Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
5.893
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dental Journal (Majalah Kedokteran Gigi) Nurse and Health: Jurnal Keperawatan Gorontalo Law Review Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Community Service Journal of Indonesia Eksekusi : Journal Of Law Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Abdidas Soeropati: Journal of Community Service NOMOI Law Review Jurnal Kajian Ilmiah Jurnal Tatapamong Jurnal Independent Jurnal Dharma Bhakti Ekuitas Keadilan DATIN LAW JURNAL Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Jurnal Gagasan Hukum Ius Positum: Journal of Journal Of Law Theory And Law Enforcement Jurnal Legisia Jurnal Studia Legalia Yuris: Journal of Court and Justice Acitya Wisesa: Journal of Multidisciplinary Research Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan) SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Jurnal Abdimas Jatibara Keadilan Journal of Law and Justice Semeru Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vera Rimbawani Sushanty
FAKULTAS HUKUM - UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DEBT COLLECTOR DAN LEASING PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 Sushanty, Vera Rimbawani
Gorontalo Law Review Volume 3 No. 1 April 2020, Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32662/golrev.v3i1.896

Abstract

Pada saat ini banyak lembaga pembiayaan dan bank menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia. Pada pelaksanaannya seringkali terjadi kelalaian debitur dalam melaksanakan kewajibannya. Mengatasi masalah tersebut, cara yang paling sering digunakan oleh kreditur adalah memakai jasa debt collector. Keberadaan debt collector untuk melakukan penagihan kredit sering membuat resah debitur. Keberadaan debt collector yang telah lama sangat meresahkan masyarakat direspon oleh Mahkamah Konstitusi dengan mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020. Dalam putusan tersebut mekanisme eksekusi obyek jaminan fidusia diubah oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang tidak diberikan secara sukarela oleh debitur. Sebelumnya, UU Fidusia membolehkan kreditur mengeksekusi sendiri objek jaminan fidusia, namun sekarang untuk melaksanakan eksekusi, kreditur harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri. Namun pelaksanaan eksekusi langsung oleh kreditur tanpa melalui PN bisa dilakukan jika debitur mengakui adanya wanprestasi atau cedera janji dalam perjanjiannya dengan kreditur.
Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Gagasan Hukum Vol. 1 No. 01 (2019): JURNAL GAGASAN HUKUM
Publisher : Program Studi Magister Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1645.451 KB) | DOI: 10.31849/jgh.v1i01.2894

Abstract

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi elektronik dan digital menimbulkan dampak hampir seluruh aspek kehidupan, termasuk aspek hukum. Kemajuan teknologi yang merupakan hasil budaya manusia dapat berdampak positif dan negatif terhadap perkembangan dan peradaban manusia. Dampak negatif bisa terjadi berkaitan dengan dunia kejahatan. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat, dan cara pelaksanaannya. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah maraknya kejahatan pornografi di dunia maya. Dalam upaya menghadapi kejahatan tersebut, hukum positif yang berlaku yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi
JURIDICAL ANALYSIS OF TAX CRIME (Case Study Judgment No : 268/Pid.B/2020/PN.SBY) Asep Rosyidin Kanny; Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Independent Vol 10, No 1 (2022): Jurnal Independent
Publisher : Universitas Islam Lamongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30736/ji.v10i2.155

Abstract

Abstract Taxes are the main source of national revenue, with a portion of approximately 83% of the total sources of national revenue for the Republic of Indonesia. No one is really willing to pay taxes, especially because the taxpayers receive no direct counter compensation for spending their money to pay the tax. So it is necessary to enforce the criminal tax law so that taxpayers are obedient in fulfilling their tax obligations. Tax crime are regulated in the Act on General Provisions and Tax Procedures.
Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan Vera Rimbawani Sushanty
Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Vol 7, No 1 (2020): JURNAL ILMIAH PENEGAKAN HUKUM JUNI
Publisher : Universitas Medan Area

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.003 KB) | DOI: 10.31289/jiph.v7i1.3183

Abstract

This article aims to review the resolution of environmental disputes outside the court based on Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (UUPPLH). The problem is focused on efforts to protect and restore environmental damage. The method used in this research is normative or doctrinal legal research. Data is collected through a literature approach and analyzed qualitatively. The rapid development of the industry, requires natural resources in the form of raw materials and energy sources that are very large as well. The consequence of the industrial development process is the increase in waste produced by the industry. This is very possible for friction between the surrounding communities, which in turn can lead to conflict or dispute. This study concludes that resolving environmental disputes outside the court is considered more beneficial because if it takes a case in court it takes a long time. By shortening the process the impact of environmental damage can be more quickly addressed so that the ecosystem can soon recover and social, economic and cultural life can proceed as it should.
Kuliah Kerja Nyata Tematik Pemberdayaan Dan Pengelolaan Desa Guna Meningkatkan Sistem Perekonomian Melalui UMKM Vera Rimbawani; Mohamad Aris Munandar
Dikmas: Jurnal Pendidikan Masyarakat dan Pengabdian Vol 1, No 4 (2021): December
Publisher : Magister Pendidikan Nonformal Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37905/dikmas.1.4.111-118.2021

Abstract

Tridharma perguruan tinggi mempunyai aturan tentang bagaimana universitas bisa berguna untuk masyarakat melalui bentuk pengabdian berjenjang oleh mahasiswa, terlebih untuk bisa memecahkan masalah yang terjadi di dalam masyarakat. Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik adalah salah satu bentuk dari pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh pihak universitas, program KKN yang menitik beratkan kepada pengelolaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dilakukan mempunyai tujuan untuk memberdayakan masyarakat yang sudah memiliki ataupun belum sebuah usaha yang berbentuk UMKM agar bisa lebih berkembang ataupun bisa terbentuk dengan diadakannya program ini. Melalui beberapa bentuk kegiatan pengenalan, penyuluhan dan pendampingan kepada masyarakat agar bisa mencapai target yang diharapkan dalam pelaksanaan program KKN tentang UMKN ini.
Pelatihan Meningkatkan Kualitas Produk, Manajemen Dan Pemasaran Minuman Lidah Buaya “Hijau Daun” Di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Vera Rimbawani Sushanty; Susi Ratnawati; Sutarman Sutarman
Jurnal Abdidas Vol. 1 No. 6 (2020): Vol 1 No 6 December 2020
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/abdidas.v1i6.147

Abstract

Kegiatan pelatihan ini diberikan untuk meningkatkan kualitas produk, manajemen dan pemasaran. Adapun beberapa permasalahan yang ada terkait dengan mitra adalah permasalahan aspek produksi, permasalahan aspek manajemen, dan permasalahan aspek pemasaran. Metode kegiatan (1) pelatihan, praktek, dan pendampingan pembuatan minuman lidah buaya dengan berbagai varian rasa, (2) pelatihan, praktek, dan pendampingan materi manajemen proses bisnis tentang standar manajemen mutu, (3) pelatihan, praktek, dan pendampingan manajemen usaha berbasis syariah (4) desain dan layout ruang display produk baru, ruang produksi, ruang penyimpanan bahan baku dan produk, (5) rancang bangun mesin pengupas dan potong bahan baku lidah buaya. Hasil dan luaran: (1) produk minuman yang bervariasa rasa serta kemasan yang menarik, (2) dokumen proses bisnis dan manajemen mutu usaha, (3) mendapat modal pengembangan usaha, (4) desain dan layout ruang display untuk produk baru, ruang produksi, ruang penyimpanan bahan baku, dan produk.
JURIDICAL REVIEW OF HEALTH PERSONEL PROTECTION AS A LEADING GUARD IN EFFORTS TO ACCELERATE THE HANDLING OF COVID-19: A NARRATIVE REVIEW Vera Rimbawani Sushanty
Nurse and Health: Jurnal Keperawatan Vol 10 No 1 (2021): Nurse and Health: Jurnal Keperawatan January-June 2021
Publisher : Institute for Research and Community Service of Health Polytechnic of Kerta Cendekia, Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36720/nhjk.v10i1.278

Abstract

Health workers who are handling patient of SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2) or better known as the Coronavirus are legal subjects who carry out their obligations properly at their leader command, ruled accordance with the legal corridors, obtained the law right and protected from positive legal norms. This narrative research aims juridical review for protection the health workers during coronavirus pandemic. Using literature that obtained by looking materials and sources that match the theme and related them. Protection of health workers as the frontline in efforts to accelerate the handling of the coronavirus pandemic. Civil Servants who served during the Covid-19 pandemic will get a promotion one level higher. The incentive budget for medical personnel comes from a budget reallocation that has been set by Mr. President Joko Widodo for 16.63 trillion in 2020. This award is in the form of compensation and for health workers who fail, the government awards “Bintang Jasa Pratama” and “Bintang Jasa Nararya”. The government provides protection by issuing various policies to protect health workers as the frontline in efforts to accelerate the handling of coronavirus disease 2019. Keywords: Health workers, legal protection, Covid-19.
Pendampingan Masyarakat Candi dalam Budidaya Tanaman Sawi dengan Metode Hidroponik di Kabupaten Sidoarjo Vera Rimbawani

Publisher : LPPM Universitas Yudharta Pasuruan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (484.285 KB) | DOI: 10.35891/js.v2i2.2063

Abstract

The Brassica Juncea L cultivation using the hydroponic method was chosen as one of the programs for the community. Cultivation of Brassica Juncea L plants by hydroponics to get to know plants that are better without using soil and fertilizer and to save more land in the village of Sidoarjo temple. Assistance is done is to make the planting media and then socialize how to cultivate it and the obstacles that may arise and the solution to the community. The results of this assistance are expected by the community to be able to continue and develop this program ffter being left by a team of community service, so that it can benefit the community, at least to utilize vacant land and meet the needs of vegetables for the household, and if abundant harvests can be sold and eventually bought improve the economy of the community.
THE ROLE AND EFFECTIVENESS OF THE NATIONAL LEGAL DOCUMENTATION AND INFORMATION NETWORK AS A FORM OF PUBLIC SERVICE TO OBTAIN LEGAL Vera Rimbawani Sushanty
NOMOI Law Review Vol 3, No 1 (2022): May Edition
Publisher : NOMOI Law Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/nomoi.v3i1.8808

Abstract

The provision of a National Law Database containing various integrated legal information is very important to realize the development of national law through the Law Reform Agenda Volume II. Legal information that is integrated, easy to access quickly and easily is very important as a raw material for legal development. The development of national law cannot be separated from the National Legal Documentation and Information (JDIHN) because the main purpose of its formation is to support and accelerate the development of national law. The purpose and usefulness of this paper is to determine the role and effectiveness of JDHIN as a form of public service to obtain legal information. The method used is descriptive analytical research. The discussion contains about JDHIN as a form of public service and the effectiveness of JDHIN to obtain legal information. The conclusion that can be drawn from this paper is that JDHIN is still ineffective because there are several inhibiting factors. Suggestions that the author can give include the need for new regulations for the management of the Legal Documentation and Information Network, policies and support from agency leaders in developing the Documentation Network, guidance for district/city JDIH members, the need for additional technical guidance training for members so that they can manage and understand the importance of the Legal Documentation and Information Network, the need for additional managers who manage the Legal Documentation and Information Network in accordance with their fields and additional budgets.
JURIDICAL OVERVIEW OF MEDICAL TELECONSULTATION PRACTICE DURING THE COVID-19 PANDEMIC: A NARRATIVE REVIEW Vera Rimbawani Sushanty
Nurse and Health: Jurnal Keperawatan Vol 11 No 1 (2022): Nurse and Health: Jurnal Keperawatan January-June 2022
Publisher : Institute for Research and Community Service of Health Polytechnic of Kerta Cendekia, Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36720/nhjk.v11i1.390

Abstract

The mandate of the 1945 Constitution, that everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to live and to have a good and healthy living environment, and the right to obtain health services while the ratio or comparison of health workers in this case doctors and the population in Indonesia is not balanced or not at the ideal number. In order to equalize the rights of citizens to obtain adequate and standard health services, the government issued a regulation on telemedicine in this case more often referred to as teleconsultation. Especially in this era of the Covid-19 pandemic, these services are very helpful for the community, so that their health conditions are monitored. It is hoped that services using information and communication technology facilities will have a good impact as well as conventional medical services and still pay attention to the rights and responsibilities of both parties and do not cause losses in their implementation, the preparation of this research uses the type of normative research. The materials for this research come from laws and regulations, regulations issued by the Minister of Health, the Civil Code, as well as other relevant sources.
Co-Authors Agung Sosiawan Akbar, Kenza Kalihanugrah Aldy Putu Nagendra Alfianti, Fifi Nur Ali Ma'ruf Ambarsari, Linda Ariska Amelia, Mays Ananda Liony Putra Anggraini, Vella Dwi Arfian, Arfian Armeita, Ade Asep Rosyidin Kanny Azhar, Satrio Waliyudin Azzahra, Salsabila Putri Budiarsih, Budiarsih Dermawan, Alif Fito Dian Agustin Wahjuningrum Efrianto, Gatot Ernawati Huroiroh Ernawati Huroiroh Estiawan, Belva Yulivio Fery Setiawan Grascillia, Anggie Hafidzi, Muhammad Kamil Heru Irianto Hidayat, Manarul Hidayatullah, Akmal Huroiroh, Ernawati Kristiono, Josafat Ago Lely Nurhayati Lesmana, Anggi MA'RUF, ALI Malau, Aulia Rohman Mohamad Aris Munandar Muhammad Rafly Apriansyah Napitupulu, Benyamin Steven Ngaisah, Siti Nurahim, Yudi Nurcahyani, Lala Intan Nurfath, Al Fachri Putra, Jejein Indramayu Rachmat Pramukty Rafli, La Ode Ramadhanty, Denisa Riandini, Anyeu Rijadi, Prof. Dr. Prasetijo Rudiansyah, Bambang Safaat, Birkham Pahmi Salsabila, Annisa Septi Rahayu Sitorus, Betris Kristin Ambar Wati Sitorus, Betris Kristin Sosor Ambar Wati Susi Ratnawati Sutarman . Syihab, Firiyal Luthfi Trisnanti, Ines Lovitya Ubaidillah, Defid Wahidur Roychan Wahyudianto, Raafi Catur Wandy, Yusef Warhana, Fajar Wira Wibowo, Daffa Satrio Yahya, Ananda Intan Fadhilah Yurike Andam Sari Yusuf, Fauzi Maulana