Garuda - Garba Rujukan Digital

Kepentingan Negara-Negara Pantai Menghadapi Ancaman Transnational Non State Actor Di Selat Malaka Nurwahidin .
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i2.42

Penelitian ini menganalisis tentang kepentinagan negara-negara pantai dalam menghadapi ancaman transnational non state actor di Selat Malaka. Negara-negara pantai yang dimaksud adalah Indonesia-Malaysia-Singapura dan Thailand memiliki kepentingan yang sama terhadap Selat Malaka yaitu menginginkan adanya jalur pelayaran yang aman dari ancaman non tradisional. Negara-negara tersebut memandang Selat Malaka sebagai salah satu chokepoint penting bagi pelayaran internasional dan bagi kepentingan ekonomi bangsa sehingga harus dilindungi dan dijamin keamanannya Kepentingan tersebut dikemas dalam wadah kerja sama keamanan negara-negara pantai sehingga dapat mewujudkan kepentingan mereka untuk menghadapi segala ancaman yang ada di Selat Malaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif, data primer berupa wawancara dengan informan dan didukung dengan data sekunder. Tools Nvivo 12 plus untuk mengolah data hasil wawancara dan tools SSM untuk menganalisis data penelitian. Berdasarkan kepentingan yang sama di Selat Malaka maka negara-negara pantai lebih fokus untuk mewujudkan kepentingan menghadapi ancaman non tradisional. Temuan dalam penelitian ini adalah Pertemuan MSSP JWG belum efektif dilaksanakan, belum terlaksananya memformulasikan kepentingan negara-negara pantai dalam dokumen resmi melalui pembahasan bersama pada forum MSSP JWG, dan belum terlaksananya aktivitas memberikan rekomendasi melaksanakan pembahasan keamanan Selat Malaka dalam forum APSC, sehingga temuan tersebut harus dilaksanakan untuk menjawab tantangan yang terjadi di Selat Malaka yang semakin kompleks. Kata kunci: Selat Malaka, Kepentingan Negara-Negara Pantai, Kerja Sama Keamanan, MSSP.This study analyzes the interests of coastal states in facing the threat of transnational non-state actors in the Malacca Strait. The littoral state in question are Indonesia-Malaysia-Singapore and Thailand which have the same interest in the Malacca Strait, namely wanting a shipping route that is safe from non-traditional threats. These countries view the Strait of Malacca as one of the important chokepoints for international shipping and for the economic interests of the nation so that its security must be protected and guaranteed. This study uses a qualitative research method with an exploratory approach, primary data in the form of interviews with informants and supported by secondary data. Nvivo 12 plus tools for processing interview data and SSM tools for analyzing research data. Based on the same interests in the Malacca Strait, coastal states are more focused on realizing their interests in facing non-traditional threats. The findings in this study are that the JWG MSSP Meeting has not been effectively implemented, the implementation of the formulation of the interests of the coastal states in official documents through joint discussions at the JWG MSSP forum, and the activity of providing recommendations for carrying out discussions on the security of the Malacca Strait in the APSC forum has notKepentingan Negara-Negara …..│Nurwahidin, Octavian, Antonius│190been carried out, so these findings must be carried out. implemented to answer the challenges that occur in the increasingly complex Malacca Strait. Keywords: Malacca Strait, Littoral States Interests, Security Cooperation, MSSP.

Peperangan Litoral Perang di Laut atau Perang dari Laut Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N. MMDS
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v6i2.33

Littoral Warfare adalah aspek peperangan yang semakin komp1eks dan menantang dalam peperangan maritim. Negara negara yang berteknologi maju seperti US, Swedia, dan Singapura terms mengembangl‹an strategi peperangan litoral (pesisir) dengan membangun kapal kapal yang lebih efel‹tif dalam bertempur di perairan litoral, ICarena wilayah operasi bertempur angl‹atan last bergeser dari operasi perairan laut dalam ke perairan litoral, evaluasi taktik peperangan pesisir saat ini mungl‹in diperlukan. Artikel ini menganalisis relevansi pengertian litoral, perbedaan yang mendasar dalam operasi antara area perairan dalam dan pesisir, teknologi perubahan yang digUnal‹an pada kapa1 perang dan taktik peperangan pesisir saat ini yang digunal‹an oleh angkatan last. Penulis membahas pengertian peperangan litoral its sebagai "perang di last". Dengan memahami perubahan mendasar yang terjadi di dalam teater operasi, artil‹el ini diakhiri dengan rel‹omendasi agar evaluasi ulang taktik saat Int harms dilal‹Ul‹an Untold memastil‹an penggunaan aset yang paling efisien untuk tugas peperangan litoral.

Fungsi Radar Surveilance IMSS dalam Mendukung Pengamanan Pelayaran di Selat Sunda (ALKI I) Andre Mantiri Dotulung
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/ijm.v8i1.47

Radar pengamatan Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) di Selat Sunda berfungsi untuk mempermudah pengawasan keamanan dan keselamatan maritim terhadap kapal-kapal yang melintas di ALKI I, baik pelayaran domestik maupun internasional. Selat Sunda merupakan pintu masuk dan keluar ALKI I dan menjadi salah satu selat strategis dilewati oleh ribuan kapal setiap tahunnya. Selat Sunda juga memiliki Traffic Separation Scheme (TSS) serta merupakan salah satu choke point di perairan Indonesia. Beberapa kecelakaan kapal terjadi di Selat Sunda menjadi masalah yang membutuhkan peralatan monitoring memanfaatkan fungsi radar surveillance IMSS untuk memantau kapal-kapal yang melewati ALKI I guna mengurangi atau menghindari terjadinya kecelakaan laut di Selat Sunda. Metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data berupa observasi, wawancara, dan studi literatur dengan penekanan pada pentingnya keberadaan radar surveillance IMSS untuk melaksanakan pengawasan terhadap ALKI I di Selat Sunda guna menjamin keamanan dan keselamatan, menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim, sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keselamatan maritim serta mendukung terhadap kebijakan dari Pemerintah Indonesia.Kata Kunci: Radar surveillance, Selat Sunda, ALKI I, TSS.The Integrated Maritime Surveillance System (IMSS) observation radar in the Sunda Strait serves to facilitate the supervision of maritime security and safety of ships passing through IASL I, both domestic and international shippings. The Sunda Strait is the entrance and exit of IASL I and is one of the strategic straits crossed by thousands of ships each year. The Sunda Strait also has a Traffic Separation Scheme (TSS) and is one of the choke points in Indonesian waters. Several ship accidents occurring in the Sunda Strait are a problem that requires monitoring equipment utilizing the IMSS radar surveillance function to monitor ships passing through IASL I to reduce or avoid sea accidents in the Sunda Strait. The research method uses qualitative research with data sources in the form of observations, interviews and literature studies with an emphasis on the importance of the presence of IMSS radar surveillance to carry out surveillance of IASL I in the Sunda Strait to ensure security and safety, safeguarding sovereignty and maritime wealth, as a form of responsibility in maintain maritime security and safety and support the policies of the Government of Indonesia. Keywords: Radar surveillance, Sunda Strait, IASL I, TSS.

Selection of Maritime Security Operations Patterns in Sunda Straits Waters for Crime Prevention at Sea Using Analytic Network Process Method (ANP) Taufik Pamungkas
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.72

AbstractThe importance of the existence of the Sunda Strait waters for Indonesian people requires the efforts of all elements of the nation who have authority in Indonesian waters to maintain the security and order of the sea area through supervision and law enforcement for violations which include piracy, illegal fishing, cultural heritage crime, destruction of natural resources, environmental destruction, illegal timber loading, shipping violations, and others. The application of the maritime security operation pattern for the authorities at sea becomes very important in order to prevent the violation above. Several alternative applications of existing operational patterns can be used appropriately, depending on the criteria raised in the maritime security operation. There are several methods in multi-criteria decision making that can be done to determine the best alternative selection, one of them is the Analytic Network Process (ANP) method. The main concept in ANP which is the development of the Analytical Hierarchy Process (AHP) method is influence, while the main concept in AHP is preference. Currently, the ANP method is supported by a supporting application, which/namely Super Decisions. Therefore, it is necessary to make a decision from several alternative operating patterns, so that later the appropriate suitable operating patterns will be found to prevent crime at sea in the Sunda Strait waters.Keyword: Sunda Strait waters, maritime security operations, analytic network processAbstrakPentingnya keberadaan perairan Selat Sunda bagi masyarakat Indonesia menuntut adanya upaya segenap elemen bangsa yang memiliki kewenangan di perairan Indonesia untuk menjaga keamanan dan ketertiban wilayah laut melalui pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang meliputi perompakan, illegal. penangkapan ikan, kejahatan warisan budaya, perusakan sumber daya alam, perusakan lingkungan, pemuatan kayu ilegal, pelanggaran pelayaran, dan lain-lain. Penerapan pola operasi keamanan laut bagi otoritas di laut menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya pelanggaran di atas. Beberapa aplikasi alternatif dari pola operasional yang ada dapat digunakan dengan tepat, bergantung pada kriteria yang diangkat dalam operasi keamanan maritim. Terdapat beberapa metode dalam pengambilan keputusan multikriteria yang dapat dilakukan untuk menentukan pemilihan alternatif terbaik, salah satunya adalah metode Analytic Network Process (ANP). Konsep utama dalam ANP yang merupakan pengembangan dari metode Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pengaruh, sedangkan konsep utama dalam AHP adalah preferensi. Saat ini metode ANP didukung oleh aplikasi pendukung yaitu Super Decisions. Oleh karena itu, perlu diambil keputusan dari beberapa alternatif pola operasi, sehingga nantinya dapat ditemukan pola operasi yang sesuai untuk mencegah kejahatan di laut di perairan Selat Sunda.Kata Kunci: Perairan Selat Sunda, Operasi Keamanan Laut, Analytic Network Process (ANP)

Pemberdayaan Nelayan menjadi Badan Pengumpul Informasi sebagai Komponen Pendukung Pertahanan Negara di Laut, (Studi: Perairan Kendari, Sulawesi Tenggara) Purnomo Adi Seputro
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.64

AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi masih banyaknya kegiatan tindak pidana di wilayah yurisdiksi Nasional terutama di wilayah perairan Kendari sehingga dilaksanakan pemberdayaan nelayan di perairan Kendari untuk menjadi badan pengumpul informasi. Kegiatan pemberdayaan nelayan menjadi badan pengumpul informasi diharapkan dapat membantu Lanal Kendari serta satuan samping untuk mendapatkan informasi awal semua tindak pidana di laut yang diketahui oleh para nelayan Kendari pada saat mencari kan dilaut. Informasi yang disampaikan oleh para nelayan akan dianalisa dan menjadi data yang akurat sebagai bekal pelaksanaan operasi di laut. Pemberdayaan nelayan yang akan dilaksanakan oleh Lanal Kendari dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap para nelayan, sehingga dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia (SDM) para nelayan dan nelayan lebih berkompeten sebagai badan pengumpul informasi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan desain deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan studi pustaka dan diolah dengan tools NVivo 12 serta di analisa menggunakan Metode Soft System Methodology (SSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum pernah dilaksanakan pelatihan dan penyuluhan terhadap para nelayan di perairan Kendari oleh Lanal Kendari. Belum adanya pelatihan dan penyuluhan terhadap nelayan oleh Lanal Kendari menyebabkan para nelayan tidak mengerti bahwa kehadiran mereka dilaut sangat berarti bagi pertahanan Negara. Berdasarkan analisis data, pemberdayaan nelayan di perairan Kendari menjadi badan pengumpul informasi sebagai komponen pendukung pertahanan Negara di laut dapat dilaksanakan oleh personel Lanal Kendari dengan melaksanakan pelatihan dan penyuluhan yang dapat meningkatkan mutu SDM para nelayan agar lebih berkompeten memberikan informasi semua tindak pidana di perairan yurisdiksi Nasional terutama perairan Kendari.Kata Kunci : Peningkatan, Informasi, Sumber Daya Manusia, Perairan Kendari, Pertahanan NegaraAbstractThe background of this research is that there are still many criminal acts in the national jurisdiction, especially in the Kendari waters, so that the fishermen in Kendari waters are empowered to become information gathering bodies. The fishermen empowerment activity to become an information gathering body is expected to be able to help Lanal Kendari and its side units to obtain initial information on criminal acts at sea which Kendari fishermen know when looking for them at sea. The information conveyed by fishermen will analyze and become accurate data as a provision for carrying out marine operations. The empowerment of fishermen will be carried out by Lanal Kendari by carrying out training and counseling for fishermen, so as to improve the quality of human resources (HR) of fishermen and fishermen who are more competent as information gathering bodies. This research is qualitative in nature with a descriptive design with data interview techniques, observation and literature study and is processed with NVivo 12 and analysis using the Soft System Methodology (SSM). The results showed that Lanal Kendari had never conducted training and counseling on Kendari waters. The absence of training and counseling for fishermen by Lanal Kendari causes fishermen not to understand that their presence at sea means a lot to the defense of the State. Based on data analysis, the empowerment of fishermen in Kendari waters to become information gathering bodies as a supporting component of State defense at sea can be carried out by Lanal Kendari personnel by carrying out training and counseling that can improve the quality of fishermen's human resources so that they are more competent in providing information on all criminal acts in waters of national jurisdiction. especially Kendari waters. Keywords: Empowerment, Information, Human Resources, Kendari Waters, State Defense.

Manajemen Tata Kelola Maritim Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Nasional dalam Perspektif Keamanan Maritim Dini Rengganing Suci Mochammad Yuriant Budiman Djoko Said
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.91

AbstrakKepulauan Seribu sejak tahun 2002 ditetapkan sebagai salah satu taman nasional laut yang secara yuridis terletak di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. Kepulauan Seribu memiliki banyak potensi, berdasarkan potensi tersebut diperlukan adanya manajemen tata kelola Marine Protected Area (MPA) sebagai perwujudan Kawasan Strategis Nasional. Permasalahan tidak dimanfaatkannya isu lingkungan didomain maritime untuk dikelola lebih baik, dengan melihat faktor internal dan eksternal yang ada di Kepulauan Seribu. Adapun permasalahan yang diteliti yaitu manajemen tata kelola MPA Kepulauan Seribu dengan memilih strategi terbaik dilakukan dengan model SWOT analisis dengan menganalisis faktor eksternal dan internal serta kekurangan dan kelebihannya untuk menentukan strategi prioritas terbaik, kemudian diuji dengan konsep cost benefit untuk memprioritaskan anggaran yang sepatutnya. Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi peluang tata kelola maritim Kepulauan Seribu sebagai Kawasan Strategis Nasional dan menemukan manajemen MPA Kepulauan Seribu serta menemukan prioritas tahapan pembangunan MPA di Kepulauan Seribu sebagai hasil SWOT dan cost benefit. Penelitian ini dilaksanakan dengan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan quasi melalui wawancara dengan pihak terkait untuk dapat memperoleh data normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal serta kekurangan dan kelebihan dalam proses pengelolaan pembangunan tata kelola MPA di Kepulauan Seribu. Berdasarkan perhitungan matrix IFAS dan EFAS bahwa dalam manajemen tata kelola maritime Kepulauan Seribu sebagai MPA didapatkan hasil diagram yang menunjukkan pada Kuadran I yaitu Strategi SO. Dan berdasarkan hasil perhitungan cost benefit ratio pada setiap Zonasi Kepulauan Seribu mendapatkan hasil C/B1 yang artinya layak untuk dilanjutkan.Kata Kunci: Manajemen Tata Kelola, Marine Protected Area (MPA), Kepulauan SeribuAbstractKepulauan Seribu since 2002 has been designated as one of the marine national parks which is legally located in Kepulauan Seribu Administrative District, DKI Jakarta Province. Kepulauan Seribu have a lot of potential, based on this potential, a Marine Protected Area (MPA) management is needed as the embodiment of the National Strategic Area. The problem is that environmental issues are not used in the maritime domain to be managed better, by looking at the internal and external factors that exist in Kepulauan Seribu. The problem studied is the management of Kepulauan Seribu are MPA by choosing the best strategy carried out with a SWOT analysis model by analyzing external and internal factors and their strengths and weaknesses to determine the best priority strategy, then tested with the cost benefit concept to prioritize the budget. which I deserve. The purpose of this research is to investigate282│Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2021, Volume 9 Nomor 3the opportunities for maritime governance in Kepulauan Seribu as a National Strategic Area and to find the management of the MPA of Kepulauan Seribu and to find the priority stages of the MPA development in the Seribu Islands as a result of SWOT and cost benefits. This research was conducted with a qualitative method using a quasi approach through interviews with related parties to obtain normative data. The results showed that there were several internal and external factors as well as weaknesses and strengths in the management process of developing MPA governance in Kepulauan Seribu. Based on the IFAS and EFAS matrix calculations, in the management of the Seribu Islands maritime governance as a MPA, a diagram shows that in Quadrant I, the SO Strategy. And based on the calculation of the cost benefit ratio for each Zoning of the Thousand Islands, the results are C / B 1 which means that it is feasible to continue.Keywords: Governance Management, Marine Protected Area (MPA), Kepulauan Seribu.

