Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGUATAN HAK-HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT AMMATOA KAJANG SEBAGAI WUJUD REALISASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2012 Imran K; Aswan sidrap; Wardiman Anugrah Pratama
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10470

AbstractTo find out the strengthening of the customary rights of ammatoa kajang through the protection of the existence of customary forests in national regulations and legislation and to find out the legal consequences of the decision Mahkamah Konstitusi Number 35/PUU-X/2012 on the existence of customary forests. Protection of customary forests in legislation cannot be separated from the recognition of the customary law community first. In the legislation has become a challenge for the existence of indigenous peoples, Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945 became the basis for the protection of the community the customary law stipulated in the Regional Regulations recognizing customary law communities, Pasal 67 Ayat 2 UU No. 41 About Forestry. With public awareness of the functions of forests, the Ammatoa customary law community will always maintain the forest sustainability. If not, they themselves will feel the consequences. There will be drought and crop failure, and will not be able to carry out other activities which are always explained by them "life will be destroyed" in the Pasang ri kajang a rule that still exists today. Through the Decision of the Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 by the Regional Government and related Institutions along with the DPRD in Bulukumba Regency and the Ammatoa customary law Society, jointly design the Regional Regulations for the Recognition of Customary Law Communities to protect the existence of Ammatoa indigenous peoples' rights including the customary forest.Keywords: Custo`mary rights; customary forests; customary law communities ammatoa kajang;AbstrakUntuk mengetahui penguatan hak-hak adat ammatoa kajang melalui perlindungan terhadap eksistensi hutan adat dalam peraturan dan perundangan nasional serta untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat. Dalam peraturan Perundang-Undangan telah menjadi tantangan bagi eksistensi masyarakat hukum adat, Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 menjadi dasar bagi perlindungan eksistensi masyarakat hukum adatnya yang diatur di dalam Peraturan Daerah pengakuan masyarakat hukum adat, sebagaimana pasal 67 Ayat (2) UU No. 41 Tentang Kehutanan. Dengan kesadaran masyarakat akan fungsi hutan, masyarakat hukum adat Ammatoa akan senantiasa menjaga kelestrian hutan. Jika tidak, mereka sendiri yang akan merasakan akibatnya. Akan terjadi kekeringan dan gagal panen, serta tidak dapat menjalankan aktivitas lainnya yang selalu dibahasakan oleh mereka “kehidupan akan hancur” dalam Pasang ri kajang sebuah aturan yang sampai saat ini masih eksis. Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012 oleh Pemerintah Daerah dan Instansi terkait beserta DPRD di Kabupaten Bulukumba dan Masyarakat hukum adat Ammatoa, bersama-sama merancang Peraturan Daerah Pengakuan Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi eksistensi hak-hak masyarakat hukum adat Ammatoa termasuk hutan adatnya.Kata Kunci : Hak adat; Hutan adat; Masyarakat Hukum adat ammatoa kajang;

OPTIMALISASI PERAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM MENDUKUNG SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NOMOR 16 (TARGET 16.6) Adesya Patulak; Hans Giovanny
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10471

AbstractSDGs has 17 goals and 169 targets that are global action plans to end poverty, decrease disparity and protect environment. One at UN’s working program in ensuring justice can be found in SDG’s 16th point which is “Peace, Justice, and Strong Institution”. This goal advocate peace, justice, and strong institution. In its implementation, Indonesia had support that goal by ensuring its citizen to obtain basic rights as written in Indonesia’s constitution to fulfill social welfare as the highest priority in making public policy. To fulfull that particular goal Indonesia form an Ombudsman. It has to be done based on consideration on current condition that is deemed to run its function, effectively, and comprehensive in giving effective and transparant. Because our problem is complex thus the savency need to be optimalized through Ombudsman reform.Keywords: Ombdusman Republik Indonesia; Optimally the Public Service; Sustainable Development Goals; AbstrakSDGs memiliki 17 poin tujuan dan 169 target yang merupakan rencana aksi global untuk mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Salah satu program kerja PBB dalam menjamin keadilan hukum di dunia terdapat pada poin ke-16 yaitu “Peace, Justice, and Strong Institutions”. Poin ke-16 ini mengupayakan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat. Dalam implementasinya, Indonesia sendiri sudah mendukung hal tersebut dengan menjamin warganya untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti yang diamanatkan dalam konstitusi. Untuk mengawal terselenggaranya pemenuhan kesejahteraan melalui pelayanan publik, Indonesia membentuk lembaga pengawas yaitu Ombudsman. Namun penulis merasa perlu pengoptimalan peran Ombudsman, sekaligus mendukung SDGs poin ke-16 yaitu Perdamaian, Keadilan, dan Penguatan lembaga demi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Negara dituntut menjalankan fungsi secara tepat, cepat, dan komprehensif dalam memberi pelayanan yang efektif, transparan, serta jauh dari tindakan maladministrasi. Karena persoalan yang dihadapai oleh negara semakin kompleks dan rumit sehingga penanganannya harus lebih optimal melalui penguatan lembaga Ombudsman.Kata Kunci: Sustainable Development Goals, Pengoptimalan Pelayanan Publik, Ombdusman Republik Indonesia

Consumer Protection System (CPS): Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept Dararida Fandra Fandra Mahira; Emilda Yofita; Lisa Nur Azizah
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10472

AbstractIncreasingly massive Internet technology has become the basis for trading transactions and money-lending transactions online. Its existence is characterized by more trading electronics commerce (e-commerce) and the presence of fintech. On the other hand, the use of e-commerce and fintech also has a variety of problems that one of them related to user personal data. Often when a person commits a transaction or registration, he/she must submit certain personal data that is often misused. Therefore, the protection of consumer personal data becomes very important. On the other hand, Indonesia has a wide range of consumer protection institutions but it is not maximally caused by many people who feel confused with various functions of these institutions that are felt to have the same function, from that end many people do not report the Problematics encountered. Problems related to regulation also become the cause of the protection of consumers in Indonesia is not maximized. This is because the legislation regarding the protection of personal data of existing consumers is still not able to cope with the problems that exist. Therefore, the authors provide effective solutions with the concept of Consumer Protection System (CPS): online consumer personal Data protection system through the Collaboration Concept. The research method used is a type of normative juridical study, with the approach and Conceptual approach. The authors are based on online consumer protection problems in Indonesia and then visualized in the framework of thinking. This concept is expected to optimize consumer protection in Indonesia. Keywords: e-commerce; Fintech; Personal Data; Online consumer protection; AbstrakTeknologi internet yang semakin masif telah menjadi basis bagi transaksi perdagangan dan transaksi peminjaman uang secara online. Keberadaannya ditandai dengan semakin banyak perdagangan elektronik/electronic commerce (e-commerce) dan hadirnya fintech. Selain menyuguhkan kemudahan, disisi lain, penggunaan e-commerce dan fintech juga memiliki berbagai permasalahan yang salah satunya terkait data pribadi pengguna. Seringkali apabila seseorang melakukan transaksi atau pendaftaran, maka ia harus mengirimkan data-data pribadi tertentu yang seringkali disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap data pribadi konsumen menjadi sangat penting. Disisi lain Indonesia memiliki berbagai macam lembaga perlindungan konsumen namun dirasa belum maksimal yang disebabkan banyak masyarakat yang merasa bingung dengan berbagai macam fungsi lembaga tersebut yang dirasa memiliki fungsi yang sama, dari hal tersebut yang akhirnya banyak masyarakat tidak melaporkan problematika yang dihadapi. Permasalahan terkait regulasi pun turut menjadi penyebab perlindungan terhadap konsumen di Indonesia belum maksimal. Hal ini disebabkan undang-undang mengenai perlindungan data pribadi konsumen yang sudah ada masih dirasa belum mampu mengatasi problematika yang ada. Oleh karena itu, para penulis memberikan solusi efektif dengan konsep Consumer Protection System (CPS): Optimalisasi Sistem Perlindungan Data Pribadi Konsumen Daring melalui Collaboration Concept dalam Mengahadapi Revolusi Industri 4.0. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Normatif, dengan pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) dan pendekatan konsep (Conceptual Approach). Penulis kaji berdasarkan pada problematika perlindungan konsumen daring di Indonesia dan kemudian divisualisasikan dalam kerangka berpikir. Dengan konsep tersebut diharapkan dapat mengoptimalkan perlindungan konsumen di Indonesia. Kata Kunci: Data Pribadi; E-commerce; Fintech; Perlindungan Konsumen Daring;

TAX TREATY DENGAN ASAS SOURCE JURISDICTION SEBAGAI BENTUK LEGALISASI DWIKEWARGANEGARAAN DI INDONESIA: STUDI KASUS TAX TREATY INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT) Putrida Sihombing Sihombing
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10473

AbstractThis article aim to explain goverment right to regulate income tax, explicitly those who use Indonesia as their market of e-commerce as a development of technological. This paper will answer at least two main questions as a focus. First, what is the juridical right of goverment to impose a tax on e-commerce sellers who use Indonesia as a market. Second, what are the implications of the tax treaty used by Indonesia and United State for the status of their citizens.This article uses two research methods namely juridical normative and legal comparison as a means of answering problem identification. This article aim to explained how application of dual citizenship in Indonesia is a necessity. This is based on the reality of the pace of global development is also based on the spirit of the constitution that protects the whole of Indonesia's blood spills, including Indonesian citizens who are abroad. International Relations which is increasingly being carried out by Indonesia is no longer a form of fear to legalize the concept of dualism. Even with the use of tax treaty, one of which provides obligations for Indonesian citizens outside Indonesia to continue to provide taxes on transactions in Indonesia that have long been used. This is the first step for Indonesia to later recognize dual citizenship.Keywords: Dual citizenship; e-commerce; implication; AbstrakArtikel ini akan menjawab bagaimana hak negara dalam mengatur pajak penghasilan bagi mereka yang menggunakan Indonesia sebagai pasar mereka dalam perkembangan e-commerce sebagai keniscayaan teknologi. Tulisan ini setidaknya akan menjawab dua pertanyaan utama sebagai fokus. Pertama, secara yuridis apa hak negara dalam mengenakan pajak terhadap penjual e-commerce yang menggunakan Indonesia sebagai pasar. Kedua, bagaimana implikasi tax treaty yang digunakan oleh Indonesia dengan Amerika terhadap status warga negara masing-masing. Artikel ini menggunakan dua metode penelitian yakni yuridis normatif dan perbandungan hukum sebagai sarana menjawab identifikasi permasalahan. Artikel ini menjelaskan bagaimana penerapan dwikewarganegaraan di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan. Hal ini didasarkan pada realitas laju perkembangan global juga didasarkan pada semangat konstitusi bahwa melindungi segenal tumpah darah Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hubungan Internasional yang semakin laju dilakukan oleh Indonesia bukanlah lagi sebagai bentuk ketakutan untuk melegalkan konsep dwikewargangeraan. Bahkan dengan penggunaan tax treaty salah satunya yang memberikan kewajiban bagi warga negara Indonesia yang berada di luar Indonesia tetap memberikan pajak atas transaksinya di Indonesia telah lama dipergunakan. Hal tersebut merupakan langkah awal bagi Indonesia untuk kemudian mengakui dwikewarganegaraan.Kata kunci: Dwi Kewarganegaraan; Ecommerce; Implikasi;

PENERAPAN KYPSO DALAM PELAYANAN PUBLIK SEBAGAI PERWUJUDAN NEW PUBLIC SERVICE PARADIGM Nurul Insi Syahruddin; Andriansyah Rahman; Adjie Jalu Prasetyo
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10474

AbstractThe welfare state is an idea that describes the role of the state to ensure the welfare of its people. But nowadays, the practice of welfare state in public services still face various problems. The rise of the practice of maladministration conducted by the state civil apparatus as a service executor is one of the problems that complicate the realization of quality public services. Thus, the New Public Service paradigm needs to be applied to answer the problem. This paradigm places people as citizens. In this research, the authors use normative juridical method with legislation approach, case approach and conceptual approach to find the right solution. In the end with the utilization of the Industrial Revolution 4.0 was formed a system of Know Your Public Service Officer (KYPSO). This system is expected to improve the quality of public services the most specialized public service in Department of Population and Civil Registration.Keywords: Department of Population and Civil Registration; Know Your Public Service Officer (KYPSO); Welfare State; New Public Service; AbstrakNegara Kesejahteraan merupakan gagasan yang menggambarkan peran negara untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya. Namun saat ini, penerapan negara kesejahteraan dalam bidang pelayanan publik masih menghadapi berbagai permasalahan. Maraknya praktek maladministrasi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara selaku pelaksana pelayanan merupakan salah satu masalah yang mempersulit terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas. Maka, Paradigma New Public Service perlu diterapkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai warga negara. Pada Penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konsep untuk menemukan solusi yang tepat. Pada akhirnya dengan pemanfaatan revolusi industri 4.0 dibentuk sebuah sistem Know Your Public Service Officer (KYPSO). Sistem ini merupakan sistem digital yang difokuskan pada peningkatan peran masyarakat dalam memantau pelaksana pelayanan publik. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik terkhusus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.Kata Kunci: New Public Service; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Know Your Public Service Officer (KYPSO); Negara Kesejahteraan

RESTRUKTURISASI KEWENANGAN BPOM DAN SISTEM KOOPERATIF PENANGGULANGAN PEREDARAN KOSMETIK ILEGAL SECARA ONLINE Siti Ajeng Putriana; Aura Nur Maulida; Reza Matulatan
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10475

AbstractThe abstract should be clear, concise, and descriptive. This abstract should provide a The growing technological advance continues to support systems of trades. Today independent businesspeople are creatively promoting products offered to the public through social media, with help, of course influencer. The fact is that there have been damaging cases in which customers have used consumer products for their products, the lure of giving the desired results, only to damage the consumer's skin. Among the reasons for this lack of cosmetic control in terms of its composition and flow flow online. Further, the illegal cosmetics circulating clearly conflict with the safety and safety of the consumer principles governed by the 1999 statute number 8 on consumer protection. In view of the need for a restructuring of the BPF management of illegal cosmetics, BPOM and other aspects of cosmetic management are done by BPOM and the management and implementation of systems and cooperative roles in the online anti-cosmetic management. The study uses the normative method by using a constitutional approach and a case approach. For this issue, the authors have concluded: first, they need to have an improved architecture structure of illegal cosmetics. Second, the collaboration implementation between minister-related illicit cosmetics online. Third, a cooperative system is required of all parties related to illegal delivery of cosmetics online.Keywords: Influencer; Online; Illegal Cosmetics; BPOM; Department; AbstrakPerkembangan teknologi yang semakin pesat terus mendukung sistem jual beli. Saat ini para pebisnis mandiri dengan kreativitasnya mempromosikan produk-produk yang ditawarkan kepada masyarakat melalui media sosial, tentu dengan bantuan influencer. Tidak sedikit masyarakat tertarik untuk membeli produk kosmetik yang dipromosikan oleh influencer yang digemari. Berdasarkan fakta yang terjadi, terdapat kasus-kasus yang merugikan pembeli setelah menggunakan produk kosmetik yang dibeli, iming-iming memberikan hasil yang diidamkan, justru kosmetik tersebut merusak kulit konsumen. Salah satu penyebabnya yaitu kurangnya pengawasan kosmetik dari segi komposisi serta alur peredarannya secara online. Lebih lanjut, kosmetik ilegal yang beredar jelas bertentangan dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga diperlukan restrukturisasi kewenangan BPOM atas penanggulangan kosmetik ilegal mengingat pengawasan dari segi komposisi atau bahan kosmetik dilakukan oleh BPOM dan penataan serta pelaksanaan sistem dan peran kooperatif dalam penanggulangan kosmetik ilegal secara online. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan: Pertama, perlu dilakukan penataan struktur BPOM terhadap kosmetik ilegal. Kedua, implementasi kolaborasi antara kementerian yang berkaitan dengan peredaran kosmetik ilegal secara online. Ketiga, diperlukan sistem kooperatif terhadap seluruh pihak yang terkait dengan peredaran kosmetik ilegal secara online.Kata Kunci: Influencer; Online; Kosmetik Ilegal; BPOM; Kementerian;

Hak Atas Pangan di Masa Pandemi Coronavirus Disease Covid-19 Iin Karita Sakharina
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10476

AbstractIt is a fundamental right that governments must fulfill their basic human rights without exception. Fulfilling food rights during the covid-19 pandemic is part of the state's civil rights obligation. The state should ensure the current time of the pandemic that no society will be hungry, nor will it be able to meet its basic needs for food rights, so that measures and policies are required to satisfy the country's food at this time of the pandemic, if the country fails, then that would be a human rights violation. The paper aims to see efforts made by countries in the implementation of countries' obligation to food rights.Keywords: Food Rights; Human Rights; The Civil Rights Obligation; AbstrakHak atas pangan merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh Negara demi menjamin terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Terpenuhinya hak atas pangan di masa pandemi covid-19 ini adalah menjadi bagian dari kewajiban HAM Negara. Negara harus memastikan di masa pandemi yang juga melanda ini tidak akan ada masyarakat yang menderita kelaparan atau tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan hak atas pangan sehingga diperlukan langkah-langkah serta kebijakan yang diambil Negara untuk pemenuhan hak atas pangan di masa pandemi ini, jika Negara gagal maka itu berarti dapat disebut sebagai pelanggaran HAM. Tulisan ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh Negara dalam implementasi kewajiban Negara terhadap hak atas pangan.Kata Kunci: Hak Asasi Manusia; Hak Atas pangan; Kewajiban HAM Negara;

ASPEK HUKUM PEMBERLAKUAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR (PSBB) DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Muh Hasrul
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.10477

AbstractIn order to attempt reduction made the implementation of health quarantine as stipulated in Law Number 6 Year 2018 on Health Quarantine. The spread of Corona Virus Disease in 2019 (Covid-19) in Indonesia is increasing and expanding cross-region and cross-country accompanied by the number of cases and/or the number of deaths. The increase in the impact on aspects of political, economic, social, cultural, defense and security, as well as the welfare of the people in Indonesia, so that the necessary acceleration of the handling of the Covid-19 in the form of restrictive measures Large-Scale Social in order to suppress the spread of Covid-19 more widespread. Such measures include restrictions on the activities of certain residents in a region suspected of being infected Covid-19 including restrictions on the movement of people and/or goods to one province or specific districts and cities to prevent the spread of Covid-19.This paper aims to examine and discuss the legal aspects related to the Restrictions Large-scale Social (PSBB).Keywords: Legal Aspects; Covid-19; PSBB; AbstrakDalam rangka upaya penanggulangan dilakukan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia saat ini sudah semakin meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, sehingga diperlukan percepatan penanganan Covid-19 dalam bentuk tindakan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas. Tindakan tersebut meliputi pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 termasuk pembatasan terhadap pergerakan orang dan/atau barang untuk satu provinsi atau kabupaten/kota tertentu untuk mencegah penyebaran Covid-19.Tulisan ini betujuan untuk mengkaji dan membahas aspek hukum yang berkaitan dengan Pembatasan Sosial berskala Besar (PSBB).Kata Kunci: Aspek Hukum; Covid-19; PSBB;

Maladministrasi Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Sebagai Problematika Hukum Administrasi Negara Dalam Menerapkan Regulasi Percepatan Pembangunan di Papua Desi Fitriyani; Winda Sari
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12318

Abstract After 51 years of returning to the Motherlands, Papua's development is still slowly. Various efforts have been made by the government, like released regulations to the Acceleration of Welfare Development in Papua and West Papua to support the businessman of Papuans. In reality, it needs a supporting tools (Working Group) whiich has mission to select and assign the bussinesman to carry out the development projects. This research provided the actions analysis of Working Group Selection in carrying out its duties (maladministration), and provide an analysis of administrative actions (freies ermessen). The Research used normative legal with literature study. The result showed the actions of the Working Group Selection was a maladministrations, because it's not freies ermessen. Giving firm sanction against maladministration to avoid the other maladministrations. Then, it needs the paticipant who participate in the tenders and fill up the indicators in the implementation of goods and services procurement. Keywords: Maladministration; The Electoral Working Group; Development; Papua; Abstrak Setelah 51 tahun kembali ke pangkuan Bumi Pertiwi, pembangunan di Papua masih saja merangkak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, termasuk mengeluarkan regulasi terkait Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua sebagai alat penyokong percepatan pembangunan serta memberikan kesempatan dan peran yang lebih besar kepada pelaku usaha orang asli Papua. Dalam realisanya percepatan pembangunan membutuhkan alat pendukung seperti Kelompok Kerja (Pokja) pemilihan yang memiliki tugas memilih dan menetapkan pelaku usaha untuk menjalankan proyek pembangunan. Oleh karena itu, penelitian ini akan memberikan analisis tindakan Pokja (pokja) pemilihan dalam menjalankan tugasnya sehingga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi, serta memberikan analisis tindakan administrasi apa yang dapat dikatakan sebagai freies ermessen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan kelompok kerja (pokja) pemilihan dalam menetapkan pelaku usaha tidak sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam regulasi dan tidak dapat dikatakan sebagai freies ermessen sehingga tindakannya merupakan maladministrasi. Untuk menghindari tindakan maladministrasi oleh kelompok kerja (pokja) pemilihan selanjutnya, maka dibutuhkan pemberian sanksi yang tegas terhadap tindakan maladministrasi. Selain itu, diperlukan indikator untuk melihat pihak-pihak mana saja yang dapat mengikuti tender serta ukuran terkait tingkat peranan aktif dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Kata Kunci : Maladministrasi; Kelompok Kerja Pemilihan; Pembangunan; Papua;

Transparansi Upah Melalui E-Wage Outsorcing Workers Dalam Rangka Penguatan Undang-Undang Ketenagakerjaan Sri Putri Amalia Jamal; Sahrana Sulaiman; Desi Fitriyani
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12319

Abstract Law No. 13 of 2003 concerning manpower in Indonesia currently still causes a lot of controversy. One of them is the transparency of wages in Indonesia. Transparency is a manifestation of good governance, however, there are still indications of wage systems that violate regional minimum wage standards. The purpose of this paper is to provide clarity of information related to the wages of the outsourcing class especially for workers in order to find a bright spot. This paper uses a normative method with literature study. Errors that often arise in current labor regulations that are received below standard wages. Lack of understanding regarding the work contract between workers and employers which results in the lack of transparency that they should get. The results of this paper indicate that there are people who manipulate the wage system, resulting in transparent wages for the Outsourcing class in Indonesia. Threfore, the authors conclude that can provide transparency information on wokers’ wages, namely, through an application E-Wage Outsourcing Workers. Keywords: Labor; E-wage Outsorcing Worker; Wage Transparency; Abstrak Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di Indonesia saat ini masih banyak menimbulkan kontraversi. Salah satunya adalah terkait transparansi pengupahan di Indonesia. Transparansi merupakan perwujudan dari pemerintahan yang baik, namun masih saja terindikasi pelanggaran sistem pengupahan yang menyalahi standarisasi upah minimum regional. Tujuan dari tulisan ini adalah memberikan kejelasan infromasi terkait upah golongan Outsourcing terkhsusus pada kaum buruh agar menemukan titik terang. Tulisan ini menggunakan metode normatif dengan studi kepustakaan. Permasalahan yang kerap kali muncul dalam regulasi ketenagakerjaan saat ini diantaranya upah yang diterima dibawah dari upah standar. Kurangnya pemahaman terkait kontrak kerja antara buruh dengan pemberi kerja yang berujung pada tidak adanya transparansi upah yang seharusnya mereka dapatkan. Hasil dari tulisan ini menunjukan bahwa adanya oknum yang mempermainkan sistem pengupahan sehingga mengakibatkan ketidaktransparansian pengupahan golongan Outsorcing di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa dibutuhkan sebuah aplikasi yang dapat memberikan informasi terkait transparansi upah golongan buruh yaitu, melalui sebuah aplikasi E-Wage Outsorcing Workers. Kata Kunci: Buruh; E-wage Outsorcing Workers; Transparansi Upah;

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fitrah Marinda

Contact Email jurnal.legislatif@gmail.com

Phone +6281256860522

Journal Mail Official jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA