cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 21   22   23   24   25 
PEMUNGUTAN SUARA ULANG PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG Muhammad Daniel Arifin
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.263

Abstract

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Faktor penyebab dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kota Padang adalah terjadinya pelanggaran administrasi. Bentuk pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah diperbolehkannya pemilih yang memiliki KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih di TPS lain diluar domisili sesuai KTP elektronik tanpa mengurus pindah memilih sebelumnya. Pelanggaran ini memenuhi kriteria dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sesuai pasal 372 ayat (2) huruf d Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yakni terdapat pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb menggunakan hak pilih pada proses pemungutan suara. Hal ini juga berarti telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS karena memberi kesempatan kepada pemilih ber KTP elektronik untuk menggunakan hak pilih tidak di lokasi TPS sesuai alamat yang tercantum pada KTP elektronik. Kedua, Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dilakukan terhadap 46 TPS pada 27 April 2019 dengan Keputusan KPU Kota Padang setelah dilakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu yang berimplikasi Pemungutan Suara Ulang. Pelaksanaan pemungutan suara ulang hanya dilakukan terhadap surat suara yang bermasalah saja dengan mengundang kembali pemilih yang terdaftar di DPT dan DPTb, saksi dan Pengawas Pemilu.
PENERAPAN UNSUR TINDAK PIDANA PERBUATAN MEMILIKI MENGUASAI MEMPUNYAI PERSEDIAAN PADANYA ATAU MENYIMPAN SENJATA API TANPA IZIN Weli Wahyudi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.269

Abstract

Penyidik di Satreskrim Dharmasraya menemui beberapa kesulitan dalam penerapan unsur pidana pada kasus Peredaran senjata api secara illegal yang terjadi di wilayah hukum Polres Dharmasraya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya adalah menerapkan Pasal 1 ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana unsur yang diterapkan adalah Unsur Barang Siapa dimana dalam hal ini dapat orang perseorang dan koorporasi. Unsur Yang Tanpa Hak maksudnya. Unsur mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya. Hal ini terbukti ketika dilakukan penggeladahan ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna Loreng dengan magezen terpasang yang berisikan 1 (satu) butir amunisi didalam kamar dan 5 (lima) butir didalam magazen dan bagian senjata seperti gagang, laras grendel yang siap dirakit serta perlengkapan lainnya yang digunakan oleh pelaku untuk membuat senjata api rakitan. Hambatan Dalam Penerapan Unsur Tindak Pidana Pada Perbuatan Memiliki Menguasai Mempunyai Persediaan Padanya Atau Menyimpan Senjata Api Tanpa Izin Oleh Satreskrim Polres Dharmasraya yaitu sulitnya diketahui adanya perdagangan senjata api gelap dengan harga jual yang murah dan proses yang mudah. Kurangnya anggota Satreskrim dengan keahlian khusus mendeteksi senjata api. Kendala lainnya adalah Kurang aktifnya masyarakat terhadap suatu tindak pidana yang terjadi di lingkungan sekitarnya sehingga mereka enggan untuk menjadi saksi dan kurangnya informasi yang diperoleh oleh kepolisian terhadap peredaran senjata api yang beredar di kalangan masyarakat.
PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH AKIBAT KELALAIAN BENDAHARA Neni Vesna Madjid; Mulyadi Mulyadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.264

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Bendahara memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai pemegang kas dan juru bayar. Fungsi bendahara yang bersinggungan langsung dengan kas berpotensi terjadinya kesalahan atau kelalaian jika bendahara tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan benar. Kesalahan dan kelalaian bendahara ini menyebabkan kerugian daerah. Prosedur penyelesaian kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh bendahara diatur lebih lanjut melalui Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007. Dalam peraturan tersebut diatur pemulihan keuangan negara/daerah melalui dua cara yaitu melalui mekanisme SKTJM dan Surat Keputusan Pembebanan. Kedua, Bendahara sebagai pelaku/penanggungjawab dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam 2 bentuk yaitu pertanggungjawaban secara administrasi negara dan pertanggungjawaban secara pidana. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 62 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 1 Tahun 2004.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN ETIKA PROFESIONAL SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TINDAKAN PIDANA ANGGOTA POLRI William Mahad Iskander
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.274

Abstract

Pengembangan Etika Profesi ini tertuang dalam Peraturan Kepala Bagian Profesi dan Pengamanan Polri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Rehabilitasi Personil Polri. Namun, masih banyak tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Polri. Seperti kasus penyalahgunaan narkoba, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perzinahan, pencabulan, penipuan, perjudian, ancaman, pencurian, pembunuhan, penggelapan, kecabulan, suap dan pemaknaan ilegal yang dilakukan oleh aparat kepolisian sendiri dalam kurun waktu 2019 hingga 2021. kepada anggota Polri yang melakukan tindak pidana.
UPAYA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PEMANFAATAN MEDIA SIBER Novermal Novermal
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.265

Abstract

Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat adalah dengan adanya kerjasama antara Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Sumatera Barat dengan media siber dalam pemberitaan kegiatan yang ada di lingkungan kantor Gubernur. Media siber yang jadi mitra adalah, minangsatu.com, semangatnews.com, pilarbangsanews.com, bentengsumbar.com, liputankini.com dengan jangkauan liputannya masih bersifat lokal Sumatera Barat. Dengan membaca berita dugaan tindak pidana korupsi dan ancaman hukum yang ditimpakan kepada pelakunya, Pegawai Kantor Gubernur Sumbar takut untuk melakukan tindak pidana korupsi, namun sebagian besar dari mereka tetap harus melakukan tindak pidana korupsi untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya, seperti untuk kado pesta perkawinan anak atasan, melayani tamu dari oknum wartawan dan LSM, berpartisipasi pada kegiatan hari ulang tahun lembaga penegak hukum, dan kegiatan sosial lainnya. Caranya dengan mengumpulkan uang komisi dari rekanan yang mengerjakan kegiatan di tempat mereka bekerja, membuat SPPD fiktif, mark-up harga dan atau mengurangi volume pengadaan barang dan jasa. Mereka sadar bahwa hal tersebut dilarang, tapi tetap harus dilakukan untuk membiayai kegiatan yang tidak ada anggarannya tersebut. Kendala Dalam Upaya Non Penal Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pemanfaatan Media Siber Pada Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah belum mempunyai program kerja sama yang khusus untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan pemberitaan media siber, namun hanya sebatas kerja sama pemberitaan tentang kegiatan pemerintahan saja.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PIDANA TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Yosi Lara Jenita
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.268

Abstract

Kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah kejahatan yang terselubung dan makin luas jangkauannya, tidak saja melibatkan masyarakat umum, tetapi juga melibatkan anggota Polri yang merupakan aparat penegak hukum yang menjadi ujung tombak dalam pemberantasa narkotika. Untuk menjawab permasalahan ini dilakukan penelitian dengan spesifikasi Deskriptif Analitis dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris, dengan data sekunder dan data penunjang yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara kemudian dianalisis secara kuantitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil Pertama pada perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG berupa pertanggungjawaban secara pidana, melalui persidangan di Pengadilan dan dijatuhi hukuman oleh hakim sesuai dengan ketentuan berlaku dengan pidana hukuman penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan penjara. Sedangkan pertanggungjawaban secara administrasi terdakwa dengan perkara No.414/Pid.B/2011/PN.PDG dihukum dengan Penundaan UKP 1 (satu) periode (1-1-2012 s/d 1-7-2012) dan penempatan pada tempat khusus selama 21 hari diluar wilayah hukum Polresta Padang dilingkungan Polda Sumbar serta Mutasi bersifat demosi selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Kedua pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan secara yuridis yaitu berdasarkan fakta-fakta yang ada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan berdasarkan bukti yang digelar dipersidangan kemudian terhadap terdakwa telah dilakukan tes pengujian laboratorium terhadap urinenya.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA PENYEBAB KEBAKARAN HUTAN SERTA LAHAN DI KAWASAN HUTAN KONSERVASI SUAKA MARGASATWA BARISAN (Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota) Ronald Hidayat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.266

Abstract

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya melarang setiap orang melakukan perubahan pada keutuhan Kawasan Suaka Alam. Pelanggaran terhadap pasal tersebut di wilayah hukum Polres Solok Kota terjadi di Jorong Balai Batingkah Nagari Saniang Bakar Kec. X Koto Singkarak Kab. Solok dimana pelaku melakukan pembakaran hutan di Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Barisan yang bertujuan untuk membuka lahan perkebunan. Tindak pidana tersebut telah diproses oleh Satreskrim Polres Solok Kota berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP/246/B/IX/2019/Polres Solok Kota, dan terhadap pelaku tindak pidana telah dijatuhi hukuman pidana berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 3171/Pid.Sus-LH/2020 dan Nomor 3174/Pid.Sus-LH/2020. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pertama, penegakan hukum oleh Satreskrim Polres Solok Kota terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan dilakukan berdasarkan SOP penyidikan dan menerapkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Juncto Pasal 55 KUHP. Kedua, kendala-kendala yang dihadapi penyidik Satreskrim Polres Solok Kota dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana secara bersama-sama penyebab kebakaran hutan dan lahan di Kawasan Hutan Konservasi Suaka Margasatwa Barisan mencakup kendala internal yaitu: 1) kualitas SDM penyidik yang harus ditingkatkan, 2) belum adanya anggaran khusus untuk penyidikan tindak pidana pembakaran hutan; 3) belum lengkapnya sarana dan prasarana yang mendukung penyidikan tindak pidana pembakaran hutan. Kendala eksternal yaitu: 1) Ketidaktahuan masyarakat tentang batas hutan ulayat dengan Kawasan Suaka Margasatwa Barisan; 2) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya dan dampak dari pembakaran hutan dan pentingnya hutan; 3) Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang luas dan sulit dijangkau; 4) Terbatasnya ahli kehutanan di tingkat daerah; 5) Sedikitnya orang yang mau menjadi saksi dalam proses penyidikan tindak pidana kebakaran hutan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PNS DAN PENSIUNAN PNS DALAM PENERAPAN TARIF PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEGIATAN PELAYANAN PERTANAHAN Idrison Idrison
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.284

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan hukum PNS dan pensiunan dalam pengenaan tarif penerimaan negara bukan pajak di Kantor Pertanahan Kota Padang. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa pihak tertentu (pensiunan PNS) dapat dikenakan tarif sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) dari jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Pasal 24 ayat (1) menyebutkan pihak tertentu (PNS) dapat dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak-pajak Penerimaan Negara. Faktanya, implementasinya tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN SESAMA JENIS PADA ANAK Otong Rosadi; Ferdi Ferdi; Rahmat Hidayat
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.281

Abstract

Tindak pidana pencabulan sesama jenis pada anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN Pdg, tercantum beberapa bentuk Pertimbangan Hakim dan Sanksi Pidana Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap tindak pidana pencabulan sesama jenis Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg?. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan penelitian hukum yang in-concreto. Menggunakan bahan hokum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen berupa Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Nomor 243/Pid.Sus/2017/ PN.Pdg Sanksi Pidana yang Dijatuhkan Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Sesama Jenis Pada Anak pada Putusan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg dan Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sama-sama berbentuk pidana pokok yang terbagi pada dua bentuk yaitu pidana penjara dan pidana denda. Namun, besar sanksi pidana yang dijatukan oleh Majelis hakim berbeda. Pada Putusuan Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Pdg, sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, M. Kiki Fernanda Pgl. Mami Kiki Als. Amak adalah berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pada Putusan Nomor 243/Pid.Sus/2017/PN.Pdg sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap pelaku, Mayferi Mahyudin panggilan Feri adalah berupa pidana penjara selama: 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama: 1 (satu) bulan.
IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 78/PUU-XVIII/2019 TERHADAP HAK SIAR SIARAN GRATIS DI LEMBAGA PENYIARAN Bisma Putra Pratama; Yasirli Amrina
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i3.283

Abstract

Lembaga penyiaran swasta sebagai pemegang hak terkait dari sebuah konten siaran seringkali mendapati bahwa konten siarannya digunakan oleh pihak lembaga penyiaran berlangganan tanpa izin. Tindakan tersebut dapat merugikan hak ekonomi lembaga penyiaran swasta yang seharusnya diterima oleh pemegang hak terkait sesuai dengan Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Pengaturan terhadap hak sia

Page 23 of 90 | Total Record : 892

 21   22   23   24   25 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue