cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Pelaksanaan Upaya Perdamaian Dalam Perkara Perdata Studi Kasus Perkara Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs Ng, Ivy Puteri Wijaya
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.6446

Abstract

Sengketa dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat dan tidak selalu dapat diselesaikan atau diterima oleh para pihak dalam kurun waktu yang cepat. Contoh sengketa yang dapat terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah wanprestasi atau kelalaian seseorang dalam perjanjian yang penyelesaiannya terkadang tidak dapat diselesaikan melalui proses non litigasi hingga para pihak menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau proses litigasi. Upaya untuk mencapai perdamaian yang sangat diperlukan dalam proses peradilan adalah mediasi. Mediasi dapat dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan, akan tetapi dapat terjadi hal-hal yang dapat menghambat proses mediasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses upaya perdamaian serta hambatannya pada sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Bbs.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data-data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh dengan wawancara dan studi pustaka.Upaya perdamaian dilaksanakan dengan mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan. Mediasi di pengadilan dilaksanakan sebanyak tiga kali namun para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan perdamaian, mediasi gagal. Para pihak dapat mencapai kesepakatan perdamaian dengan melaksanakan mediasi di luar pengadilan dengan negosiasi. Hambatan pada mediasi di pengadilan adalah mediasi hanya dipandang formalitas belaka oleh para pihak atau mediator, mediator tidak berperan secara aktif dalam mendamaikan para pihak. Penggugat tidak pernah hadir selama mediasi dan proses persidangan serta kuasa hukum para pihak sulit menghubungi klien masing-masing. Hambatan mediasi di luar pengadilan adalah kuasa hukum para pihak sulit melakukan pertemuan untuk membahas isi klausula pada draf penyelesaian dan melakukan penandatanganan karena adanya perbedaan domisili serta adanya penyebaran virus covid-19 yang baru masuk ke Indonesia. Walaupun terdapat berbagai hambatan yang terjadi selama proses mediasi di pengadilan maupun luar pengadilan, pada akhirnya para pihak tetap dapat mencapai kesepakatan perdamaian yang dituangkan dalam akta perdamaian.
Peran Siswa Sebagai Agen Perubahan Di Dalam Mencegah Perundungan (Studi Kasus Di SMPN 17 Semarang) Mahernaningtyas Puspita Sari
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.6474

Abstract

Agen perubahan adalah seseorang atau sekelompok baik di sekolah maupun di luar sekolah untuk mencegah adanya peristiwa perundungan. Perundungan menimbulkan problematika hukum yaitu dengan melanggarnya empat dasar prinsip hak-hak anak yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tahun 2017 agen perubahan pertama kali didirikan di SMPN 17 Semarang. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana peran agen perubahan untuk mencegah perundungan di sekolah SMPN 17 Semarang dan 2. Apakah faktor yang menjadi kendala dan penyelesaian atas kendala dalam menjalankan peran sebagai agen perubahan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara penulis dengan Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama di Dinas Pendidikan Kota Semarang, Kepala Sekolah SMPN 17 Semarang, Fasilitator Nasional Program Roots (Program Anti Bullying) di SMPN 17 Semarang, guru BK (Bimbingan Konseling) kelas tujuh di SMPN 17 Semarang serta perwakilan anggota agen perubahan yang ada di SMPN 17 Semarang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa agen perubahan telah menjalankan peran preventif dan peran kuratif. Peran preventif adalah adanya pembentukan agen perubahan di SMPN 17 Semarang yang berperan untuk mencegah perundungan dan melakukan monitoring yang dibantu oleh guru BK (Bimbingan Konseling) kepada siswa-siswi baik korban maupun pelaku perundungan. Peran Kuratif adalah melaporkan kepada guru BK (Bimbingan Konseling) jika terjadi perundungan dan melakukan kerja sama dengan orang tua korban maupun pelaku perundungan agar mendidik anaknya di rumah supaya tidak melakukan perundungan. Kendala yang dihadapi agen perubahan terdiri dari faktor internaldan eksternal. Faktor internal yang dihadapi agen perubahan adalah keengganan siswa-siswi untuk melaporkan ke agen perubahan serta guru BK (Bimbingan Konseling)dan menganggap bahwa perundungan hanya sebagai bahan bercandaan. Kendala eksternalnya yang dihadapi agen perubahan dalam menjalankan perannya adalah faktor keluarga yang mempengaruhi pelaku karena jarang diperhatikan orang tua ketika di rumah dan adanya dukungan dari pihak orang tua bahwa laki-laki kalau tidak nakal maka bukan laki-laki.
Pelaksanaan Pengurusan Surat Keterangan Waris Terhadap Tiga Golongan Penduduk Di Indonesia Setelah Berlakunya Pma Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Studi Di Kota Semarang) Elisabeth Oktiviani Kumala Ardianti
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.7193

