cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suharto
Contact Email
pusjianmar@gmail.com
Phone
+622129408081
Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id
Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
Published by Sekolah Staf dan Komando Tni Angkatan Laut
ISSN : 23386185     EISSN : 27211428     DOI : https://doi.org/10.52307
Core Subject : Education,
Other
Jurnal bertaraf internasional ini memuat banyak sekali permasalahan atau isu-isu umum yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual serta mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kebijakan maritim. Jurnal Maritim Indonesia (Jurnal Maritim Indonesia) secara khusus menitikberatkan pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu kelautan dan kawasan strategis. Ini mencakup keamanan maritim, pertahanan maritim, strategi maritim, pengembangan maritim, keselamatan maritim, ekonomi maritim, sumber daya manusia maritim, hidro-oseanografi, dan teknologi militer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 75 Documents
 1   2   3   4   5 
Sumber Daya Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Pengendalian Laut Di Selat-Selat Strategis Guna Mendukung Sistem Pertahanan Semesta Rayindra Asmara
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.40

Abstract

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki 17.504 pulau dengan wilayah lautnya 6,4 juta km2 atau 2/3 wilayah Indonesia merupakan laut. Rute pelayaran utama dunia melalui Perairan Indonesia. Dengan kondisi demikian, maka kepentingan nasional Indonesia sejatinya bertumpu pada bidang maritim. Posisi Indonesia juga merupakan titik persilangan antara benua Asia dan Australia, samudera Pasifik dan samudera Hindia, bahkan di kawasan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) dua per tiga wilayahnya merupakan wilayah Indonesia merupakan Perairan Indonesia. Dengan posisi demikian, maka kepentingan barat dan timur akan menggunakan Perairan Indonesia. Konfigurasi wilayah laut Indonesia yang unik membutuhkan kontrol yang ketat untuk bisa memantau semua jenis pelayaran baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan dan di udara pada semua choke point ALKI. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu system pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah serta sumber daya nasional yang disiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat serta dipersiapkan secara dini yang artinya dibangun secara terus-menerus sejak masa damai hingga masa perang. Dihadapkan dengan kondisi geografis Indonesia seperti yang telah diuraikan di atas, Indonesia perlu memiliki strategi pengendalian laut khususnya di empat choke point strategis yang meliputi Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok dan Selat Makassar. Dengan metode kualitatif eksploratif penulis memperoleh data melalui wawancara langsung kepada narasumber terkait bahwa sumber daya pertahanan maritim Indonesia dalam pengendalian laut di empat choke point strategis Indonesia adalah kerjasama dan sinergitas antar pemangku kepentingan yang didukung peran Kemhan dalam mendukung dan membuat regulasi dalam memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mendukung pertahanan semesta di laut.     Kata Kunci: Sumber daya, Strategi Pertahanan Maritim Indonesia, Pertahanan SemestaIndonesia is an archipelago that has 17,504 islands with a sea area of 6.4 million km2 or 2/3 of Indonesia's territory is sea. The world's main shipping routes are through Indonesian waters. Under these conditions, Indonesia's national interest actually rests on the maritime sector. Indonesia's position is also the point of crossing between the continents of Asia and Australia, the Pacific Ocean and the Indian Ocean, even in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) two-thirds of its territory is Indonesian waters. With this position, western and eastern interests will use Indonesian waters. The unique configuration of Indonesia's marine area requires strict control to be able to monitor all types of shipping both above and below the surface and in the air at all ALKI choke points. Based on Republic of Indonesia Law Number 3 of 2002 concerning National Defense, Indonesian National Defense is organized in a155│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2020, Volume 8 Nomor 2universal defense system that involves all citizens, territories and national resources prepared by the government through efforts to build strong defense forces and capabilities and be prepared early which means built continuously from the time of peace to the time of war. Faced with Indonesia's geographical conditions as described above, Indonesia needs to have a marine control strategy, especially at four strategic choke points which include the Malacca Strait, Sunda Strait, Lombok Strait and Makassar Strait. With the explorative qualitative method, the authors obtained data through direct interviews with related sources that Indonesia's maritime defense resources in controlling the sea in Indonesia's four strategic choke points are cooperation and synergy between stakeholders supported by the role of the Ministry of Defense in supporting and making regulations in utilizing and optimizing resources. that exists to support the defense of the universe at sea.       Keywords: Means, Indonesian Maritime Defense Strategy, Total’s People Defense and Security System
Pengaruh Kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Terhadap Penegakan Hukum di Laut Alamsyah Putra Tanjung
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.54

Abstract

Operasi Keamanan Laut merupakan salah satu tugas TNI Angkatan Laut dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran tindak pidana tertentu di laut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia Pasal 9.b yaitu menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Pangkalan TNI AL merupakan salah satu bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang memiliki kemampuan Operasi Keamanan Laut dalam melaksanakan penegakan hukum di laut. Terbatasnya kemampuan dan jumlah sarana patroli serta personel pengawak yang belum memadai dibandingkan luasnya wilayah kerja Pangkalan TNI AL dan cuaca yang ekstrem menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penegakan hukum di laut. Untuk itu Pangkalan TNI AL menerapkan peran polisionil dalam bentuk operasi keamanan laut terbatas dengan mengoptimalkan dan memberdayakan unsur-unsur patroli yang ada meliputi Kapal Angkatan Laut (KAL) dan Patroli Keamanan Laut (Patkamla). Penelitian yang dilaksanakan di Pangkalan TNI AL oleh peneliti memperoleh dan mengumpulkan data-data mengenai situasi kondisi sarana prasarana dan personel yang digunakan dalam proses pengolahan dan analisis data dengan menggunakan metode campuran (mix methods) Concurent Embeded di mana metode kuantitatif diolah dengan SPSS 25 Statistic dan metode kualitatif diolah dengan NVivo 12 Plus yang dilaksanakan secara bersamaan. Data-data yang digunakan adalah data primer berupa kuisioner dan wawancara sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen TNI AL. Tujuan penelitian ini adalah sebagai rekomendasi bagi TNI AL untuk meningkatkan kemampuan Operasi Keamanan Laut Pangkalan TNI AL dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional dibidang maritim.Kata kunci: Pangkalan TNI Angkatan Laut, operasi keamanan laut, penegakan hukum di lautMaritime Security Operations is one of the tasks of the Indonesian Navy in upholding law enforcement at sea. This is under the Indonesian Act 34 the year 2004 concerning the Indonesian Armed Forces article 9 b, namely enforcing the law and maintaining security in the territorial sea following the provisions of national and/or international law which have been ratified. The Naval Base is part of the Combined Fleet Weapons System (CFWS) which has the ability to Maritime Security Operations in law enforcement at sea. The limited ability and number of patrol facilities and manned personnel that are inadequate compared to the vast work area of the Naval Base and extreme weather have caused the law enforcement to be suboptimal at sea. For this reason, the Naval Base implements the role of the police in the form of limited maritime security operations by optimizing and empowering existing patrol elements including Naval boats and Maritime Patrols. Research conducted at the Naval Base by researchers obtained and collected data on the situation of the condition of infrastructure and personnel used in data processing and analysis using Concurrent Embedded mix methods where quantitative methods were processed with SPSS 25 Statistics and methods Qualitatively processed with NVivo 12 Plus which is carried out simultaneously. The data are primary in the form of questionnaires and interviews, while secondary data are obtained from Indonesian Navy documents. The purpose of this study is as a recommendation for the Indonesian Navy to improve the ability of the Naval Base Maritime Security Operations in the law enforcement context at sea to enhance national resilience in the maritime field.Keywords: naval base, maritime security operations, law enforcement
Penegakan Hukum Di Undelimited Area Yang Berbatasan Dengan Vietnam Guna Mempertahankan Hak Berdaulat Di ZEEI Sannet Febriyanti
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.45

Abstract

Indonesia merupakan negara Kepulauan yang diakui oleh internasional menentukan batas wilayah menurut hukum Internasional UNCLOS 1982. Saat ini masih memiliki batas wilayah yang belum ditentukan dengan negara tetangga salah satunya batas wilayah ZEE dengan Negara Vietnam di Laut Natuna Utara. Hal ini dapat menimbulkan insiden dalam penegakan hukum di ZEEI. Penelitian menggunakan metode kualitatif eksplanatory dengan analisis data menggunakan Soft System Methodology (SSM). Penegakan hukum oleh Negara Indonesia di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Vietnam terkendala dengan belum adanya Provisional Arrangement tentang penegakan hukum antara Indonesia dengan Vietnam hal ini diatur di dalam Pasal 74 UNCLOS 1982, untuk mengatasi insiden dalam penegakan hukum di perbatasan ZEE yang belum disepakati maka ditegaskan terkait tentang wilayah tumpang tindih antara negara Indonesia dan Vietnam agar berpedoman pada Surat Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Nomor B-142/LN00.00/7/2019 tanggal 23 Juli 2019 tentang Pedoman Penegakan Hukum di Wilayah Tumpang Tindih.    Kata Kunci: batas wilayah yang belum di tentukan, Penegakan Hukum, InsidenIndonesia is an archipelagic country that is recognized by the international community to determine territorial boundaries according to the 1982 UNCLOS international law. Currently, it still has undefined territorial boundaries with neighboring countries, one of which is the EEZ with Vietnam in the North Natuna Sea. This can lead to incidents in law enforcement in ZEEI. The research used qualitative explanatory methods with data analysis using Soft System Methodology (SSM) and data processing using NVivo. Law enforcement by the State of Indonesia in the North Natuna Sea bordering Vietnam is constrained by the absence of a Provisional Arrangement on law enforcement between Indonesia and Vietnam, this is regulated in Article 74 UNCLOS 1982, to deal with incidents in law enforcement at the EEZ border that have not been agreed upon, it is emphasized Regarding overlapping areas between Indonesia and Vietnam, it should be guided by the Letter of the Coordinating Minister for Politics, Law and Security Number B-142 / LN00.00 / 7/2019 dated 23 July 2019 concerning Guidelines for Law Enforcement in Overlapping Areas.   Keywords: Undelimitid area, Law enforcement, Incident
Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia Susanto Zuhdi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.36

Abstract

Maritim dan bahari sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi berkaitan dengan laut. Dalam hal ini bahari lebih sesuai dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim). Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Pendapat tentang poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah Global Maritime Nexus (GMN), lebih cocok dengan ‘benang merah’ sejarah mengenai jaringan pelayaran dalam konteks nusantara silang bahari. Untuk menjadi negara maritim perlu kerja keras dari setiap komponen bangsa melalui keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan hard power pada negara maritim harus diiringi dimensi soft power, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Faktor sejarah memiliki nilai lebih yaitu, memberikan banyak pilihan yang mengarah pada penemuan atau kesimpulan baru.    Kata Kunci: maritim, bahari, budaya bahari, negara maritim, poros maritim dunia, Global Maritime Nexus.Maritime and the sea are often interchanged for the same purpose. Although in general it has the same meaning, namely about the sea, there are differences in certain meanings. The maritime substance does not only mean sea, but also refers to a “location close to the sea”. This means that the land is in the form of a coastal area, which connects the sea area with areas in the interior. The sea has another meaning regarding the dimension of time and traditions relating to the sea. In this case, the sea is more suitable to be associated with culture (maritime culture), while maritime is for the state (maritime state). In the present perspective to support the government vision and mission of Ir. Joko Widodo, "Indonesia as a Global Maritime Fulcrum". Opinions about the maritime axis as a maritime shipping lane, so that Indonesia controls maritime shipping lanes; in the term Global Maritime Nexus (GMN), it fits better with the historical 'red thread' regarding shipping networks in the context of the cross-maritime archipelago. To become a maritime state, every component of the nation needs to work hard through their respective expertise and fields. To become a maritime state, maritime culture is needed. The manifestation of hard power in a maritime state must be accompanied by the dimension of soft power, a strength that comes from culture: the values and traditions of maritime culture that have been proven from a historical perspective. The historical factor has an added value, namely, it provides many choices that lead to new discoveries or conclusions. Keywords: maritime, the sea, maritime culture, maritime state, Global Maritime Fulcrum, Global Maritime Nexus.
The Effectiveness Using The Indonesian Warship Parchim Class in order to Support the Maritime Security Operations at Natuna Sea Rudi Iskandar
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.50

Abstract

In order to support the successful implementation of the Indonesian Navy's main tasks, the readiness of the Indonesia warships (KRI), which includes preparedness in the Platform, Sewaco and the capabilities of its personnel, are expected to have high combat readiness. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the use of KRI Parchim class in supporting the Maritime Security operations and develop concepts to increase the KRI readiness of Parchim class. The study was conducted using qualitative methods of data collection techniques through direct interviews with the relevant informants, documentation as supporting data collected as a reinforcement of observation and interview data, data reduction to select and sort basic data in accordance with the research, data verification that has been collected and verified for its correctness. The results of the analysis using the SWOT method with internal and external factors obtained from the interviews, it can be concluded that the KRI Parchim class still needs to be maintained to carry out sea security patrols as seen from the ability of the platform. However, Sewaco is still considered capable and feasible to cover Indonesian waters.Keywords: effectiveness, readiness, Indonesian Navy, operations, marine security
Analisis Prioritas Ancaman Di Laut Natuna Dengan Menggunakan Analytic Network Process (ANP) Avif Hidayaturohman
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.41

Abstract

Operasi pengamanan di laut Natuna perlu menentukan alternatif kemungkinan ancaman terlebih dahulu dalam menentukan suatu strategi melalui penentuan kriteria-kriteria yang menjadi parameter sebuah ancaman di Laut. Analisis dilaksanakan terhadap kemungkinan ancaman yang mungkin datang dalam rangka menyiapkan langkah-langkah strategi yang tepat dalam menghadapi ancaman. Berdasarkan hal tersebut maka penulis menentukan kriteria-kriteria yang menjadi penentu untuk dilakukan langkah penentuan prioritas ancaman menggunakan Analityc Network Process (ANP). Kriteria yang dapat menentukan prioritas ancaman yang mungkin datang adalah faktor kemampuan (Capability), Niat atau Intention, Circumtance (Kondisi) dan Peluang (Opportunity). Pada penelitian ini akan ditentukan tiga alternatif ancaman apa yang akan mungkin datang yaitu ancaman militer, ancaman non militer dan ancaman hibrida. Analisis harus dilaksanakan dengan tepat pada penentuan prioritas karena dapat mengakibatkan tingkat resiko yang fatal.      Kata Kunci: Ancaman, Prioritas, ANP.Security operations in the Natuna Sea need to determine possible alternative threats in advance to determining a strategy through determining criteria that are parameters of a threat at sea. Analysis is carried out on possible threats that may come in order to prepare appropriate strategic steps in dealing with threats. Based on this, the authors determine the criteria that become determinants to take steps to determine priority threats using the Analityc Network Process (ANP). The criteria that can determine the priority of possible threats are the factors of Capability, Intention, Circumtance and Opportunity. In this study, three alternative threats will be determined, namely military threats, non-military threats and hybrid threats. The analysis must be carried out properly in determining priorities because it can result in a level of fatal risk.     Keywords: Threats, Priorities, ANP.
Diplomasi Maritim: Meletakkan Fondasi Poros Maritim Dunia June Kuncoro Hadiningrat
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.55

Abstract

Diplomasi maritim merupakan bagian integral dari diplomasi Indonesia. Fondasi diplomasi maritim Indonesia telah dilaksanakan secara serius. Selanjutnya dirancang langkah-langkah untuk mencapai peningkatan kinerja diplomasi maritim untuk berkontribusi pada fondasi lanjutan untuk Poros Maritim Dunia. Pada jangka menengah, perlu dikuatkan kualitas diplomasi maritim dan diabdikan lebih jauh untuk menciptakan rezim kelautan yang lebih kuat. Diplomasi maritim juga perlu diperkuat dengan semangat bisnis, sehingga dapat berkontribusi mengajak investor dan ahli-ahli untuk membangun konektivitas Indonesia, infrastruktur pelabuhan dan bisnis perkapalan secara umum.Kata Kunci: diplomasi kelautan, diplomasi maritim, poros maritim duniaMaritime diplomacy is an integral part of Indonesian diplomacy. The foundation of Indonesia's maritime diplomacy has been carried out seriously. Subsequently designed steps to achieve improved performance of marine diplomacy to contribute to the continued foundation for the World Maritime Fulcrum. In the medium term, the quality of maritime diplomacy needs to be strengthened and further devoted to creating a stronger maritime regime. Maritime diplomacy also needs to be strengthened with a business spirit, so that it can contribute to inviting investors and experts to develop Indonesian connectivity, port infrastructure and shipping business in general.Keywords: maritime diplomacy, global maritime fulcrum, maritime regime
MNEK: The Indonesian Navy's Second Track Diplomacy in The South China Sea Conflict Settlement Angkasa Dipua
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.46

Abstract

In the past several decade's demands for maritime security has increased in significant numbers as indicated by the growing challenge in the seas, promoting various strategic ways to identify problems and to seek the best solutions to the problems. Negotiating a South China Sea conflict settlement and a political solution, at the top political and military level, was an obvious priority for peace-brokers in the conflict area. A quandary of the first track and official diplomatic efforts have pursued the confidence of the government, claimant states, and regional states to negotiate and implement a conflict-settlement agreement. The limitations of the first-track approach have associated with the hard way and a deadlock in making peace and settling the conflict. On the other side, track two or second-track diplomacy (STRAD) played a minimal role in facilitating the signing of a settlement. It, though, served as a reconciliatory effort at the unofficial level. STRAD made a critical contribution to the formal peace process by providing the unarmed actors with an unofficial opportunity to voice their interests in the conflict. Unofficial STRAD efforts conducted outside the officials served to provide an alternative solution with a platform of interaction and engagement.Keywords: second-track diplomacy (STRAD), maritime security, South China Sea, conflict area.
Budaya Bahari Sebagai Modal Membangun Negara Maritim Indonesia Susanto Zuhdi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.37

Abstract

Maritim dan bahari sering dipertukarkan untuk maksud yang sama. Meskipun pada umumnya mempunyai arti yang sama yakni tentang laut, tetapi terdapat perbedaan dalam makna tertentu. Substansi maritim tidak hanya berarti laut, tetapi juga menunjuk pada “lokasi yang dekat dengan laut”. Itu artinya bahwa daratan berupa daerah pesisir, menjadi penghubung antara wilayah laut dengan daerah di pedalaman. Bahari memiliki arti lain tentang dimensi waktu dan tradisi berkaitan dengan laut. Dalam hal ini bahari lebih sesuai dikaitkan dengan budaya (budaya bahari), sedangkan maritim untuk negara (negara maritim). Dalam perspektif kekinian untuk mendukung visi-misi pemerintahan Ir. Joko Widodo, “Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia”. Pendapat tentang poros maritim sebagai jalur pelayaran maritim, sehingga Indonesia menguasai jalur pelayaran maritim; dalam istilah Global Maritime Nexus (GMN), lebih cocok dengan ‘benang merah’ sejarah mengenai jaringan pelayaran dalam konteks nusantara silang bahari. Untuk menjadi negara maritim perlu kerja keras dari setiap komponen bangsa melalui keahlian dan bidangnya masing-masing. Untuk menjadi negara maritim diperlukan budaya bahari. Perwujudan hard power pada negara maritim harus diiringi dimensi soft power, suatu kekuatan yang berasal dari budaya: nilai dan tradisi budaya bahari yang dalam perspektif historis telah terbukti. Faktor sejarah memiliki nilai lebih yaitu, memberikan banyak pilihan yang mengarah pada penemuan atau kesimpulan baru.    Kata Kunci: maritim, bahari, budaya bahari, negara maritim, poros maritim dunia, Global Maritime Nexus.Maritime and the sea are often interchanged for the same purpose. Although in general it has the same meaning, namely about the sea, there are differences in certain meanings. The maritime substance does not only mean sea, but also refers to a “location close to the sea”. This means that the land is in the form of a coastal area, which connects the sea area with areas in the interior. The sea has another meaning regarding the dimension of time and traditions relating to the sea. In this case, the sea is more suitable to be associated with culture (maritime culture), while maritime is for the state (maritime state). In the present perspective to support the government vision and mission of Ir. Joko Widodo, "Indonesia as a Global Maritime Fulcrum". Opinions about the maritime axis as a maritime shipping lane, so that Indonesia controls maritime shipping lanes; in the term Global Maritime Nexus (GMN), it fits better with the historical 'red thread' regarding shipping networks in the context of the cross-maritime archipelago. To become a maritime state, every component of the nation needs to work hard through their respective expertise and fields. To become a maritime state, maritime culture is needed. The manifestation of hard power in a maritime state must be accompanied by the dimension of soft power, a strength that comes from culture: the values and traditions of maritime culture that have been proven from a historical perspective. The historical factor has an added value, namely, it provides many choices that lead to new discoveries or conclusions.      Keywords: maritime, the sea, maritime culture, maritime state, Global Maritime Fulcrum, Global Maritime Nexus.
Pengaruh Preventive Diplomacy TNI AL di Laut Cina Selatan dalam Mempertahankan Stabilitas Keamanan Asia Tenggara Indra Nusha Raspati
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.51

Abstract

Diplomasi TNI Angkatan Laut dilaksanakan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam bentuk operasi, latihan, dan pendidikan bersama dengan negara sahabat, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan tools Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pelaku yang pernah terlibat di daerah operasi Perairan Natuna Utara dengan tujuan untuk meneliti kemampuan preventive diplomacy TNI Angkatan Laut di Laut Cina Selatan dalam rangka mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara. Hasil analisis perhitungan hipotesis menunjukkan koefisien determinasi data preventive diplomacy sebesar 0,654 sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan TNI Angkatan Laut dalam mempertahankan stabilitas kawasan Asia Tenggara sebesar 64,5%. Penelitian ini mengharapkan agar penggunaan operasi yang dilakukan oleh TNI Angkatatan Laut dapat menciptakan peace making dan peace keeping di Laut Cina Selatan guna meningkatkan pengaruh diplomasi preventif terhadap kemampuan menjaga stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara.    Kata Kunci: diplomasi preventif, Laut Cina Selatan, keamanan Asia Tenggara.Indonesian Naval Diplomacy conducted by the Indonesian Navy Warship (KRI) in the form of operations, training, and education together with friendly countries, especially in the Southeast Asian region. This research uses quantitative methods with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) as a tool through the distribution of questionnaires directly to navy officers who have been involved in the North Natuna Waters operation to examine the ability of the preventive diplomacy in the South China Sea to maintain stability Southeast Asia region. The results of the analysis of the calculation of the hypothesis showed the coefficient of determination of preventive diplomacy data was 0.654 so that it had a significant influence on the ability of the Indonesian Navy to maintain the stability of the Southeast Asian region by 64.5%. This research expects that the use of operations conducted by the Indonesian Navy can create peacemaking and peacekeeping in the South China Sea to increase the effectiveness of preventive diplomacy on the ability to maintain the stability of the security of the Southeast Asian region.   Keywords: preventive diplomacy, South China Sea, Southeast Asia security.

Page 2 of 8 | Total Record : 75

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA VOLUME 10 NOMOR 1 Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MARITIM INDONESIA