Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Articles
60 Documents
<![CDATA[Kebijakan Afirmasi Politik Bagi Orang Asli Papua Dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Papua ]]>
<![CDATA[Maleakhi Samuel Pasalli]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10561
<![CDATA[Provinsi Papua merupakan daerah yang diberi kekhususan oleh pemerintah berupa otonomi khusus. Salah satu muatan dalam otonomi khusus tersebut adalah kebijakan afirmasi di sektor politik. UU No. 2 Tahun 2021 memperbolehkan orang asli Papua (OAP) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK) melalui mekanisme pengangkatan. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kebijakan afirmasi di sektor politik bagi orang asli Papua (OAP) di DPRP maupun DPRK serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi adanya keterwakilan OAP didalam lembaga tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa afirmasi politik pada otonomi Papua yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021, salah satunya terletak pada penambahan anggota DPRP dan DPRK yang mana anggota tersebut berasal dari unsur OAP yang tergabung kedalam kelompok khusus. Pada tingkat Provinsi, faktor yang mempengaruhi berlakunya keterwakilan OAP dalam DPRP berawal dari tuntutan OAP serta pengujian Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) UU No. 21 Tahun 2001 oleh Mahkamah Konstitusi yang mana Mahkamah Konstitusi mengabulkan tuntutan tersebut dan mulai berlaku pada pemilu legislatif tahun 2014. Faktor yang mempengaruhi tuntutan OAP untuk memberikan afirmasi politik dalam DPRK adalah rendahnya jumlah keterwakilan OAP yang menjadi anggota di dalam DPRD di beberapa Kabupaten/Kota di Papua. Pada sidang rapat kerja pansus tentang RUU No. 2 Tahun 2021 usulan pengangkatan OAP dalam DPRK menjadi suatu kebaruan dari otsus Papua dan termuat dalam UU No. 2 Tahun 2021.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Hasil Hutan Kayu (Studi Kasus Nomor : LP/B/53/VII/2021/SPKT/POLRES BLORA/POLDA JATENG) ]]>
<![CDATA[Nadya Maharani]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10594
<![CDATA[Hutan tropis di Indonesia merupakan hak dan milik negara yang wajib dijaga kelestariannya. Keserakahan manusia akan hasil hutan membuat mudahnya terjadi tindak pidana pencurian hasil hutan kayu. Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan bahwa tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang dilakukan dengan merampas milik orang lain sebagian maupun seluruhnya. Salah satu upaya penyelesaian tindak pidana pencurian yaitu melalui keadilan restoratif. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yang mana membuat penulis menjadi kunci utama dalam mencari dan mengembangkan informasi yang telah didapatkan. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai institusi penegak hukum garda terdepan sekaligus menjalankan fungsi samapta polri, berupaya menyelesaikan kejahatan tidak hanya dengan menghukum pelaku tetapi juga memperhatikan kerugian korban. Penanganan perkara berdasarkan keadilan restoratif cocok diterapkan pada penyelesaian tindak pidana pencurian, sebab tujuan utama dari keadilan restoratif yaitu pemulihan hak-hak korban seminimalnya sebelum terjadinya tindak pidana pada korban. Terdapat aturan secara tegas yaitu dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian tindak pidana pencurian hasil hutan kayu berdasarkan keadilan restoratif yang difasilitasi oleh pihak kepolisian telah berhasil mengembalikan hak-hak korban kepada keadaan semula. Pihak kepolisian telah berperan dan menjadi salah satu faktor keberhasilan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif pada tindak pidana pencurian hasil hutan kayu.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Kejahatan Pembegalan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang) ]]>
<![CDATA[Joshua Raymond Saputra]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.6473
<![CDATA[Penelitian ini mengenai fenomena kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang. Negara yang dalam hal ini kepolisian perlu melakukan upaya penanggulangan untuk meminimalisir kejahatan tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan untuk mengetahui upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menanganinya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik kepolisian Polrestabes Semarang dan pembimbing kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Semarang. Data sekunder diperoleh dengan melakukan tinjauan literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang adalah faktor pergaulan, faktor pencarian identitas diri, dan faktor orang tua. Upaya penanggulangan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani pembegalan terdiri atas upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Kesalahan Diagnosis Dokter Pada Pelayanan Kesehatan ]]>
<![CDATA[Gabriel Tito Batista]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10023
<![CDATA[Pasien yang menerima pelayanan kesehatan dari dokter harus dilindungi. Dokter memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan medis yang salah satunya adalah diagnosa. Kesalahan dalam melakukan diagnosa dapat menyebabkan ketidaktepatan tindakan medis, sehingga merugikan pasien. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan dan untuk mengetahui tanggungjawab hukum dokter jika terjadi kesalahan diagnosis dalam pelayanan kesehatan. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan menggunakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum tentang diagnosis dokter dalam pelayanan kesehatan diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 2052 Tahun 2011 tentang Izin Praktik Dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran, Peraturan Menteri Kesehatan No. 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 290 Tahun 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Hasil penelitian lainnya menunjukan bahwa pertanggungjawaban dokter jika melakukan kesalahan diagnosa yaitu pertanggungjawaban secara pidana, perdata, dan administrasi.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Konflik Hak Ulayat Melalui Sanksi Adat (Studi Kasus Masyarakat Adat Dayak Simpang Dua) ]]>
<![CDATA[Bernica Putri Fasius]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10278
<![CDATA[Konflik atas tanah hak ulayat masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan sawit masih sering terjadi di kabupaten Ketapang, provinsi Kalimantan Barat karena penggunaan hak ulayat oleh perusahaan perkebunan sawit dilakukan tanpa izin dari masyarakat. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik tanah hak ulayat melalui sanksi adat dan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penyelesaiannya melalui sanksi adat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan bahwa penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat dilakukan melalui teguran lisan oleh masyarakat adat, pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, dan pemberian sanksi adat berupa denda adat. Faktor yang mempengaruhi penyelesaian konflik atas tanah hak ulayat adalah keterlibatan dan pemenuhan kewajiban pemerintah daerah terhadap masyarakat adat, tekad masyarakat adat untuk mempertahankan tanah hak ulayat, jenis sanksi adat yang dijatuhkan adalah denda adat, dan gagalnya upaya-upaya penyelesaian konflik sebelum melalui mekanisme hukum adat.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Dalam Pemberian Hak Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Maria Anastasia Mi Li]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.6439
<![CDATA[Pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi merupakan hak setiap narapidana, akan tetapi hal tersebut mencederai amanah rakyat atas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui prosedur pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat oleh Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang kepada narapidana tindak pidana korupsi dan (2) untuk mengetahui hambatan yang ditemui petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana tindak pidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan Kedungpane Semarang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dengan wawancara dan juga dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa (1) saat masih menggunakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, khusus narapidana tindak pidana korupsi dalam hal pengajuan pembebasan bersyarat perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi, salah satunya adalah membayar uang denda atapun uang ganti kerugian. Undang-undang terbaru menetapkan persyaratan dalam pengajuan Hak Pembebasan Bersyarat oleh narapidana tindak pidana korupsi sudah sama seperti narapidana tindak pidana pada umumnya. (2) Hambatan yang ditemui oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan dalam pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi, berasal dari narapidana itu sendiri dan juga berasal dari pihak Balai Pemasyarakatan yaitu kurangnya petugas.]]>
<![CDATA[Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Masa Covid-19 (Studi Kasus Sdn Miroto Semarang) ]]>
<![CDATA[Rani Erdiana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.10454
<![CDATA[Pandemi dan penyebaran Covid-19 telah dinyatakan oleh World Health Organization (WHO) sebagai Global Pandemic sejak tanggal 11 Maret 2020. Pemerintah membuat tindakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19 dengan memberlakukan pembelajaran daring. Permasalahan yang muncul dalam hal ini adalah kekhawatiran perbedaan kualitas pemenuhan hak anak atas pendidikan di masa Covid-19 dan sebelum Covid-19. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak atas pendidikan masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal sebagian besar sudah terpenuhi yaitu dalam segi materi dan fasilitas serta aspek psikomotorik. Ada juga segi dan aspek yang belum terpenuhi yaitu segi waktu pembelajaran dan aspek kognitif serta afektif. Hambatan yang ada pada masa pembelajaran daring Covid-19 hingga masa pembelajaran tatap muka New Normal adalah fasilitas, pengetahuan akan teknologi, dan pembelajaran.]]>
<![CDATA[Kesetaraan Gender Dalam Pembagian Warisan Pada Keluarga Tionghoa Di Kota Tegal ]]>
<![CDATA[Ezra Natasya]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 2: Februari 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v4i2.5068
<![CDATA[Hukum waris adat Tionghoa menganggap anak laki-laki merupakan anak yang lebih berharga dibandingkan dengan anak perempuan dan anggapan tersebut memberikan dampak dalam pembagian warisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembagian warisan masyarakat adat Tionghoa di kota Tegal masih menerapkan adat Tionghoa dengan sistem kekerabatan patrilineal. Anak perempuan tidak mendapatkan harta warisan atau mendapatkan bagian meskipun jumlahnya relatif sedikit dibandingkan bagian anak laki-laki. Praktek ini memunculkan ketidaksetaraan gender dan proses pembagian warisan secara adat Tionghoa bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan dan digunakan adalah data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan datanya melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian kepustakaan.]]>
<![CDATA[Tugas dan Kewenangan Puskesmas dalam Pengelolaan Limbah Medis sebagai Perlindungan Kesehatan Lingkungan ]]>
<![CDATA[Jannah, Raudhotul]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.10026
<![CDATA[Salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menyediakan sarana kesehatan. Hal tersebut dijalankan melalui tugas dan wewenang Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh Puskesmas saat ini adalah tidak tersedianya sarana atau alat untuk pengolahan limbah medis. Penulis memilih Puskesmas Wonosalam 2 Demak sebagai UPTD Puskesmas yang mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas dan wewenang Puskesmas Wonosalam 2 Demak dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan dan mengetahui sejauh mana hambatan dalam proses pengelolaan limbah medis. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan membahas aspek yuridisnya serta membahas aspek sosial yang mencakup fenomena hukum tertentu dengan metode pengumpulan data. Hasil Penelitian ini adalah UPTD Puskesmas Wonosalam 2 Demak telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pengelolaan limbah medis sebagai bentuk perlindungan kesehatan lingkungan, meskipun belum optimal. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam pengelolaan limbah medis di Puskesmas Wonosalam 2 Demak adalah belum adanya SOP instruksi kerja internal, sehingga pengelolaan limbah B3 medis belum terlaksana secara sistematis dari awal hingga akhir.]]>
<![CDATA[Pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang pada Tahun 2020 dalam Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ]]>
<![CDATA[Nofia, Mellysa]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Soegijapranata Catholic University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.10617
<![CDATA[Kasus pemutusan hubungan kerja di Indonesia dalam hubungan industrial masih sering dijumpai. Seperti yang terjadi di Kota Semarang kasus pemutusan hubungan kerja masih banyak dijumpai. Diketahui berdasarkan web Direktori Putusan Mahkamah Agung jumlah putusan yang ada di Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang pada tahun 2020 terdapat 18 kasus pemutusan hubungan kerja. Dalam Pengadilan Hubungan Industrial pada Kota Semarang juga terdapat pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara. Bahwa perusahaan BUMN merupakan perusahaan milik negara dan tujuan dari pendirian BUMN adalah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi nasional yang masih belum optimal, maka dilihat dari tujuan pendirian BUMN secara tidak langsung orang yang bekerja di perusahaan BUMN terjaminnya kesejahteraan.Dalam hubungan kerja di manapun berada seperti pada perusahaan BUMN tidak selalu berjalan dengan harmonis, pasti terdapat perselisihan yang dapat mengakibatkan terjadinya pemutusan hubungan kerja. Namun perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang didirikan oleh negara maka sebisa mungkin perusahaan BUMN dapat menjadi contoh bagi perusahaan swasta dalam memperlakukan pekerjanya dengan baik dan juga mensejahterakan, menjamin kepastian bagi pekerjanya.Adapun metode penelitian ini secara bersifat kualitaif dengan pendekatan yuridis normaif. Pada penelitian sumber informasi yang digunakan berupa data primer melalui penelitian langsung ke lapangan dengan cara mewawancarai hakim PHI, dan studi kepustakaan terkait dengan penelitian digunakan sebagai sumber data sekunder.Penelitian ini dikhususkan untuk hal yang berkaitan dengan penyebab terjadinya pemutusan hubungan kerja pada perusahaan BUMN yang diputus pada Pengadilan Hubungan Industrial Kota Semarang, pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemutusan hubungan kerja yang terjadi pada perusahaan BUMN dan pemenuhan hak pekerja akibat pemutusan hubungan kerja dalam putusan PHI Semarang. Bahwa pertimbangan hakim sangat penting untuk seorang hakim dalam mengambil keputusan untuk dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi dengan dapat memberikan rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.]]>
