cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
HALIDA ZIA
Contact Email
halidazia234@gmail.com
Phone
+6281278680105
Journal Mail Official
datinjurnal@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/DATIN/about/editorialTeam
Location
Kab. bungo,
Jambi
INDONESIA
DATIN LAW JURNAL
Published by Universitas Muara Bungo
ISSN : -     EISSN : 27229262     DOI : 10.36355
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Datin” merupakan sebutan untuk kepala desa perempuan di Kabupaten Bungo, provinsi Jambi. Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo memilih nama ini untuk memberikan sebuah identitas atau pengenal supaya dikenal civitas akademika di seluruh Indonesia. Datin Law Journal mengumpullkan artikel hukum kemudian menyesuaikan format mengikuti standar Asosiasi Pengelola Hukum Se-Indonesia. Datin Law journal memberikan wadah untuk menampung kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo dalam bidang Literasi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 81 Documents
 2   3   4   5   6 
Hukum Pidana Bagi Pelaku Penipuan Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce) Di indonesia Chindy Oeliga Yensi Afita; Rasmini Simarmata; Johanes Sitorus
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.932

Abstract

Bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penipuan online hanya dapat dijatuhi menggunakan pasal 28 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP tentang tindak pidana penipuan tidak dapat digunakan untuk membebani pelaku tindak pidana penipuan online untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dikarenakan terdapat beberapa kendala dalam membebani sanksi pidana pada pelaku tindak pidana seperti kendala dalam pembuktian dimana alat bukti yang dibatasi oleh KUHAP, dalam pasal 378 KUHP hanya mengenal subyek hukum orang (naturlijk persoon), dan terdapat kesulitan menentukan yurisdiksi untuk menggunakan hukum mana, siapa yang berhak untuk menghukum pelaku karena penipuan online termasuk kedalam kejahatan lintas negara dan cybercrime dimana salah satu karekteristiknya tidak dapat di batasi oleh batas-batas wilayah kedaulatan suatu negara. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penipuan, Transaksi Elektronik Jual Beli Online (E-Commerce)
Tanggung Gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah Atas Kelalaian Terhadap Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Yurike Andam Sari; Vera Rimbawani Sushanty
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.930

Abstract

tertentu untuk dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan suatu hak. Akta jual beli tanah adalah Kejahatan carding di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Pembuatan akta adalah suatu proses pembuatan bukti tertulis yang sengaja dibuat tentang perbuatan hukum akta yang menunjukan suatu perbuatan hukum tentang jual beli tanah yang mampu dijadikan sebagai alat bukti bahwa telah berlangsungnya suatu perbuatan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung gugat Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap akta jual beli tanah karena kelalaiannya yang dibuat oleh atau dihadapannya. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah pendekatan secara yuridis normatif khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah mengalami perubahan sehingga menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016, Kitab Undang – Undang Hukum Perdata dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 lain- lain. Membahas mengenai tanggung gugat maka membahas pula mengenai ganti rugi yang memiliki persamaan dengan arti ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum. Pentingnya mengetahui pengertian dari perbuatan melanggar hukum agar dapat mengetahui pula akibat dari perbuatan melanggar hukum. Dalam arti sempit menurut Undang-undang yang yang mengarah pada suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan ketika akan menuntut ganti kerugian, meskipun ada perbuatan yang diwajibkan secara moral seseorang tidak bisa menuntut ganti kerugian karena perbuatan melanggar hukum untuk dijadikan suatu alasan. Keywords: PPAT, Tanggung Gugat, Akta Jual Beli Tanah
Kejahatan Carding Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Hukum Pidana Indonesia M Nanda Setiawan; Mariani Safitri; Lidya Lestari
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.931

Abstract

Kejahatan carding di atur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan dalam menangani kasus kejahatan dunia maya khususnya kejahatan carding, terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang mengkriminalisasi cyber crime dengan menggunakan metode interpretasi ekstensif, modus operandinya dalam undang-undang khusus diluar KUHP yaitu Undang-Undang ITE sebagai lex spesialis diantaranya diatur pada Pasal 30 jo Pasal 46 sebagai pasal tentang pencurian dalam kasus Carding, Pasal 34 ayat (1) jo Pasal 50 sebagai pasal tentang pencurian yang dilakukan dengan kerjasama oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Pada Pasal 35 jo Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 32 jo Pasal 48 sebagai pasal tentang penipuan dalam kasus Carding dengan modus mendapatkan data kartu kredit orang lain dan melakukan transaksi secara online. Kata Kunci: Cyber crime; Carding; Hukum Pidana
EksistensiPerbankan Syariah Dalam PerspektifPolitik Hukum Mario Agusta; Halida Zia
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i2.933

Abstract

Politikhukummerupakansuatudasarbagipenguasa negara dalammengambilkebijakan di bidanghukum.Kebijakanhukumtersebutkemudiandiwujudkandalambentukpengundangansuatuperaturansebagaidasarpemberlakuansuaturegulasitertentu. Dalam perumusanpolitikhukum,pemerintahsebagaipengambilkebijakansudahseharusnyamemperhatikanapa yang menjadikebutuhanmasyarakatdengantentusajaberdasarkannilai-nilai yang hidupdalammasyarakat (living law), sehinggakebijakantersebutbisaberlakuefektif dan berdayaguna. Dewasaini, keberadaanperbankan syariah dalamrealitaskegiatanmasyarakat Indonesia tengahmengalamipertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Mengingatperbankan syariah diyakinimemberikanmanfaat (utility) dan kemaslahatanbagimasyarakat Indonesia dan dipandangsejalandengantujuanpembangunanekonominasional. Maka, dapatdikatakanbahwahukumperbankan syariah adalahsebagairesponsatasperkembanganindustriperbankan syariah yang membutuhkanjaminankepastianhukum dan keadilanhukumdalamsuaturegulasi yang jelas.
Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi Iskandar Zulkarnain; Ridham Priskap
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.968

Abstract

Abstrak PenelitianinibertujuanuntukmengetahuidanmenganalisisImplikasiKebijakanPemerintahAtasPengakuanDanPerlindunganTerhadapMasyarakatHukumAdatDalamMemanfaaatkanSumberDayaAlamDiProvinsiJambi.Penelitianinimerupakanpenelitianhukumnormatifdenganmenggunakanmetodependekatankonsep, pendekatan Perundang Undangan,danpendekatankasus. Pasca lahirnya pengaturan Pemerintahan Desa secara tidak langsung menggusur keberadaan tatanan masayarakat Lokal/Masyarakat Adat yang berimplikasi Hak Menguasai Negara lebih Utama terhadap SDA. Adanya Penguatan Status Negara terhadap MAH, maka melahirkan Penguasaan SDA yang lebih besar sehingga Kepemilikan Adat Atas Tanah  dan Hutan yang sudah ada sejak Lama lebur Menjadi Tanah Negara. Praktek Pengusaaan ini menimbulkan banyak konflik dengan Masyarakat Adat. Dan setelah Adanya Pemisahan antara Hutan Adat dengan Hutan Ulayat dengan Putusan MK menimbulkan Konflik secara hukum, dimana hak Adat yang telah dikuasai Negara telah mempunyai status Hukum baik dalam bentuk Hutan Negar dan Juga adanya HGU diatasnya. Akibatnya ketika Penetaan Kembali Hak Ulayat berbenturan dengan hak lain yang ada. Selain itu adanya tata cara penetapan harus dengan peraturan perundang-undangan menimbulkan proses yang rumit padahal ketika negara mengambilnya dahulu begitu mudah. Diprovinsi Jambi ada 39 Hak pengelolaan terhadap SDA belum sebanding dengan keberadaan MHA di Provinsi Jambi. Penelitian ini melihat Implikasi Pengakuan dan perlindungan terhadap MHA dalam memanfaatkan SDA masih rendah dibandingkan keberadaan MHA yang ada di Jambi.Kata Kunci:     Masyarakat Adat, Sumber Daya Alam
Implikasi Pembatasan Usia Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin Amsari Damanik
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.969

Abstract

abstrak Perkawinan merupakan ikatan yang sangat sakral dalam kehidupan manusia,sehingga hal ini yang membedakan antara manusia sebagai mahluk yang paling sempurna dengan hewan melata, lebih jauh lagi bahwa perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan semata, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah Shallalhi’laihiwasalam, serta sarana menekatkan diri pada allah dikernakan menikah akan menimbulkan rasa ketenangan dalam mengarungi kehidupan, meskipun demikian untuk melngsungkan perkawinan, secara hukum harus memenuhi syarat syarat formal yang telah ditetapakan Undang undang salah satu syarat tersebut ialah pembatasan usia, dalam UU batasan usia pria dan wanita disamakan yaitu 19 (sembilan belas tahun) disisi lain adanya celah hukum dalam undang undang, sehingga usia dibawah 19 tahun dapat melangsungkan perkawinan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, apa yang menjadi pertimbangan serta implikasi hukum ditolaknya dispensasi kawin oleh hakim. Kata Kunci          : Perkawinan, Dispensasi dan Implikasi
Peran Staf Ahli Dalam Pelaksanaan Tugas Bupati Muaro Jambi: Kebijakan Dan Strategi Optimalisasi Harry Setya Nugraha
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.970

Abstract

ABSTRAKPada dasarnya Staf Ahli memiliki kedudukan yang cukup strategisdalam membantu pelaksanaan tugas Bupati Muaro Jambi. Meski begitu, masihditemukan fakta bahwa kedudukan yang strategis tersebut tidak cukup mampu membuat peran staf ahli dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu artikel ini akan mengulas kebijakan dan strategi optimalisasi peran staf ahli Bupati Muaro Jambi, khususnya pada bidang pemerintahan, hukum, dan politik. Akan di uraikan pula program dan kegiatan prioritas untuk menjawab masalah terkait bidang pemerintahan, hukum, dan politik yang terjadi di Kabupaten Muaro Jambi.Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatanperundang-undangan,dankonseptual, serta analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwakebijakan dan strategi untuk mengoptimalkan peran staf Ahli Bupati Muaro Jambi telah secara normatif diatur dalam Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 118 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Muaro Jambi. Kedua, terdapat tiga identifikasi permasalahan yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah Kabupaten Muaro Jambi melalui staf ahli bidang pemerintahan, hukum dan politik dengan beberapa program dan kegiatan prioritas.Keyword: Staf Ahli, Bupati, Muaro Jambi
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia Maryani Maryani; Halida Zia; Mario Agusta
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.981

Abstract

ABSTRAK Salah satu cara bertahan dari krisis ekonomi adalah dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, salah satunya adalah dengan usaha catering. Namun, kasus yang terjadi akhir-akhir ini adalah adanya kasus keracunan makanan karena makanan catering. Pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen. Selain  tanggung jawab dari pelaku usaha juga diperlukan pengaturan dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha catering/ jasaboga terhadap perlindungan konsumen yang keracunan berdasarkan UUPK NO 8 Tahun 1999. Analiisis penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif karena tidak mengandung angka, penulisan nya digunakan metode penelitian hukum normatif. Penulisan ini berjudul “Pertanggung jawaban Pelaku Usaha Catering Terhadap  Konsumen Yang Keracunan Berdasarkan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Diindonesia” yang bertujuan untuk membahas mengenai Pengaturan Pelaku Usaha Catering/ Jasaboga Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pertanggung jawaban pelaku usaha Jasaboga/ Catering terhadap Perlindungan konsumen yang mengalami keracunan makanan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah pertanggungjawaban pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami keracunan makanan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga. Kata Kunci       : Pertanggung jawaban, Pelaku Usaha Catering/ Jasaboga, Perlindungan Konsumen
Tindak Pidana Illegal Logging Di Indonesia Irvan Maulana; M Nanda Setiawan
DATIN LAW JURNAL Vol 4, No 1 (2023): Februari
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v4i1.982

Abstract

AbstrakPermasalahan yang muncul kemudian adalah kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ada tersebut tidak dapat menyelesaikan berbagai persoalan khususnya kejahatan di bidang lingkungan.Perjalanan waktu menunjukkan bahwa UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum mampu menjadi instrument yang efektif untuk melindungi lingkungan hidup. Sementara perkembangan teknologi diikuti oleh perkembangan kualitas dan kuantitas kejahatan di bidang lingkungan hidup yang semakin canggih dan seringkali mempunyai dampak internasional seperti, illegal mining, illegal fishing, dan illegal logging, yang dapat dikatagorikan sebagai white collar crime sampai sekarang masih terus berlangsung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif sehubungan dengan implementasi undang-undang ite yang dianggap keluar dari sosio politik atau tujuan undang-undang tersebut. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana illegal logging sulit untuk ditegakkan disebabkan karena faktor: pertauran perundang- undangannya yang masih lemah, faktor aparat penegak hukum, faktor yang berkaitan dengan budaya masyarakat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehigga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda.Kata Kunci: Tindak Pidana: Illegal Logging: Indonesia.
Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan Sri Rahayu; Bunga Permatasari
DATIN LAW JURNAL Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v3i1.857

Abstract

ABSTRAKTujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui dan menganalisis implementasi dari prinsip pencemar membayar atas kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan. Untuk itu metode yang digunakan adalah penelitian normatif, dengan pendekatan sejarah, konseptual, dan perundang-undangan dengan data penelitian berupa bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penulisan artikel berupa implementasi prinsip pencemar membayar yang berlaku di Indonesia berbeda dengan prinsip pencemar membayar menurutDeklarasi Rio dan prinsip ke-16 CERLA. Konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan. Implementasi tersebut tertuang dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur adanya dana jaminan reklamasi dan atau dana jaminan pascatambang. Kata Kunci: Implementasi, Polluter Pays Principle, Lingkungan, Pertambangan

Page 4 of 9 | Total Record : 81

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2025): Desember Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI Vol 5, No 1 (2024): Februari 2024 Vol 5, No 2 (2024): Desember Vol 4, No 2 (2023): Desember Vol 4, No 1 (2023): Februari Vol 3, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 3, No 2 (2022): Desember Vol 3, No 1 (2022): Februari-Juli Vol 2, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 2, No 2 (2021): Desember Vol 2, No 1: Februari-Juli 2021 Vol 1, No 2: Agustus-Desember 2020 Vol 1, No 2: Desember 2020 Vol 1, No 1: Februari 2020 More Issue