sekitaran kawasan Candi Borobudur. Pembangunan Balkondes dilaksanakan pada awal tahun 2017, sehingga dengan rentang waktu hingga kini tahun 2020 harus dilihat bagaimana capainnya dan faktor-faktor apa saja yang ikut mempengaruhinya. Metode penelitian dilakukan dengan analisis deskriptif menggunakan data sekunder seperti studi kepustakaan, buku, jurnal, skripsi, internet dan sumber-sumber lain yang sekiranya masih terkait. Hasil penelitian diperoleh berdasarkan tiga tahapan pemberdayaan, yaitu penyadaran, pengkapasitasan, dan pemberian daya. Penyadaran, ditujukan dalam menggali potensi pada masing-masing desa guna mengetahui ciri khas serta produk utama di setiap Balkondes. Namun, terdapat beberapa Balkondes yang memiliki ciri khas atau produk unggulan yang sama; Pengkapasitasan, sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan lebih terfokus kepada perangkat desa, sehingga penerimaan penyadaran terhadap potensi desa tidak diterima secara sepenuhnya oleh masyarakat; Pemberian Daya, ditujukan agar masyarakat mampu secara mandiri mengelola Balkondes, namun pengaruh dalam top down sangatlah besar.
Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Collaborative Governance (Studi Kasus Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Dinas Kelautan dan Periakanan Kabupaten kulon Progo) Nopriono Nopriono; Suswanta Suswanta
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 1 (2019): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i1.7799

Abstract

Kabupaten Kulon Progo adalah salah satu kandidat kabupaten dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi jika dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain di DIY  dengan tingkat kemiskinan mencapai 20 persen. Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka kesejahtraan dan kemiskinan di Kulon Progo adalah dengan bentuk kolaborasi dalam  pembudidayaan ikan. Sehingga hal itu yang melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk collaborative governance yang terjadi dalam kegiatan pembudidayaan ikan gurame dengan konsep pemberdayaan masyarakat.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan proses pengumpulan data peneliti melalui proses wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo, Kelompok Budidaya Ikan Mina Bayu Lestari dan Pemerintah Desa Hargomulyo. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa bentuk collaborative governance yang dilkukan sudah berjalan secara baik, hal ini diukur dari beberapa indikator seperti starting condition, fasilitative leadership, design istitusional dan collaborative process yang sudah berjalan sesuai dengan semestinya. Sehingga hal ini mempengaruhi hasil sementara proses kolaborasi yang menunjukan  bahwa pelaksanaan kolaborasi selain dapat meningkatkan produktifitas ikan hasil budidaya di Kabupaten Kulon Progo, sehingga dengan adanya bentuk  kolaborasi ini juga diharapkan akan meningkatkan jumlah pendapatan masyarakat dan pengentasan kemiskinan serta pengangguran terutama di Desa Hargomulyo.
Pengelolaan Keuangan Daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Yoga Andriyan
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 1 (2021): December
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i1.12847

Abstract

Penyerapan anggaran pada tahun 2019 di Pemerintah Kabupaten Magelang kurang optimal menyebabkan percepatan pembagunan infrastruktur maupun suprastruktur menjadi lambat. Perumusan Anggaran Daerah yang tepat membuat pengelolaan Keuangan Daerah menjadi optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kabupaten Magelang secara keseluruhan dilaksanakan dengan baik yakni proses pengelolaan keuangan di BPPKAD Kabupaten Magelang mencakup 10 indikator dalam pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: akuntabilitas, value for money, kejujuran dalam mengelola keuangan (probity), transparansi, pengendalian, komprehensif, disiplin, fleksibilitas, terprediksi, dan informasi. Namun dalam proses menentukan rumusan anggaran karena tim peneliti kurang mengkaji mendalam terhadap masalah-masalah yang ada di daerah Kabupaten Magelang, sehingga menyebabkan sisa anggaran kurang terserap dengan optimal. BPPKAD kurang mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah dan kesulitan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana sumber-sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Magelang.
Analisis Hasil Keuangan Desa Dalam Perspektif Akuntabiltas Pemerintahan Desa Benny - Ramadlan; Dyah Mutiarin
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 1, No 2 (2020): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v1i2.11046

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan keuangan Desa dalam perspektif akuntabilitas di pemerintahan Desa Tanjung, Desa Teniga dan Desa Malaka. Bagaimana pengelolaan keuangan Desa dan apakah tepat sasaran pengelolaan keuangan Desa serta pertanggungjawaban pemerintahan Desa terhadap keuangan Desa. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan dan eksplorasi hasil dari analisis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Desa Tanjung dalam pengelolaan keuangan Desa pada anggara tahun 2017 bisa dikatakan cukup baik dilihat dari hasil pertanggungjawaban dan penilian kecamatan dan BPMDES, Desa Teniga dalam pelaporan pertanggungjawaban anggran tahun 2017 dikatakan baik juga karena menempati posisi ke tiga di tingkat kecamatan tanjung, namun berbeda dengan Desa Malaka yang pengelolaan keuangan terjadi permasalahan dengan mengakibatkan keterlambatan pertanggungjawaban kepada intasnsi yang lebih tinggi, pertanggungjawaban secara administrasi bisa dikatakan baik namun pada tahap pelaksanaan pemerintah Desa masih mendapatkan banyak kritikan oleh masyrakat karena ketidakpuasan terhadap pembangunan infrastruktur yang cepat rusak sehingga menimbulkan banyak pertanyaan dari masyarakat Desa terkait akuntabilitas keuangan Desa. 
Collaborative Governance dalam Pengelolaan Obyek Wisata Bahari Wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika di Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020-2021 Khairur Rasyid; Awang Darumurti
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.13476