Abstract

Surat keterangan waris merupakan surat tanda bukti hak bahwa ahli waris yang disebutkan dalam suatu surat keterangan waris merupakan ahli waris yang sah dari pewaris. Berdasarkan PMA 1997 pengurusan surat keterangan waris dibedakan berdasarkan penggolongan penduduk. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya perubahan PMA 2021 yang mengubah pasal yang menyebutkan mengenai penggolongan penduduk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris pasca adanya perubahan PMA 2021 sudah tidak berdasarkan penggolongan penduduk, meskipun demikian pejabat yang berwenang tetap kelurahan, notaris, dan BHP. Dengan adanya perubahan PMA 2021, ahli waris dapat bebas memilih akan membuat surat keterangan waris di kelurahan, notaris, atau di BHP. Faktor yang menjadi penghalang dalam pelaksanaan pengurusan surat keterangan waris yaitu adanya permasalahan keluarga, permasalahan tanda tangan, dan adanya dokumen persyaratan yang hilang/tidak lengkap.Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam adalah agar ahli waris non-Islam terlindungi dari ketidakadilan rasial, juga agar asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam terpenuhi. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak (ahli waris non-Islam) terhadap harta peninggalan suami/ayah (pewaris yang beragama Islam) adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris.
Disparitas Terhadap Perkara Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/ Pn.Smg Dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/Pn.Smg Melieke Jilliani Darmaputra
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.6476

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana narkotika Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2022/PN.Smg dan Putusan Nomor 742/Pid.Sus/2020/PN.Smg serta mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan adanya disparitas dalam putusan hakim dalam memutus perkara tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris berdasarkan data primer dan data sekunder.  Hasil penelitian ini menunjukkan adanya disparitas oleh hakim tdalam memutus perkara nomor 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, dan 28/Pid.Sus/2022/PN Smg. Pada perkara 742/Pid.Sus/2020/PN Smg, terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan primair penunut umum, namun perbuatan terdakwa dipidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 127 Ayat (1) UU Narkotika. Sementara itu pada perkara nomor 28/Pid.Sus/2022/PN Smg, terdakwa dinyatakan bersalah melangar Pasal 114 Ayat (1) UU Narkotika. Kesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa disparitas pidana menimbulkan ketimpangan hukum. 
Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin Carissa Anastasia Prsaetyo
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.6068

Abstract

Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin maka hakim dapat meminta rekomendasi dari lembaga pemberi rekomendasi, salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Jepara. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dan hasil penelitian dianalisis secara deskriptif menggunakan data primer dan sekunder yang didapatkan dari penelitian lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara dalam proses pemberian rekomendasi dispensasi kawin telah dilakukan berdasarkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam memberikan rekomendasi untuk mencegah perkawinan anak di Kabupaten Jepara dibagi dalam dua jenis faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM), sedangkan faktor eksternal mencakup sosial budaya, tingkat pendidikan rendah, kemiskinan, ketetapan batas usia kawin, jangkauan wilayah dan kurangnya pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan.
Penetapan Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk) Cinantya Tanaya
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 3, No 2: Februari 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v3i2.6220

Abstract

Di Indonesia masih sering terjadi sengketa pewarisan beda agama. Hal ini disebabkan oleh belum adanya unifikasi peraturan tentang hukum waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang dalam mewaris. Wasiat wajibah merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara waris beda agama. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, perumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam? 2) Bagaimana putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji aspek-aspek dari hukum positif dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (wawancara) serta studi kepustakaan.Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam adalah agar ahli waris non-Islam terlindungi dari ketidakadilan rasial, juga agar asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam terpenuhi. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak (ahli waris non-Islam) terhadap harta peninggalan suami/ayah (pewaris yang beragama Islam) adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuangan Bayi Oleh Orang Tua Kandung (Studi Kasus Berkas Perkara Nomor Polisi BP/228/K/BAP/XI/2022) Nora Aryanti Febriana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10606

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dan mengetahui proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidaan pembuangan bayi oleh orang tua kandung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Objek penelitiannya adalah dekumen berupa Berita Acara Pemeriksaan kasus pembuangan bayi di Polrestabes Semarang, Aparat penegak hukum, dan peraturan perundang-undangan terkait. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan(wawancara). Hasil penelitian dan pembahasan berisi bahwa (1) proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Semarang dalam perkara pembuangan bayi oleh orang tua kandung diawali dengan adanya lapran dari saksi, kemudian penyidik segera melakukan tahap penyelidikan dengan mencari keterangan dan barang bukti, selanjutnya penyidik melakukan rangkaian tahap penyidikan yaitu melakukan pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara, melengkapi administrasi penyidikan, memeriksa saksi, menghubungi dinas terkait, mencari rumah bersalin dan pemeriksaan data yang baru melahirkan atas nama pelaku, mendatangi pelaku dan melakukan penangkapan, pemeriksaan tersangka, dan dilakukan penahanan terhadap tersangka. (2) Proses pencarian alat bukti oleh penyidik dalam kasus tindak pidana pembuangan bayi oleh orang tua kandung dilakukan dengan berdasarkan adanya keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, selain itu, penyidik juga mengamankan barang bukti yang digunakan oleh pelaku. Saran pada penelitian ini yaitu dalam melakukan proses penegakan hukum, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan aktif guna mencegah, menanggulangi, dan mengurangi terjadinya tindak pidana pembuangan bayi. Selain aparat penegak hukum yang melakukan penegakan hukum, dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk membantu penegakan hukum berjalan dengan lancar yaitu salah satunya dengan menaati peraturan yang berlaku. 
Implementasi Peraturan Walikota Semarang Nomor 68 Tahun 2020 Tentang Sekolah Ramah Anak Di SD Negeri Padangsari 02 Kota Semarang Andiana Widya Lestari
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10626

Abstract

Pendidikan yang adalah hak konstitusional warga negara, termasuk anak-anak acap kali dirusak dengan berbagai tindakan yang justru tidak mendidik anak-anak. Mulai dari perundungan hingga tenaga pendidikan yang tidak profesional. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Semarang adalah menerapkan program Sekolah Ramah Anak, yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Semarang No. 68 Tahun 2020 tentang Sekolah Ramah Anak. Penulis hendak meneliti bagaimana implementasinya di SDN Padangsari 02 Kota Semarang serta hambatan apa saja yang dihadapi selama proses implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa implementasi Peraturan Walikota Semarang No.68 Tahun 2020 di SDN Padangsari 02 Kota Semarang, dapat dikatakan telah cukup baik. Dari 43 komponen indikator yang menjadi standar terlaksananya program Sekolah Ramah Anak, 38 komponen di antaranya terpenuhi dengan baik, sedangkan 2 (dua) komponen terpenuhi dengan catatan, serta 3 (tiga) komponen tidak terpenuhi sama sekali. Adapun komponen yang terpenuhi dengan catatan tersebut adalah komponen kehadiran guru bimbingan konseling, serta petugas perpustakaan. SDN Padangsari 02 belum dapat memenuhi komponen pelibatan siswa dalam perumusan rencana kegiatan dan anggaran, serta pelibatan lembaga masyarakat dan badan usaha.
Perkembangan Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Dan Janda Dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba Di Wilayah Kabupaten Brebes Krisna Rohani Anjelin Batubara
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10197

Abstract

Disparitas keadilan atau sederhananya rasa tidak adil yang dialami oleh banyak anak perempuan dan janda mulai memantik perubahan dan pergeseran hukum waris adat di suku Batak, khususnya di wilayah Kabupaten Brebes. Kabupaten Brebes menjadi salah satu daerah yang memiliki jumlah migran Batak tertinggi di Indonesia. Demikianlah penelitian yang berjudul Perkembangan Pembagian Warisan bagi Anak Perempuan dan Janda dalam Hukum Waris Adat Suku Batak Toba di Wilayah Kabupaten Brebes bertujuan untuk mengetahui pembagian warisan yang sejatinya dan perkembangannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan dengan spesifikasi deskriptis analitis. Data utamanya dikumpulkan lewat wawancara, dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul, diolah secara sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hukum adat Batak Toba tidak memberikan jatah warisan bagi anak perempuan dan janda. Anak perempuan dan janda dianggap akan diambil oleh keluarga laki-laki yang akan dinikahinya sehingga membatasi hak mereka untuk mewarisi. Namun, perkembangan yang dilatarbelakangai oleh berbagai faktor terjadi di wilayah Kabupaten Brebes dan wilayah lainnya. Perubahan ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk perkembangan dan model pewarisan di mana anak perempuan dan janda setidaknya telah ikut menerima bagian harta warisan dari pewaris yang adalah orang tuanya atau suaminya. Pembagian warisan untuk anak perempuan dan janda tersebut bervariasi dari kasus ke kasus di mana besar atau kecilnya relatif. Namun, secara umum, anak perempuan dan janda telah semakin dijamin hak mewarisnya dari orang tua atau suami mereka.
Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) (Studi Kasus Di Ditreskrimsus Polda Jateng) Surya Alam Indarajaya
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 4, No 1: Agustus 2023
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v4i1.10147

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) di Ditreskrimsus Polda Jateng. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan wawancara. Hasil Penelitian menemukan bahwa (1) Ditreskrimsus Polda Jateng memberikan kebebasan dan keleluasan sebesar-besarnya bagi korban untuk mendapatkan perlindungan hukum dari lembaga perlindungan hukum manapun yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan selama hal itu tidak menggangu proses penyidikan yang sedang dilaksanakan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng. Penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan memberikan perlindungan kepada korban sedari awal proses penahanan terhadap tersangka berlangsung sampai dengan penyidikan terhadap tersangka selesai yang selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan. Dalam hal proses penyidikan berlangsung, penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng akan senantiasa melindungi setiap bukti yang telah diserahkan baik oleh korban, saksi maupun tersangka. Kerasahasiaan setiap barang bukti yang diberikan merupakan tanggungjawab setiap penyidik sehingga barang bukti tidak akan jatuh ke orang atau lembaga yang tidak berwenang untuk memperolehnya. (2) Kendala yang dihadapi oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng dalam pelaksanaan proses penyidikan tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) yaitu kurangnya keterbukaan korban, hilangnya barang bukti, adanya enskripsi data dan keterbatasan alat dan perangkat yang dimiliki oleh Ditreskrimsus Polda Jateng. Saran penelitian ini yaitu dengan terbukanya Ditreskrimsus Polda Jateng terhadap semua laporan yang masuk dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Ditreskrimsus kepada setiap korban sebaiknya korban tindak pidana pornografi balas dendam (revenge porn) semakin berani untuk melapor dan terhadap kendala yang dialami oleh Ditreskrimsus Polda Jateng, maka sudah seharusnya alat dan perangkat yang digunakan dalam proses penyidikan tidak boleh kalah modern dengan alat dan perangkat yang digunakan oleh pelaku tindak kejahatan.

Page 4 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020