cover
Contact Name
Muhamad Suhardi
Contact Email
jurnalp4i@gmail.com
Phone
+6285239967417
Journal Mail Official
jurnalp4i@gmail.com
Editorial Address
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I) Lingkungan Handayanai, Kel. Leneng, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah, NTB Principal Contact: Dr. Muhamad Suhardi, M.Pd. (085239967417) Technical Support Contact: Randi Pratama M., M.Pd. (085781267181) Email: jurnalp4i@gmail.com
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan
ISSN : 27748030     EISSN : 27744183     DOI : -
Core Subject : Education,
Jurnal ini berisi artikel hasil pemikiran dan penelitian yang ditulis oleh para guru, dosen, pakar, ilmuwan, praktisi, dan pengkaji dalam semua disiplin ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 835 Documents
PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH ATAS PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK KEPADA MASYARAKAT Ony Frengky Rumihin; Risma Marleno; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16264

Abstract

ABSTRACT The use of Artificial Intelligence (AI) in public services offers opportunities to improve the efficiency of government administration while raising legal concerns regarding the legitimacy of authority, decision-making transparency, and legal accountability. This study aims to analyze the legal status of AI in governmental decision-making and identify the parties responsible for decisions made with the assistance of such technology. The research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through a literature review, classified, and analyzed qualitatively by examining relevant legal provisions in relation to the concepts of governmental authority, accountability, and the protection of public rights. The findings indicate that existing regulations have not yet established a comprehensive and specific legal framework governing all aspects of accountability for AI-assisted governmental decision-making. Accordingly, AI should be positioned as a supporting instrument, while the authority to make and issue decisions must remain grounded in applicable legislation. Legal responsibility remains with the authorized government bodies or officials, in accordance with the applicable legal basis and form of accountability. The use of AI must be accompanied by verification of system outputs, compliance with the General Principles of Good Governance, transparency, and personal data protection. This study emphasizes the need for AI governance that ensures the legality of administrative decisions, government accountability, and the availability of mechanisms through which the public can seek review and correction. ABSTRAK Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam pelayanan publik membuka peluang untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan, tetapi sekaligus memunculkan persoalan mengenai keabsahan kewenangan, transparansi keputusan, dan pertanggungjawaban hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan AI dalam proses pengambilan keputusan pemerintahan serta menentukan pihak yang bertanggung jawab atas keputusan yang dihasilkan dengan bantuan teknologi tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian diklasifikasikan dan dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan ketentuan hukum yang relevan dengan konsep kewenangan pemerintahan, akuntabilitas, dan perlindungan hak masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai penggunaan AI dalam pengambilan keputusan pemerintahan belum membentuk kerangka hukum yang secara khusus dan menyeluruh mengatur seluruh aspek pertanggungjawabannya. AI karena itu perlu ditempatkan sebagai instrumen pendukung, sedangkan kewenangan pengambilan dan penetapan keputusan tetap harus berlandaskan peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab hukum tetap melekat pada badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang sesuai dengan dasar dan bentuk pertanggungjawaban yang berlaku. Penggunaan AI harus disertai verifikasi keluaran sistem, penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, transparansi, serta pelindungan data pribadi. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola AI yang menjamin keabsahan keputusan, akuntabilitas pemerintah, dan tersedianya mekanisme koreksi bagi masyarakat.
TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH ATAS KERUGIAN WAJIB PAJAK AKIBAT KEGAGALAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM Christian Alexander Tjandra; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16265

Abstract

ABSTRACT The digitalization of tax administration through the Coretax Administration System is expected to improve service efficiency. However, technical disruptions since its implementation have the potential to impede taxpayers’ fulfillment of their tax obligations and cause financial or non-financial losses. This study aims to analyze the legal basis for government liability for such losses and identify the forms of legal protection available to taxpayers. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. Legal materials are examined through inventory, review of relevant legal provisions, and qualitative analysis of the principles of government liability and taxpayer protection. The findings indicate that the administration of the national tax system imposes an obligation on the government to maintain service reliability and uphold the principles of prudence and good service. Nevertheless, system disruptions do not automatically establish unlawful conduct; liability must be assessed by considering the breach of a legal obligation, demonstrable losses, and the causal relationship between the disruption and the losses incurred. Preventive protection should be strengthened through clear system reliability standards, disruption notifications, and procedures for adjusting tax deadlines. Repressive protection may be pursued through administrative remedies or dispute resolution mechanisms appropriate to the nature of the issue and applicable legal provisions. This study underscores the need for accountable, transparent, and legally certain digital tax governance that safeguards taxpayers’ rights. ABSTRAK Digitalisasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System diharapkan meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi gangguan teknis sejak penerapannya berpotensi menghambat pemenuhan kewajiban perpajakan dan merugikan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar pertanggungjawaban hukum pemerintah atas kerugian tersebut serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat ditempuh wajib pajak. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dikaji melalui inventarisasi, penelaahan norma yang relevan, dan analisis kualitatif terhadap prinsip pertanggungjawaban pemerintah serta perlindungan hak wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan sistem administrasi perpajakan menimbulkan kewajiban bagi pemerintah untuk menjaga keandalan layanan dan memenuhi asas kecermatan serta pelayanan yang baik. Namun, gangguan sistem tidak secara otomatis membuktikan adanya perbuatan melawan hukum; penetapan tanggung jawab perlu mempertimbangkan pelanggaran kewajiban hukum, kerugian yang dapat dibuktikan, dan hubungan kausal antara gangguan dengan kerugian. Perlindungan preventif perlu diperkuat melalui standar keandalan sistem, pemberitahuan gangguan, dan prosedur penyesuaian tenggat yang jelas. Adapun perlindungan represif dapat ditempuh melalui mekanisme administratif maupun jalur sengketa yang sesuai dengan karakter permasalahan dan ketentuan hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya tata kelola perpajakan digital yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepastian hukum bagi wajib pajak.
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PERPAJAKAN ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN AKIBAT KEGAGALAN CORETAX ADMINISTRATION SYSTEM DITINJAU DARI ASAS KECERMATAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM Bintang Bayu Aprila Putra; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16266

Abstract

ABSTRAK The imposition of administrative sanctions for late submission of Tax Returns (SPT) raises legal concerns when the delay results from disruptions to a tax system managed by the state. The implementation of the Coretax Administration System on January 1, 2025, has raised questions regarding the fairness and legal certainty of automatically imposing fines without examining the causes of the delay. This study aims to assess whether the imposition of such sanctions is consistent with the principles of due care and legal certainty. The research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and historical approaches, analyzing tax regulations, principles of government administration, and policies issued by the Directorate General of Taxes. The findings indicate that Article 7 paragraph (2) of the General Provisions and Tax Procedures Law does not explicitly provide an exemption for delays caused by failures of state-operated electronic systems. Meanwhile, the mechanism for reducing or waiving sanctions under Article 36 remains discretionary and does not provide sufficient certainty regarding the applicable criteria or processing deadlines. This situation potentially violates the principle of due care because the causes of the delay are not adequately examined, while also undermining taxpayers’ legal certainty. Therefore, an explicit statutory exemption should be established for verified system failures, accompanied by an obligation to examine the relevant facts before imposing fines. ABSTRACT Pengenaan sanksi administratif atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) menjadi persoalan hukum ketika keterlambatan tersebut disebabkan oleh gangguan sistem perpajakan yang dikelola negara. Penerapan Coretax Administration System sejak 1 Januari 2025 memunculkan persoalan mengenai keadilan dan kepastian pengenaan denda secara otomatis tanpa pemeriksaan penyebab keterlambatan. Penelitian ini bertujuan mengkaji kesesuaian penerapan sanksi tersebut dengan asas kecermatan dan asas kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis dengan menganalisis ketentuan perpajakan, prinsip administrasi pemerintahan, serta kebijakan Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan belum mengatur pengecualian secara eksplisit bagi keterlambatan akibat kegagalan sistem elektronik yang dikelola negara. Adapun mekanisme pengurangan atau penghapusan sanksi berdasarkan Pasal 36 masih bersifat diskresioner dan belum memberikan kepastian mengenai kriteria serta batas waktu penyelesaian. Kondisi tersebut berpotensi melanggar asas kecermatan karena penyebab keterlambatan tidak diperiksa secara memadai, sekaligus melemahkan kepastian hukum bagi wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan pengecualian sanksi berdasarkan kegagalan sistem yang terverifikasi serta kewajiban pemeriksaan fakta sebelum denda dikenakan.
KESESUAIAN PERIZINAN BERUSAHA SEKTOR PERDAGANGAN BIDANG TOKO SWALAYAN DI KABUPATEN SAMPANG Dedik Hartanto; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16267

Abstract

ABSTRACT Changes in Indonesia’s business licensing system require regional regulations to be adjusted, including those governing supermarket businesses in Sampang Regency. The main issue addressed in this study is the conformity of regional provisions with the development of risk-based business licensing and its implications for legal certainty and the protection of traditional markets. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The research stages include inventorying relevant regulations, examining their legal substance, and comparing regional provisions with the national regulatory framework governing business licensing and trade. The findings indicate that Sampang Regency has enacted Regional Regulation Number 4 of 2022 concerning Traditional Markets, Shopping Centers, and Supermarkets as a legal basis for regulating trade activities. Nevertheless, regional licensing regulations still require evaluation, particularly Regent Regulation of Sampang Number 22 of 2019, which was formulated under the previous licensing system. Adjustments are necessary to ensure that licensing procedures are aligned with developments in the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system and the scope of regional government authority. This study concludes that regulatory harmonization should be undertaken systematically through an examination of regulatory conformity, refinement of relevant provisions, and strengthening of legal certainty for business operators while safeguarding public interests and the sustainability of micro, small, and medium enterprises (MSMEs) and traditional markets. ABSTRAK Perubahan sistem perizinan berusaha di Indonesia menuntut penyesuaian regulasi daerah, termasuk pengaturan usaha toko swalayan di Kabupaten Sampang. Persoalan utama penelitian ini adalah kesesuaian ketentuan daerah dengan perkembangan perizinan berusaha berbasis risiko serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan pasar rakyat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Tahapan penelitian meliputi inventarisasi peraturan yang relevan, penelaahan substansi hukum, serta perbandingan ketentuan daerah dengan kerangka regulasi nasional mengenai perizinan berusaha dan perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kabupaten Sampang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagai landasan penataan perdagangan. Meskipun demikian, pengaturan perizinan daerah masih memerlukan evaluasi, terutama terhadap Peraturan Bupati Sampang Nomor 22 Tahun 2019 yang disusun dalam konteks sistem perizinan sebelumnya. Penyesuaian diperlukan untuk memastikan keselarasan prosedur perizinan dengan perkembangan sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dan batas kewenangan pemerintah daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa harmonisasi regulasi perlu dilakukan secara terukur melalui pemeriksaan kesesuaian norma, penyempurnaan ketentuan yang relevan, serta penguatan kepastian hukum bagi pelaku usaha dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan UMKM serta pasar rakyat.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA DI PROVINSI MALUKU Bambang Arwanto; Naomi Tekmauk
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16268

Abstract

ABSTRACT Changes in mineral and coal mining regulations in Indonesia necessitate a review of the consistency of regional regulations with developments in national law. In Maluku Province, Regional Regulation No. 18 of 2014 concerning Mineral and Coal Mining Management was established under a legal framework that differs from the provisions introduced following the enactment of Law No. 23 of 2014, Law No. 3 of 2020, and Law No. 2 of 2025. This study aims to analyze the urgency of establishing a new regional regulation, focusing on legal harmonization, the distribution of governmental authority, and mining management requirements that reflect Maluku’s regional characteristics. The study employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis involves identifying legal materials, examining relevant provisions, comparing regional regulations with national legislation, and developing legal arguments through descriptive-analytical analysis. The findings indicate that Regional Regulation No. 18 of 2014 needs to be evaluated to assess the consistency of its provisions concerning governmental authority, licensing, guidance and supervision, environmental protection, and community interests. The study concludes that updating the regional regulatory framework should be considered on the basis of a systematic normative evaluation, while respecting the limits of regional governmental authority and the characteristics of Maluku as an archipelagic province. Such efforts are expected to strengthen legal certainty and promote orderly, equitable, and sustainable mining management. ABSTRAK Perubahan regulasi pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia menuntut peninjauan terhadap kesesuaian peraturan daerah dengan perkembangan hukum nasional. Di Provinsi Maluku, Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dibentuk dalam kerangka hukum yang berbeda dari ketentuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Penelitian ini bertujuan menganalisis urgensi pembentukan peraturan daerah baru dengan menitikberatkan pada keselarasan norma, pembagian kewenangan pemerintahan, dan kebutuhan pengelolaan pertambangan sesuai karakteristik wilayah Maluku. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan melalui identifikasi bahan hukum, penelaahan ketentuan yang relevan, perbandingan pengaturan daerah dengan peraturan nasional, serta penyusunan argumentasi hukum secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perda Nomor 18 Tahun 2014 perlu dievaluasi untuk menilai kesesuaian pengaturan mengenai kewenangan, perizinan, pembinaan dan pengawasan, perlindungan lingkungan, serta kepentingan masyarakat. Penelitian menyimpulkan bahwa pembaruan regulasi daerah perlu dipertimbangkan berdasarkan hasil evaluasi normatif yang sistematis, dengan tetap memperhatikan batas kewenangan pemerintah daerah dan karakteristik Maluku sebagai provinsi kepulauan. Upaya tersebut diharapkan memperkuat kepastian hukum dan mendorong pengelolaan pertambangan yang tertib, adil, serta berkelanjutan.
TANGGUNG JAWAB TOKO SWALAYAN DALAM PENYELENGGARAAN PARKIR DI KOTA SURABAYA Carolina Anggraini; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16275

Abstract

ABSTRACT Parking management at supermarkets in Surabaya raises legal issues concerning the limits of management authority, consumer protection, and compliance with local tax obligations. This study aims to analyze the authority of supermarkets to manage parking facilities and the legal responsibilities arising from their operation. The study employs normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research, classified according to the research questions, and qualitatively analyzed through legal interpretation and systematic examination of relevant legal provisions. The findings indicate that supermarkets may provide and manage parking facilities within their business premises in accordance with applicable regulations, either independently or through cooperation with third parties. Transferring operational management to another party does not automatically eliminate the legal responsibilities attached to each party. These responsibilities include facility management, parking security and order, consumer protection, and compliance with the Specific Goods and Services Tax (PBJT) when the parking activity meets the criteria for a taxable service. This study concludes that clear allocation of responsibilities, compliance with legal requirements, and consistent supervision are necessary to establish legal certainty for business operators while providing adequate protection for parking service users. ABSTRAK Penyelenggaraan parkir pada toko swalayan di Kota Surabaya menimbulkan persoalan hukum terkait batas kewenangan pengelola, perlindungan konsumen, dan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan toko swalayan dalam mengelola fasilitas parkir serta tanggung jawab hukum yang timbul dari penyelenggaraannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, diklasifikasikan berdasarkan rumusan masalah, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penelaahan sistematis terhadap ketentuan hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko swalayan dapat menyediakan dan mengelola fasilitas parkir di area usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik secara mandiri maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Penyerahan pengelolaan operasional kepada pihak lain tidak serta-merta menghapus tanggung jawab hukum yang melekat pada masing-masing pihak. Tanggung jawab tersebut mencakup penyelenggaraan fasilitas, keamanan dan ketertiban parkir, perlindungan konsumen, serta pemenuhan kewajiban Pajak Barang dan Jasa Tertentu apabila kegiatan parkir memenuhi kriteria sebagai objek pajak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kejelasan pembagian tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan pengawasan yang konsisten diperlukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pelaku usaha sekaligus memberikan perlindungan yang memadai kepada pengguna jasa parkir.
KEDUDUKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DALAM PENYELENGGARAAN PERPAJAKAN DI INDONESIA Raffin Aulia Rahman; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16276

Abstract

ABSTRACT Taxation is a fundamental instrument of state revenue, with its compulsory nature grounded in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In practice, the Directorate General of Taxes (DGT) administers taxation through a self-assessment system, although the exercise of its authority remains subject to legal constraints. Problems may arise when tax officials’ actions, the implementation of internal regulations, or preliminary evidence examinations exceed the authority granted by law. This study aims to analyze the limits of authority and the legal responsibilities of the DGT in Indonesia’s tax administration. It employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The analysis examines relevant legal materials to identify the legal basis of the DGT’s authority, the boundaries governing its exercise, and the resulting legal consequences. The findings indicate that the DGT’s authority must be grounded in statutory provisions, exercised in accordance with the purposes for which it was granted, and subject to administrative procedures and the general principles of good governance. Such authority also entails legal responsibility to ensure legal certainty, proportionality in administrative actions, data confidentiality, and the protection of taxpayers’ rights. This study concludes that lawful tax administration requires a balance between administrative effectiveness, limitations on governmental authority, and accountability mechanisms, including accessible tax dispute resolution procedures for taxpayers. ABSTRAK Pajak merupakan instrumen penerimaan negara yang pemungutannya didasarkan pada Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam pelaksanaannya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan administrasi perpajakan melalui self-assessment system, tetapi penggunaan kewenangan tersebut tetap dibatasi oleh hukum. Persoalan muncul ketika tindakan fiskus, penerapan regulasi internal, atau pelaksanaan pemeriksaan berpotensi melampaui dasar kewenangan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis batas kewenangan dan tanggung jawab hukum DJP dalam penyelenggaraan perpajakan di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan konseptual (conceptual approach). Analisis dilakukan melalui penelaahan bahan hukum yang relevan untuk mengidentifikasi dasar kewenangan, batas pelaksanaannya, dan konsekuensi hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DJP harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, dijalankan sesuai tujuan pemberiannya, serta tunduk pada prosedur administrasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Kewenangan tersebut sekaligus melahirkan tanggung jawab hukum untuk menjamin kepastian hukum, proporsionalitas tindakan, kerahasiaan data, dan perlindungan hak wajib pajak. Penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan perpajakan yang sah menuntut keseimbangan antara efektivitas administrasi, pembatasan kewenangan, dan mekanisme pertanggungjawaban serta penyelesaian sengketa yang dapat diakses wajib pajak.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KEADILAN Irfan Hidayat
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16277

Abstract

ABSTRACT Fairness in sentencing perpetrators of corruption is determined not only by the severity of punishment but also by the proportionality of sanctions to the degree of culpability, the characteristics of the offense, and the resulting harm. Although Law Number 31 of 1999, as amended by Law Number 20 of 2001, establishes the legal framework for the liability and punishment of corruption offenders, its implementation continues to face challenges concerning sentencing disparities, the consistency of judicial reasoning, and the recovery of state financial losses. This study aims to analyze the imposition of criminal sanctions on corruption offenders from the perspective of justice. It employs normative legal research using the statutory, conceptual, and case approaches. Legal materials are analyzed qualitatively through an examination of relevant legislation, theories of justice, and judicial reasoning. The findings indicate that the existing legal framework provides a basis for punishing corruption offenders; however, achieving fairness requires greater consistency in determining sanctions, well-reasoned and accountable judicial decisions, and the optimization of additional penalties to support the recovery of state financial losses. This study concludes that fair sentencing must integrate proportionality of punishment, legal certainty, and the recovery of state financial losses in accordance with applicable laws and regulations. ABSTRAK Keadilan dalam penjatuhan pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi juga oleh kesesuaian sanksi dengan tingkat kesalahan, karakteristik perbuatan, dan dampak yang ditimbulkan. Meskipun Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah mengatur pertanggungjawaban dan sanksi bagi pelaku korupsi, penerapannya masih menghadapi persoalan terkait perbedaan putusan, konsistensi pertimbangan hakim, dan pemulihan kerugian keuangan negara. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan prinsip keadilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach). Bahan hukum dikaji secara kualitatif melalui penelaahan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keadilan, dan pertimbangan hakim yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum telah menyediakan dasar bagi pemidanaan pelaku korupsi, tetapi penerapan keadilan memerlukan konsistensi dalam menentukan sanksi, argumentasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta optimalisasi pidana tambahan untuk mendukung pengembalian kerugian negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemidanaan yang berkeadilan harus mengintegrasikan proporsionalitas hukuman, kepastian hukum, dan pemulihan kerugian negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
KEDUDUKAN HUKUM PENGGUNAAN JALAN DI ATAS TANAH HAK MILIK Dariyono Dariyono; Bambang Arwanto
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16290

Abstract

ABSTRACT The use of land under private ownership rights as public road access may give rise to legal issues when the interests of landowners conflict with the access needs of other parties. This situation requires clarity regarding the legal status of land use and the legal protection afforded to all parties concerned. This study aims to analyze the legal status of roads located on privately owned land and the forms of legal protection available to landowners and road users. The research employs a normative legal method using a statutory approach (statute approach) and a conceptual approach (conceptual approach). The analysis focuses on legal provisions governing ownership rights, the social function of land, and the use of land for road access. The findings indicate that the use of land as a road does not automatically transfer or extinguish the ownership rights held by the landowner, unless a legal basis provides otherwise. Nevertheless, such land use cannot be separated from the social function of land rights and the access needs of the community, which must be assessed in accordance with applicable law. Accordingly, legal protection should be established through clarity regarding the legal basis for road use and the resolution of disputes in a manner that proportionately considers landowners’ rights and the interests of the community. Thus, legal certainty and a balance of interests serve as the foundation for determining the use of roads situated on privately owned land. ABSTRAK Pemanfaatan tanah berstatus Hak Milik sebagai akses jalan bagi masyarakat dapat memunculkan persoalan hukum ketika kepentingan pemilik tanah berhadapan dengan kebutuhan akses pihak lain. Situasi tersebut menuntut kejelasan mengenai status penggunaan tanah dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik serta bentuk perlindungan hukum bagi pemilik tanah dan masyarakat pengguna jalan. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Analisis difokuskan pada ketentuan hukum mengenai Hak Milik, fungsi sosial tanah, dan penggunaan tanah sebagai akses jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah sebagai jalan tidak dengan sendirinya mengubah atau menghapus status Hak Milik yang dimiliki pemegang hak, kecuali terdapat dasar hukum yang menentukan sebaliknya. Namun, penggunaan tanah tersebut tidak dapat dilepaskan dari fungsi sosial hak atas tanah dan kebutuhan akses masyarakat yang harus dinilai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, perlindungan hukum perlu diwujudkan melalui kejelasan dasar penggunaan jalan dan penyelesaian persoalan yang mempertimbangkan hak pemilik tanah serta kepentingan masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, kepastian hukum dan keseimbangan kepentingan menjadi landasan dalam menentukan penggunaan jalan di atas tanah Hak Milik.
HUBUNGAN ANTARA DUGAAN SOSIAL DENGAN KESEPIAN PADA MAHASISWA TINGKAT AKHIR PROGRAM STUDI PSIKOLOGI UNIVERSITAS NUSA CENDANA Juliad Uli Loni; Dian L. Anakaka; Shela C. Pello; Yendris Krisno Syamruth
CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Vol. 6 No. 4 (2026)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/cendekia.v6i4.16291

Abstract

ABSTRACT Loneliness is a psychological concern that may affect final-year university students as they navigate academic demands and changes in social relationships during the completion of their studies. Social support is considered an interpersonal resource associated with students’ psychological experiences. This study aimed to examine the relationship between social support and loneliness among final-year students in the Psychology Study Program at Universitas Nusa Cendana. A quantitative approach with a correlational design was employed. From a population of 269 students, a sample of 161 participants was selected using proportionate stratified random sampling. Data were collected using the Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) and UCLA Loneliness Scale Version 3, and analyzed using the Pearson Product-Moment correlation. The results indicated a statistically significant relationship between the two variables, with a correlation coefficient of 0.613 and a significance value of 0.010 (p < 0.05). These findings indicate an association between social support scores and loneliness scores among the participants. However, the direction of the relationship must be interpreted in accordance with the accuracy of the instruments’ coding and scoring before concluding that higher social support is associated with lower loneliness. This study provides empirical insight into the relationship between these variables among final-year university students and may serve as a basis for further research on social factors associated with students’ experiences of loneliness. ABSTRAK Kesepian merupakan persoalan psikologis yang dapat dialami mahasiswa tingkat akhir ketika menghadapi tuntutan akademik dan perubahan hubungan sosial selama penyelesaian studi. Dukungan sosial dipandang sebagai salah satu sumber daya interpersonal yang berkaitan dengan pengalaman psikologis mahasiswa. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara dukungan sosial dan kesepian pada mahasiswa tingkat akhir Program Studi Psikologi Universitas Nusa Cendana. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain korelasional. Dari populasi sebanyak 269 mahasiswa, diperoleh sampel 161 mahasiswa melalui teknik proportionate stratified random sampling. Data dikumpulkan menggunakan Multidimensional Scale of Perceived Social Support (MSPSS) dan UCLA Loneliness Scale Version 3, kemudian dianalisis menggunakan korelasi Pearson Product Moment. Hasil analisis menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kedua variabel, dengan koefisien korelasi sebesar 0,613 dan nilai signifikansi 0,010 (p < 0,05). Temuan tersebut mengindikasikan keterkaitan antara skor dukungan sosial dan skor kesepian pada responden. Namun, arah hubungan perlu ditafsirkan berdasarkan ketepatan pengodean dan penskoran instrumen sebelum disimpulkan bahwa dukungan sosial yang lebih tinggi berkaitan dengan kesepian yang lebih rendah. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai keterkaitan kedua variabel pada mahasiswa tingkat akhir dan dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan mengenai faktor sosial yang berkaitan dengan pengalaman kesepian mahasiswa.