Kemungkinan Cara Bertindak Inggris, Perancis dan Jerman dalam Konflik Laut RRC Selatan Yusliandi Ginting
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.79

AbstrakPada tahun 1947 ketika RRC berada dibawah kekuasaan partai Kuomintang Negara tersebut menciptakan garis demarkasi yang disebut Eleven Dash Line. Berdasarkan garis-garis demarkasi tersebut, RRC berasumsi memiliki atas hak mayoritas atas Laut Cina Selatan (LCS). Pada tahun 1953 RRC menyederhanakan klaimnya menjadi Nine Dash Line. Klaim RRC atas LCS membuat negara-negara yang memiliki hak atas pulau dan perairannya menjadi gerah, termasuk negara-negara pengguna perairan LCS sebagai Sea Line of Communication (SLOC). Demikian pula negara-negara pemilik hak atas pulau dan perairan di sekitarnya yang menggunakan United Nation Convention Law on the Sea 1982 (UNCLOS 1982) sebagai dasar kepemilikannya. Seiring dengan meningkatnya kepentingan RRC di forum internasional mengakibatkan ricuhnya hubungan RRC dengan negara Inggris, Perancis, dan Jerman mengakui konflik LCS, hal tersebut berdampak luas terhadap kepentingan masyarakat internasional dan Indonesia.AbstractIn 1947, when the People's Republic of Cina was under the control of the Kuomintang party, a demarcation line was created named the Eleven Dash Line. Based on these demarcation lines, Cina assumes that it has the majority rights to the South Cina Sea (SCS). In 1953 the PRC simplified its claim to the Nine Dash Line. Cina's claim to the South Cina Sea has disturbed the countries that have rights to the islands and their waters, including countries that use the South Cina Sea waters as a Sea Line of Communication (SLOC). Likewise, countries that have rights to islands and surrounding waters use the 1982 United Nations Convention Law on the Sea (UNCLOS 1982) as the basis for their ownership. Along with the increasing interest of Cina in international forums, causing chaos in Cina's relations with the United Kingdom, France, and Germany, recognizing the SCS conflict, this has a broad impact on the interests of the international community and Indonesia.

Analisis Efektivitas Kapal Pengendali Helikopter dalam Operasi SAR di Laut Menggunakan Methode Measures of Effectiveness (MoE) Yoyok Ari Nugroho
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.68

Abstrak Operasi Search And Rescue (SAR) di Indonesia dilaksanakan oleh BASARNAS dengan berkoordinasi dengan instansi terkait. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dalam keadaan khusus dilakukan secara gabungan dengan melibatkan beberapa instansi yang mempunyai sarana yang dibutuhkan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Dalam penanganan pencarian dan pertolongan di laut, sarana sarana yang digunakan adalah kapal dan dibantu oleh unsur udara yaitu helikopter. Untuk itu diperlukan sebuah kapal yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan komunikasi dan pengendalian unsur-unsur yang terlibat dalam operasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan dan efektivitas kapal sebagai pengendali helikopter dalam pelaksanaan operasi SAR di laut, sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dan analisis data menggunakan Measurement of Effectiveness (MOE). Hasilnya, kapal yang ada masih perlu dilaksanakan peningkatan kemampuan (modernisasi) teknologi untuk dapat melaksanakan pengendalian helikopter dalam operasi SAR di laut. Agar mampu melaksanakan fungsinya sebagai kapal khususnya sebagai pengendali helikopter, perlu adanya penambahan peralatan sensor udara dan peralatan identifikasi kontak udara serta peralatan komunikasi sehingga dapat mendukung operasi SAR di laut secara maksimal. Kata kunci: Penyelenggaraan SAR, Kapal Pengendali Helikopter, Measurement of EffectivenessAbstractThe Search And Rescue (SAR) operation in Indonesia was carried out by BASARNAS in coordination with related agencies. The search and rescue operation in special circumstances is carried out jointly by involving several agencies that have the necessary means of search and rescue operations. In handling search and rescue at sea, the means used are ships and are assisted by the air element, namely helicopters. This requires a ship that has the ability to communicate and control the elements involved in the operation. The purpose of this study was to determine the ability and effectiveness of ships as helicopter controllers in carrying out SAR operations at sea, while the research method used was quantitative and data analysis used Measurement of Effectiveness (MOE). As a result, existing ships still need to improve their technological capabilities (modernization) to be able to control helicopters in SAR operations at sea. In order to be able to carry out its function as a ship, especially as a helicopter controller, it is necessary to add air sensor equipment and air contact identification equipment as well as communication equipment so that it can fully support SAR operations at sea.Keywords: SAR Implementation, Helicopter Control Ship, Measurement of Effectiveness

ASEAN Naval Force: The Next Defense Regionalism? Andromeda Windra Ciptadi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.87

AbstractToday’s intertwined world requires cooperation among countries, including Southeast Asian nations. The two hotspots identified in Southeast Asian waters might bring up common maritime threats. Increasing maritime tensions in the region drive scholars and observers discussing the possibility of the formation of ASEAN naval force to maintain regional stability. However, considering the nature of ASEAN, such initiative is hard to realize, even though contemporary ASEAN adopts what is widely known as the three pillars of the ASEAN community, which one of them is political-security community. Defense pact or any closer defense arrangement would only happen if countries share common security perception. What is need for ASEAN navies is to enhance existing arrangements and further discussion in more applicable SOP for operational units at sea.Keywords: ASEAN Naval Force, Defense Regionalisme, ASEAN Community.

Maritime Diplomacy in Building Maritime National Security in Indonesia Agus Sugiharto
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.75

Abstrak Ancaman terhadap kepentingan nasional Indonesia khususnya di bidang maritim. Ancaman dapat datang dari berbagai sumber, baik dari negara tertentu maupun dari aktor non-negara, dengan intensitas ancaman yang berbeda-beda. Pada tahun 2009, terjadi ketegangan di kawasan Laut Cina Selatan akibat terbitnya peta sembilan garis putus-putus yang diklaim sebagai wilayah Cina. kekuatan keamanan maritim yang memadai, sehingga berbagai ancaman tersebut dapat diminimalisir semaksimal mungkin. Namun disadari bahwa pelaksanaan keamanan maritim tidaklah mudah, karena memerlukan pengaturan atau tata kelola yang sistematis, serta pengaturan atau pengelolaan yang baik. Sampai saat ini masih dirasakan berbagai permasalahan yang masih terlihat, antara lain ketidaksepakatan berbagai pihak mengenai pengertian dan ruang lingkup keamanan maritim itu sendiri, ancaman apa saja yang perlu diprioritaskan penanganannya dibandingkan dengan ancaman lainnya, apa saja prioritas yang perlu ditangani. dibangun dari segi keamanan maritim, serta faktor-faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam membangun keamanan maritim yang kuat.Kata kunci: Diplomasi Maritim, Keamanan Nasional, IndonesiaAbstractThreats to Indonesia's national interests, especially in the maritime sector. Threats can come from various sources, both from certain countries and from non-state actors, with different intensity of threats. In 2009, there was tension in the South Cina Sea area due to the publication of the nine-dash map which is claimed as a Chinese territory. adequate maritime security forces, so that these various threats can be minimized as much as possible. However, it has been realized that the implementation of maritime security is not easy, because it requires a systematic arrangement or governance, as well as good regulation or management. Until now, it has been felt that various problems are still visible, including the disagreement of various parties regarding the meaning and scope of maritime security itself, what are the threats that require priority handling compared to other threats, what are the priorities that need to be built in terms of security maritime affairs, as well as what factors need to be considered in terms of building a strong maritime security.Keywords: Maritime Diplomacy, National Security, Indonesia

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Suharto

Contact Email
pusjianmar@gmail.com

Phone
+622129408081

Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Suharto

Contact Email pusjianmar@gmail.com

Phone +622129408081

Journal Mail Official pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location Unknown, Unknown INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Suharto

Contact Email
pusjianmar@gmail.com

Phone
+622129408081

Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id

Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Location
Unknown,

Unknown

INDONESIA