cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 36   37   38   39   40 
PENGARUH PELAKSANAAN PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH TERHADAP CATUR TERTIB PERTANAHAN Putra, Yosep Hadi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah merupakan suatu kewajiban, hal ini telah diperkuat melalui peraturan pemerintah Nomor 24 tahun tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. lahirnya regulasi mengenai pendaftaran tanah telah memberikan dampak positif dalam perkembangan sistem hukum pertanahan di indonesia. Pendaftaran hak atas tanah mempunyai kaitan yang sangat kuat dengan catur tertib pertanahanan, hal ini disebabkan dalam melaksanakan pendaftaran hak atas tanah harus mengacu kepada catur tertib pertanahan. Adapun tujuan utama dari pendaftaran hak atas tanah dan catur tertib pertanahan adalah untuk terciptanya kepastian hukum dalam sistem pertanahan.
PERLINDUNGAN HUKUM NARAPIDANA WANITA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PADANG Desmawanti, Desmawanti; Wibowo, Adhi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi. Hak antara narapidana pria, narapidana wanita dan narapidana anak berbeda-beda. Sudah menjadi kodrat wanita mengalami siklus menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui yang tidak dipunyai oleh narapidana lain, sehingga sudah menjadi suatu kewajaran bahwa narapidana wanita mempunyai hak-hak khusus dibandingkan dengan narapidana lain. Penelitian ini dilakukan diLembaga Permasyarakatan Klas II A Padang dengan teknik wawancara. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Padang belum dilaksanakan secara optimal. Hal ini disebabkan beberapa kendala yaitu : pertama, kendala internal yang berupa: kurangnya kualitas dan kuantitas pembina/pembimbing, sarana dan prasarana yang masih kurang, anggaran/dana yang masih kurang dan kedua, kendala eksternal yang berupa kurangnya partisipasi atau dukungan masyarakat.
PERANAN ILMU KRIMINALISTIK BAGI KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN Sipayung, Dos Arihta
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kriminalistik merupakan sarana ilmu yang secara praktis dan teknis, fungsi membantu dalam tugas-tugas penyidikan dan penuntutan serta membantu dalam penyajian kelengkapan pemenuhan data/bukti. Penelitian ini dilakukan di Wilayah Hukum Resor Solok. Peranan kriminalistik bagi kepolisian dalam upaya mengungkap tindak pidana perjudian pada masyarakat di wilayah hukum Kepolisian Resor Solok pertama, sebagai pedoman bagi penyidik untuk mencari dan mengumpulkan segala data, keterangan dan fakta dari lapangan yang akan dijadikan sebagai gambaran umum tentang tindak pidana perjudian terjadi, kedua, sebagai ilmu bantu bagi penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana, yaitu memperjelas tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh tersangka, ketiga, membantu memberi keyakinan kepada penyidik sehubungan dengan tindak pidana perjudian yang terjadi berdasarkan pengetahuan saksi.
OPTIMALISASI KUOTA TIGA PULUH PERSEN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) PROVINSI SUMATERA BARAT PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 Susanto, Agus; Pide, Andi Mustari
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 8 Year 2012 has stipulated the representation of women in general elections as affirmative provisions, and as a follow up the General Election Commission (KPU) stipulates the requirement of women representation of at least thirty percent as candidates for legislative member for political parties participating in the election. But empirically the results of legislative elections in 2014 have not been on the side of women, because it turns out the seats of members of the Regional House of Representatives (DPRD) West Sumatra Province is dominated by men and less than ten percent filled female members. If examined from the rules of fulfilling the quota of thirty percent female representation, then the omposition of members of West Sumatra Provincial DPRD is not in accordance with the provisions of the law. This condition shows not yet representation and not optimally empower women in politics in West Sumatra.
EFEKTIVITAS FUNGSI DPRD KABUPATEN KERINCI DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2014-2015 Edminuddin, Edminuddin; Rosadi, Otong
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fungsi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah sangat strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis serta berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di Kabupaten Kerinci berdasarkan hasil penelitian dengan teknik wawancara bahwa fungsi DPRD periode tahun 2014-2019 belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena dinilai belum memadainya pemahaman, kapasitas keilmuan dan pengalaman serta perbedaan sikap dari Bapemperda, Komisi, Fraksi dan anggota DPRD. Hal ini disebabkan adanya beberapa kendala yaitu kemampuan teknis anggota DPRD dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kurangnya tenaga Ahli fraksi.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERMOHONAN PRAPERADILAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK NOMOR 03/PID.PRA/2015/PN.PDG Telaumbanua, Bezanolo; Fahmiron, Fahmiron
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

These days, objection with band of praperadilan have old tuff to Indonesia society. Along with existence of growth of is understanding of society will the truth of of law so that/ to be its rightss as free society and independence fufilled. If us pay attention that inseparable law of society, there is reason also to say that the source of law is society. Even if that way, still need furthermore clarification that such of society here is relation/link among/between individual in an coexistence. Source of law in fact is awareness of society whereof which is felt fair in arranging peaceful and orderly social life. As for problems which is told in this thesis is first, what becoming the reason of application in raising objection to doing an injustice embezzlement of Iease ? Both/ second, how onsideration of judge to application of raperadilan raised by doing an injustice embezzlement of Iease at District Court of Klas I A Field.
PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PRAJURIT TNI YANG MEMILIKI SENJATA API TANPA IZIN Gunawan, Indra
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia Maraknya penyebaran senjata ilegal merupakan fenomena global. Pengawasan yang tidak terorganisir dengan baik terhadap kepemilikan senjata api, baik legal maupun ilegal oleh berbagai elemen masyarakat, seperti Polisi, personil TNI dan masyarakat sendiri, merupakan salah satu penyebab kejahatan yang menyalahgunakan senjata api di Indonesia. Bagi personil TNI, penyalahgunaan senjata api merupakan pelanggaran karena perolehan senjata api untuk anggota atau tentara harus mendapat izin dari Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 7 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Standar Militer Senjata Api Terhadap Lingkungan Di Luar Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI TERDAKWA YANG DIANCAM HUKUMAN PIDANA PENJARA 5 (LIMA) TAHUN ATAU LEBIH DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI PARIAMAN Guswandi, Rio; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bantuan hukum adalah hak konstitusional setiap warga negara Indonesia atas perlindungan hukum dan menjamin persamaan hak mereka tidak dilanggar saat diinterogasi oleh aparat penegak hukum. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Pariaman dengan teknik wawancara. Berdasarkan hasil penelitian dalam praktik hak atas bantuan hukum seringkali diabaikan oleh aparat penegak hukum dan lebih ironisnya lagi terdakwa banyak yang menolak diberi bantuan hukum karena ketidaktahuan mereka akan pentingnya bantuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut. Penyediaan bantuan hukum yang secara bebas diberikan kepada tersangka atau terdakwa pada hakikatnya adalah memberikan perlindungan kepada tersangka atau terdakwa atas bantuan hukum untuk membela hak mereka dalam proses peradilan.
DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA Henry, Encep; Wibowo, Andhi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Disparity of punishment is often associated with the independence of judges because the punishment model set forth in the Criminal Code only formulates maximum penal sanctions only, in addition because u ndangjudicial power also regulates that The judge must also consider the good and evil nature of the defendant. The disparity of the decision of the judge also occurred in the District Court of Class IA Padang whichexamined and decided on the case of narcotics crime with the same panel of judges and the indictment of the same article but the decision given to the defendant was different. With the occurrence of criminal disparity without any explanation to the general public then the impact of the emergence of a sense of injustice in the convicted parties themselves and the people who do not know the background of the criminal provision.
TMPLENTASI FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN AKAD MURABAHAH PADA BANK MUAMALAT Baihiqi, Wachid; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan pembiayaan syariah terutama Perbankan Syariah mengalami pertumbuhan yang pesat terutama setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Perkembangan ini tidak hanya dalam hal overhaul tapi juga dari segi jenis usaha atau kegiatan yang ditawarkan kepada masyarakat. Kegiatan usaha Perbankan Syariah merupakan sub sistem dalam sistem perbankan syariah dan keuangan syariah telah menjadi bagian dari keseluruhan sistem dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, Perbankan Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak terlepas dari prinsip ekonomi syariah berdasarkan peraturan dasar yang dibangun dari Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip syariah dalam kegiatan bisnis Perbankan Syariah di Indonesia diwujudkan dalam Dewan Fatwa Majelis Ulama Nasional (DSN-MUI) Dewan Syariah Nasional, yang dapat dinyatakan sebagai hasil ijtihad para ulama terhadap permasalahan ekonomi berdasarkan sumber daya yang ada. Dasarnya Alquran dan Sunnah. Sehingga secara tidak langsung peraturan di DSN-MUI mengikat Lembaga Keuangan Syariah termasuk Bank Syariah untuk dipatuhi.

Page 38 of 90 | Total Record : 892

 36   37   38   39   40 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue