cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Budi Puspo Priyadi
Contact Email
budi.puspo@gmail.com
Phone
+6281325735999
Journal Mail Official
dialogue@live.undip.ac.id
Editorial Address
Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Gd. Pascasarjana Undip, Jl. Imam Bardjo, SH, No. 3-5 Semarang 50241
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 26853582     DOI : https://doi.org/10.14710/dialogue.v1i1.5220
Core Subject : Social,
Social Sciences
Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Publik is a communication and information distribution media among the communities of public administration, public management, and public policy
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2022)" : 6 Documents clear
IMPLEMENTASI COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGELOLAAN TAMAN WISATA ALAM (TWA) GUNUNG BATUR BUKIT PAYANG KINTAMANI BANGLI Tude Richo; Wayan Widhiasthini
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14201

Abstract

Collaborative governance merupakan kolaborasi dengan mengatur seuatu keputusan dalam proses kebijakan  yang dilakukan oleh lembaga publik dalam kebersamaan, kerja sama, berbagi tugas, dan tanggung jawab dimana pihak yang berkolaborasi memiliki tujuan yang sama, kesamaan persepsi, kemauan untuk berproses, saling memberikan manfaat, kejujuran, kasih sayang serta berbasis masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dalam persepektif collaborative governance, untuk mengetahui inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli dan untuk mengetahui keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang Kintamani Bangli. Penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran pemerintah dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang telah memberikan ruang tertentu kepada swasta dan masyarakat, Inisiatif pihak swasta dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang adalah menjalin kemitraan dengan pemerintah untuk meningkatkan daya tarik pengunjung ke kawasan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang dan keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Wisata Alam Gunung Batur Bukit Payang  dengan di berikannya ruan-ruang bagi masyarakat untuk membetuk kelompok masyarakat dalam pengelolaan.Kata kunci: Collaborative, Pemerintah, Swasta, Masyarakat.
EVALUASI PROGRAM PENGGEMUKAN SAPI DI KECAMATAN LINGE KABUPATEN ACEH TENGAH Nanda Zunafriesma; Hasan Basri; Achmad Surya
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.13609

Abstract

Through the Qanun of Central Aceh Regency Number 6 of 2013, the Ketapang Nusantara Integrated City Area (KTM) was established in Linge District, Central Aceh Regency. Beef cattle fattening farm program in 2013. This study aims to evaluate the cattle fattening program in Ketapang Nusantara. This type of research is descriptive qualitative. The informants of this research include the Head of the Dians Animal Husbandry, Central Aceh Regency, Cattle Cattle Group in Linge District, Central Aceh Regency, the community and related stakeholders. The results showed that the cattle fattening program could be said to be ineffective as a whole because the fulfillment of meat needs was still in the district of Central Aceh, while the objective of the program was based on regulations, namely meeting the needs of beef in the Special Province of Aceh. Besides that, some of the obstacles faced are natural factors, not being able to provide pasture to meet the quantity of animal feed, because some areas have land contours that are dominant with rocks. Behavior factors of human resources, lack of innovation and creativity of breeders in managing their farms. As well as the Organizational Commitment Factor, the weak commitment of the Department of Agriculture in coordinating and collaborating with related parties. The recommendations formulated include the need for partnerships with academics, improved coordination with agencies related to the cattle fattening program, and there needs to be a search for more supportive livestock locations.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN Guntur Fernanto; Suwaib Amiruddin; Delly Maulana
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.13659

Abstract

ABSTRAKSI Nelayan menjadi salah satu konsen pemerintah untuk bisa diberdayakan agar menjadi lebih sejahtera, upaya itu seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. Namun, kesejahteraan nelayan hingga saat ini belum sepenuhnya berdaya secara ekonomi. Dengan demikian penelitian ini difokuskan untuk mengetahui efektivitas dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan ekonomi  masyarakat nelayan di Kelurahan Banten Kota Serang.  Metode dalam penelitian digunakan metode campuran (mixed methods) antara metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan strategi embedded konkuren, maka metode kualitatif dipilih sebagai metode primer yang bersifat dominan, sedangkan metode kuantitatif sebagai metode sekunder yang bersifat kurang dominan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan observasi, wawancara kepada 10 informan, dan studi literatur. Sedangkan data kuantitatif dilakukan dengan cara menyebarkan angket kepada kelompok nelayan  dengan jumlah 40  responden nelayan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis data kualitatif, sedangkan data kuantitatif berupa statistik deskriptif yang mendukung analisis penelitian. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan di Kelurahan Banten, belum terlaksana efektif. Hal ini berdasarkan indikator pencapaian tujuan kebijakan, dan aspek kurun waktu pencapaiannya kurang jelas penentuannya. Dalam tahapan sosialisasi program kepada nelayan masih kurang dipahami oleh nelayan, sasaran program yang merupakan target kongkrit belum sepenuhnya merata di mana masih banyak nelayan yang belum mendapatkan program pemberdayaan. Adapun faktor penghmbatnya seperti adanya kebijakan refocusing anggaran di masa pandemi Covid-19, belum adanya lembaga pemberian modal khusus nelayan, tidak ada kepastian waktu dalam proses pelaksnaan program seperti pengajuan proposal dan banyaknya nelayan yang terikat utang dengan tengkulak. Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat   Nelayan  ABSTRACTFishermen are one of the government's concerns to be empowered to become more prosperous, this effort is in line with the enactment of Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Cultivators and Salt Farmers. However, the welfare of fishermen until now has not been fully empowered economically. Thus, this research is focused on knowing the effectiveness and inhibiting factors in the implementation of economic empowerment policies for fishing communities in Banten Village, Serang City. The method in this study used mixed methods between qualitative and quantitative methods. Based on the concurrent embedded strategy, the qualitative method is chosen as the primary method which is dominant, while the quantitative method is the secondary method which is less dominant. Qualitative data was collected by means of observation, interviews with 10 informants, and literature study. While quantitative data is done by distributing questionnaires to groups of fishermen with a total of 40 fishermen respondents. Data analysis in this study was conducted using qualitative data analysis, while quantitative data in the form of descriptive statistics that support research analysis. The results of the study indicate that the effectiveness of the economic empowerment policy of fishing communities in Banten Village has not been implemented effectively. This is based on indicators of achievement of policy objectives, and the aspect of the period of achievement is not clearly defined. In the stage of socialization of the program to fishermen, fishermen are still poorly understood, the program targets which are concrete targets are not fully evenly distributed where there are still many fishermen who have not received empowerment programs. As for the inhibiting factors, such as the policy of refocusing the budget during the Covid-19 pandemic, the absence of an institution for providing capital specifically for fishermen, there is no certainty of time in the program implementation process such as submitting proposals and the number of fishermen who are in debt with middlemen. Keywords: Policy Effectiveness, Economic Empowerment, Fishing Community
MENGEMBANGKAN WISATA ALAM POSONG MELALUI PENDEKATAN BRAND HEXAGON DI KABUPATEN TEMANGGUNG Innas Muhammad Yunizar; Kismartini Kismartini; Amni Zarkasyi Rahman
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14506

Abstract

Setiap daerah dituntut untuk menjadi unik atau berbeda dengan daerah lainnya. Identitas suatu daerah, selalu terkait pada pemasaran dan branding wilayah tersebut. Sebuah tempat yang dapat menciptakan merek kuat dengan pencerminan identitasnya, maka akan menarik konsumen potensial, wisatawan, investor, ataupun penduduk, sehingga branding sendiri merupakan pembeda yang jelas menjadi ujung tombak bagi daya tarik suatu wisata.  Indonesia sebagi negara yang memiliki banyak wilayah potensi pariwisata, harus dapat beradaptasi dan siap mengembangkan potensi tersebut dengan konsep place branding. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas place branding wisata alam Posong dengan menggunakan konsep Branding Hexagon. Metode penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif dan bentuk variabelnya adalah variabel tunggal. Artinya, tidak mencari pengaruh atau hubungan variabel lain tetapi bermaksud mendeskripsikan tentang efektiviras place branding wisata alam Posong di kabupaten Temanggung. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner untuk memudahkan peneliti dalam proses pengumpulan data.  Subyek penelitian diambil sebanyak 100 orang dihitung berdasarkan rumus slovin sesuai jumlah pengunjung tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa place branding di Wisata Alam Posong berjalan dengan baik, hal tersebut karena Wisata Alam Posong memiliki daya tarik yang besar untuk kunjungi masyarakat. Meskipun begitu, ditemukan permasalahan pada indikator The Potential yang berkaitan dengan akses jalan menuju obyek wisata. Wisata alam posong perlu membenahi akses jalan, medan yang sempit dan menanjak, kemudian struktur jalannya masih berupa bebatuan dapat mengurangi kenyamanan pengunjung ketika berwisata di wisata alam posong.
RELEVANSI PERATURAN PEMBERHENTIAN ASN TERHADAP SISTEM MERIT DI INDONESIA Annisa Dewi Mantika Setiawan; Azarine Salsabila; Lina Miftahul Jannah; Fitria Ariyanti
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14262

Abstract

Manajemen aparatur sipil negara (ASN) merupakan salah satu aspek pembangunan yang difokuskan oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 2020. Pemerintah Indonesia melakukan reformasi birokrasi yang ditandai dengan diterapkannya sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara di Indonesia. Akan tetapi, penerapan tersebut akan memunculkan sebuah pertanyaan baru mengenai apakah sistem pemberhentian aparatur sipil negara itu sendiri telah sesuai dengan sistem merit. Artikel ini disusun menggunakan metode desk review dan data-data sekunder yang berasal dari jurnal, publikasi pemerintah, dan sumber lain yang relevan. Di dalam artikel ini ditemukan bahwa masih terdapat beberapa peraturan pemberhentian aparatur sipil negara yang kurang memenuhi prinsip sistem merit khususnya pada prinsip objektivitas. Seharusnya peraturan pemberhentian aparatur sipil negara ditinjau kembali dengan memperhatikan setiap prinsip sistem merit. Selain itu, diperlukan juga penjelasan lebih lanjut terkait frasa-frasa yang dapat menimbulkan makna ganda. Pengawasan penegakan hukum terhadap peraturan pemberhentian aparatur sipil negara berdasarkan sistem merit juga perlu ditekankan sehingga tidak ada oknum yang memanfaatkan celah peraturan demi kepentingan mereka sendiri.
SISI KRITIS BOTTOM UP PLANNING PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA Ngurah Arya Kusuma; Luh Putu Mahyuni
Dialogue : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol 4, No 1 (2022)
Publisher : Magister Administrasi Publik, FISIP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dialogue.v4i1.14103

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui permasalahan dan kendala dari perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng dan mengetahui hal yang perlu ditingkatkan dalam perencanaan pembangunan partisipatif dalam program PKRS di Kabupaten Buleleng. Desain penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang disusun dengan narasi dan tabel hasil wawancara dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan pelaksanaan program PKRS.Hasil yang didapat dalam penelitian ini adalah adalah perencanaan partisipatif program PKRS telah terlaksana di Kabupaten Buleleng. Namun masih terdapat permasalahan dan kendala dalam pelaksanaannya. Permasalahannya adalah kurangnya tingkat kehadiran, penerima bantuan belum mampu berpendapat dan kurang paham dengan program, belum optimalnya fungsi KPB, kenaikan harga bahan bangunan, memerlukan waktu lama serta keswadayaan rendah. Sedangkan kendalanya adalah anggapan sosialisasi hanya formalitas, kurangnya minat berdiskusi dan terlibat sebagai pengurus KPB, penerima bantuan tidak memahami teknis bangunan serta harga yang tergantung distributor. Selanjutnya yaitu kendala penentuan hari baik, musim hujan serta pemenuhan administrasi. Untuk itu diperlukan upaya meningkatkan pelaksanaan PKRS yaitu menambahkan media dan melibatkan instansi terkait dalam kegiatan sosialisasi. Verifikasi CPB dilakukan dengan melibatkan aparat desa/kelurahan yang dilanjutkan dengan penilaian jenis kerusakan dan pengukuran kebutuhan bahan. Selain itu peran kelompok, pelatihan konstruksi bangunan kepada tukang serta pendampingan ke penerima bantuan dan mengajak penerima bantuan untuk ikut melakukan dokumentasi administrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2 (2025) Vol 7, No 1 (2025) Vol 6, No 2 (2024) Vol 6, No 1 (2024) Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019) More Issue