cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 83 Documents
 5   6   7   8   9 
Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Katrino, Iqbal; Hidayat, Defril
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1925

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat pengaturan mengenai bencana nasional, namun tidak merumuskan kriteria yang jelas, tegas, dan terukur. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik penetapan status bencana nasional dan membuka ruang diskresi yang luas bagi pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika multitafsir bencana nasional dalam perspektif hukum tata negara serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan kriteria bencana nasional telah melemahkan prinsip kepastian hukum, memperkuat dominasi diskresi eksekutif, dan menimbulkan ketimpangan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa pengaturan bencana nasional tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknokratis, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma bencana nasional yang berbasis pada dampak terhadap hak konstitusional warga negara dan terintegrasi dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Kata Kunci: Bencana Nasional, Multitafsir Norma, Hak Konstitusional, Negara Hukum.   
Peran Kepala Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Dusun Purwo Bakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Nungki Ramanda
DATIN LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Datin Law Jurnal 2026
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v7i1.2024

Abstract

AbstrakPenelitian ini membahas peran kepala desa dalam meningkatkan pembangunan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Dusun Purwo Bakti, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo. Fokus kajian terletak pada bagaimana kepala desa memobilisasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi terhadap 7 narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan aktif kepala desa berperan signifikan dalam mengefektifkan pembangunan dan menjamin partisipasi masyarakat melalui tiga tahapan: perencanaan (RPJMDes dan RKPDes), pelaksanaan (pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan), serta pengawasan (monitoring BPD dan masyarakat). Kendala utama yang ditemukan berupa keterbatasan anggaran desa, rendahnya partisipasi aktif sebagian warga, dan kelemahan kapasitas aparatur desa dalam administrasi. Kepala Desa Dusun Purwo Bakti telah menjalankan peran sebagai perencanaan, pelaksana, dan pengawas pembangunan sebagaimana diamanatkan UU No. 6 Tahun 2014, meskipun masih memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan anggaran yang lebih memadai.Kata Kunci: peran kepala desa, pembangunan desa, UU Desa, partisipasi masyarakat, otonomi desa.
Perlindungan Hukum yang Berkeadilan bagi Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jmb) Utami Kurnia Hendri; Chindi Oeliga Yensi Afita; M Nanda Setiawan
DATIN LAW JURNAL Vol 7, No 1 (2026): Datin Law Jurnal 2026
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v7i1.2026

Abstract

AbstrakKekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak serius terhadap keselamatan, martabat, serta kondisi fisik dan psikologis korban. Meskipun negara telah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum perlindungan korban, dalam praktik peradilan pidana perlindungan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan keadilan yang berorientasi pada korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap korban KDRT dalam perspektif hukum pidana serta mengkaji bentuk perlindungan yang diberikan kepada korban berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 137/Pid.Sus/2024/PN Jmb. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode penalaran deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban dalam putusan tersebut telah dilaksanakan secara normatif melalui pemidanaan pelaku berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT, namun masih bersifat formal-prosedural dan berorientasi pada pelaku, sehingga belum sepenuhnya memberikan keadilan substantif bagi korban. Perlindungan psikologis, pemulihan korban, dan perlindungan berkelanjutan pasca putusan belum diakomodasi secara optimal.Kata Kunci: Perlindungan hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga, hukum pidana, keadilan substantif.

Page 9 of 9 | Total Record : 83

 5   6   7   8   9 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2026): Datin Law Jurnal 2026 Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue