cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 1   2   3   4   5 
Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan Emanuel Boputra
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 1, No 1: Agustus 2020
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v1i1.2673

Abstract

Marriage is one important part in the journey of human’s life. According to the Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Article 1: Marriage is a physical-mental bond between a man and a woman, as a husband and a wife, aiming to create an eternal and happy family/household based on God Almighty. Marriage aims to create a happy and eternal family/household.Article 7 (1) of the Marriage Law stipulates and regulates the age limit for a marriage. A marriage is allowed when the man is at least 19 (nineteen) years old, and the woman is at least 16 (sixteen) years old. Next in the verse 2 is stated that in the event of deviating the verse 1, this article is able to request a dispensation from the Court or other Officials which is appointed by both the parents of the man and the woman. Therefore, a dispensation from the Court or other Officials, which is appointed by both the parents of the man and the woman, is required in order to hold a marriage if those minimum ages are not attained yet.Indeed, a dispensation is able to be justified based on the law aspect (a dispensation is required from the Court or other Officials, appointed by both the parents of the man and the woman, if those minimum ages are not attained yet). The submission of an application for the marriage dispensation to the Court is a legal step, chosen by the applicant in order to legalize their marriage. However, the space for dispensing various forms of child marriage is in fact a form of violation towards the children’s rights, as stated in the legal consideration of the Decree of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 22/PUU-XV/2017.
Pancasila Sebagai Kisah Donny Danardono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 1, No 2: Februari 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v1i2.3046

Abstract

Pancasila cannot be an ideology. Because an ideology―as an absolute truth―will deny other ideologies. So to believe in Pancasila as an ideology is to believe that one day Pancasila will be eliminated by other ideologies. However, the impossibility of Pancasila becoming an ideology will not diminish its nobility. After all, Pancasila―which was raised in the debate on the basis of an independent Indonesian state between Islamic and nationalist groups―is a historical text. It will not be erased from the history of the Indonesian nation-state. Pancasila―which emerged from the debate at BPUPKI―is a story about how individuals in a pluralistic society want to live as a nation in the same country.
Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Seruni Di Kota Semarang Pada Masa Pandemi Covid-19 Irawati mustikanigrum
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5143

Abstract

Pada masa pandemi COVID-19 banyak media berita yang mengabarkan bahwa terjadi peningkatan kekerasan seksual terhadap anak. Mengingat hal tersebut maka Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI Kota Semarang sebagai salah satu lembaga perlindungan bagi perempuan dan anak di Kota Semarang diharapkan dapat membantu memenuhi hak-hak anak korban kekerasan seksual terlebih selama masa pandemi COVID-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif yakni pendekatan yang dilakukan peneliti di lapangan dan berinteraksi langsung dengan narasumber terkait untuk mendapatkan bukti-bukti nyata yang dapat menjawab perumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, layanan penegakan hukum, serta layanan rehabilitasi sosial dan reintregasi sosial bagi setiap korban kekerasan, pada kenyataannya masih ada beberapa kendala pada tiap layanan tersebut yang menyebabkan anak korban kekerasan seksual tidak bisa mendapatkan seluruh layanan dari Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu SERUNI selama masa pandemi COVID-19.
Peran Majelis Kehormatan Notaris Wilayah Provinsi Jawa Tengah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Notaris Atas Dugaan Pelanggaran Pidana Terhadap Akta Otentik Yang Dibuatnya Laksamana Viggoutama Tanaga Hartono
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5090

Abstract

Notaris adalah salah satu pejabat umum yang bertugas untuk memberikan kepastian hukum masyarakat Indonesia dengan cara membuat akta otentik. Notaris diwajibkan untuk merahasiakan segala jenis informasi yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, tetapi tidak jarang penyidik/penuntut umum/hakim ingin memeriksa notaris yang diduga melakukan pelanggaran pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pemeriksaan terhadap notaris di Majelis Kehormatan Notaris (MKNW) Jateng dimulai ketika penyidik mengirimkan surat permohonan pemeriksaan notaris kepada MKNW Jateng. Setelah itu, Majelis Pemeriksa dibentuk untuk memeriksa notaris baik secara online maupun offline. Selanjutnya, seluruh anggota MKNW Jateng melakukan rapat pleno untuk memutuskan jawaban atas permohonan pemeriksaan notaris. Faktor yang menjadi pertimbangan MKNW Jateng  ketika  menjawab  permohonan  pemeriksaan  notaris  adalah terpenuhi atau tidaknya syarat formil pembuatan akta otentik sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 32 dan 33 Permen Kemenkumham No. 17 Tahun 2021. Melalui jawaban tersebut maka MKNW Jateng telah memberikan perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif kepada notaris.
Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal Ezra Natasya
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5070

Abstract

Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di Kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal.  Akibatnya adalah anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan tetapi jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan
Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa.Smg) Henry Nurhadi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5611

Abstract

Di antara persyaratan perkawinan yang berlaku di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berkaitan dengan usia perkawinan di mana calon mempelai pria dan perempuan hanya diizinkan untuk menikah setelah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat calon pengantin yang belum ememnuhi persyaratan tersebut dan menghenadki untuk menikah. Upaya agar diijinnkan menikah melalui dispensasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apakah Pertimbangan Hakim telah memenuhi Pasal 2 PERMA No. 5/2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang tidak menggunakan data statistik sebagai dasar pengambilan kesimpulan. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada Hakim Pengadilan Agama Semarang dan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  pertimbangan hakim telah didasarkan pada Pasal 2 PERMA 5 tahun 2019 yang mengatur mengenai asas-asas: Asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.
Analisis Yuridis Keabsahan Akta RUPS yang Dibuat Oleh Notatis Secara Elektronik (Cyber Notary) Di Indonesia Maria Angelica Rukmanto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5096

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh bunyi Penjelasan Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yaitu Notaris  memiliki kewenangan untuk menjalankan Cyber Notary dalam pembuatan akta notaris, namun terjadi ketidaksinkronan antara UUJN dan UU ITE, dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE 2008 mengecualikan akta notaris sebagai dokumen elektronik. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan akta notaris yang dibuat secara elektronik (cyber notary) berdasarkan bentuk dan tata caranya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap Undang-Undang (statute approach). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undamg Informasi dan Transaksi Elektronik dan studi lapangan dengan cara melakukan wawancara bersama tiga notaris).
Peran LRC-KJHAM Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Inses Untuk Mendapatkan Hak-Haknya Satria Duta Agazi
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5101

Abstract

Hak asasi manusia timbul sejak seorang anak dalam kandungan ibunya hingga anak tersebut lahir dan tumbuh menjadi dewasa sehingga perlu dilindungi dan dijamin seluruh hak-haknya oleh pemerintah, masyarakat dan juga keluarga, namun dalam praktiknya masih dijumpai adanya pelanggaran hak asasi manusia pada anak salah satunya dengan tindakan kekerasan seksual inses. Kekerasan seksual inses merupakan kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup keluarga sedarah. Anak korban kekerasan seksual inses berhak mendapatkan perlindungan hukum dan dipenuhi haknya oleh siapa saja, salah satunya adalah LRC-KJHAM sebagai lembaga yang memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peran dan kendala yang dihadapi LRC-KJHAM dalam memberikan perlindungan hukum anak korban kekerasan seksual inses untuk mendapatkan hak-haknya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapanagn dan studi kepustakaan. Berdasarkan Analisa penulis, LRC-KJHAM telah melaksanakan perannya dengan memberikan layanan konseling, layanan medis dan psikologis, layanan pendampingan hukum, perlindungan melalui rumah aman, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial pada korban namun terdapat kendala dari luar kelembagaan yang menyebabkan LRC-KJHAM belum bisa dikatakan telah melaksanakan peran untuk memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual inses
Pemenuhan Hak Siswi Hamil Untuk Mendapatkan Pendidikan (Studi Kasus Di SMA Negeri 12 Kota Semarang) Edo Irawan
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 1: Agustus 2021
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i1.5534

Abstract

Pendidikan merupakan suatu hak dasar bagi anak yang harus terpenuhi, akan tetapi hak tersebut terkadang tidak terpenuhi ketika anak mengalami kehamilan. Dalam menanggapi siswi yang hamil, pihak sekolah sering  menganggap hal tersebut sebagai hal yang merugikan pihak sekolah karena dapat merusak nama baik sekolah. Sekolah akan mengeluarkan siswi yang hamil dengan cara meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Tata tertib sekolah tentang hak pendidikan bagi siswi hamil, 2) Pemenuhan hak-hak atas pendidikan bagi siswi hamil yang dilaksanakan oleh sekolah, Penelitian ini menggunakan metode Pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepda kepala sekolah, guru, dan siswa SMA Negeri 12 Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Tata tertib sekolah di SMA Negara 12 Semarang tentang siswa hamil di sekolah menggunakan sistem poin dan siswi hamil dikembalikan kepada orangtua, 2) Pemenuhan hak pendidikan bagi siswi hamil oleh sekolah terdapat perbedaan apabila kehamilan disebabkan oleh kekerasan seksual dan pergaulan bebas. apabila disebabkan oleh kekerasan maka siswi hamil medapatkan keringanan berupa cuti selama masa kehamilan, akan tetapi jika disebabkan pergaulan bebas maka siswi hamil harus tetap melakukan proses belajar dengan keadaan hamil tanpa mendapatkan cuti kehamilan.
Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Semarang Dalam Memberikan Pemenuhan Hak Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Masa Pandemi Covid-19 Ignatius Aji Bagaskara
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN Vol 2, No 2: Februari 2022
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v2i2.5120

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap anak merupakan suatu tindakan yang masih menjadi sorotan di Indonesia, terlebih pada masa pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Setiap anak yang menjadi korban atas suatu tindak kekerasan memiliki hak yang wajib untuk dipenuhi. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (DP3A Kota Semarang) menjadi salah satu lembaga layanan yang disediakan oleh pemerintah yang diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi perempuan maupun anak di Kota Semarang, serta membantu memenuhi hak-hak anak korban KDRT terlebih selama masa pandemi COVID-19. Jenis data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah menjalankan peran dan peranannyas sebagai organisasi pemerintahan. Kendala yang dihadapi adalah belum sinkronnya kebijakan perangkat daerah dan masih adanya ketimpangan gender di masyarakat.

Page 2 of 6 | Total Record : 60

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020