cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suharto
Contact Email
pusjianmar@gmail.com
Phone
+622129408081
Journal Mail Official
pusjianmar@tnial.mil.id
Editorial Address
Kantor Pusjianmar Seskoal, Komplek Seskoal, Jl. Ciledug Raya, Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)
Published by Sekolah Staf dan Komando Tni Angkatan Laut
ISSN : 23386185     EISSN : 27211428     DOI : https://doi.org/10.52307
Core Subject : Education,
Other
Jurnal bertaraf internasional ini memuat banyak sekali permasalahan atau isu-isu umum yang berkaitan dengan ilmu kelautan. Publikasi jurnal ini bertujuan untuk menyebarluaskan pemikiran atau gagasan konseptual serta mengkaji hasil-hasil yang telah dicapai di bidang kebijakan maritim. Jurnal Maritim Indonesia (Jurnal Maritim Indonesia) secara khusus menitikberatkan pada permasalahan utama dalam pengembangan ilmu kelautan dan kawasan strategis. Ini mencakup keamanan maritim, pertahanan maritim, strategi maritim, pengembangan maritim, keselamatan maritim, ekonomi maritim, sumber daya manusia maritim, hidro-oseanografi, dan teknologi militer.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 75 Documents
 3   4   5   6   7 
Peran Marinir TNI AL dalam Penanganan Konflik Papua Hanock Yermias Munua
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.89

Abstract

Abstrak Papua dan Papua Barat memiliki kelompok etnis paling banyak yaitu sekitar 257 suku dari 7 wilayah adat yang tersebar di seluruh Papua dan memiliki ciri khas yaitu bahasa yang berbeda-beda berdasarkan bentuk wilayah penyebarannya secara ekologis, geografis, dan histori berbeda-beda antara wilayah pesisir pantai dan lembah, danau, pegunungan, dan kepulauan. Keadaan ekologis geografis ini menyebabkan tiap-tiap kelompok etnis mempunyai batas-batas wilayah, bahasa, dan budaya yang secara ekologis, linguistik dan etnografis yang berpengaruh terhadap tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Konflik yang terjadi di negara multikultural biasanya berkaitan dengan adanya perbedaan suku, ras, dan antar golongan bahkan bisa merembet ke agama atau kepercayaan golongan tertentu atau yang disebut dengan SARA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif jenis deskriptif. Tulisan ini difokuskan pada kajian kepustakaan, dimana penulis membaca karya-karya yang terkait dengan tema yang diangkat. Sumber data yang digunakan oleh penulis adalah buku, jurnal/artikel, laporan terkait konflik di Papua dan sumber daring, media massa, serta berdasarkan pengalaman empirik penulis yang digunakan untuk mendukung argumentasi. Teknis analisis dilakukan dengan membaca hasil penelitian, mencermati, dan mencatat hal-hal penting yang membuktikan argumentasi penelitian. Papua merupakan wilayah yang serba kompleks, tidak hanya kaya akan sumber daya alam dan budaya, namun kenyataan yang ada menunjukkan betapa terbaliknya kekayaan alam yang dimiliki dengan kehidupan riil masyarakat Papua yang miskin dan terbelakang, khususnya daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh sistem transportasi modern. permasalahan rendahnya faktor pendidikan juga mempengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Papua. Terdapat empat akar permasalahan yang menjadi pemicu konflik di Papua antara lain : kegagalan pembangunan, marjinalisasi dan diskriminasi orang asli Papua (OAP), kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, serta sejarah dan status politik wilayah Papua. Dengan memahami kultur budaya masyarakat Papua diharapkan dapat mendukung tugas pokok Korps Marinir TNI AL.Kata Kunci : Konflik Papua, peran Korps Marinir, kearifan lokal, Kualitatif deskriptifAbstact Papua and West Papua have the most ethnic groups, which are about 257 tribes from 7 customary territories spread throughout Papua and have a characteristic that is different language based on the shape of the area of distribution ecologically, geographically, and historically different between coastal areas. and valleys, lakes, mountains, and islands. This geographical ecological situation causes each ethnic group to have territorial, linguistic and cultural boundaries that are ecologically, linguistically and ethnographically influential on the social, political, and economic order of the community. Conflicts that occur in multicultural countries are usually related to differences in ethnicity, race, and between groups and can242 │Jurnal Maritim Indonesia│Desember 2021, Volume 9 Nomor 3even spread to the religion or belief of certain groups or what is called SARA. This research uses qualitative research methods type of research is descriptive. This paper is focused on literature review, where the author reads works related to the theme raised. The data sources used by the authors are books, journals/articles, reports related to the conflict in Papua and online sources, mass media, and based on the author's empirical experience which is used to support the argument. Technical analysis is done by reading the research results, observing, and noting important things that prove the research arguments. Papua is a complex area, not only rich in natural and cultural resources, but the reality shows how inversely the natural wealth has with the real life of the poor and underdeveloped Papuan people, especially areas that are not reached by the modern transportation system. The problem of low education factors also affects the quality of Human Resources (HR) in Papua. There are four root causes that trigger conflict in Papua, including: development failure, marginalization and discrimination of indigenous Papuans (OAP), state violence and allegations of human rights violations, as well as the history and political status of the Papua region. By understanding the culture of the Papuan people, it is hoped that they can support the main tasks of the Indonesian Navy Marine CorpsKeywords: Papuan conflict, the role of the Marine Corps, local wisdom, descriptive qualitative
Pembentukan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar) di Pos Angkatan Laut (Posal) Mangisi Simanjuntak
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.77

Abstract

AbstrakSeiring dengan perkembangan lingkungan strategis, bangsa Indonesia memandang maritim, sebagai sumber energi, sumber pangan dan sebagai sumber kekayaan serta sarana transportasi dan media pertahanan yang harus dikembangkan dan dipertahankan serta diamankan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat Indonesia. Untuk pengembangan, pertahanan dan keamanan potensi maritim tersebut diperlukan peningkatan semua satuan kerja (Satker) di instansi yang bergerak di bidang potensi maritim terutama Satker-satker terdepan yang ada di lingkungan TNI Angkatan Laut dalam hal ini di Pos Angkatan Laut (Posal). Di jajaran Posal yang ada di seluruh Indonesia saat ini belum memiliki personel/ jabatan Bintara Pembina Potensi Maritim (Babinpotmar), oleh karena itu diperlukan adanya jabatan Babinpotmar guna mempertajam pelaksanaan tugas pembinaan sumber daya manusia dan pengembangan sumber daya alam potensi maritim melalui metode komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah dan bakti sosial. Dihadapkan dengan semakin kompleksnya permasalahan dan semakin besarnya tantangan pembinaan segenap potensi maritim, dibutuhkan kehadiran personel-personel Babinpotmar TNI AL di Posal-Posal yang bertugas khusus membina dan memberdayakan segenap potensi maritim secara lebih efektif dalam pencapaian tujuan menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia .Kata Kunci : Pembentukan Babinpotmar di Posal-Posal seluruh Indonesia.AbstractAlong with the development of the strategic environment, the people of Indonesia looked at maritime, as energy sources, a source of food and as a source of wealth and the means of transport and defense of media that must be developed and maintained and secured for the sake of the nation and people of Indonesia. For development, defense and security of the maritime potential of the required increase in all units of work (Satker) at establishments engaged in the maritime potential of especially the Satker-leading satker who exist in the neighborhood of the Indonesian Navy in this in the post of the Navy (Posal). Posal in the ranks that exists throughout Indonesia currently has personnel/office-commissioned Builder Potential Maritime (Babinpotmar), therefore it is necessary the presence of the Office of the Babinpotmar in order to sharpen the implementation task of the construction of the human resources and the development of the maritime potential of natural resources through social communications methods, the construction of the resilience of the region and the charity program. Faced with the increasing complexity of the problem and the magnitude of the challenge of coaching the whole maritime potential, it takes the presence of personnel-personnel Babinpotmar TNI AL in Posal-Posal on duty specifically nurture and empower all potential maritime more effectively in the achievement of the goal of making Indonesia as a maritime axis of the world.Key words: formation of Babinpotmar in whole Indonesia Posal-Posal.
Analisis Perencanaan Pembangunan Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal di Natuna Darwis Fahruddin
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.66

Abstract

AbstrakPerkembangan lingkungan strategis di wilayah Laut Cina Selatan ditandai dengan adanya sengketa wilayah perbatasan akibat dampak dari klaim sepihak Cina dalam menerapkan nine dash line. Klaim sepihak tersebut menyebabkan adanya konflik perbatasan negara-negara di wilayah Laut Cina Selatan. Menindaklanjuti peningkatan eskalasi konflik di Laut Cina Selatan, TNI selaku garda terdepan dan benteng terakhir NKRI harus bertindak tegas terhadap pelanggaran wilayah di kawasan tersebut. TNI AL sebagai komponen utama pertahanan Negara di laut didukung kesiapan alutsista khususnya KRI secara rutin melaksanakan gelar operasi di Perairan Natuna. Agar KRI dapat optimal melaksanakan operasi di Perairan Natuna maka harus didukung fasilitas pemeliharaan dan perbaikan yang tepat di pangkalan TNI yang berada di Natuna. Peneliti akan menganalisis perencanaan pembangunan Fasharkan kapal di Natuna dengan cara menentukan tipe/kelas Fasharkan yang tepat untuk dibangun di Natuna guna mendukung operasi KRI di Perairan Natuna. Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode kuantitatif. Untuk metode kuantitatif, peneliti menggunakan analisa data dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) sebagai dasar pengambilan keputusan penentuan kelas/tipe Fasharkan kapal yang akan dibangun di Natuna. Analisis data yang dilakukan meliputi membuat rangking kriteria pembanguan Fasharkan yaitu dukungan industri maritim, dukungan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan serta pengaruh terhadap operasi KRI. Dan juga membuat rangking alternatif kelas/tipe Fasharkan yaitu Fasharkan tipe A, tipe B dan tipe C.Kata kunci: pembangunan, Fasharkan dan Analytical Hierarchy Process (AHP)AbstractThe development of the strategic environment in the South China Sea region is marked by the existence of a border dispute due to the impact of China's unilateral claim to implement the nine dash line. This unilateral claim has led to border conflicts of countries in the South China Sea region. Following up on the escalation of conflict in the South China Sea, the TNI as the front guard and the last stronghold of the Republic of Indonesia must act decisively against territorial violations in the region. The Indonesian Navy as the main component of national defense at sea is supported by the readiness of defense equipment, especially KRI, to routinely carry out operations in Natuna waters. In order for the KRI to optimally carry out operations in Natuna waters, it must be supported by proper maintenance and repair facilities at the TNI base located in Natuna. Researchers will analyze the planning for the construction of a Fasharkan ship in Natuna by determining the right type / class of Fasharkan to be built in Natuna to support KRI operations in Natuna Waters. The research will be conducted using quantitative methods. For quantitative methods, researchers used data analysis with the Analytical Hierarchy Process (AHP) method as a basis for making decisions on the class / type of ship to be built in Natuna. The data analysis carried out included ranking the Fasharkan development criteria, namely maritime industry support, support for maintenance and repair facilities and the influence on KRI operations. And also make an alternative ranking of Fasharkan class / type, namely Fasharkan type A, type B and type C.Keywords - development, Fasharkan and Analytical Hierarchy Process (AHP)
Peningkatan Kualitas Industri Pertahanan Strategis Guna Membangun Kekuatan Pertahanan Maritim dalam rangka Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia Mochammad Imam Chadhafi
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.82

Abstract

AbstrakPada 2015 Presiden Joko Widodo telah menyampaikan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia sehingga pemerintah Indonesia harus segera berbenah untuk memperkuat bargaining power Indonesia di kancah dunia internasional melalui peningkatan nilai mutu strategis. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kualitas industri pertahanan strategis guna mendorong pengembangan industi perkapalan dan membangun kekuatan pertahanan maritim. Kondisi alutsista yang dimiliki oleh TNI secara umum dan TNI Angkatan Laut khususnya saat ini belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagai negara kepulauan dengan 2/3 luas wilayah laut dari total seluruh wilayah, Indonesia harus memiliki kualitas dan kuantitas alutsista yang mumpuni agar mulai dari laut pedalaman, teritorial, zona tambahan sampai dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dapat terjangkau. Kemandirian industri pertahanan dalam memproduksi peralatan militer sendiri juga menjadi salah satu target dari Pemerintah Indonesia. Untuk itu dilaksanakan penerapan konsep capability-based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan untuk mencapai tingkat kekuatan tertentu yang dibutuhkan guna melaksanakan tugas dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran dan aset negara yang dimiliki. Dan konsep threat based planning, yaitu perencanaan pembangunan kekuatan yang didasarkan pada pendekatan prediksi ancaman yang dihadapi dan perhitungan kebutuhan kekuatan dengan mempertimbangkan kekuatan musuh yang akan dihadapi. Untuk melengkapi 2 (dua) konsep tersebut, diterapkan konsep flash point, yaitu mengidentifikasikan daerah (wilayah Indonesia) yang berpotensi tinggi terhadap ancaman aktual sehingga menjadi prioritas dibangunnya komposisi dan disposisi MEF secara bertahap dan berkesinambungan.AbstractIn 2015 President Joko Widodo has conveyed Indonesia's vision as a World Maritime Axis so that the Indonesian government must immediately improve to strengthen Indonesia's bargaining power in the international arena through increasing strategic quality values. One of them is to improve the quality of the strategic defense industry in order to encourage the development of the shipping industry and build a maritime defense force. The current state of defense equipment owned by the TNI in general and the Navy in particular is inadequate, both in terms of quality and quantity. As an archipelagic country with 2/3 of the total sea area of the entire territory, Indonesia must have the quality and quantity of qualified defense equipment so that starting from the inland sea, territorial, additional zones to the Exclusive Economic Zone (EEZ) can be reached. The independence of the defense industry in producing its own military equipment is also one of the targets of the Indonesian government. For this reason, the concept of capability-based planning is implemented, namely planning for strength development to achieve a certain level of strength needed to carry out tasks by considering the ability of the budget and state assets owned. And the concept of threat-based planning, namely planning for strength development based on an approach to predicting the threats faced and calculating the strength needs by considering the enemy's strength to be faced. To complete the 2 (two) concepts, the flash point concept is applied, namely identifying areas (Indonesian territories) that have high potential for actual threats so that it becomes a priority to build the composition and disposition of the MEF gradually and continuously.
Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional Salim, Adityo Nugroho
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.71

Abstract

AbstrakSuku Biak sebagai salah satu suku pelaut di Nusantara memiliki pengaruh yang luar biasa dalam pembentukan karakter masyarakat Papua pada umumnya. Pengaruh tersebut terlihat pada proses pengintegrasian Papua (dulu Irian Barat) ke NKRI. Proses itu berangkat dari sejarah nenek moyang suku Biak yang cenderung bercorak maritim. Kebudayaan maritim yang dimiliki oleh nenek moyang suku Biak merupakan perekat dengan suku-suku lain di Nusantara, sehingga dari proses interaksi itu menghasilkan suatu ikatan korelatif dan kausatif yang kuat antara suku Biak dengan suku-suku lain di Nusantara. Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat budaya suku Biak yang bercorak maritim dan penguatan integrasi nasional sebagai hubungan persaudaraan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).Kata Kunci : Suku Biak, Budaya Maritim, dan Integrasi NasionalAbstractThe Biak tribe as one of the seafaring tribes in the archipelago has a tremendous influence in shaping the character of the Papuan people in general. This influence can be seen in the process of integrating Papua (formerly West Irian) into the Republic of Indonesia. The process departed from the history of the Biak tribe's ancestors who tended to be maritime. The maritime culture possessed by the ancestors of the Biak tribe is the glue with other tribes in the archipelago, so that the interaction process produces a strong correlative and causative bond between the Biak tribe and other tribes in the archipelago. This study aims to promote the maritime culture of the Biak tribe and strengthen national integration as a brotherly relationship within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI).Keywords: Biak Tribe, Maritime Culture, and National Integration
Pengaruh Kesadaran Budaya Maritim Masyarakat Terhadap Semangat Bela Negara Agus Salim
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.90

Abstract

AbstrakIndonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Secara Konseptual visi tersebut merupakan sebuah ketegasan bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa maritim yang sesungguhnya.Konflik maritim yang dapat mengancam kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada kata lain selain membangun dan mewujudkan kembali budaya maritim seluruh masyarakat Indonesia, karena sejatinya membangun budaya maritim yaitu sama dengan membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter dan dilandasi oleh semangat dan kesadaran bela negara Melalui bela negara ini, diharapkan, dalam setiap diri warga negara akan tumbuh sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dari dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan Negara.Kata kunci: Budaya Maritim, Bela Negara, IdeologiAbstractIndonesia as the World Maritime Axis. Conceptually, this vision is an affirmation of the Indonesian nation as the true identity of the maritime nation.Maritime conflicts that can threaten the sovereignty of the nation and the Unitary State of the Republic of Indonesia. There is no other word than to build and re-create maritime culture for all Indonesian people, because actually building a maritime culture is the same as building superior human resources and character and based on the spirit and awareness of defending the country.Through this state defense, it is hoped that in every citizen there will be an orderly, comprehensive, integrated and continuous attitude and behavior of citizens based on love for the homeland, awareness of the nation and state and belief in Pancasila as the state ideology in order to face threats both originating from outside or from within the country that endangers and threatens the sovereignty of both the sovereignty in the fields of ideology, politics, economy, social, culture, defense and security of the State.Keywords: Maritime Culture, State Defense, Ideology
Implementasi Pangkalan TNI AL di Perairan Jambi dalam Mendukung Strategi Pertahanan Laut Okta Andrian Fitriansyah
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i2.78

Abstract

AbstrakKeberadaan Selat Malaka dipandang sangat vital dalam perdagangan dan akses transportasi dunia. Sebagian besar kapal niaga di dunia pasti akan melalui jalur Selat Malaka. Hal ini sangat menarik, karena antara peluang dan ancaman seperi dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam menghadapi potensi ancaman tersebut perlu adanya penyebaran Pangkalan TNI AL di sekitar Selat Malaka, dan penyebaran Pangkalan TNI AL di luar Selat Malaka sebagai pangkalan pendukung. Propinsi Jambi secara geografis berada di perairan Selat Berhala, berbatasan langsung dengan Selat Malaka dan Selat Singapura. Pelaksanaan tugas pokok TNI AL di Jambi masih di bawah Pangkalan TNI AL Palembang, Pos TNI AL Jambi dipimpin oleh seorang perwira pertama. Masalah yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan Pos TNI AL Jambi dalam Implementasi tugas pokok pangkalan TNI AL di perairan Jambi guna mendukung strategi pertahanan laut dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi tersebut.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teori George Charles Edwards III, tetap merujuk Surat Keputusan Kasal Nomor: Skep/1771/XII/2013 tentang standarisasi Pangkalan TNI AL. Teori George Charles Edwards III mengkaji empat faktor, yaitu faktor komunikasi, pelaksanaan tugas pokok pangkalan dalam mendukung operasi laut. Faktor sumber daya, sarana dan prasarana pendukung operasi laut. Faktor disposisi, dan kuantitas personel pengawak Posal TNI AL Jambi dalam mendukung operasi laut. Faktor Birokrasi, dukungan pemerintah daerah dan standar operasional prosedur dalam mendukung operasi laut.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peningkatan Pos TNI AL Kuala Tungkal menjadi Pangkalan TNI AL kelas C sangat diperlukan dalam melaksanakan tugas pokok pangkalan.Kata kunci: Pangkalan TNI AL, Pos TNI AL, George Charles Edwards III, dan Jambi.AbstractThe Malacca Strait existence regarded as vital highly in trade and the access of world transportation. Most of the world's merchant ships can be ascertained through the Malacca Strait. This is very interesting, because the opportunities and threats are like two sides of a coin that cannot be separated. In facing these potential threats, it is necessary to place a Naval base in the vicinity of the Malacca Strait, and a supporting Naval base outside the Malacca Strait. Jambi Province is geographically located in the waters of the Berhala Strait, which is directly adjacent to the Malacca Strait and the Singapore Strait. The main tasks of the Indonesian Navy in Jambi are supervised by the Palembang Naval Base. The Jambi Naval post is led by a first officer. The problem faced is the lack of ability of the Jambi Naval Post to implement the main tasks of the Indonesian Naval base in Jambi waters to support the sea defense strategy and what factors affect it. This study uses a qualitative descriptive method and the theory of George Charles Edwards III. The reference is to the Decree of the Chief of Indonesian Navy Number: Skep/1771/XII/2013 concerning the standardization of the Indonesian Naval Base. The George Charles Edwards III theory examines four factors, that is the communication factor in carrying out the basic tasks of the base in supporting Naval operations. Factors of resources, facilities and infrastructure supporting Naval operations. Disposition factor, and quantity of personnel of Jambi Naval Post in supporting Naval operations. Bureaucratic factors, local government support and standard operating procedures in supporting Naval operations.The results of this study indicate that upgrading the Kuala Tungkal Naval Post to become a Class C Naval Base is indispensable in carrying out the basic tasks of the Main Naval Base.Keywords: Naval Base, Naval Post, George Charles Edwards III, and Jambi.
Analisis Pemilihan Teknologi Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA) dalam Pengumpulan Data Maritim Arief Brahma Nugraha
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i1.67

Abstract

AbstrakPerkembangan revolusi industri 4.0 secara global tidak dapat dihindari demikian juga dampak negatifnya yaitu timbulnya ancaman baik ancaman faktual maupun ancaman potensial terhadap keamanan laut Indonesia. Negara Indonesia harus siap untuk menghadapi berbagai ancaman-ancaman tersebut. Kemampuan untuk melakukan deteksi dan cegah dini terhadap ancaman-ancaman tersebut mutlak harus dapat dikuasai oleh lembaga atau institusi keamanan maupun pertahanan di bidang maritim yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia berdasarkan Undang-Undang. Salah satu upaya dalam pengumpulan data maritim adalah dengan memanfaatkan teknologi pesawat terbang tanpa awak (PTTA) atau sering disebut dengan Unmanned Aerial Vehicle (UAV). Teknologi PTTA telah berkembang dengan pesat dan banyak dimanfaatkan di kalangan sipil maupun militer, seperti: deteksi dini, intelligence surveillance and reconnaissance (ISR), pengambilan gambar dan video, Search and Rescue (SAR), survei wilayah, pemantauan wilayah dan pemetaan wilayah, pengamatan dan pengintaian daerah konflik dan berbahaya, patroli perbatasan hingga serangan bersenjata dari udara. Permasalahan yang dipilih yaitu tentang pemilihan PTTA terbaik dalam mendukung pengumpulan data maritim, dimana hal ini menjadi tujuan dalam penelitian ini dengan maksud dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis dapat dimanfaatkan dalam menentukan kebijakan keamanan dan pertahanan di bidang maritim Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pengumpulan data penelitian didapat dari kuesioner dari para ahli sejumlah 4 orang. Alat analisis pada penelitian ini menggunakan teknik Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukan bahwa jenis PTTA yang menjadi peringkat pertama yang direkomendasikan untuk diadakan adalah PTTA jenis High Altitude Long Endurance (HALE) yang memiliki kemampuan strategis dalam segi operasional, teknis dan pola gelarnya. Hasil pengukuran menggunakan metode AHP terhadap pemilihan PTTA terbaik guna mendukung pengumpulan data maritim dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.Kata Kunci: Pesawat Terbang Tanpa Awak (PTTA), Teknologi, Pengumpulan Data Maritim, KuantitatifAbstractThe development of the industrial revolution 4.0 globally cannot be avoided as well as its negative impact, namely the emergence of threats both factual and potential threats to Indonesia's maritime security. The Indonesian state must be ready to face these various threats. The ability to carry out early detection and prevention of these threats absolutely must be controlled by the maritime security and defense institutions or institutions appointed by the Indonesian government based on the law. One of the efforts in maritime data collection is by utilizing unmanned aircraft technology (UA) or often referred to as Unmanned Aerial Vehicle (UAV). UA technology has developed rapidly and is widely used in civilian and military circles, such as: early detection, intelligence surveillance and reconnaissance (ISR), image and video capture, Search and Rescue (SAR), regional surveys, area monitoring and area mapping, observation and reconnaissance of conflict and dangerous areas, border patrols to armed54│Jurnal Maritim Indonesia│April 2021, Volume 9 Nomor 1attacks from the air. The chosen problem is the selection of the best UA in supporting maritime data collection, where this is the aim of this study with the aim of providing theoretical and practical benefits to be used in determining security and defense policies in the Indonesian maritime sector. This research uses a descriptive quantitative approach. The research data collection was obtained from a questionnaire from 4 experts. The analytical tool in this study uses the Analytical Hierarchy Process (AHP) technique. The results showed that the type of UA that was in the first rank recommended to be held was the UA of the High Altitude Long Endurance (HALE) type which had strategic capabilities in terms of operational, technical and title patterns. The measurement results use the AHP method for selecting the best UA to support maritime data collection in the context of national defense and security.Keywords: Unmanned Aircraft (UA), Technology, Maritime Data Collection, Quantitative
AUKUS Peluang dan Kendala bagi Indonesia Lukman Yudho Prakoso
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v9i3.86

Abstract

AbstrakDinamika lingkungan strategi di Laut Cina Selatan tidak juga mereda walapun dunia masih dilanda pandemic covid-19. Keputusan Australia, Inggris dan Amerika membentuk Pakta Pertahanan AUKUS membuat situasi adu kekuatan dengan Cina makin memanas, dengan keputusan pembangunan kapal selamnuklir Australia jelas potensi konflik dan perlombaan senjata makin terbuka lebar. Bagaimana peluang dan kendala bagi Indonesia adalah tujuan dari penulisan artikel ini dengan menggunakan metode study pustaka. Hasil anaisis tulisan ini adalah bahwa Indonesia yang pada tahun 2023 kembali dipilih untuk memimpin ASEAN, memiliki peluang besar memainkan peran signifikan untuk menjadi penyeimbang diantara kekuata besar yang sedang berkonflik, dengan mengedepankan, mempertahankan The Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ) atau the Bangkok Treaty of 1995. Mengimplementasikan ASEAN Outlook on Indo-Pacific merupakan penegasan posisi ASEAN dalam peranannya untuk menjaga perdamaian, keamanan, stabilitas, dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik. yang mencakup Asia Pasifik dan Samudra Hindia. AOIP ini mengedepankan pendekatan dialog dan kerja sama yang terbuka dan inklusif di bidang yang menjadi prioritas ASEAN, yaitu maritim, ekonomi, konektivitas, dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kesimpulan dari tulisan ini adalah bahwa Indonesia memiliki peluang besar dapat memanfaatkan situasi yang ada sebagai Pemimpin ASEAN menjadi penengah dalam hubungan yang terus memanas antara AUKUS dan Cina.Kata Kunci: AUKUS, ASEAN, SEANWFZ, Laut Cina SelatanAbstractThe dynamics of the strategic environment in the South China Sea have not subsided even though the world is still hit by the COVID-19 pandemic. The decision of Australia, Britain and America to form the AUKUS Defense Pact has made the situation of a power struggle with China even more intense, with the decision to build an Australian nuclear submarine, further increasing tensions. The potential for conflict and arms race is high. What are the opportunities and constraints for Indonesia is the purpose of writing this article using the literature study method. The results of the analysis of this paper are that Indonesia, which in 2023 was re-elected to lead ASEAN, has a great opportunity to play a significant role in balancing the major powers in conflict, by prioritizing, maintaining The Southeast Asian Nuclear-Weapon-Free Zone Treaty (SEANWFZ). or the Bangkok Treaty of 1995. Implementing the ASEAN Outlook on Indo-Pacific is an affirmation of ASEAN's position in its role in maintaining peace, security, stability, and prosperity in the Indo-Pacific region. which includes the Asia Pacific and Indian Oceans. This Outlook puts forward an open and inclusive approach to dialogue and cooperation in ASEAN's priority areas, namely maritime, economy, connectivity, and the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The conclusion of this paper is that Indonesia has a great opportunity to take advantage of the existing situation as the ASEAN Leader to mediate in the increasingly heated relationship between AUKUS and China.Keywords: AUKUS, ASEAN, SEANWFZ, South China Sea.
URGENSI PEMBENTUKAN KERJASAMA DEFENCE INDUSTRY INDONESIA (DEFEND ID) UNTUK MENINGKATKAN KAPABILITAS INDUSTRI PERTAHANAN DI INDONESIA Tri Setiarto
Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal) Vol 10, No 1 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA VOLUME 10 NOMOR 1
Publisher : PUSJIANMAR SESKOAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52307/jmi.v10i1.104

Abstract

AbstrakAdanya permasalahan dalam tubuh industri pertahanan di Indonesia memicu terjadinya suatu gejolak dalam mengatur strategi pengembangan dalam mendukung kesiapan operasional TNI. Permasalahan tersebut salah satunya adalah disebabkan oleh kurangnya pengelolahan manajemen dalam bidang strategi perkembangan industri pertahanan, sehingga industri pertahanan mempunyai kelemahan dalam bidang kapabilitas dan kapasitas pada segi pemasaran dan teknologi. Oleh sebab itu kerjasama dalam industri pertahanan yang disebut dengan Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) bertujuan untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan dalam meningkatkan kapabilitas dan kapasitas pemasaran dan teknologinya. Adapun penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian secara induktif (dari khusus ke umum). Selain itu data dari penelitian ini didapatkan dari hasil library research dan analisa perkembangan industri pertahanan yang relevan, kemudian dianalisa dengan menggunakan teori pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID). Dari hasil analisa penelitian ditemukan hasil bahwa pembentukan kerjasama Defence Industry Indonesia (DEFEND ID) dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan kapabilitas industri pertahanan, sehingga kerjasama dalam bidang industri pertahanan sangat urgen untuk dilaksanakan sebagai bentuk kerjasama yang disahkan.Kata Kunci: Urgensi, Kerjasama, DEFEND ID, Industri PertahananAbstractThe existence of problems within the defense industry in Indonesia triggers a turmoil in regulating development strategies to support the operational readiness of the TNI. One of these problems is caused by a lack of management in the field of defense industry development strategies, so that the defense industry has weaknesses in the fields of capability and capacity in terms of marketing and technology. Therefore, cooperation in the defense industry called Defense Industry Indonesia (DEFEND ID) aims to accelerate the development of the defense industry in increasing its marketing and technology capabilities and capacities. This research uses qualitative methods with an inductive research approach (from specific to general). In addition, the data from this study were obtained from the results of library research and analysis of relevant developments in the defense industry, then analyzed using the theory of the formation of the Indonesian Defense Industry Cooperation (DEFEND ID). From the results of the research analysis, it was found that the establishment of the Indonesian Defense Industry Cooperation (DEFEND ID) can provide benefits for increasing the capability of the defense industry, so that cooperation in the defense industry sector is very urgent to be implemented as a form of legalized cooperation.Keywords: Urgency, Cooperation, DEFEND ID, Defense Industry

Page 5 of 8 | Total Record : 75

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2018 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 1 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA VOLUME 10 NOMOR 1 Vol 10, No 3 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 10, No 2 (2022): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 3 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 2 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 9, No 1 (2021): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 2 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 8, No 1 (2020): JURNAL MARITIM INDONESIA Vol 6, No 2 (2018): JURNAL MARITIM INDONESIA