Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEMOTONGAN GAJI KARYAWAN KARENA PERUSAHAAN TERDAMPAK COVID-19 Halida Zia
DATIN LAW JURNAL Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v1i2.450

Pandemi Covid-19 yang menjadi wabah global saat ini berdampak pada banyak sektor mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dunia usaha dan ketenagakerjaan. pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi. Akibatnya, ada perusahaan yang memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan pekerja untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Bagi perusahaan yang melaksanakan WFH, artinya pekerja tetap bekerja, tapi tidak hadir ke tempat kerja baik itu kantor atau pabrik seperti biasanya. Mengingat pekerja melaksanakan pekerjaannya, maka upah dan tunjangan tetap dibayar pengusaha. Dalam kondisi ini, bisa saja pengusaha tidak membayar tunjangan yang sifatnya tidak tetap. Pandemi Covid-19 berpotensi banyak perselisihan ketenagakerjaan yang muncul. Salah satunya perselisihan hak terkait pemenuhan ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terkait pemenuhan upah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu bagaiamana akibat hukum ketenagakerjaan atas pemotongan gaji karyawan karena kondisi perisahaan terdampak Covid-19?Keywords : Covid-19, Upah, Hukum KetenagakerjaanPandemi Covid-19 yang menjadi wabah global saat ini berdampak pada banyak sektor mulai dari kesehatan, sosial, ekonomi, dunia usaha dan ketenagakerjaan. pada saat pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagian perusahaan tidak boleh beroperasi. Akibatnya, ada perusahaan yang memutuskan untuk merumahkan pekerja atau memerintahkan pekerja untuk bekerja dari rumah (work from home/WFH). Bagi perusahaan yang melaksanakan WFH, artinya pekerja tetap bekerja, tapi tidak hadir ke tempat kerja baik itu kantor atau pabrik seperti biasanya. Mengingat pekerja melaksanakan pekerjaannya, maka upah dan tunjangan tetap dibayar pengusaha. Dalam kondisi ini, bisa saja pengusaha tidak membayar tunjangan yang sifatnya tidak tetap. Pandemi Covid-19 berpotensi banyak perselisihan ketenagakerjaan yang muncul. Salah satunya perselisihan hak terkait pemenuhan ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terkait pemenuhan upah. Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Lalu bagaiamana akibat hukum ketenagakerjaan atas pemotongan gaji karyawan karena kondisi perisahaan terdampak Covid-19?Keywords : Covid-19, Upah, Hukum Ketenagakerjaan

Mengkritisi Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat (3) dilihat dari Sosio-Politik Hukum Pidana Indonesia M. Nanda Setiawan
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.561

Electronic Transaction Information Law Number 19 Year 2016 Amendment to Law Number 11 Year 2008 was originally born to protect Indonesian people from cyber crime. Unfortunately, the implementation of this law has experienced many shifts in function. ITE legislation it is now becoming one of the frightening specter is primarily concerned with freedom in a democracy or believes in cyberspace, especially social notably of course this is contrary to the 1945 Constitution, which states everyone has the right to freedom of expression. This research uses normative juridical research. Approach to the problem used in this study include law approach (statute approach), the conceptual approach and the approach of the case. The conclusion that the real purpose of the establishment of Law No. 19, 2016 on information traksaksi electronics to make the Indonesian people safe from all forms of criminal acts of cyber crime, but today the laws ite is used as a tool to stifle freedom of speech, it is a setback democracy in Indonesian history that does not comply with national goals ite establishment of legislation in terms of socio-political objectives of the state of Indonesia which is the people's will is not the will of the ruler, here the criminal law policy should be is in harmony with the political goals of the Indonesian state. Keywords: Contempt; Defamation; Socio Politics; Criminal law. AbstrakUndang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sedianya lahir untuk melindungi masyarakat Indonesia dari kejahatan cyber crime. Sayangnya, implementasi UU ini banyak mengalami pergeseran fungsi. Undang-undang ITE justru kini menjadi salah satu momok yang menakutkan terutama berkaitan dengan kebebasan dalam berdemokrasi atau berpendapat di dunia maya khususnya dimedia sosial tentu hal ini bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kesimpulan bahwa sebenarnya tujuan dari dibentuknya undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi traksaksi elektronik untuk membuat masyarakat Indonesia aman dari segala bentuk tindak pidana cyber crime, namun dewasa ini undang-undang ite digunakan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, ini merupakan suatu kemunduran demokrasi dalam sejarah Indonesia sehingga tidak sesuai dengan tujuan nasional pembentukan undang-undang ite dari segi sosio-politik Indonesia yang mana tujuan negara merupakan kehendak rakyat tidak kehendak penguasa,disini kebijakan hukum pidana harus lah selaras dengan tujuan politik negara Indonesia. Kata Kunci: Penghinaan; Pencemaran nama baik; Sosio Politik; Hukum Pidana.

Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Dalam Masyarakat (law as a tool of social engineering) Defril Hidayat; Hainadri Hainadri
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.566

We cannot separate the law from people's lives, so to talk about the law we also cannot be separated from talking about it in the context of human life, it can be said that there is no human being on this earth who lives alone, far away and separated from life together. “Humans cannot stand outside or without society. On the other hand, society cannot exist without humans. Examining the influence of law on social change means questioning whether the law can drive and direct social change, which means can the legal aspect function as a tool or a means of reforming society or law as a tool of social engineering, then what is the actual function of law as a means of reform in society? . In this study, the method used is a descriptive research method whose function is to describe ongoing phenomena or describe phenomena in the past. The function of law as a means of renewal in society is to direct society in a better direction so that order is created in society. Law can be a means of renewal for the community if the law is accepted by the community and the law accepted by the community is certainly a law that was born on the needs of the community.Keywords: law as a tool of social engineering, Society. Abstrak Hukum tidak bisa kita lepaskan dari kehidupan masyarakat, maka untuk membicarakan hukum kita juga tidak dapat lepas membicarakannya dalam konteks kehidupan manusia, dapatlah dikatakan bahwa tidak ada seorang manusia di mukabumi ini yang hidup seorang diri terpencil jauh dan lepas dari kehidupan bersama. “Manusia tidak mungkin berdiri diluar atau tanpa masyarakat. sebaliknya masyarakat tidak mungkin ada tanpa manusia. Menelaah pengaruh hukum pada perubahan social berarti mempertanyakan apakah hukum dapat menggerakkan dan mengarahkan perubahan social yang berarti dapatkah aspek hukum befungsi sebagai alat atau sarana dalam melakukan pembaharuan terhadap masyarakat atau law as a tool of social engineering, lalu bagaimanakah sebenarnya fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif yang mana fungsinya untuk menggambarkan fenomena yang masih berjalan maupun mendeskripsikan fenomena di masa lampau. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat adalah untuk mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Hukum dapat menjadi sarana pembaharuan bagi masyarakat apabila hukum itu diterima oleh masyarakat dan hukum yang diterima masyarakat tentulah hukum yang lahir atas kebutuhan masyarakat.Kata Kunci: Hukum, Sarana Pembaharuan, Masyarakat.

Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanahulayat Di Indonesia Halida Zia
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.562

In customary law, the highest land tenure rights are ulayat rights which are jointly owned by the Customary Law Community. Customary law communities are subject to and bound by customary law that they have mutually agreed upon. what is the position and existence of customary law in the development of national law? Constitutionally, the state recognizes and respects customary law and its traditional rights as long as there are indigenous peoples who preserve it. In the settlement of customary land disputes that occur in the territory of customary law communities, they are resolved by customary means. The concept of deliberation and consensus used by indigenous peoples later became the forerunner to the development of national law. Keywords: Existence, Dispute, Customary Land AbstrakDalam hukum adat, hak penguasaan atas tanah tertinggi adalah hak ulayat yang dimliki secara bersama oleh Masyarakat Hukum Adat (MHA). Masyarakat hukum adat tunduk dan terikat pada hukum adat yang telah mereka sepakati bersama. Namun bagaimana kedudukan dan eksistensi hukum adat dalam pembangunan hukum nasional? Secara konstitusional negara mengakui dan mengohrmati hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih ada masyarakat hukum adat yang melestarikannya. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat yang terjadi di wilayah masyarakat hukum adat diselesaikan dengan cara adat. Konsep musyawarah mufakat yang dipakai masyarakat hukum adat kemudian menjadi cikal bakal pembangunan hukum nasional. Kata Kunci: Eksistensi, Sengketa, Tanah Ulayat

Wanprestasi (Kredit Macet) Dalam Perjanjian Leasing Berdasarkan Putusan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/pmk.010/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/ppu-xvii/2019 Fajar Fajar
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.563

AbstractLeasing companies in Indonesia are currently very mushrooming because the financing processes and procedures tend to be easy and fast. The leasing company is present to provide financing, preceded by a leasing agreement, then the agreement creates rights and obligations between the financier (lessor) and the financing recipient (lesse). Leasing companies are subject to law Number 42 of 1999 concerning fiduciary guarantees, leasing companies are required to register objects of fiduciary guarantees at the fiduciary registration office in order to obtain legal certainty so that in the event of default (bad credit) the lessor will not be harmed in the future. In terms of the execution of the object of fiduciary security after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 18/ XVII PPU- /2019, the authority to execute the object of fiduciary security is no longer with the leasing company but based on the decision of the district court. This is to provide legal protection to the lesse so that the lessor's arbitrariness does not occur in an effort to force the execution of a fiduciary object. Keywords: Lack of Agreement, Leasing Agreement, Fiduciary Security AbstrakPerusahaan leasing di Indonesia saat ini sangat menjamur karena proses dan prosedur pembiayaan cenderung mudah dan cepat prosesnya. Perusahaan leasing hadir memberikan pembiayaan dengan didahului oleh perjanjian leasing kemudian perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak pemberi pembiayaan (lessor) dan pihak penerima pembiayaan (lesse). Perusahaan leasing tunduk pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, perusahaan leasing wajib mendaftarkan objek jaminan fidusia pada kantor pendaftaran fidusia guna mendapatkan kepastian hukum agar ketika teradi wanprestasi (kredit macet) di kemudian hari pihak lessor tidak dirugikan. Dalam hal eksekusi objek jaminan fidusia setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PPU-XVII/2019 maka kewenangan mengeksekusi objek jaminan fidusia tidak lagi pada perusahaan leasing melainkan berdasarkan putusan pengadilan negeri. Hal ini guna memberikan perlindungan hukum kepada lesse agar tidak terjad kesewenang-wenangan pihak lessor dalam upaya paksa melakukan eksekusi objek fidusia. Kata Kunci: Wanprestasi, Perjanjian Leasing, Jaminan Fidusia

Perlindungan Atas Merek Dagang Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Mario Agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.564

Brand is a potential economic asset for the owner of rights to the brand. Therefore the use of rights to the brand are often related to monopolistic practices and unfair business competition, the legal protection attached to it, namely as an object against him over the rights of individuals or legal entities. Good management of the brand will generate huge profits for holders of rights to the brand. Sometimes the brand plays an important role before the public decides to choose the item. Imitation, counterfeiting, piracy or pemboncengan brand is mostly behavioral businesses that bad faith in business. These actions are sometimes indeed an effective solution in facing competition in the market, but on the other hand, they certainly cause losses for brand rights holders, the consumer community, and of course the state. Therefore, it is necessary to provide legal protection for a brand. Keywords: Legal Protection; Brand rights.AbstrakMerek merupakan aset ekonomi yang sangat potensial bagi pemilik hak atas merek. Oleh karena penggunaan hak atas merek sering kali berkaitan dengan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai obyek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Manajemen yang baik terhadap merek akan menghasilkan keuntungan yang besar bagi pemegang hak atas merek. Kadangkala merek memegang peranan penting sebelum masyarakat memutuskan akan memilih barang tersebut. Peniruan, pemalsuan, pembajakan ataupun pemboncengan merek merupakan sebagian prilaku pelaku usaha yang beritikad tidak baik dalam menjalankan usahanya. Perbuatan tersebut terkadang memang merupakan solusi efektif dalam menghadapi persaingan di pasaran, tapi disisi lain tentu menimbulkan kerugian bagi pemegang hak merek, masyarakat konsumen, dan tentu saja negara. Karena itu perlu diberikan perlindungan hukum atas suatu merek Kata Kunci : Perlindungan Hukum; Hak Merek.

Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Chindi Oeliga Yensi Afita
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i1.565

The law is the embodiment of the value of trust, therefore it is natural that the police are expected to be trustworthy in upholding the authority of the law which essentially means upholding the value of trust in society. One of the crimes against forgery of motorized vehicle documents has recently become the target of many four-wheeled vehicles. In answering these problems, this research uses library research and field research. Based on the results of the study, it can be concluded that: 1.) Counterfeiting of motorized vehicle registration certificates occurs due to economic factors, environmental factors and high demand for interest. motorized vehicles on the market. 20 The enforcement of criminal law against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers is carried out to overcome obstacles in law enforcement against counterfeiting of Motorized Vehicle Numbers based on Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation by the Lubuklinggau City Resort Traffic Unit Police, namely by , giving warnings and warnings to sellers of Motorized Vehicle Registration Numbers not to make sales without a permit because it is a violation of the law, giving seminars to law enforcers to stay on their goals to enforce the law, and trying to increase legal awareness in the community through socialization. It is emphasized in Article 263 of the Criminal Code that the perpetrator will be subject to 6 years in prison. Keywords: STNK Counterfeiting, Law Enforcement AbstrakHukum merupakan perwujudan dari nilai kepercayaan oleh karena itu wajar apabila kepolisian diharapkan sebagai orang yang dapat dipercaya dalam menegakkan wibawa hukum yang pada hakikatnya berarti menegakkan nilai kepercayaan di masyarakat. Salah satu kejahatan terhadap pemalsuan surat kendaraan bermotor akhir-akhir ini banyak dijadikan target adalah kendaraan roda empat. Dalam menjawab permasalahan tersebut, Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (field research), Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1.) Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor terjadi disebabkan faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor tingginya permintaan minat kendaraan bermotor di pasaran. 20 Penegakan hukum pidana terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Lubuklinggau yaitu dengan cara, memberikan teguran dan peringatan kepada penjual Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor agar tidak melakukan penjualan tanpa izin karna hal tersebut merupakan pelanggaran hukum, memberikan seminar kepada penegak hukum agar tetap pada tujuanya untuk menegakan hukum, dan berupaya untuk meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat melalui sosialisasi. Ditegaskan dalam pasal 263 KUHP pelaku akan dikenakan 6 tahun kurungan penjara. Kata Kunci: Pemalsuan STNK, Penegakan Hukum

KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DI INDONESIA Irvan Maulana maulana; Mario Agusta agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.734

ABSTRAK Sistem peradilan pidana cenderung mengesampingkan prinsip-prinsip dasar dalam hal pemenuhan keadilan, semata-mata atas alasan pemenuhan kepastian hukum. Penulis menguraikan kelemahan sistem peradilan pidana Indonesia sebagai berikut Sistem peradilan pidana cenderung emosional dalam menghukum pelaku.Paham yang terlalu positivis menempatkan undang-undang sebagai kaidah yang mutlak dipedomani demi mencapai kepastian hukum dan mengabaikan kemanfaatan serta keadilan hukum bagi pelaku dan korban Sistem hukum peradilan pidana yang cenderung mengesampingkan hak-hak terdakwa / tersangka dan korban. Sehingga lebih kepada presumption of guilty dalam teori crime control mode, sementara menurut penulis Indonesia seharusnya sudah mengarah ke due procces mode. Aparat hukum cenderung memakai ego sektoral mereka dalam menangani suatu tindak pidana.Aparat hukum sering menmanfaatkan celah hukum dalam hal penyelesaian sengketa diluar pengadilan untuk kepentingan pribadi. Restorative justice merupakan cara penyelesaian perkara melalui proses hukum diluar pengadilan yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang menekankan pada pemulihan atas kondisi pelaku dan korban. Pemulihan diartikan sebagai pemulihan kepada si korban dan juga pelaku.Jadi yang dipulihkan bukan semata-mata hanya korban. Proses inilah yang dapat membuat hubungan korban dan pelaku dapat kembali harmonis dan tidak ada saling dendam. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada aksus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkotika saya rasa tidak dapat diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”. Untuk mewudkan sistem Restorative Justice tersebut membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari masyarakat dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Kata Kunci: Konsep; Implementasi; Restoratif Justice

PELAKSANAAN FUNGSI EVALUASI DALAM PENGELOLAAN BANTUAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN 2019 DI DUSUN PURWASORI KECAMATAN PELEPAT ILIR KABUPATEN BUNGO Nirmala Sari Sari; Khaidir Saleh Saleh
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.736

ABSTRAKUndang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru yang dibuat khusus untuk desa sebagai salah satu jawaban bagi pemerintah desa dalam memajukan dan memandirikan wilayah desa. Sebagai kebijakan baru maka pelaksanaan Undang-Undang Desa membutuhkan kemampuan dan kesiapan dari pemerintah desa. Studi penelitian ini dilakukan didusun Purwosari Kecamatan Pelepat Ilir Kabupaten Bungo. Sebagai salah satu desa di indonesia maka desa Sumur Tujuh juga diharuskan untuk mampu dan siap dalam menjalankan Undang-undang desa. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019 dan untuk mengetahui mengetahui kendala yang dihadapi oleh pemerintah Dusun dalam pengelolaan bantuan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2019. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara,observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian: (1). Kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam pengelolaan keuangan desa masih kurang baik ini dibuktikan dengan belum adanya kemampuan pemerintah desa dalam penyusunan administratif pengelolaan keuangan desa dan kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam perencanaan pembangunan desa baik ini dibuktikan dengan adanya perencanaan pembangunan desa berjangka yang dimiliki yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu RPJMDes dan RKPDes. Walaupun dalam kenyataaanya masih ada beberapa kekurangan seperti minimnya kuantitas dan kualitas SDM pemerintah desa, kurangnya kemampuan pemerintah desa Purwosari dalam mengelola kelembagaan desa dan kurangnya kemampuan pemerintah dusun Purwosari dalam menyediakan sarana prasarana desa. (2). Kendala yang dimiliki yaitu kendala internal. Meliputi SDM yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kendala eksternal meliputi kurangnya peran serta dari Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten serta kurangnya peran serta dari pendamping desa Kata Kunci : Pemerintah Desa, Kesiapan, Kendala, Dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Perbedaan Pengaturan antara Prinsip Non-Diskriminasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement on Government Procurement ChapterdenganPeraturan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Indonesia Syukri Syukri Syukri; Huala Adolf adolf adolf; Prita Amelia Amelia amelia
DATIN LAW JURNAL Vol 2, No 2 (2021): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v2i2.748

ABSTRAKTulisan ini bertujuan untuk menjelaskan perbedaan pengaturan antara peraturan penggunaan produk dalam negeri di Indonesia dengan prinsip non-diskriminasi pengadaan barang/jasa pemerintah dalam Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Uni Eropa (I-EU CEPA) implikasi hukumnya terhadap peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian metode yuridis normatif dengan spesifikasi bersifat eksploratif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi yang terdiri dari most favoured-nation treatment dan national treatment dalam I-EU CEPA on Government Procurement Chapter memiliki perbedaan dengan peraturan di Indonesia karena penggunaan produk dalam negeri diwajibkan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dan diskriminatif terhadap produk dan penyedia asing. Perbedaan ketentuan tersebut memiliki Implikasi hukum jika Indonesia dan Uni Eropa menyepakati prinsip non-diskriminasi I-EU CEPA on Government Procurement Chapter yaitu Indonesia harus meratifikasi dan mentransformasikannya ke dalam hukum nasional. Bentuk ratifikasi dimaksud dapat berbentuk Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Menurut penulis, instrumen ratifikasi yang dipilih sebaiknya adalah Undang-Undang dan mentransformasikan Government Procurement Chapter dalam bentuk Undang-Undang tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka Kerjasama Perdagangan Internasional yang pengaturannya menerapkan prinsip non-diskriminasi dan pemberlakuannya bersifat lex specialis, hanya berlaku untuk setiap kerjasama internasional Indonesia dengan negara mitra dagang sehingga Indonesia memiliki dasar hukum yang jelas jika kedepan akan muncul judicial review. Selain itu, dalam I-EU CEPA, Indonesia dapat menerapkan langkah transisi (transitional measures) dengan tetap memberlakukan peraturan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan pemberian waktu setelah entry into force sebagai upaya penyesuaian dalam rangka peningkatan dalam saing produk dalam negeri terhadap produk asing serta batasan ambang batas (threshold) yang diperbolehkan bagi penyedia asing.Kata kunci: Prinsip Non-diskriminasi, I-EU CEPA, Produk Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
HALIDA ZIA

Contact Email
halidazia234@gmail.com

Phone
+6281278680105

Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com

Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam

Location
Kab. bungo,

Jambi

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name HALIDA ZIA

Contact Email halidazia234@gmail.com

Phone +6281278680105

Journal Mail Official datinjurnal@gmail.com

Editorial Address https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam

Location Kab. bungo, Jambi INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
HALIDA ZIA

Contact Email
halidazia234@gmail.com

Phone
+6281278680105

Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com

Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam

Location
Kab. bungo,

Jambi

INDONESIA