cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trihoni Nalesti Dewi
Contact Email
trihoni@unika.ac.id
Phone
+6224-8441555
Journal Mail Official
jhpk@unika.ac.id
Editorial Address
Jalan Pawiyatan Luhur IV/1 , Semarang 50234
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan
Published by Universitas Katolik Soegijapranata
ISSN : -     EISSN : 2722970X     DOI : 10.24167/jhpk.v1i1.2670
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Politik dan Kekuasaan (Journal of Law, Politics and Power) is a scientific study of relationship between norm systems, politics, and social structures by focusing on the study of law and social sciences.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Peran Penuntut Umum Dalam Pelaksanaan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Putusan Nomor: 139/PID.SUS/2011/PN.BL) Santoso, M Daffa Rizki
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.6020

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui peran Penuntut Umum selaku eksekutor pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika; dan (2) untuk mengetahui faktor penyebab sulitnya melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Boyolali dilakukan dengan ditembak sampai mati. Pidana mati hanya bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana yang sudah dijatuhi putusan inkracht atau sudah tidak ada upaya hukum yang dilakukan oleh Terpidana dan penasihat hukumnya. Alasan lain terkait penundaan eksekusi pidana mati, karena adanya kajian komprehensif oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum) bersama Kepolisian, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM. (2) Terkait hambatan dalam melaksanakan eksekusi hukuman pidana mati terhadap pelaku tindak pidana narkotika disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Studi Perbandingan Tindak Pidana Seksual Antara UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) Dengan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP) Kurniawan, Putu Yanuar
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.11191

Abstract

Tindak pidana seksual khususnya kekerasan seksual merupakan salah satu delik yang masih menjadi perhatian di Indonesia. Pihak yang berwenang akhirnya mengeluarkan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai aturan hukum terhadap tindak pidana seksual yaitu kekerasan seksual. UU TPKS mulai menjadi perhatian tatkala Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merumuskan dan mengundangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena delik yang diangkat di dalam KUHP nasional memiliki kemiripan dengan rumusan delik dalam UU TPKS. Langkah untuk membandingkan antara kedua aturan tersebut cukup diperlukan untuk mengetahui isi rumusan dan sanksi pidana antara keduanya serta menghindari tumpang-tindih atau overlapping dikemudian hari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan bertemu langsung dengan narasumber penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan studi kepustakaan dengan metode analisis datanya yaitu metode kualitatif. Kesimpulannya adalah keduanya sama-sama mengatur delik tindak pidana seksual berupa kekerasan seksual namun dengan rumusan yang berbeda yaitu adanya perluasan rumusan pada UU KUHP dan dalam penerapan sanksi, eksekusi berdasarkan pada putusan pengadilan namun dalam KUHP sanksi pidana penjara ataupun denda dapat diganti dengan bentuk pemidanaan lain sesuai dalam KUHP. 
Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (Kasus PT. Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang) Darmawan, Aldo Putra
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.6444

Abstract

Penelitian ini berjudul “PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN BUKU PEMILIK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT GUNUNG KAWI SEMARANG)”, bertujuan untuk mengetahui bentuk perjanjian kredit, faktor penyebab wanprestasi, dan penyelesaian wanprestasi di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan metode ini penulis akan memperoleh data dengan melakukan wawancara dengan pihak Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang serta memahami hal yang diteliti. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan terkait hal yang diteliti. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menelaah, dan memberikan gambaran mengenai hal yang diteliti kemudian dianalisis. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa (1) Perjanjian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat Gunung Kawi Semarang berbentuk akta di bawah tangan, baku dengan klausul baku di dalamnya, (2) Wanprestasi yang dilakukan Debitur disebabkan karena faktor kesalahan berupa kelalaian, dan keadaan memaksa, (3) Penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan dengan cara non litigasi berupa negosiasi, restrukturisasi kredit, perjanjian pembaharuan hutang.
Analisis Yuridis Penggunaan Klausul Baku Dalam Perjanjian Jual Beli Pada Toko Eceran Soebagio, Novia Boedi
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 1: Agustus 2024
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i1.9014

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam transaksi jual beli sering ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Salah satu pelanggaran hukum yang umum adalah penggunaan klausul baku pada nota. Tujuan dalam penelitian ini adalah: 1) mengetahui faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku dalam perjanjian jual beli pada toko eceran di Kabupaten Rembang, 2) mengetahui pengaturan penggunaan klausul baku dalam toko eceran, 3) mengetahui perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku. Dalam penelitian ini metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Faktor yang mempengaruhi penggunaan klausul baku pada perjanjian jual beli di Kabupaten Rembang adalah klausul baku menguntungkan pihak penyedia, mengalihkan tanggung jawab dari penjual ke pembeli, kurangnya pemahaman hukum, masyarakat telah terbiasa dengan hal tersebut, dan trend penggunaan klausul tersebut; 2) penggunaan klausul baku dalam toko eceran di Kabupaten Rembang telah menjadi hal umum sehingga untuk meminimalisir penggunaan klausul baku diperlukan peran serta dari pihak toko, pabrik dan konsumen; 3) perlindungan bagi konsumen terhadap penggunaan klausul baku tertera pada Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pemenuhan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Pemberitaan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Ardano, Zeva Mohammad
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11483

Abstract

Pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan di Indonesia didasari oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, serta pasal 3 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam pemberitaan kasus tindak pidana oleh Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan untuk mengetahui hambatan pemenuhan asas praduga tak bersalah yang ditemui oleh wartawan saat memberitakan pemberitaan tidak pidana. Metode pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif analitis melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian ini adalah pemenuhan asas praduga tak bersalah berdasarkan hasil wawancara dan analisa teori hukum empiris didapatkan bahwa pemenuhan asas praduga tak bersalah oleh pers dalam pemberitaan tindak pidana sudah terpenuhi dan tidak adanya hambatan yang dapat mengakibatkan pemenuhan tidak terlaksana. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diharapkan adanya perhatian khusus dari pihak atau instansi terkait keberlangsungan pemenuhan asas praduga tak bersalah dan kebebasan pers.
Perbandingan Hukum “Right to be Forgotten” Terkait Penyalahgunaan Data Pribadi di Turki dan Indonesia Puspita, Bernadita Gea
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11430

Abstract

Perkembangan digital saat ini membuat ketersediaan informasi di internet menjadi abadi/permanen, serta berpotensial disalahgunakan dengan cara dipublikasikan atau dibuat tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum kedua negara serta kontribusi pengaturan right to be forgotten di negara Turki bagi negara Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dan yuridis komparatif. Spesifikasi penelitian pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis. Objek penelitian pada penelitian ini yaitu hukum mengenai right to be forgotten di Turki dan Indonesia. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini, dan juga wawancara. Teknik pengolahan dan penyajian data pada penelitian ini yaitu teks naratif, serta metode analisa data yang digunakan yaitu metode kualitatif. Terdapat beberapa hal perbedaan antara kedua negara, namun terdapat juga persamaan yang bisa dilihat yaitu kedua negara sama-sama tidak menyebutkan secara definisi mengenai apa itu right to be forgotten pada peraturan perundangan-undangan mereka. Ius constituendum bagi Indonesia yaitu membentuk badan/lembaga independen yang mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan data pribadi.
Pengaruh Penerapan Zonasi Terhadap Pemenuhan Hak Anak Atas Pendidikan Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 (Studi Kasus Di SMAN 1 Ungaran) Milliano, Franzito Risky
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11490

Abstract

Hak anak atas pendidikan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang harus diakui secara penuh. Namun zonasi telah merampas kebebasan sebagian anak untuk dapat bersekolah sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Penerapan zonasi tidak membedakan peserta didik berdasarkan kemampuan kognitifnya, setiap peserta didik berhak bersekolah dekat dengan domisili tempat tinggalnya.Penelitian hukum ini dilakukan untuk mengetahui penerapan zonasi dalam memenuhi hak anak atas pendidikan di SMAN 1 Ungaran TA 2023/2024, dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan zonasi sekolah di SMAN 1 Ungaran. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analisis. Objek penelitian ialah terkait pemenuhan hak anak atas pendidikan melalui zonasi di SMAN 1 Ungaran. Teknik pengumpulan data menggunakan dua cara, yaitu wawancara dan studi pustaka.Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa penerapan zonasi di SMAN 1 Ungaran : (1) Memiliki dasar hukum penerapan zonasi yang jelas, SMAN 1 Ungaran menerima sebanyak 319 siswa / 74% (tujuh puluh empat persen) dari jalur zonasi. (2)  Faktor pendukung mencakup: (1) Regulasi; (2) Pemahaman terhadap hilangnya label ‘Sekolah Favorit’; (3) Kemudahan akses pendaftaran. Faktor Penghambat: (1) Kuota; (2) Kendala sistem PPDB; (3) Tidak meratanya SMAN di Kab. Semarang.
Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Mumtazah, Hana
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.10126

Abstract

Penelitian dengan judul “Implementasi Perlindungan Hukum terhadap Jurnalis sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” ini bertujuan : (1) Untuk mengetahui bentuk kekerasan yang terjadi terhadap jurnalis dalam melaksanakan tugas jurnalisme; dan (2) untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum mengenai tindak kekerasan terhadap jurnalis menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.Metode penelitian yang digunakan Penulis dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari hasil pencarian data di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara dengan narasumber dan studi pustaka. Data dianalisis secara kualitatif atau disebut juga dengan cara non-statistik yaitu tanpa menggunakan suatu perhitungan matematis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menjamin kebebasan pers serta menjamin perlindungan jurnalis dengan baik, namun penelitian menunjukkan bahwa implementasi di lapangannya belum baik. Faktor penghambat internal yang ditemukan berupa jurnalis yang lalai terhadap Kode Etik Jurnalisme, senioritas dalam perusahaan media dan/atau organisasi pers, minimnya protokol penanganan kasus kekerasan seksual dalam perusahaan media atau organisasi pers, serta faktor eksternal yang berupa tumpang tindih undang-undang, kekerasan tidak lagi bersifat eksplisit, adanya konflik kepentingan (conflict of interest), tingkat pemahaman yang berbeda, serta Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum (RKUHP). Adapun bentuk-bentuk kasus kekerasan yang dialami jurnalis dalam melaksanakan profesinya berupa kekerasan fisik, pengusiran, pelarangan liputan, teror atau ancaman, perusakan alat dan/atau hasil liputan, dan kriminalisasi, dengan pelaku kekerasannya antara lain aparat penegak hukum yang didominasi oleh polisi, pejabat pemerintahan, organisasi masyarakat dan/atau warga, akademisi, serta orang tidak dikenal.Saran yang diberikan Penulis adalah  bagi aparat hukum untuk mengadakan sosialisasi penyebaran kesadaraan terhadap profesi jurnalis yang telah dilindungi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Memorandum of Undestanding antara Polri dan Dewan Pers, bagi Dewan Pers serta perusahaan media untuk merancang Standard Operating Procedure yang menjamin perlindungan  jurnalis dari kekerasan dalam melaksanakan profesinya,  serta bagi para jurnalis untuk lebih memerhatikan Kode Etik Jurnalisme.
Implementasi Badan Hukum Keagamaan Sebagai Ahli Waris dalam Wasiat Testamenter di Indonesia Budiono, Thomas Surya Awangga
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.10231

Abstract

Pada umumnya, penerima ahli waris akta wasiat perdata/ Barat adalah orang-perorangan (persoon). Akan tetapi, ada akta-akta wasiat yang mengangkat badan hukum sebagai penerima wasiat. Dalam lembaga keagamaan, yakni Ordo Serikat Jesus, pembuat wasiat menghendaki agar harta bendanya diberikan kepada badan hukum keagamaan. Meskipun akta wasiat bersifat mengikat dan pasti, pelaksanaan wasiat kepada badan hukum tidak terlepas dari hambatan di lapangan. Perumusan masalah yang diajukan adalah 1) apa syarat legalitas badan hukum perkumpulan keagamaan sebagai ahli waris? 2) bagaimana cara badan hukum perkumpulan keagamaan melaksanakan wasiat testamenter? Penelitian ini berfokus menjelaskan landasan hukum dan tatacara badan hukum keagamaan agar dapat bertindak sebagai ahli waris dari akta wasiat. Metodologi yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yakni menganalisis perilaku hukum di lapangan dan dalam kaitannya dengan sumber hukum yang berkaitan dengan data primer. Hasil penelitian membuktikan bahwa pada saat pelaksanaan wasiat, diperlukan instrumen hukum yang memadai agar pewarisan berfungsi dengan tepat. Badan hukum keagamaan dapat berfungsi sebagai ahli waris, sejauh dinyatakan eksplisit dalam surat wasiat, memiliki Anggaran Dasar, dan eksistensinya diakui oleh Pemerintah. Untuk membagi harta warisan kepada badan hukum, pimpinan badan hukum perkumpulan keagamaan bertindak sebagai pelaksana wasiat atas nama perkumpulan.
Tinjauan Perbandingan Hukum Tindak Pidana Perkosaan Dalam Perkawinan (Marital Rape) di Indonesia dan Singapura Angkawidjaja, Elizabeth Vania
Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan Vol 5, No 2: Februari 2025
Publisher : Soegijapranata Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24167/jhpk.v5i2.11441

Abstract

Beberapa hal yang melatarbelakangi penelitian yakni perbedaan sistem hukum yang dianut dan kurangnya pengaturan hukum marital rape. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan, dan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum marital rape di kedua negara, masing-masing memiliki sisi positif dan negatif. Kontribusi pengaturan hukum marital rape Singapura memberikan contoh upaya preventif yang setara baiknya dengan Indonesia dan upaya represif berupa penangkapan pelaku perkosaan tanpa surat perintah, perintah perlindungan tambahan bagi korban KDRT, dan diaturnya sexual consent dalam regulasi hukum mereka.

Page 6 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2: Februari 2025 Vol 5, No 1: Agustus 2024 Vol 4, No 2: Februari 2024 Vol 4, No 1: Agustus 2023 Vol 3, No 2: Februari 2023 Vol 3, No 1: Agustus 2022 Vol 2, No 2: Februari 2022 Vol 2, No 1: Agustus 2021 Vol 1, No 2: Februari 2021 Vol 1, No 1: Agustus 2020