Abstract

KEK Mandalika yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 untuk menjadi KEK pariwisata. Dengan adanya pembangunan KEK Mandalika ini merupakan langkah pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam memberikan kontribusi dibidang pariwisata yang besar bagi perekonomian daerah maupun negara. Akan tetapi permasalahan yang kerap terjadi di area KEK Mandalika yaitu persoalan payung hukum mengenai tumpang tindih soal lahan tanah dengan masyarakat sekitar. Hal tersebut menjadi salah satu faktor melatar belakangi penulis untuk meneliti bentuk Collaborative Governance.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau catatan dan prilaku orang-orang yang diamati. Peneliti juga melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan melalui stakeholders yang terlibat di dalamnya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukan peran masing-masing satakeholders dalam pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika adalah pihak BUMN yaitu Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai pengolala utama atas KEK Mandalika, DPMPTSP Kab. Lombok Tengah sebagai administrator pemerintahan daerah, masyarakat sebagai wirausaha atau pedagang, dan pihak swasta yaitu PT. Bunga Raya Lestari sebagai rekan kerja penyedia jasa pembangunan. Sedangkan pengelolaan dan pengembangan KEK Mandalika dengan menggunakan 4 indikator untuk mengukur proses kolaborasi sudah berjalan baik, akan tetapi masih ada beberapa yang harus diperbaiki dan ditingkatkan lagi mengenai meningkatkan lagi pada aspek dialog dan komunikasi, agar tidak terjadinya miskomunikasi lagi dengan masyarakat setempat sehingga dapat mempelancar dalam pengerjaan KEK Mandalika.
Analisa Kualitas Pelayanan Publik: Studi Terhadap Pelayanan Surat Ijin Mengemudi di Polres X Tahun 2021 Ardiyanti Ardiyanti; R. Widodo Triputro
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14466

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat selalu ditingkatkan, tidak terkecuali pada pelayanan SIM oleh Kepolisian Republik Indonesia khususnya di Polres X, Polda Y. Pelayanan SIM selalu ditingkatkan karena SIM merupakan alat kontrol dan pengendalian penggunaan kendaraan bermotor di jalan raya sebagai identitas diri para pengemudi kendaraan bermotor yang telah dinyatakan mampu mengemudikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab bagi Polri maupun pengemudi kendaraan bermotor. Pengendara kendaraan bermotor yang ingin memiliki SIM harus memenuhi prosedur dalam pembuatan SIM. Kesadaran hukum masyarakat yang telah terbentuk harus dapat diimbangi dengan kualitas pelayanan penerbitan SIM yang baik Meskipun peningkatan kualitas pelayanan selalu ditingkatkan, masih terdapat kendala, serta faktor penghambat dan pendukung dalam peningkatan pelayanan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukan, upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah sarana dan prasarana yang ada di ruang pelayanan SIM Polres X selalu ditingkatkan demi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Di sisi lain, keterbatasan ruang pelayanan SIM Polres X menyebabkan adanya hambatan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM oleh Satpas SIM Polres X. Selanjutnya data tentang faktor pendukung dalam peningkatan kualitas pelayanan pembuatan dan perpanjangan SIM di Polres X adalah kemampuan petugas Satpas Polres X dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM di Polres X sudah sangat baik. Petugas di Polres X sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada pemohon SIM. Empati dan simpati yang ditunjukkan oleh petugas di Polres X dapat dirasakan oleh masyarakat yang sedang mengurus perpanjangan maupun penerbitan SIM baru.
Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Jenjang Kepangkatan di Universitas Syiah Kuala Rita Andini; Rini Safitri; Ade T; Muhammad Ikhsan Sulaiman; Monita Olivia; Erika L; Pardede Pardede; Muhammad Afifuddin; Suhendrayatna Suhendrayatna; Darusman Darusman
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v2i3.12665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi sivitas akademika Universitas Syah Kuala untuk mencapai jenjang Kepala Dosen (LK) dan Guru Besar/Guru Besar. Hasil penelitian ini berkontribusi dalam menentukan kebijakan tingkat kepangkatan berdasarkan Pengarusutamaan Gender (PUG). Program PUG yang telah dilaksanakan secara eksplisit dalam 'Gender Equality Plans in (Marine) Research Projects' atau disingkat Baltic Gender yang didanai dari program Horizon 2020 Uni-Europe dapat dijadikan acuan sebagai program 'stimulasi' bagi dosen perempuan dan peneliti untuk dapat mengembangkan kapasitas dan daya saingnya. Fasilitas kelembagaan yang mempertimbangkan beban ganda bagi dosen perempuan dapat ditindaklanjuti dengan memberikan fasilitas 'penitipan anak' hingga jam kerja normal, bagi dosen dan staf yang memiliki anak usia pra sekolah sehingga dosen perempuan juga dapat terlibat aktif dalam kegiatan produktif. dan kegiatan penelitian yang dinamis. . Selain itu, program insentif dana penelitian yang mempertimbangkan 'insentif' untuk pembayaran fasilitas penitipan anak selain insentif tambahan untuk dana penelitian dan publikasi juga dapat dipertimbangkan untuk dosen perempuan dengan beban ganda; khususnya yang berstatus single parent dengan jabatan Ketua Lektor. Namun, 'creme de la-creme' adalah semua kebijakan yang tertulis secara eksplisit ramah gender bagi dosen perempuan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi yang mengikat mereka pada jenjang turunannya tanpa mengurangi kondusifitas akademik (penelitian dan pendidikan) suasana. Karena sebuah kematian tanpa aturan yang mengikat secara formal dari sebuah institusi sangat penting untuk keberlangsungan di masa yang akan datang (sustainability). Hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk transformasi kelembagaan sekaligus sebagai bentuk nyata kepedulian para pemimpin tingkat tinggi, tentunya akan berdampak positif dalam jangka panjang terkait dengan target Unsyiah untuk mencapai World Class University Based Imtaq.
Tata Kelola Kearsipan dan Kinerja Pemerintah Daerah : Penyusutan Arsip Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Krisnawati Krisnawati
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14319

Abstract

Penyusutan arsip dalam suatu organisasi atau instansi harus dilakukan untuk tujuan efisiensi dalam kinerja organisasi. Penyusutan arsip juga berfungsi untuk  mengurangi arsip in aktif yang tidak memiliki nilai guna arsip. Penyusutan arsip mempunyai tiga tahapan, yaitu pemindahan arsip, penyerahan dan pemusnahan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses optimalisasi penyusutan arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, termasuk di dalamnya faktor pendukung dan penghambatnya, serta penyusutan arsip yang berdampak pada kinerja Pemerintah Daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti ikut terlibat secara langsung sebagai instrumen penelitian. Hasil dari penyusutan bisa berupa non arsip yang nantinya bisa dilanjutkan proses pemusnahan arsip, arsip yang masih harus disimpan karena masih dipergunakan dalam kegiatan organisasi meskipun nilai gunanya sudah menurun (arsip dinamis in aktif) ataupun berupa produk arsip statis yang bersifat permanen dan tidak bisa dimusnahkan. Arsip statis inilah yang bisa dijadikan salah satu indikator kinerja bagi  pemerintah daerah sebagai bukti pelaksanaan kegiatan. Semakin banyak arsip statis yang tercipta maka semakin tinggi kinerja pemerintah daerah.
Bibliometric Analysis: Forest Fire Controlling Policy in Indonesia Mutia Rahmah
Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK) Vol 3, No 2 (2022): April
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jpk.v3i2.14353

Abstract

This study aims to identify and analyze the intensity of research developments with the topic of forest fire controlling policy in Indonesia in the last five years from 2017 to 2021 through bibliometric analysis. The research method uses a literature review with data collection through the publish or perish software from the google scholar database with the keywords “forest fire Indonesia,” “forest fire management, Indonesia,” forest fire control, Indonesia,” and “forest fire policy, Indonesia.” Data analysis using the VOSviewer application. The results showed 154 journal articles discussing forest fire controlling policy in Indonesia between 2017 and 2021 accessed on December 18, 2021. The term "implementation" became the most central and widely discussed term in previous studies. As a comparison, in 2021, the terms "coordination policy" and "annual forest fire” will be the last issues to be discussed. The limitation of this study is research using the Google Scholar database. It is open to all articles, including journals, reports, papers assignments, and articles that have been uploaded to the Google database. In addition, incomplete metadata such as year and source of publication become undetectable when filtered. Following research, more analysis will be conducted using other indexing databases like Scopus or Web of Science.

Page 5 of 12 | Total Record : 116

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 3 (2025): August Vol. 6 No. 2 (2025): April Vol. 6 No. 1 (2024): December Vol 5, No 3 (2024): August Vol 5, No 2 (2024): April Vol 5, No 1 (2023): December Vol 4, No 3 (2023): August Vol 4, No 2 (2023): April Vol 4, No 1 (2022): December Vol 3, No 3 (2022): August Vol 3, No 2 (2022): April Vol 3, No 1 (2021): December Vol 2, No 3 (2021): August Vol 2, No 3 (2021): Agustus Vol 2, No 2 (2021): April Vol 2, No 1 (2020): Desember Vol 2, No 1 (2020): December Vol 1, No 3 (2020): Agustus Vol 1, No 3 (2020): August Vol 1, No 2 (2020): April Vol 1, No 1 (2019): Desember Vol 1, No 1 (2019): December More Issue