cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 13   14   15   16   17 
KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI PETUNJUK PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA: Studi Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan 9/Pid.B/2016/PN.Slk Muhammad Irfan; Iyah Faniyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i2.156

Abstract

Alat bukti petunjuk diatur dalam 188 ayat (1) KUHAP adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain dengan tindak pidana itu sendiri menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Alat bukti petunjuk memegang peranan penting dalam pembuktian kasus-kasus pembunuhan dan membantu hakim dalam pengambilan putusan di persidangan. Alat atau benda yang digunakan si pelaku untuk membunuh si korban dalam tindak pidana pembunuhan dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, penerapan alat bukti. Petunjuk oleh hakim di pengadilan dapat dilihat pada contoh kasus tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst dan nomor 09/Pid.Um/2016/PN.Slk. Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: Pertama, kekuatan alat bukti petunjuk yang sangat mengikat, karena bukti yang di hadirkan oleh JPU dalam berupa rekaman CCTV dapat dijadikan sebagai perluasan dari Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai “Barang Bukti” yang jika bersesuaian dengan fakta dan peristiwa pidana yang dijadikan Majelis Hakim sebagai PETUNJUK untuk memastikan peristiwa pidana. dengan adanya alat bukti petunjuk berupa CCTV sangat memberikan pengaruh yang berbeda untuk menjadi pertimbangan hakim dan sebagai dasar atas penetapan bersalahnya terdakwa dan alat bukti petunjuk dalam hal ini mempengaruhi hakim memberikan putusan akhir. Dalam Perkara Nomor 9/Pid.B/2018/PN.Slk hakim tidak mempertimbangkan alat bukti Petunjuk karena 2 (dua) alat bukti yang sah sudah di penuhi, sebagaimana pasal 183 KUHP, bukti yang di pertimbangakan hakim berupa Keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa sebagai dasar hakim memutus perkara. Kedua, dalam kedua kasus ini majelis hakim pertama menilai setelah terpenuhi 2 (alat bukti ) yang sah, hakim memperhatikan dalam fakta persidangan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai dasar bagi hakim memberikan pidana bagi terdakwa pembunuhan berencana.
KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN Firdaus Firdaus; Adhi Wibowo
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.37

Abstract

Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perikanan Ditpolair Polda Sumbar diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Sumatera Barat. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penggunaan upaya paksa, namun demikian dalam pemberantasan tindak pidana perikanan masih menemukan kendala.Salah satu kendalayang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik sehingga pemberantasan tindak pidana perikanan belum optimal.
KEKUATAN PEMBUKTIAN SAKSI MAHKOTA PADA PERKARA PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA Imra Leriwahyuli
UNES Journal of Swara Justisia Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021)
Publisher : Programa Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v5i1.195

Abstract

The Evidence Power of Crown Witnesses in Decision Number 400/Pid Sus/2019/PN.Pdg With 401/Pid Sus/2019/PN.Pdg And Decision Number 09/Pid Sus/2019/Pn.Pdg With 10/Pid Sus/2019/PN .Pdg is the same as other witnesses if they have met the requirements as witnesses. The crown witness in the narcotics crime case is the main witness to reveal the crime. The use of crown witnesses is very important because in this criminal act it is very difficult to find witnesses who can explain the chronology of a case because there are no victims and more than one perpetrator. The application of the Penalty in the Decision is a violation of Article 114 of the Narcotics Law. both defendants were guilty of violating Article 114 paragraph (1) of Law Jo, Article 132 paragraph (1) of Law no. 35 of 2009 concerning Narcotics. The judge handed down the same sentence.
DISPARITAS PIDANA TERHADAP PENERAPAN PASAL 132 MENGENAI PERMUFAKATAN JAHAT NARKOTIKA GOLONGAN I (Analisis Putusan Nomor: 19/Pid.Sus/2017/PN.Swl dan Nomor: 5/Pid.Sus/2018/PN.Swl) Al Indra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparities in punishment are often related to the independence of judges becausethe punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum criminalsanctions only, in addition because Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power alsoprovides that: The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. Thedisparity of the decision of this judge occurred also in the District Court of Sawahlunto onthe case of narcotic criminal acts which examine and decide the case of narcotics crimewith the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision givento the defendant varies.
OPTIMALISASI PERAN SUB BIDANG PENGAMANAN INTERNAL BIDANG PROFESI DAN PENGAMANAN (SUB BIDPAMINAL BIDPROPAM) POLDA SUMBAR DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN POLDA SUMBAR Andi Parningotan Lorena; Fitriati .
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Institusi Kepolisian adalah salah satu institusi yang rawan korupsi sehingga memerlukan upaya pencegahan secara internal oleh sub bidang pengamanan internal Bidpropam begitu juga halnya dengan Polda sumbar.Pencegahan korupsi pada lingkungan Polda Sumbar oleh Subbid Paminal dilakukan dengan berfokus pada penanaman integritas personil dan fokus pada mengurangi peluang terjadinya korupsi, serta meningkatkan peluang perbuatan korupsi terungkap. Fokus pada peningkatan kontrol sosial dengan melibatkan lingkungan kerja pelaku korupsi. Fokus pada budaya organisasi secara luas (nilai, penghargaan, kepemimpinan, dan komunikasi).Kendala dalam pencegahan korupsi oleh Subbidpaminal Bidpropam adalah menekan Budaya koruptif dalam tugas Kepolisian antara lain budaya kekerasan, dan arogansi kewenangan. Laporan dari masyarakat tentang adanya korupsi yang dilakukan anggota Polri cenderung tidak di percayai. Upaya Untuk Optimalisasi Peranan Sub Bidang Pengamanan Internal Bidpropam Polda Sumbar Dalam Pencegahan Korupsi Di Lingkungan Polda Sumbar dengan melakukan pemecahan masalah berdasarkan skala prioritas terhadap masalah yang memiliki dampak paling merugikan dan sistematis. Pencegahan utama ditujukan pada aspek penyebab greed dan need yang teridentifikasi.
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Yasril Yasril
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggota polisi sebagai pelindung dan pelindung publik serta petugas penegak hukum tidak boleh melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun kenyataannya ada banyak anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai konsumen, dealer atau pendukung narkotika. Untuk itu terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut diberlakukan sanksi melalui mekanisme peradilan umum dan sanksi khusus melalui mekanisme disiplin dan penerapan kode etik polisi, seperti yang terjadi di Polda Solok. Berdasarkan Keputusan Komisi Kepolisian Nomor Kep Kep/1/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, setelah didengar oleh peserta ujian, Komisi Kepolisian Kode Etik Terhadap peserta ujian untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Salam (PTDH). PTDH adalah penghentian pelayanan kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Anggota Polri karena terbukti telah melanggar disiplin dan/atau tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN KORBAN MALPRAKTEK OLEH TENAGA MEDIS PADA RUMAH SAKIT IBNU SINA DAN ACHMAD MOCHTAR KOTA BUKITTINGGI Jonaidi Jonaidi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v4i3.181

Abstract

Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam kedokteran di dalamnya yaitu KUHP, Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dalam praktiknya masih banyak terjadi penyimpangan dari korban malpraktik pidana. Masalah yang dikaji adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik di RSUD Kota Bukittinggi dan bagaimana prospek perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan: Pertama, Pelaksanaan perlindungan hukum pidana terhadap korban tindak pidana malpraktik di RSUD Kota Bukittinggi belum terlaksana dengan baik, karena perlindungan hukum yang diberikan hanya berupa mediasi dan korban hanya diberikan perlindungan hukum. kompensasi. Kedua, kendala yang dihadapi korban malpraktik dalam memperoleh perlindungan hukum dalam perundang-undangan pidana terkait masalah medis dan kesehatan yang berlaku saat ini masih lemah, sehingga dalam praktik penegakan hukum pidana kesehatan dan kedokteran tindak pidana di bidang medis seolah-olah mengalami kekebalan. Kendala ini juga semakin dipertegas dengan tidak adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran, kesehatan dan praktek kedokteran dengan baik, karena tidak adanya pola yang seragam dan konsisten dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, perlu adanya perumusan kembali ketentuan mengenai sistem pertanggungjawaban pidana yang seragam dan berorientasi pada korban kejahatan medis.
EFEKTIVITAS FUNGSI PENDIDIKAN DAN REKAYASA LALULINTAS GUNA MENCEGAH KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS PADA ANAK-ANAK USIA SEKOLAH Adhi Jais; Ebit Bimas Saputra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

On the Elucidation of Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transport states Education and traffic engineering is the responsibility of the Police. Some victims from laka then are children of school age. The nature of this research is descriptive research with normative juridical approach method as main approach and empirical juridical as supporting approach. The results showed the Function of Education and Traffic Engineering (Dikyasa Lantas) is one of the preventive efforts in tackling the problem in the field of traffic. Dikmas activities are carried out by providing knowledge on school traffic at the time of admission and introduction of the school. Various programs of introducing traffic rules to children are done with the aim of avoiding children from traffic accidents. Constraints faced are internal factors are still lack of facilities and infrastructure, lack of personnel who have the special ability to be educators or teachers. Externally constrained is the lack of public awareness of the importance of culturally and well-ordered culture in the street, lack of support from various parties to create security, safety, order and smooth road traffic, still lack of road infrastructure and infrastructure to support the safety of traffic. The effectiveness of the Education and Traffic Engineering Function (Dikyasa Lantas) is seen from the decrease of traffic accident with the victims of school age children in Padang Police Regencies
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP BATAS WAKTU PROSES PELAPORAN DALAM TINDAK PIDANA SAMPAI DENGAN DILAKUKANNYA PENYIDIKAN Borti Rovendra; Philip A. Khana; Wirna Rosmely
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The investigation process is a preliminary investigation carried out by the investigator as the first step of an investigation, whose purpose is to determine whether or not an investigation is possible. The research characteristic is descriptive analysis with normative juridical approach and with data source used is secondary data. The result of the research shows: firstly, the absence of deadline of the process of commencement of reporting up to the stage of investigation both in Criminal Procedure Code, Police Law, and Police Regulation on Management of Investigation of Crime, the absence of regulation, so that the birth of KUHAP, the law criminal act has deviated with the application of the principle of fast, simple and low cost. Second, the arrangement of deadline for criminal reporting process up to the investigation of countries in the AngloSaxon system such as the United States and countries that adhere to Continental European system such as the Netherlands did not manage for criminal reporting until investigation. thirdly, due to the absence of timeliness of criminal reporting process up to investigation in KUHAP, the Law on Police, and Perkap on Management of Criminal Investigation has violated the rights of each individual, both reporting and reporting parties that will reported.
PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PUTUSANNOMOR : 38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST DAN PUTUSANNOMOR : 040 /PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST Syarifuddin Syarifuddin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidanakhusus (ius singular, ius special atau bijzonderstrfrech) dan ketentuan hukum positif (iusconstitum) Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 10 huruf (b) angka (1) KUHP menyebutkan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Hak-hak tertentu yang dimaksud di sini adalah hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) angka (1) atau hak pilih aktif dan pasif dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 ayat (1) angka (3) KUHP. Pencabutan hak tertentu seperti hak pilih aktif dan pasif dalam jabatan publik sejatinya bias menjadi alat penjeraan bagi terpidana Tipikor sekaligus menimbulkan rasa takut bagi para pejabat publik dan tokoh politik agar tidak menjadi calon pelaku Tipikor yang semakin merajalela di berbagai institusi negara.

Page 15 of 90 | Total Record : 892

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue