Garuda - Garba Rujukan Digital

Menilik Aturan Rapid Test di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar) Ririn Aswandi; Zulistiani Nur Marwah Puteri Madjid; Aqila
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12320

Abstract In Indonesia, the spread of Covid-19 has spread throughout all existing provinces. Makassar, the capital city of South Sulawesi Province, is currently the main epicenter of thetransmission Covid-19. Makassar City ranks the second district / city with the highest incidence rate or incident rate ofcases Covid-19 in Indonesia. One of the efforts of the Makassar City government in suppressing the spread of Covid-19 is by issuing a regulation requiring its citizens to have afree Covid -19certificate using themethod Rapid Test. However, this rule has exceptions for certain people, which should be no exception because there is no guarantee that the person is free from Covid-19. Because of seeing these problems, the author raises the title "Observing theRules Rapid Test Amid New Habit Adaptation (Case Study of Makassar City)". This study aims to find out how problematic the application of regulations related to Rapid Test is in Makassar City and how the government has made efforts to deal with Covid-19. This study uses a normative juridical method with the statute approach (Statue Approach). Regarding this issue, the authors conclude, First, there should be no exception to thefree Covid-19certificate in Makassar City. Second, the government should no longer use themethod Rapid Test and switch to Swab Test the PCRmethod. In addition, the government should implement plasma therapy in all hospitals in Indonesia. Keywords: Covid-19; Makassar City; Rapid Test; Plasma Therapy; Abstrak Di Indonesia penyebaran Covid-19 sudah menyebar diseluruh provinsi yang ada. Makassar adalah Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan saat ini menjadi episentrum utama penularan Covid-19. Kota Makassar menempati urutan kedua kabupaten/kota yang memiliki laju insiden atau incident rate kasus Covid-19 tertinggi di Indonesia. Salah satu upaya pemerintah Kota Makassar dalam menekan penyebaran Covid-19 adalah dengan mengeluarkan aturan yang mewajibkan warganya untuk memiliki surat keterangan bebas Covid -19 dengan metode Rapid Test. Namun, aturan ini memiliki pengecualian bagi orang-orang tertentu, yang seharusnya tidak ada pengecualian karena tidak ada jaminan bahwa orang tersebut bebas dari Covid-19. Oleh karena melihat permasalahan tersebut Penulis mengangkat judul “Menilik Aturan Rapid Test Di Tengah Adaptasi Kebiasaan Baru (Studi Kasus Kota Makassar)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana problematika penerapan aturan terkait Rapid Test di Kota Makassar dan bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach). Terhadap isu ini penulis menyimpulkan, Pertama, seharusnya tidak ada pengecualian terhadap surat keterangan bebas Covid-19 di Kota Makassar. Kedua, Pemerintah seharusnya sudah tidak menggunakan metode Rapid Test lagi dan beralih ke Swab Test dengan metode PCR, selain itu seharusnya pemerintah menerapkan terapi plasma di seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia. Kata Kunci: Covid-19; Kota Makassar; Rapid Test; Terapi Plasma;

Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19 Deden Rafi Syafiq Rabban Syafiq Rabban
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12321

Abstract This article attempts to answer and explain how the process of regional financial management runs in a disaster emergency situation, namely the Covid-19 pandemic. In this case, the regional government, through one of its functions in managing regional finances, has full responsibility for being able to carry out the regional financial management process both based on statutory regulations and also taking into account regional needs. In a situation like this, the local government must be able to be careful and precise in carrying out regional financial management, especially in terms of refocusing and reallocation of funds in the APBD. Given that currently this process provides a new legal situation for local governments in managing regional finances. In addition, the government must also be able to build and ensure public trust, especially local communities, when local governments carry out the refocusing and reallocation process and the APBD as an effort to handle the Covid-19 pandemic because it involves the interests of the local community. By using the normative juridical research method, this article provides an analysis of how the process of refocusing and reallocating the Regional Budget in regional financial management can work well in accordance with statutory regulations and in practice. Then how is the public trust building strategy for regional financial management. Therefore, both in the context of regional financial management and the urgency of public trust in a pandemic situation, both must be implemented appropriately and wisely in meeting regional needs. Keywords: Public Trust Building Strategy; Regional Finance; Refocusing; Reallocation, APBD; Abstrak Artikel ini berusaha menjawab serta menjelaskan bagaimana proses berjalannya pengelolaan keuangan daerah dalam situasi darurat bencana yaitu pandemi covid-19. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui salah satu fungsi dalam dalam mengelola keuangan daerah memiliki tanggung jawab secara penuh untuk dapat menjalankan proses pengelolaan keuangan daerah baik berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun memperhatikan juga kebutuhan daerah. Dalam situasi seperti ini pemerintah daerah harus dapat cermat dan tepat dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah terutama dalam hal refocusing atau pemusatan kembali dan realokasi dana dalam APBD. Mengingat saat ini proses tersebut memberikan keadaan hukum baru bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu, pemerintah daerah juga harus dapat membangun serta meyakinkan kepercayaan publik khususnya masyarakat daerah saat pemerintah daerah melakukan proses refocusing dan realokasi dan APBD sebagai upaya dalam penanganan pandemi covid-19 karena menyangkut kepentingan masyarakat daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artikel ini memberikan analisis terhadap bagaimana proses refocusing dan realokasi APBD dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan baik sesuai peraturan perundang-undangan maupun dalam parktiknya. Kemudian bagaimana public trust building strategy terhadap pengelolaan keuangan daerah. Oleh sebab itu, baik dalam konteks pengelolaan keuangan daerah maupun urgensi kepercayaan publik dalam situasi pandemi keduanya harus dapat dilaksanakan secara tepat dan bijaksana dalam memenuhi kebutuhan daerah. Kata Kunci: Public Trust Building Strategy; Keuangan Daerah; Refocusing; Realokasi, APBD;

Kedudukan Dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat Septya Hanung Surya Dewi; I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani; Fatma Ulfatun Najicha
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12322

Abstract UUD NRI 1945 mandates the government to protect the rights of every citizen, one of which is the protection of the rights of indigenous people (adat) to inhabit the indigenous forests. The legal issues in this research is how the position of indigenous and tribal peoples in the indigenous forest inhabit and how the protection of the constitutional rights of indigenous forest communities by the government. This study uses normative juridical approach made to the things that are theoretical principles of law. Based on this research, it is known that the position of indigenous and tribal peoples as subjects of law and customary rights to the forest owner. While legal protection by the government in the form of guaranteeing legal certainty of tenure of indigenous forest by indigenous and tribal peoples is to produce local law as a form of protection and recognition of indigenous peoples. Keywords : Forests; Governments; Indigenous And Tribal Peoples (adat); Abstrak UUD NRI 1945 mengamanatkan pemerintah untuk melindungi hak setiap warga negara, salah satunya adalah perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat. Isu hukum dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat dalam mendiami hutan adat dan bagaimana perlindungan terhadap hak konstitusional masyarakat hutan adat oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa kedudukan masyarakat hukum adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas hutan adat. Sedangkan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah berupa penjaminan kepastian hukum atas penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat adalah dengan menghasilkan produk hukum daerah sebagai wujud perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat. Kata Kunci: Hutan; Masyarakat Hukum Adat; Pemerintah;

Budaya Money Politics Dan Identity Politics Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Chusnul Qotimah Nita Permata; Nur Barokah Uswatun Khasanah
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12323

Abstract Indonesia is a democratic constitutional state. This statement has been in effect since the government declared the independence of the Republic of Indonesia on August 17, 1945. The basic concept of the rule of law itself is that everything that exists must be regulated by law in a democratic manner. Where democracy is the government of the people for the people, which means that all decisions must be in accordance with the will of the people. One of the prerequisites for being a democratic country is general elections. The holding of general elections is intended as a means to replace government power that involves public participation in determining leaders in government. But lately, many discrepancies have occurred in the course of general elections. The intense competition between the parties makes them want to gain power in an unhealthy way, including by taking advantage of the economic situation of the community, such as giving bribes to get public support which we know as Money Politics. Apart from that, the state of Indonesia which is rich in ethnic, racial and religious diversity has also become the target of parties to get people's votes, namely the concept of equality of identity which we often call the term Identity Politics. This problem which has become a culture can weaken the democratic system that has been implemented and can divide the nation. Keywords: Democracy; Election; Money Politics; Identity Politics; Abstrak Negara Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis. Pernyataan ini berlaku sejak pemerintah mendeklarasikan kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Konsep dasar dari Negara hukum sendiri yakni segala sesuatu yang ada harus diatur dengan hukum secara demokratis. Dimana demokratis merupakan pemerintahan dari rakyat untuk rakyat, yang artinya semua keputusan harus sesuai dengan kehendak rakyat. Salah satu prasyarat sebagai negara demokratis yaitu pemilihan umum. Penyelenggaraan pemilihan umum ini dimaksudkan sebagai sarana untuk penggantian kekuasaan pemerintah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin dalam pemerintahan. Namun belakangan ini, banyak ketidaksesuaian yang terjadi dalam jalannya pemilihan umum. Persaingan yang ketat antar para pihak, membuat mereka ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak sehat, diantaranya dengan memanfaatkan keadaan ekonomi masyarakat, seperti pemberian uang sogokan untuk mendapatkan dukungan masyarakat yang kita kenal dengan Politik Uang (Money Politics). Selain itu dengan keadaan negara Indonesia yang yang kaya akan keberagaman suku, ras dan agama, juga menjadi sasaran para pihak untuk mendapatka suara rakyat yakni dengan konsep persamaan identitas sering kita sebut dengan istilah Politik Identitas (Identity Politics). Problematika ini yang telah menjadi suatu budaya dapat melemahkan sistem demokrasi yang telah diterapkan dan dapat memecah belah bangsa. Kata Kunci: Demokrasi; Pemilu; Politik Uang; Politik Identitas;

Asean Against Cyber Terorrism: Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir Nur Qalbi. S; Fitrah Marinda; Rina Yulianti
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 1 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v4i1.12324

Abstract: The development of information and information in the race of the less than 41s not only provide access to the ease for the community, but also followed by the emergence of a new number of threats. Along with the benefits, cyber technology also has a negative impact and opportunity for people who are not responsible for conducting cyber crime. One of the issues that are big challenge and the current international problems are terrorism. This terrorism act has even been done through technology and is included in one typeof cyber crime is cyber terrorism. The terrorist group makes social media as one of the media to spread their terror propaganda. In analyzing, the method used by the author is a qualitative research method. This method is more prioritizing on process problems and meaning/preceptions so that it can reveal various qualitative information with descriptive-analysis of through and does not reject quantitative information in the form of numbers and numbers. Against this issue, the authors conclude ASEAN Against Cyber Terrorism concept to resolve the existing issues. This paper provides a more detailed analysis of two important points. First, against the completion of the issue of black propaganda issues that are disseminated through social media that is currently performed by ASEAN. Second, explanation and implementation of the ASEAN Against Cyber concept is territorial to apply in addressing black propaganda by terrorist groups through social media. Keywords: ASEAN; Cyber Terrorism; Social Media; Black Propaganda; Abstrak Perkembangan teknologi dan informasi di era 4.0 yang kian pesat tidak hanya memberi akses kemudahan bagi masyarakat, namun juga diikuti oleh munculnya sejumlah ancaman baru. Seiring dengan manfaatnya, teknologi siber juga memberi dampak negatif dan kesempatan bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan siber (cyber crime). Salah satu isu yang menjadi tantangan besar dan permasalahan internasional saat ini adalah terorisme. Tindak terorisme ini bahkan telah dilakukan melalui teknologi dan termasuk dalam salah satu jenis cyber crime yaitu cyber terrorism. Kelompok teroris menjadikan sosial media sebagai salah satu media untuk menyebarkan propaganda teror mereka. Dalam menganalisis, metode yang digunakan oleh Penulis merupakan metode penelitian kualitatif. Metode ini lebih mengutamakan pada masalah proses dan makna/persepsi sehingga dapat mengungkap berbagai informasi kualitatif dengan deskriptif-analisis yang teliti dan tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan sebuah konsep ASEAN Against Cyber Terorrism untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Karya tulis ini memberikan analisis yang lebih rinci terhadap dua poin penting. Pertama, terhadap mekanisme penyelesaian isu propaganda hitam yang disebarluaskan melalui media sosial yang saat ini dilakukan oleh ASEAN. Kedua, penjelasan dan implementasi konsep ASEAN Against Cyber Terorrism untuk diterapkan dalam mengatasi propaganda hitam oleh kelompok teroris melalui media sosial. Kata kunci: ASEAN; Cyber Terorrism; Media Sosial; Propaganda Hitam;

PERLINDUNGAN DATA DAN INFORMASI PRIBADI MELALUI INDONESIAN DATA PROTECTION SYSTEM (IDPS) Ririn Aswandi; Purti Rofifah Nabilah Muchin; Muhammad Sultan
Jurnal Legislatif VOLUME 3 NOMOR 2 2020
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.v3i2.14321

Abstract The presence of cybercrime has been a threat to human life, making it difficult for governments to keep up with computer technology, particularly the internet. This is the result of rapid developments in information technology, so each development essentially has both a positive and negative impact. One negative effect is the misuse of data and personal information. The human world’s weaknesses are not notwithstanding the lack of regulation or no regulation on cybersecurity and personal data protection, resulting in confusion among members of society. Therefore, a system that addresses this problem requires, the Indonesian Data Protection System (IPDS) I a system that guarantees and provides personal data and information management security/ it aims to know how to manage personal information data in Indonesia today, and to learn how formulations for data management and personal information via Indonesian Data Protection System (IPDS) as a cyber surveillance and data protection effort, the study adopted a normative juridical method with the State Approach. To this issue, the authors concluded, first, that it would require a rule relating to cybercrime as well as protection data and personal information in Indonesia. Second, there is a system that will address the problem of cybercrime especially in the field of data management and personal information of the Indonesian Data Protection System (IPDS). Keywords: Indonesian Data Protection System (IPDS); Cyber Crime; Personal Information and Data Protection; Abstrak Adanya Kejahatan Siber (cybercrime) telah menjadi ancaman diberbagai kehidupan manusia, sehingga pemerintah sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet. Hal ini merupakan akibat dari pesatnya perkembangan teknologi informasi, sehingga setiap perkembangan pada hakikatnya membawa dampak yang positif maupun negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah adanya penyalahgunaan data dan informasi pribadi. Kelemahan dunia siber tidak terlepas dari kurangnya pengaturan atau belum adanya regulasi mengenai kemanan siber dan perlindungan data pribadi, sehingga menimbulkan kerancauan ditengah-tengah anggota masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi masalah tersebut, sistem Indonesia Data Protection System (IDPS) adalah sebuah sistem yang menjamin serta memberikan keamanan pengelolaan data dan informasi pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Problematika Pengelolaan data informasi pribadi di Indonesia saat ini, dan untuk mengetahui bagaimana formulasi pengelolaan data dan informasi pribadi melalui Indonesian Data Protection System (IDPS) Sebagai Upaya Cyber Surveillance and Data Protection. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (Statute Approach). Terhadap isu ini, penulis menyimpulkan, Pertama, dibutuhkan sebuah peraturan yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya (cybercrime) dan juga perlindungan data dan informasi pribadi di Indonesia. Kedua, dibutuhkan sebuah sistem yang mampu mengatasi permasalahan kejahatan dunia maya khususnya dibidang pengelolaan data dan informasi pribadi yaitu Indonesian Data Protection System (IDPS). Kata Kunci: Indonesian Data Protection System; Kejahatan Sibern (Cybercrime); Perlindungan Data dan Informasi Pribadi;

E-Complaints For SG (Social Grants) : Upaya Preventif dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Tengah Pandemi Sri Putri Amalia Jamal; Sahrana; Desi Fitriyani
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14594

Abstract The problem of distributing Covid-19 relief funds in Indonesia, apart from not being on target, has also been corrupted. At the normative level, penalties for convicted corruption cases have been regulated, including the death penalty that has been established. However, it does not seem to be sufficient as a repressive measure. Therefore, certain measures are required to prevent the corruption. This research is conducted to find out how the corruption occurs in the funds’ distribution. In addition, it is also expected to become a forum for the public to file complains if there is a gap regarding the distribution of the funds which indicates corruption. This study is carried out through a normative law research, with literature study. The method used is conceptual approach and case approach. To deal with the existing problems, the writer offers a concept in the form of a website, "E-Complaints For SG (Social Grants)". Keywords: Corruption; Covid-19; E-Complaints; Social Grants. Abstrak Problematika penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 di Indonesia selain tidak tepat sasaran, ternyata juga telah dikorupsi. Pada tataran normatif hukuman bagi terpidana korupsi telah diatur bahkan telah ada ketentuan hukuman mati di dalamnya. Akan tetapi, nyatanya hukuman yang mengerikan saja tidak cukup sebagai langkah represif. Oleh karena itu dibutuhkan pula langkah preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi bantuan sosial. Sehingga, penelitian ini hadir untuk melihat bagaimana proses korupsi dapat terjadi pada pemberian dana bantuan sosial. Selain itu, dapat menjadi wadah bagi masyarakat dalam hal pengaduan jika terjadi kesenjangan terkait penerimaan dana bantuan sosial, yang terjadi karena adanya korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan studi Kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Untuk mengatasi problematika yang ada, Penulis menawarkan sebuah konsep dalam bentuk website yaitu “E-Complaints For SG (Social Grants)”. Hadirnya konsep pengaduan ini dapat menjadi langkah preventif untuk mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia kedepannya, selain dapat menyelesaikan permasalahan dana bantuan sosial Covid-19, diharapkan gagasan ini juga dapat diterapkan pada dana bantuan sosial lainnya jika dikemudian hari penyaluran dana bantuan sosial Covid-19 sudah terealisasikan dengan baik. Kata Kunci: Bantuan Sosial; Covid-19; E-Complain; Korupsi.

Konsep E-Litigation Sebagai Perwujudan Penegakan Hukum Berbasis E-Justice & Aktualisasinya di Indonesia Dinda A. Narassati; Yonathan A. Pamungkas; Illona Novira Elthania
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14595

Abstract The advancement of information and communication technology affects the law. E-litigation presents as a complement to e-court because of changes in technology and times that demand a cost-effective, fast, and efficient trial, so e-justice can be created as justice embodied by technology. This writing uses doctrinal legal research that emphasizes a conceptual and a statutory approach. Before the Covid-19 pandemic, Indonesia had implemented e-litigation in civil cases with a strong juridical foundation. Meanwhile, in criminal cases, e-litigation has only been applied in the Covid-19 pandemic situation. There’s still an urgency for a stronger juridical foundation than a Supreme Court Regulations (PERMA), so the implementation is more adhered to. E-litigation in Indonesia still has various obstacles, such as the lack of human resources in the field of information, uneven internet network connection, and inadequate technological infrastructure. This should be the government’s concern because it can be detrimental to the disputing parties. Keywords: E-litigation; Judicial Basis; Information Communication Technology. Abstrak Kemajuan dari teknologi informasi dan komunikasi memengaruhi berbagai bidang kehidupan manusia, salah satunya adalah hukum. E-litigation hadir sebagai penyempurna e-court karena tuntutan perkembangan teknologi dan zaman yang menginginkan peradilan yang hemat biaya, cepat, dan efisien sehingga terciptanya e-justice sebagai keadilan yang diwujudkan oleh teknologi. Penelitian ini menggunakan doctrinal legal research yang menekankan pada kepada conceptual approach dan statutory approach. Sebelum pandemi Covid-19, Indonesia sudah menerapkan e-litigation dalam perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara militer, dan tata usaha negara dengan landasan yuridis yang kuat. Sedangkan dalam konteks perkara pidana, e-litigation baru diterapkan di situasi pandemi Covid-19 masih terdapat urgensi landasan yuridis yang lebih kuat dari sekadar PERMA sehingga pelaksanaannya lebih dipatuhi. E-litigation di Indonesia sendiri belum terbebas dari berbagai hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, koneksi jaringan internet yang belum merata, infrastruktur teknologi yang belum secara merata memadai. Hal demikian harus menjadi perhatian pemerintah karena dapat merugikan para pihak yang bersengketa. Kata Kunci: E-litigation; Landasan Yuridis; Teknologi Informasi & Komunikasi.

Pain And Gain Sharing Sebagai Langkah Antisipatif dalam Mewujudkan Keadilan Pada Production Sharing Contract Migas di Indonesia Shang Alan; Mustika
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14596

Abstract The implementation of the values of justice has not been seen in the model of the cooperation contract agreement in the implementation of oil and gas operations in Indonesia, between the Oil and Gas Implementing Agency (BP Migas) as the representative of the government and the contractors who carry out field operations. This study aims to create a concept of profit sharing in an oil and gas agreement that is fair and proportional, for contractors as partners of the state and especially for the state, as owners of oil and gas resources. This research is normative legal research. This study uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The results show that in the practice of the oil and gas industry, Indonesia applies a production sharing contract system. This system adopts other schemes, such as cost recovery and gross split, both of which have not succeeded in creating a fair and proportional profit-sharing contract for the State. The lack of supervision from the government and clauses that tend to burden one party, which leads to injustice both for the State and for contractors are a problem and have not been successfully overcome by several schemes implemented by the government. Therefore, a new scheme is needed that prioritizes the aspect of justice, namely the Pain and Gain Sharing scheme. A scheme that offers many advantages over the two previous schemes. Keywords: Cost Recover; Gross Split; Justice Aspect; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract. Abstrak Implementasi nilai-nilai keadilan belum tampak dalam model perjanjian kontrak kerjasama dalam pelaksanaan operasi minyak dan gas bumi di Indonesia, antara Badan Pelaksana migas (BP Migas) selaku wakil pemerintah dan kontraktor yang menjalankan operasi lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan suatu konsep bagi hasil dalam perjanjian Migas yang adil dan proporsional bagi kontraktor selaku partner Negara dan terlebih bagi Negara selaku pemilik sumber daya Migas. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research). Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik industri Migas, Indonesia menerapkan sistem kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract. Sistem ini mengadopsi skema lain, seperti cost recovery dan gross split, dimana skema ini sama-sama belum berhasil menciptakan kontrak bagi hasil yang adil dan proporsional bagi Negara. Kurangnya pengawasan dari pemerintah dan klausula yang cenderung memberatkan salah satu pihak yang mengarah kepada ketidakadilan baik bagi Negara maupun bagi kontraktor menjadi masalah dan belum berhasil diatasi dengan beberapa skema yang diterapkan pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan skema baru yang mengedepankan aspek keadilan yaitu dengan skema Pain and Gain Sharing. Skema yang menawarkan banyak kelebihan dibanding dua skema sebelumnya. Kata Kunci: Aspek Keadilan; Cost Recovery; Gross Split; Pain and Gain Sharing; Production Sharing Contract.

Pembukaan Kerahasiaan Data Pribadi Pasien dan Data Pribadi Masyarakat Untuk Pelacakan Kontak Demi Menekan Penyebaran Covid-19 Agenda Citra Muhammad
Jurnal Legislatif VOLUME 4 NOMOR 2 2021
Publisher : UKM Lembaga Penalaran dan Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jl.vi.14597

Abstract In health care, the confidentiality of the patient's personal data basically must be kept confidential. However, various statutory provisions allow its opening under various conditions. The pandemic triggered the expansion of the confidentiality polemic on health law, which was initially limited to private patient data to become private public data. Contextualization of data privacy and contact tracing is done by understanding the correlation between Medical Secrets, Medical Records, Health Data, Health Information, and Health Information Systems. Covid-19 contact tracing can be done manually and by utilizing an application (software). Improved regulations, transparancy, and community participation are necessary so that contact tracing applications do not ignore the importance of privacy. This affects the quality of the country's democracy. Keywords: Covid-19; Confidentiality of Data Privacy; Contact Tracing. Abstrak Dalam pemeliharaan kesehatan, kerahasiaan data pribadi pasien pada dasarnya harus dirahasiakan, namun berbagai ketentuan peraturan-perundangan membolehkan pembukaannya dengan berbagai syarat. Pandemi memicu meluasnya polemik kerahasiaan pada hukum kesehatan yang awalnya sebatas data pribadi pasien menjadi data pribadi masyarakat. Kontekstualisasi privasi data dan pelacakan kontak dilakukan dengan memahami korelasi antara Rahasia Kedokteran, Rekam Medis, Data Kesehatan, Informasi Kesehatan, dan Sistem Informasi Kesehatan. Pelacakan kontak Covid-19 dapat dilakukan dengan cara manual dan dengan cara memanfaatkan aplikasi (perangkat lunak). Perbaikan regulasi, transparansi, dan pengikutsertaan masyarakat perlu agar aplikasi pelacakan kontak tidak mengabaikan pentingnya privasi. Hal ini mempengaruhi kualitas demokrasi negara. Kata Kunci: Covid-19; Kerahasiaan Privasi Data; Pelacakan Kontak.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Fitrah Marinda

Contact Email jurnal.legislatif@gmail.com

Phone +6281256860522

Journal Mail Official jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Fitrah Marinda

Contact Email
jurnal.legislatif@gmail.com

Phone
+6281256860522

Journal Mail Official
jurnal.legislatif@gmail.com

Editorial Address
https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/about/editorialTeam

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA