cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 2 (2022): Desember" : 5 Documents clear
Pelaksanaan Lelang Asset Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Pembayaran Hutangnya Kepada Kreditur Yossi Astuti; Beta Pandu Yunita
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.934

Abstract

Proses lelang semua harta debitor yang mengalami kepailitan, kurator mengajukan surat permohonan kepada direktorat jendral piutang dan lelang negara, kemudian KP2LN menentukan tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang dengan memperhatikan keinginan pemohon lelang. Dimana semua harta pailit dijual dihadapan umum. Dalam pelaksanaan prosedur lelang sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal ini sering menimbulkan permasalahan dikemudian hariberupa gugatan dari pihak ketiga. Dimana dalam prosedur lelang, pelaksana lelang harus memberitahukan kepada orang yang menempati atau menguasai barang yang akan dilelang tersebut. Bahkan terkesan proses dari pemohon lelang sering kali terasa sangat lamban. Faktor yang paling sering menghambat dalam proses lelang harta debitor yang mengalami kepailitan, antara lainmengenai harga limit yang sering bocor, dimana pihak lain sering mengetahui lebih dahulu. Kurang tegasnya pengaturan tentang bagaimana cara kurator menentukan nilai limit harga yang dapat dipertanggung jawabkan, karena yang namanya harga mengandung sifat obyektif dan subyektif. Kata Kunci: Lelang; Aset; Debitur; Kreditur; PKPU.
Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di indonesia Chindy Oeliga Yensi Afita; Rasmini Simarmata; Johanes Sitorus
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.932

Abstract

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce)
Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Kelalaian Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yurike Andam Sari; Vera Rimbawani Sushanty
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.930

Abstract

tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak. Akta jual beli tanah adalah Kejahatan carding di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Pembuatan akta adalah suatu proses pembuatan bukti tertulis yang sengaja dibuat tentang perbuatan hukum akta yang menunjukan suatu perbuatan hukum tentang jual beli tanah yang mampu dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah berlangsungnya suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta jual beli tanah karena kelalaiannya yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 lain- lain. Membahas mengenai tanggung gugat maka membahas pula mengenai ganti rugi yang memiliki persamaan dengan arti ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Pentingnya mengetahui pengertian dari perbuatan melanggar hukum agar dapat mengetahui pula akibat dari perbuatan melanggar hukum. Dalam arti sempit menurut Undang-undang yang yang mengarah pada suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan ketika akan menuntut ganti kerugian, meskipun ada perbuatan yang diwajibkan secara moral seseorang tidak bisa menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum untuk dijadikan suatu alasan. Keywords: PPAT, Tanggung Gugat, Akta Jual Beli Tanah
Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia M Nanda Setiawan; Mariani Safitri; Lidya Lestari
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.931

Abstract

Kejahatan carding di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan carding, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus Carding, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus Carding dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online. Kata Kunci: Cyber crime; Carding; Hukum Pidana
EksistensiPerbankan Syariah Dalam PerspektifPolitik Hukum Mario Agusta; Halida Zia
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.933

Abstract

Politikhukummerupakansuatudasarbagipenguasa negara dalammengambilkebijakan di bidanghukum.Kebijakanhukumtersebutkemudiandiwujudkandalambentukpengundangansuatuperaturansebagaidasarpemberlakuansuaturegulasitertentu. Dalam perumusanpolitikhukum,pemerintahsebagaipengambilkebijakansudahseharusnyamemperhatikanapa yang menjadikebutuhanmasyarakatdengantentusajaberdasarkannilai-nilai yang hidupdalammasyarakat (living law), sehinggakebijakantersebutbisaberlakuefektif dan berdayaguna. Dewasaini, keberadaanperbankan syariah dalamrealitaskegiatanmasyarakat Indonesia tengahmengalamipertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Mengingatperbankan syariah diyakinimemberikanmanfaat (utility) dan kemaslahatanbagimasyarakat Indonesia dan dipandangsejalandengantujuanpembangunanekonominasional. Maka, dapatdikatakanbahwahukumperbankan syariah adalahsebagairesponsatasperkembanganindustriperbankan syariah yang membutuhkanjaminankepastianhukum dan keadilanhukumdalamsuaturegulasi yang jelas.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue