cover
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 81 Documents
Ambiguitas Kriteria Bencana Nasional dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Katrino, Iqbal; Hidayat, Defril
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i2.1925

Abstract

ABSTRAKUndang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana memuat pengaturan mengenai bencana nasional, namun tidak merumuskan kriteria yang jelas, tegas, dan terukur. Kondisi tersebut menimbulkan multitafsir dalam praktik penetapan status bencana nasional dan membuka ruang diskresi yang luas bagi pemerintah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika multitafsir bencana nasional dalam perspektif hukum tata negara serta dampaknya terhadap perlindungan hak konstitusional warga negara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakjelasan kriteria bencana nasional telah melemahkan prinsip kepastian hukum, memperkuat dominasi diskresi eksekutif, dan menimbulkan ketimpangan perlindungan hak konstitusional warga negara, khususnya hak atas rasa aman, pelayanan publik, dan pemulihan pascabencana. Artikel ini menegaskan bahwa pengaturan bencana nasional tidak dapat dipahami semata sebagai isu teknokratis, melainkan sebagai persoalan konstitusional yang menyangkut kewajiban negara dalam melindungi hak warga negara. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi norma bencana nasional yang berbasis pada dampak terhadap hak konstitusional warga negara dan terintegrasi dengan prinsip negara hukum serta hak asasi manusia. Kata Kunci: Bencana Nasional, Multitafsir Norma, Hak Konstitusional, Negara Hukum.