cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 15   16   17   18   19 
PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM PADA TINGKAT PENUNTUTAN (Studi Pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh) Ibrahim Khalil
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Diversion according to Article 1 number 7 of Act Number 11 of 2012 concerning the ChildCriminal Justice System is the transfer of settlement of Child cases from criminal justiceprocesses to processes outside of criminal justice. Diversion is to settle criminal casesinvolving children as perpetrators and children as victims. The implementation ofdiversion is intended to avoid negative effects and stigmatization of children so thatchildren are expected to return to the social environment fairly. The Payakumbuh DistrictAttorney also conducted a diversion of cases of criminal acts of violence against childrenthrough a process that turned out to be not as simple as expected, so that it encounteredobstacles in resolving cases of children facing the law.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK MEREK TERDAFTAR BAGI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI SUMATERA BARAT Nursyahid Nursyahid
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.152

Abstract

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah merupakan pengakuan atau imbalan yang diberikan oleh negara kepada seseorang atas hasil karya intelektualnya. Perlindungan atas merek pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hukum terhadap persaingan curang adalah perbuatan melanggar hukum di bidang perdagangan. Untuk melindungi hak atas merek, maka pemelik merek harus mendaftarkan mereknya menurut peraturan yang berlaku, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Namun dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan karena pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Provinsi Sumatera Barat belum menyadari betapa pentingnya pendaftaran merek dagang atau jasa, dan yang didapat dari pendaftaran merek dagang tersebut. Hal ini dapat dilihat belum optimalnya pendaftaran merek untuk dimintakan perlindungannya oleh pelaku usaha melalui Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian tentang bagaimanakah perlindungan hukum pemilik merek terdaftar bagi UMKM di Sumatera Barat, dan apa kendala-kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan melalui wawancara untuk data primer dan studi kepustakaan untuk data sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analitis,yaitu hanya menggambarkan pelaksanaan perlindungan hukum dan kendala yang dihadapi UMKM dalam perlindungan merek terdaftar di Sumatera Barat. Hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum Merek Terdaftar Bagi UMKM di Sumatera Barat adalah hanya diberikan Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya, agar merek tersebut tidak ditiru oleh orang lain, dan sebagai alat bukti otentik bila terjadi pelanggaran hak atas merek serta sebagai pengawasan bagi aparat penegak hukum. Sedangkan kendala yang dihadapi UMKM sebagai pemilik merek terdaftar dalam memperoleh perlindungan hukum adalah lamanya waktu penyelesaian sertifikat merek oleh Dirjen KI, biaya pendaftaran merek mahal/tinggi, dan jaringan SIMPAKI untuk pendaftaran merek sering terkendala serta kurangnya sosialisasi tentang manfaat pendaftaran merek bagi UMKM.
LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Endi Aizal; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.31

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Inovasi Pemerintah untuk mewujudkan itu semua direalisasikan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan: indikator transparansi, indikator meningkatkan persaingan usaha yang sehat, indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, indikator mendukung proses monitoring dan audit, dan indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA Daeng Rahman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i4.186

Abstract

Kebijakan pidana saat ini dalam menanggulangi tindak pidana narkotika di Indonesia adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sebagian besar sanksi pidana dalam UU Narkotika dirumuskan secara kumulatif. Pencantuman ancaman pidana minimal. Peraturan yang tidak jelas mengenai tindak pidana korporasi. Perspektif Kebijakan Pidana dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan konsep dasar kriminalisasi. Perkembangan ketentuan pidana narkotika dapat ditemukan dalam Rancangan KUHP dengan gagasan rekodifikasi. Penyusunan RKUHP seharusnya dilakukan dengan mengevaluasi pelaksanaan undang-undang yang telah dilakukan selama ini. Namun pada kenyataannya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab “Tindak Pidana Khusus” hanya dilakukan dengan menyalin dan menempelkan rumusan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Narkotika (UU Narkotika). RKUHP tidak mengatur secara jelas aspek administrasi yang menjadi inti dari UU Narkotika, seperti jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkoba. Akomodasi kejahatan narkotika dalam RKUHP menekankan bahwa pendekatan yang digunakan oleh Negara dalam menangani masalah narkotika adalah pendekatan pidana bukan pendekatan kesehatan masyarakat.
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM OLEH ADVOKAT SEBAGAI IMPLEMENTASI OFFICIUM NOBILE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Adri Indra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act number 18 Year 2003 article (1 and 2), the advocate's profession is a person who giveslegal services, both within and outside the Court meet the requirements based on theprovisions of this Act. The actions of the irregularities committed by persons-personsadvocate that damage the image of the profession of advocate today, should not be abarrier that stops the execution of the noble profession of advocates themselves. Startingfrom dotted background problems that have been described above, it can be raised twoprincipal issues, namely: 1. How is the grant of legal aid by advocates as implementationof the officium nobile in the criminal justice system? 2. What are the obstacles found byadvocates in the granting of legal aid as officium nobile in the criminal justice system toanswer both of the above problems in this research is descriptive research. The approachused in this study are normative juridical approach as the main approach that is supportedby empirical juridical approach. The granting of legal assistance by advocates asimplementation of the officium nobile in the criminal justice system have not done wellbecause: still found irregularities committed by advocates. Restricting factors that affectthe implementation of the grant of legal aid can be divided into four factors: First the legalsubstance of the factors (legal substance use). the structure of the law (legal structure). theculture of the law (legal culture). The fourth.
PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU USAHA YANG MENGEDARKAN PRODUK PANGAN TANPA LABEL HALAL PADA KEMASAN DI KOTA PADANG Widya Sari; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i2.211

Abstract

Label Halal merupakan salah satu hal yang sangat penting dicantumkan pada kemasan. label tersebut berguna untuk mengetahui apakah produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut benar kehalalannya agar aman dikonsumsi oleh konsumen khususnya konsumen Muslim di Indonesia. Menurut Pasal 87 ayat 3 huruf e Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa pencantuman label pada kemasan pangan harus memuat keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan. Berdasarkan pasal tersebut maka diketahui bahwa label halal merupakan salah satu informasi yang dicantumkan pada kemasan. Namun faktanya hingga saat ini masih banyak produsen yang memproduksi produknya tidak mencantumkan label halal pada kemasan.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor PasamanBarat) Randhya Sakthika Putra; Iyah Faniyah; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Act Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas regulated on prohibited and threatening acts with criminal sanctions for anyone who violates them. One of the prohibited acts is to commit criminal misuse of subsidized fuel oil (BBM). To be able to qualify such action, the police as investigator must pay attention to the elements of the provisions of Article 23 and Article 53 letter b and Article 55, so that will realize the effectiveness of law enforcement on the crime of misuse of subsidized fuel through the process of investigation with all the constraints faced in law enforcement.
PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PROSTITUSI SECARA ONLINE OLEH UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) SATRESKRIM POLRES BUKITTINGGI Doni A.R
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i1.139

Abstract

Prostitusi online yang telah meresahkan banyak kalangan masyarakat, hal ini telah diatur oleh KUH Pidana, RUU KUH Pidana, UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara lebih mendalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif yang didukung pendekatan Yuridis Empiris. Data yang dipergunakan adalah data sekunder, data primer, dan data tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan lapangan berupa wawancara. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.
EFEKTIVITAS FUNGSI DPRD KABUPATEN KERINCI DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2014-2015 Edminuddin Edminuddin; Otong Rosadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara bahwa fungsi DPRD periode tahun 2014-2019 belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena dinilai belum memadainya pemahaman, kapasitas keilmuan dan pengalaman serta perbedaan sikap dari Bapemperda, Komisi, Fraksi dan anggota DPRD. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yaitu kemampuan teknis anggota DPRD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya tenaga Ahli fraksi.
IMPLEMENTATION OF LICENSE TO ESTABLISH BUILDING (IMB) IN SOLOK CITY Noviandi Yusyaf; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Building is one of the needs for the community. With the increasing number of population and the increasingly narrow land, the need for control by the local government of the building. Solok City Regional Regulation No. 12 of 2003 concerning Building Permits confirms that a building permit is a permit to construct a building which includes building layout and design research activities, supervision of the construction. The approach that will be used in this research is a normative juridical approach and supported by empirical juridical. The data used are secondary data supported by primary data collected through library studies and field studies. The data was analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. Based on the results of research and analysis it can be seen that: 1) the implementation of the granting of building permits in the City of Solok must go through procedures established by the government, which are required to attach documents and requirements relating to the management of building permits (IMB) which are then carried out by the relevant agencies RT / RW, Kelurahan, Camat and the One-Stop Integrated Investment and Services Office (DPMPTSP) 2) supervision of the city of Solok government in granting permits to build buildings is through administrative supervision and field supervision namely the survey of the location of building construction 3) constraints faced in granting permits constructing buildings is the lack of public understanding of IMB procedures and timeframe and there are still third party claims, and erecting buildings on public facilities.

Page 17 of 90 | Total Record : 892

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue