Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.592
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ELFALAKY: Jurnal Ilmu Falak El-Iqtishady Iqtishaduna : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Jurnal Ilmiah MADIYA: Masyarakat Mandiri Berkarya Media Informasi Journal of Language Education JBSI: Jurnal Bahasa dan Sastra Indonesia DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET) The International Journal of Medical Science and Health Research
Suriyadi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Astronomy Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK UTANG PIUTANG DI KECAMATAN MALANGKE KABUPATEN LUWU UTARA Ashar Sinilele; Suriyadi
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.29690

Abstract

Abstrak Islam sebagai agama yang mengatur hampir segala aspek kehidupan manusia salah satunya terkait dengan dimensi muamalah memberikan pilihan kepada manusia bagaimana cara berhubungan dengan orang lain dalam melangsungkan hidupnya sepanjang hal tersebut tidak ada dalil yang melarang. Di masa modern saat ini di tengah banyaknya lembaga keuangan yang dapat menjadi media masyarakat yang membutuhkan dana, ternyata masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan yang bersifat tradisonal. Praktik utang piutang secara tradisional masih ditemukan pada beberapa masyarakat yang ada di Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian hukum normatif empiris memberikan preskripsi dimana berfungsi untuk menemukan aturan, prinsip hukum serta doktrin dalam menjawab isu hukum yang dihadapi, dengan pendekatan Syariah dan penedekatan konseptual. Dari hasil penelitian bahwa masih terdapat praktik utang piutang yang dilakukan secara lisan baik dengan jaminan atau tanpa jaminan dengan dasar kepercayaan dan praktik ini termasuk tradisional meskipun ada jaminan karena jaminannya tidak diikatkan hak tapi hanya dipegang sertifikatnya. Berdasarkan ketentuan hukum islam bahwa praktik utang piutang ini diistilahkan sebagai transaksi Qardh dengan fatwa No 19/DSN-MUI/IV/2001 dengan salah satu ketentuan membolehkan adanya tambahan dalam pengembalian pinjaman sepanjang hal tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak dimasukkan di dalam perjanjian. Kata Kunci: Hukum Islam, Qardh, Utang Piutang. Abstract Islam as a religion that regulates almost all aspects of human life, one of which is related to the muamalah dimension, gives humans a choice how to relate to other people in carrying out their lives as long as there is no argument that prohibits it. In today's modern era, in the midst of many financial institutions that can become public media who need funds, it turns out that there are still debt and credit practices that are carried out verbally on the basis of traditional beliefs. Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara. This type of research is an empirical normative legal researchprovide prescriptions which function to find rules, legal principles and doctrines in responding to legal issues faced, with a Shariah approach and a conceptual approach. From the results of the study that there are still debt and receivable practices that are carried out verbally either with collateral or without collateral on the basis of trust and this practice is considered traditional even though there is a guarantee because the guarantee is not tied to rights but only held by a certificate. Based on the provisions of Islamic law that this practice of debt and credit is termed a Qardh transaction with fatwa No. 19/DSN-MUI/IV/2001 with one of the provisions allowing additional loan repayments as long as this is done voluntarily and not included in the agreement. Keyword: Debts, Islamic Law, Qardh.
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBIAYAAN DI KOPERASI MAHASISWA SULTAN ALAUDDIN MAKASSAR Ambo Sagena; M. Thahir Maloko; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 3 April 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v3i3.24720

Abstract

Abstrak Islam merupakan agama yang sempurna dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik dalam akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Islam menegakkan sistem prekonomian dan seluruh sistem kehidupan berdasarkan asas tauhid yang bertujuan menstabilkan keseimbangan ekonomi baik dalam kehidupan individual maupun masyarakat. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah analisis hukum Islam terhadap praktik pembiayaan di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif atau penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis sosiologis dan hukum normatif empiris. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses pembiayaan kerja sama usaha sistem bagi hasil di koperasi mahasiswa Sultan Alauddin sudah sesuai dengan hukum Islam. Karena dalam prosesnya rukun transaksi sesuai hukum Islam terpenuhi dan juga kontrak kerja samanya dinarasikan dalam bentuk tulisan. Dalam hal penentuan akad produk pembiayan kerjasama usaha bagi hasil pada koperasi mahasiswa Sultan Alauddin berdasarkan hukum Islam belum sesuai, kerena proses penentuan akad berdasarkan kesepakatan bersama sedangkan menurut hukum Islam proses penentuan akad yang akan digunakan harus sesuai dengan tujuan transaksi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, sebaiknya pihak koperasi mahasiswa Sultan Alauddin Makassar lebih mengutamakan kepada tujuannya. Agar akad yang digunakan dan tujuan dari transaksi tersebut sejalan, sehingga hak dan kewajiban antara mitra dan koperasi lebih jelas pembagiannya. Kata Kunci: Analisis, Hukum Islam, Koperasi, Pembiayaan. Abstract Islam is a perfect religion by regulating all aspects of human life both in faith, worship, morals and muamalah. Islam enforces the economic system and the entire system of life based on the principle of monotheism which aims to stabilize the economic balance in both individual and community life. The main problem in this study is the analysis of Islamic law on financing practices in the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar. The type of research used in this research is descriptive qualitative or field research. The approach used is a sociological juridical approach and empirical normative law. The research shows that the process of financing business cooperation with the profit-sharing system in the student cooperative of Sultan Alauddin is in accordance with Islamic law. Because in the process the pillars of transactions according to Islamic law are fulfilled and the cooperation contract is narrated in written form. In terms of determining the product agreement for the financing of business cooperation for profit sharing at the student cooperative of Sultan Alauddin based on Islamic law, it is not appropriate, because the process of determining the contract is based on mutual agreement while according to Islamic law the process of determining the contract to be used must be in accordance with the purpose of the transaction. Based on the results of this study, the student cooperative of Sultan Alauddin Makassar should prioritize its goals. So that the contract used and the purpose of the transaction are in line, so that the rights and obligations between partners and cooperatives are more clearly divided. Keywords: Analysis, Cooperatives, Financing, Islamic Law.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PROSEDUR MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN TAKALAR Rizaldi; Muhammad Anis; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 3 Nomor 4 Juli 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.26865

Abstract

Abstrak Islam mengenal konsep zakat, dimana merupakan kewajiban tiap umat islam. Zakat memiliki peranan yang sangat strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan ekonomi. Agar tujuan zakat dapat tercapai maka zakat perlu dikelola secara baik dan profersional demi kemaslahatan ummat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur manajemen pengelolaan zakat dan pandangan hukum islam terhadap pengelolaan zakat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris dan syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Takalar dilakukan beberapa tahap yaitu perencanaan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) yang dilakukan pada akhir tahun berjalan untuk tahun berikutnya di bulan November atau Desember, dalam pengumpulan zakat, infak dan sedekah (ZIS) bersama Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) di beberapa lokasi untuk mempermudah muzakki berzakat, setelah pengumpulan maka dilakukan pendistribusian baik konsumtif maupun produktif dan evaluasi. Dalam tinjauan hukum islam terkait zakat, infak dan sedekah yang didistribusikan berdasarkan program-program, sasarannya terdapat dalam QS at-Attaubah ayat 60. Pendapat ulama serta fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait penyaluran dana zakat tetap mengharuskan ke 8 asnaf. Kata Kunci: BAZNAS, Manajemen Pengelolaan, Zakat Abstract Islam recognizes the concept of zakat, which is the obligation of every Muslim. Zakat has a very strategic role in poverty alleviation or economic development. In order for the purpose of zakat to be achieved, zakat needs to be managed properly and professionally for the benefit of the ummah. The main problem in this research is how the zakat management procedures and Islamic legal views on zakat management. The type of research used in this research is field research, with the approach used in this research is an empirical juridical approach and sharia. The results show that the zakat management procedure by the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) of Takalar Regency is carried out in several stages, namely planning the Annual Work Plan and Budget (RKAT) which is carried out at the end of the current year for the following year in November or December, in collecting zakat, infaq and alms (ZIS) together with the Zakat Collection Unit (UPZ) in several locations to make it easier for muzakki to pay zakat, after collection, distribution is carried out both consumptive and productive and evaluation. In a review of Islamic law related to zakat, infaq and alms distributed based on programs, the target is contained in QS at-Attaubah verse 60. The opinions of scholars and the fatwas of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the distribution of zakat funds still require the 8 asnaf. Keywords: BAZNAS, Management Management, Zakat.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BIAYA TAMBAHAN ATAS KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN PADA SEWA MENYEWA KAMERA Muhajir H; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 1 Oktober 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.28830

Abstract

Abstrak Salah satu ruang lingkup fikih muamalah adalah pembahasan tentang perikatan dan perjanjian. Dalam melakukan perjanjian harus dilakukan dengan cara kesepakatan atas dasar kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang merasa terpaksa. Pokok permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang biaya tambahan atas keterlambatan pengembalian pada sewa menyewa kamera pada SR Motret. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah teologi normative (syar’i), yuridis dan empiris. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk transaksi sewa menyewa pada SR Motret dilakukan secara tertulis dan mempunyai beberapa syarat, dimana pihak penyewa harus terlebih dahulu melengkapi persyaratan yang telah ditentukan oleh pihak SR Motret sebelum bisa mengambil barang berupa kamera untuk disewa. Syaratnya berupa menyerahkan kartu identitas, jaminan dan nomor handphone yang bisa dihubungi. Sedangkan Dalam Fikih Muamalah praktik penerapan denda dalam sewa-menyewa kamera di SR Motret diperbolehkan, sebab boleh menarik denda keterlambatan kepada pihak penyewa yang mampu mengembalikan kamera tepat waktu tetapi menunda-nundanya. Kata Kunci: Biaya Tambahan, Hukum Islam, Sewa Menyewa Abstract One of the scopes of muamalah fiqh is the discussion of engagements and agreements. In making an agreement, it must be done by means of an agreement on the basis of the willingness of both parties, so that no one feels forced. The main problem in this study is how Islamic law views the additional costs for late returns on renting a camera at SR Motret. This type of research is field research using qualitative methods with the research approach used is normative theology, juridical and empirical. Based on the results of this study, it shows that the form of the rental transaction at SR Motret is done in writing and has several conditions, where the tenant must first complete the requirements that have been determined by the SR Motret before being able to take goods in the form of camera for rent. The conditions are to submit an identity card, guarantee and a cellphone number that can be contacted. Whereas in Fiqh Muamalah, the practice of applying fines in renting cameras at SR Motret is allowed, because it is permissible to withdraw late fees to the tenant who is able to return the camera on time but delays it. Keywords: Islamic Law, Rent Rent, Surcharge.
PELAKSANAAN E-LITIGASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI PENGADILAN AGAMA MAKASSAR Dewi Puji Astuti; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 2 Januari 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.v4i2.29736

Abstract

Abstract E-litigation is a trial that is conducted electronically in a way that minimizes the parties' meeting face-to-face and coming to the court office. The main problem of this research is how is the practice of sharia economic dispute proceedings in the Makassar religious court through E-litigation and to find out the provisions of the implementation of E-litigation in the settlement of sharia economic dispute cases at the Makassar religious court. This type of research is classified as normative-empirical research with the research approach used is a statutory approach and a case approach. The results of this study indicate that in the implementation of E-litigation against sharia economic dispute cases at the Makassar Religious Court, the practice is the same as in ordinary cases. But the difference between E-litigation and manual is that E-Litigation is filed by E-court. When the first trial was held, if both the plaintiff and the defendant were present, an amicable settlement was sought. If successful in seeking peace, the case will not be continued. Technically, the parties can briefly conduct a series of court proceedings in front of a computer. In Article 2 Paragraph 4 of Law Number 48 Year 2009 concerning judicial power, it is stated that the judiciary must be carried out in a simple, fast and low cost manner. Keywords: E-Court, E-Litigation, Sharia Economic Disputes
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL PEMILIK KAPAL DENGAN NELAYAN DI DESA TAMALATE, KECAMATAN GALESONG UTARA, KABUPATEN TAKALAR Rena Ulvianti; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 3 April 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.30758

Abstract

Abstrak Dalam sistem ekonomi Islam di kenal kerja sama yang menggunakan sistem bagi hasil, sistem tersebut ialah bagian dalam bentuk kerja sama antara penyedia modal dan pengelola yang memiliki keahlian yang dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Kerja sama bagi hasil di dalam Islam disebut mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua bela pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Pada praktiknya kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan dengan kesepakatan lisan. Namun, sering dijumpai praktik bagi hasil yang menimbulkan masalah dikarenakan perjanjian bagi hasil yang dilakukan tidak secara tertulis dikarenakan lemahnya perjanjian yang dibuat sehingga tidak jarang salah satu pihak merasa dirugikan. Berdasarkan masalah tersebut, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai sistem bagi hasil antara pemilik kapal dengan nelayan khususnya di Desa Tamalate. Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, tidak terlepas dari bantuan dan interaksi antar sesama. Salah satu jalan untuk dapat saling berinteraksi dengan sesama adalah dengan bermuamalah yang sesuai dengan tuntunan syara’. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Pemilik Kapal Dengan Nelayan di Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar”. Kata Kunci: Bagi Hasil, Hukum Islam, Mudharabah.
KEABSAHAN AKAD JUAL BELI DALAM PRAKTIK DROPSHIP BERDASARKAN PRINSIP MUAMALAH Hasbi; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 4 Nomor 4 Juli 2023
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.39763

Abstract

Abstrak Perkembangan teknologi informasi berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam melakukan aktifitas untuk memenuhi atau melangsungkan kehidupannya yang dalam islam disebut dengan muamalah. Salah satu praktik muamalah yang memanfaatkan teknologi informasi adalah jual beli dengan model dropship, model jual beli ini merupakan bentuk penawaran barang yang belum dimiliki atau tidak dimiliki oleh dropshipper sebagai pihak yang menawarkan barang kepada calon pembeli. Skema jual beli model dropship menimbulkan pertanyaan akan keabsahan akad jual beli yang terjadi berdasarkan prinsip Syariah. Bentuk akad yang terjadi dalam skema dropship pada dasarnya dapat dikualifikasi sebagai akad yang menggunakan Bai’al-salam. DSN-MUI telah mengeluarkan sebuah fatwa nomor 145 Tahun 2021 tentang dropship, sehingga fatwa tersebut menentukan keabsahan akad yang terjadi di dalam praktik dropship yang mensyaratkan adanya akad jual beli antara dropshipper dengan supplier meskipun barang tidak diserahkan kepada dropshipper akan tetapi langsung kepada pembeli. Apabila dalam praktik dropship tidak terdapat akad jual beli antara dropshipper dengan supplier maka akan berpengaruh terhadap akad terkait dengan rukun-rukun akad. Kata Kunci: Dropship, Akad, Bai’al-salam Abstract The development of information technology has an impact on people's behavior in carrying out activities to fulfill or sustain their lives which in Islam is called muamalah. One of the muamalah practices that utilizes information technology is buying and selling using the dropship model, this buying and selling model is a form of offering goods that are not owned or not owned by the dropshipper as the party that offers goods to prospective buyers. The dropship model buying and selling scheme raises questions about the validity of buying and selling contracts that occur based on Sharia principles. The form of the contract that occurs in the dropship scheme can basically be qualified as a contract that uses Bai'al-salam. The DSN-MUI has issued a fatwa number 145 of 2021 regarding dropshipping, so that fatwa determines the validity of the contract that occurs in dropshipping practices which requires a sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier even though the goods are not handed over to the dropshipper but directly to the buyer. If in dropship practice there is no sale and purchase contract between the dropshipper and the supplier, it will affect the contract related to the pillars of the contract. Keywords: Dropship, Akad, Bai’al-salam
ANALISIS SEKTOR UNGGULAN DALAM MENUNJANG PEMBANGUNAN EKONOMI DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SURIYADI
DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2020): DECISION : Jurnal Ekonomi dan Bisnis
Publisher : Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.883 KB) | DOI: 10.31850/decision.v1i1.390

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dalam perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini yaitu 17 sektor ekonomi dalam PDRB Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis Tipologi Klassen, analisis Location Qoutient (LQ) dan analisis Shift Share. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen yang masuk sebagai klasifikasi sektor maju dan tumbuh dengan pesat (si>s dan ski>sk) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; dan Sektor Konstruksi. Berdasarkan analisis Location Qoutient (LQ) yang menjadi sektor basis (LQ>1) adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Pengadaan Listrik dan Gas; Sektor Konstruksi; Sektor Real Estat; dan Sektor Andminitrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib. Berdasarkan analisis Shift Share sektor ekonomi dengan pergeseran diferensial atau kenggulan kompetitif (Cij) Positif adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pertambangan dan Penggalian; Sektor Industri Pengolahan; Sektor Konstruksi; Sektor Transportasi dan Pergudangan; Sektor Informasi dan Komunikasi; dan Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi. Berdasarkan tiga analisis tersebut yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Sektor Pengolahan Industri dan Sektor Konstruksi.
The Influence of Qira'at Variants in Interpretation Ayat-Ayat Al-Qur’an Ghozi Febra; Admizal, Iril; Suriyadi
Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET) Vol. 2 No. 2 (2024): Indonesia Journal of Engineering and Education Technology (IJEET)
Publisher : AKADEMI TEKNIK ADI KARYA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61991/ijeet.v2i2.49

Abstract

This study examines the influence of Qira'at variations on the interpretation of Quranic verses, focusing on the potential implications for understanding and applying Islamic teachings. Qira'at refers to the various ways in which the Quran is recited, with different schools of thought and traditions offering distinct readings of the sacred text. The research aims to investigate how these variations affect the interpretation of specific Quranic verses, exploring the potential consequences for Islamic thought and practice. Through a comprehensive analysis of existing literature and primary sources, this study identifies key differences in Qira'at readings and their corresponding impacts on the interpretation of Quranic verses. The findings highlight the significance of considering Qira'at variations in the context of Islamic scholarship and the potential for these differences to shape the understanding and application of Islamic teachings. The study contributes to the ongoing discussion on the role of Qira'at in Islamic studies, emphasizing the importance of acknowledging and addressing the implications of these variations on the interpretation of Quranic verses. The research also provides a framework for further exploration of the relationship between Qira'at and Islamic thought, with potential applications in fields such as Islamic studies, theology, and interfaith dialogue.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBIAYAAN AMANAH UMROH DI BANK PENGKREDITAN RAKYAT HASAMITRA CABANG GOWA Herawati; Hadi Daeng Mapuna; Suriyadi
Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Volume 5 Nomor 2 Januari 2024
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/iqtishaduna.vi.37810

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa dan Bagaimana mekanisme program amanah umroh di BPR Hasamitra Cab Gowa. Penelitian ini menggunakan metode Jenis penelitian yang dikategorikan kedalam jenis penelitian lapangan (field research) yaitu peneilitian yang dilakukan langsung turun kelapangan untuk mendapatkan data yang lengkap dan valid. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Bank Hasamitra tidak berlabel syariah tapi produk produknya ada yang berbasis syariah contohnya produk amanah umroh yang bekerja sama dengan travel. Terkait dengan program Amanah Umroh di Bank Hasamitra ini dikarenakan produknya masih baru sehingga belum ada nasabah yang pernah menggunakan produk tersebut. BPR Hasamitra ini Semua mekanisme atau skema pemberangkatan itu BPR bukan penyelenggaraan melainkan hanya menyediakan biaya talangan terkait dengan mekanisme penyelenggaraannya itu diserahkan kepada pihak Travel yang ditemani bekerja sama yakni Travel Al Jawisiyah. Implikasi dari penelitian ini adalah: BPR Hasamitra ini diharapkan lebih sering lagi melakukan promosi mengenai adanya pembiayaan produk Amanah Umroh. dan Jika produk pembiayaan Amanah Umroh ini dikenal oleh masyarakat luas maka masyarakat juga lebih mudah menjalankan ibadah umroh secara sehat wal-Afiat. Selanjutnya, hal tersebut dirumuskan menjadi karya ilmiah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Umroh Di Bank Pengkreditan Rakyat Hasamitra Cabang Gowa”. Kata Kunci: Pembiayaan, Dana Talangan, Umroh. Abstract This study aims to explain how the mechanism of the Umrah mandate program is at BPR Hasamitra Cab Gowa. And how is the mechanism for the Umrah mandate program at BPR Hasamitra Cab Gowa. opportunity to obtain complete and valid data. The results of this study indicate that Bank Hasamitra is not labeled sharia but has sharia-based products, for example, the Umrah mandate product that works with travel. Hasamitra Bank also has no units yet, but bailout funds for those who have income such as employees, employers etc. related to the Umrah Amanah program in This Hasamitra Bank is because the product is still in its infancy, no customers have ever used the product. This Hasamitra BPR All of the departure mechanisms or schemes of the BPR are not implementation but only provide bailout fees related to the implementation mechanism that are handed over to the Travel party that is accompanied by working together, namely Travel Al Jawisiyah. The implications of this research are: BPR Hasamitra is expected to carry out promotions more frequently regarding the existence of Amanah Umroh product financing. Furthermore, this was formulated into a scientific work entitled "Review of Islamic Law on Umrah Financing at Hasamitra People's Credit Bank, Gowa Branch". Keywords: Umrah, Bailout, Financing.
Co-Authors Addarajat, M. Zakky Admizal, Iril Ahmad Sulaiman Ambo Sagena Apra Muthiah Azizah Amatullah Ardi Ashar Sinilele Ashar Sinilele Dalim, Muhammad Dewi Puji Astuti Eka Surya Fitriani Erwinsyah Fitri Handayani Ghozi Febra Hadi Daeng Mapuna Harahap, Irwan Musriza Hasbi Hendra Herawati M. Thahir Maloko Muhajir H Muhammad Anis Muhammad Azhar Nur Muhammad Fachrul Rahman Muhammad Ma'ruf Syafruddin Mutmainnah Nasruddin Nigrah MS, Agustina Nur Aisyah, Nur Aisyah Nur Hidayat Rangkuti, Agus Edi Rena Ulvianti Rizaldi Rizky Vita Losi Sohrah Taufik Hidayat