cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muh Yaasiin Raya
Contact Email
yasin.raya@uin-alauddin.ac.id
Phone
+6285343981818
Journal Mail Official
iqtishaduna@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : -     EISSN : 27146197     DOI : https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v3i1.21877
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
IQTISHADUNA: JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH, FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS: ECONOMIC LAW SHARIA ECONOMIC LAW / ISLAMIC ECONOMIC LAW ECONOMIC CRIMINAL LAW ECONOMIC CIVIL LAW INTERNATIONAL ECONOMIC LAW
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023" : 5 Documents clear
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI LAHAN BUDIDAYA RUMPUT LAUT DI KELURAHAN AKKAJENG KECAMATAN SAJOANGING KABUPATEN WAJO Ana, Tenri; Muh. Taufiq Amin
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37575

Abstract

Abstrak Jual beli lahan budidaya rumput laut yang terjadi di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo yang mana objek yang diperjualbelikan yaitu laut yang merupakan milik negara, dimana pihak penjual menjual laut yang dikatakan miliknya kepada pihak pembeli dengan harga yang cukup tinggi namun keuntungan sangat menjanjikan. Rumusan masalah dalam yaitu : Bagaimana status penguasaaan lahan budidaya rumput laut, Bagaimana pelaksanaan jual beli lahan budidaya rumput laut, dan Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Jual beli lahan budidaya rumput laut di Kelurahan Akkajeng Kecamatan Sajoanging Kabupaten Wajo bertentangan dengan tujuan dari jual beli dalam fiqh mu’amalah karna warga mengambil kesempatan dari kewenangan yang diberikan atas laut tersebut dan mengambil keuntungan secara pribadi, yang seharusnya adalah laut tidak dapat dimiliki dan hanya bisa dimanfaatkan, maka sudah sepatutnya masyarakat/nelayan pembudidaya rumput laut menetapkan tanda batas pengkaplingan serta mempunyai SIUP sebagai dasar penguasaan dan penggunaan wilayah pantai untuk usaha budidaya rumput laut. Kata Kunci: Hukum Islam, Jual Beli, Milik Negara. Abstract The sale and purchase of seaweed cultivation land that occurred in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency, where the object being traded is the sea which belongs to the state, where the seller sells the sea which is said to be his to the buyer at a fairly high price but very promising profits. The formulation of the internal problem is: What is the status of controlling seaweed cultivation land, How is the implementation of buying and selling seaweed cultivation land, and What is the view of Islamic law on buying and selling seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging District, Wajo Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. The buying and selling of seaweed cultivation land in Akkajeng Village, Sajoanging Subdistrict, Wajo Regency is contrary to the purpose of buying and selling in fiqh mu'amalah kama. Residents take advantage of the authority given over the sea and take advantage personally, what should be is that the sea cannot be owned and only If it can be utilized, then it is appropriate for seaweed cultivators to determine the fishermen community for seaweed cultivators to set boundaries for plotting and have a SIUP as the basis for the control and use of coastal areas for seaweed cultivation. Keywords: Islamic Law, Sale and Purchase, State Owned.
BISNIS STARTUP: FENOMENA, PROBLEMATIKA, DAN ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Makmu, Geubrina
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.38478

Abstract

Abstrak Pertumbuhan startup terus mengalami perubahan yang sangat baik dengan didukung data bahwa startup Indonesia menduduki peringkat kelima dengan jumlah terbanyak didunia, penelitian ini akan menjelaskan tentang bisnis startup dari aspek fenomena, promlematika dan analisis hukum ekonomi syariah. Penelitian ini dilakukan berdasarkan studi kepustakaan dengan berbagai referensi jurnal dan buku serta beberapa artikel yang berhubungan. Penelitian Pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder Mengumpulkan data akan dilakukan dengan cara mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder dengan membaca dan menelaah yang sesuai dengan penelitian ini. Hasil penelitian ini menujukan bahwa starup sebagai perusahan perintis dan untuk menghindari fenomena startup yang sering terjadi yaitu kegagalan maka terdapat faktor yang dapat dilakukan agar terhindar dari kegagalan dan melihat dari perspektif Hukum Ekonomi Islam akan Kembali perusahan tersebut bergerak pada bilang apa. Kata Kunci: Fenomena, Hukum Ekonomi Syariah, Startup abstract The growth of startups continues to experience very good changes supported by data that Indonesian startups are ranked fifth with the largest number in the world, this research will explain the startup business from the aspect of phenomena, problems and analysis of sharia economic law. This research was conducted based on literature studies with various journal and book references as well as several related articles. Library research is carried out by collecting primary data and secondary data. Collecting data will be carried out by collecting primary data sources and secondary data sources by reading and studying those that are appropriate to this research. The results of this study indicate that startups are pioneering companies and to avoid the startup phenomenon that often occurs, namely failure, there are factors that can be done to avoid failure and see from the perspective of Islamic Economic Law will the company move on what to say. Keywords: Phenomenon, Sharia Economic Law, Startup,
ANALISIS HUKUM DAN FAKTOR-FAKTOR MUZAKI MEMBAYAR ZIS MELALUI LEMBAGA ZAKAT TRADISIONAL Fadoilul Umam; Mik Imbah Arbaina; Moh. Kholilur Rahman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.42342

Abstract

Abstrak Zakat memiliki potensi luar biasa untuk mengurangi kesulitan masyarakat karena meluasnya kemiskinan ataupun ketimpangan sosial. Oleh karena itu, sudah seharusnya sumber daya domestik dialokasikan melalui zakat untuk membiayai dan mendanai berbagai program pembangunan dalam berbagai lini, seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerja, dan kesejahteraan sosial. Perkembangan zakat di Indonesia secara nasional dimulai sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Pemerintah membentuk lembaga resmi yang akan mengelola zakat baik secara nasional maupun di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Namun ironisnya, masih banyak masyarakat yang tidak memilih lembaga zakat tersebut dalam membayar zakat. Adapun problem dalam penelitian ini yaitu, faktor yang melatarbelakangi muzaki membayar zakat infak dan sedekah (ZIS) melalui lembaga zakat tradisional. Penelitian ini bersifat kualitatif. Sedangkan metode analisis yang digunakan yaitu kualitatif-deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, masyarakat masih sangat rendah pemahamannya terhadap zakat, kepercayaannya masih sangat rendah terhadap lembaga zakat formal, dan pendapatan yang reratif rendah juga menjadi faktor masyarakat tidak menyalurkan zakat terhadap lembaga formal. Kata Kunci: Hukum, faktor-faktor, Lembaga Zakat Tradisional Abstrac Zakat has extraordinary potential to reduce people's difficulties due to widespread poverty or social inequality. Therefore, domestic resources should be allocated through zakat to finance and fund various development programs in various lines, such as health, education, labor and social welfare. The development of zakat in Indonesia nationally began when law nomor 38 of 1999 concerning zakat management. The government has formed an official institution that will manage zakat both nationally and at the provincial, district and city levels. However, ironically, there are still many people who do not choose the Zakat Institution to pay zakat. The problem in this research is the factors behind muzaki paying zakat infaq and alms (ZIS) through traditional zakat institutions. This research is qualitative in nature. Meanwhile, the analysis method used is qualitative-descriptive. The results of this research conclude that society still has very little understanding of zakat, and trust is still very low in formal zakat institutions and relatively low income is also a factor in society not distributing zakat to formal institutions. Keywords: Law, factors, Traditional Zakat Institutions
IMPLEMENTASI JAMINAN PRODUK HALAL TERHADAP PELAKU USAHA KECIL DI KOTA PALOPO PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Ashar Sinilele; Suriyadi; Muhammad Fachrul Rahman
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.43093

Abstract

Abstrak Sertifikasi halal merupakan sebuah kewajiban yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tidak terkecuali bagi pelaku usaha mikro, akan tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan sertifikasi halal terhadap produknya khususnya di Kota Palopo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Implementasi kewajiban sertifikasi halal pelaku usaha mikro di Kota Palopo belum sepenuhnya dilakukan dikarenakan banyaknya pelaku usaha mikro yang minim pengetahuan tentang jaminan produk halal sedangkan pemerintah memberikan kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dengan bentuk pernyataan halal. Implementasi kewajiban sertfikasi halal juga didorong oleh kenyataan bahwa belum dilakukan sanksi terhadap pelaku usaha padahal di dalam peraturan perundang-undangan diatur mengenai sanksi terhadap pelanggaran jaminan produk halal salah satunya tidak melaksanakan kewajiban sertifikasi halal meskipun tidak secara detail menyebutkan sanksi terhadap tidak dilakukannya sertifikasi halal oleh pelaku usaha yang hanya menyebutkan bahwa diancam dengan sanksi administratif. Jaminan produk halal akan berjalan optimal jika terjadi sinergi antara para pihak terkait seperti pemerintah, pelaku usaha dan konsumen bahwa program ini adalah tanggung jawab dan tugas bersama. Kata Kunci: Halal, Usaha Mikro, Perlindungan Konsumen Abstract Halal certification is an obligation stipulated in the laws and regulations, not least for micro-business actors, but the fact is that there are still many micro-business actors who do not carry out halal certification of their products, especially in Palopo City. The research method used in this research is empirical normative legal research using statutory, conceptual and case approaches. The implementation of the halal certification obligations of micro-business actors in Palopo City has not been fully carried out due to the large number of micro-business actors who have minimal knowledge about halal product guarantees while the government provides convenience for halal certification for micro-business actors in the form of halal statements. The implementation of halal certification obligations is also driven by the fact that sanctions have not been imposed on business actors even though the laws and regulations regulate sanctions for violations of halal product guarantees, one of which is not carrying out halal certification obligations even though they do not specifically mention sanctions for not carrying out halal certification by business actors, which only mention that they are threatened with administrative sanctions. Halal product guarantees will run optimally if there is synergy between related parties such as the government, business actors and consumers that this program is a shared responsibility and task. Keywords: Halal, Micro Business, Consumer Protection
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM TANGGUNG RENTENG DALAM PINJAMAN MODAL USAHA DI PT BINA ARTHA VENTURA CABANG BINAMU KABUPATEN JENEPONTO Rahman, Putri; Muhammad Yaasiin Raya
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39242

Abstract

Abstrak Pokok masalah penelitian ini bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Dari pokok masalah tersebut maka dirumuskanlah sub masalah yaitu: Bagaimana proseis Tanggung Renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tanggung renteing dalam pinjaman modal usaha di PT Biina Artha Ventura cabang Binamu Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini bersifat tinjauan lapangan (field research) dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara, obsevasi, dan dokumentasi. PT Bina Artha Ventura merupakan lembaga keuangan non-bank yang bergerak dalam pembiayaan mikro terhadap pengusaha perempuan yang bertujuan menstabilkan perekonomian masyarakat ekonomi mikro dengan modal Rp. 3.000.000-8.000.000 yang dapat diangsur sebanyak 31 kali angsuran perdua minggu. Yang menggunakan prinsip bagi hasil. Menurut tinjauan hukum Islam perihal sistem tanggung renteng dalam pinjaman modal usaha di PT Bina Artha ventura Cabang Binamu Kabupaten Jeneponto, telah memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Apabila ditinjau dari teori kafalah sudah sesuai dengan hukum Islam dan konsep tanggung renteng, karena dalam teori disebutkan bahwa makful anhu atau orang yang berutang menurut fatwa Dewan Syariah Nassional No:11/DSN-MUI/IV/2000 tentang kafalah yaitu sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Adanya progrom pinjaman modal usaha di PT Bina Artha Ventura ini diharapkan mampu menjadi wadah bagi rumah tangga yang berpenghasilan rendah yang bergerak di usaha mikro dan kecil agar dapat mencapai peningkatan ekonomi dan sosial. Kata Kunci: Hukum Islam, Kafalah, Qardh, Tanggung Renteng Abstract The main problem of this research is how to review Islamic law on the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. From the main problem, the sub-problems are formulated, namely: How is the process of joint responsibility in working capital loans at PT Bina Artha Ventura Binamu branch, Jeneponto Regency and how is the review of Islamic law regarding loan-holding agreements in business capital loans at PT Biina Artha Ventura, Binamu branch, Jeneponto Regency. This research is a field research and uses qualitative research methods. Collecting data in this study using interviews, observation, and documentation. PT Bina Artha Ventura is a non-bank financial institution engaged in micro-financing for women entrepreneurs with the aim of stabilizing the economy of micro-economic communities with a capital of Rp. 3,000,000-8,000,000 which can be paid in 31 installments every two weeks. Which uses the principle of profit sharing. According to a review of Islamic law regarding the joint responsibility system in business capital loans at PT Bina Artha Ventura, Binamu Branch, Jeneponto Regency, it has fulfilled the pillars and conditions that have been set. If viewed from the theory of kafalah it is in accordance with Islamic law and the concept of joint responsibility, because in theory it is stated that makful anhu or the person who owes it according to the fatwa of the National Sharia Council No: 11/DSN-MUI/IV/2000 concerning kafalah, namely being able to hand over their dependents to the guarantor and recognized by the guarantor. The existence of a business capital loan program at PT Bina Artha Ventura is expected to be a place for low-income households engaged in micro and small businesses in order to achieve economic and social improvements. Keywords: Islamic Law, Kafalah, Qardh, Joint Responsibility

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 2 (2026): Januari Vol 7 No 1 (2025): Oktober Vol 6 No 4 (2025): Juli Vol 6 No 3 (2025): April Vol 6 No 2 (2025): Januari Vol 6 No 1 (2024): Volume 6 Nomor 1 Oktober 2024 Volume 5 Nomor 4 Juli 2024 Volume 5 Nomor 3 April 2024 Volume 5 Nomor 2 Januari 2024 Volume 5 Nomor 1 Oktober 2023 Volume 4 Nomor 4 Juli 2023 Volume 4 Nomor 3 April 2023 Volume 4 Nomor 2 Januari 2023 Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022 Volume 3 Nomor 4 Juli 2022 Volume 3 Nomor 3 April 2022 Volume 3 Nomor 2 Januari 2022 Volume 3 Nomor 1 Oktober 2021 Volume 2 Nomor 4 Juli 2021 Volume 2 Nomor 3 April 2021 Volume 2 Nomor 2 Januari 2021 Volume 2 Nomor 1 Oktober 2020 Volume 1 Nomor 4 Juli 2020 Volume 1 Nomor 3 April 2020 Volume 1 Nomor 2 Januari 2020 Volume 1 Nomor 1 Oktober 2019 More Issue