cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Iyah Faniyah
Contact Email
iyahfaniyah@unespadang.ac.id
Phone
+6285263256164
Journal Mail Official
swarajustisia@unespadang.ac.id
Editorial Address
Jl. Bandar Purus No.11, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Padang City, Sumatera Barat, Indonesia, 25112
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
UNES Journal of Swara Justisia
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 25794701     EISSN : 25794914     DOI : https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 892 Documents
 37   38   39   40   41 
EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN Erianto, Erianto; Fitriati, Fitriati
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Law Number 2 Year 2002 on Police and Government regulation Number 2 Year 2003 on Discipline of Members of the Police Force of the Republic of Indonesia is a regulation that must be followed by every member of the Police in performing its functions, duties and authority to realize a professional and accountable Police. Disciplinary punishment with various types of sanctions has been imposed on violators through disciplinary proceedings, but the facts show that violations are increasing every year so disciplinary enforcement has not been effective in deterring members and demonstrating the relatively low level of legal compliance of members of the Polres Pesisir Selatan.
PENERAPAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI TERHADAP ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA Yasril, Yasril
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggota polisi sebagai pelindung dan pelindung publik serta petugas penegak hukum tidak boleh melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. Namun kenyataannya ada banyak anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, baik itu sebagai konsumen, dealer atau pendukung narkotika. Untuk itu terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh anggota Polri tersebut diberlakukan sanksi melalui mekanisme peradilan umum dan sanksi khusus melalui mekanisme disiplin dan penerapan kode etik polisi, seperti yang terjadi di Polda Solok. Berdasarkan Keputusan Komisi Kepolisian Nomor Kep Kep/1/VIII/2012 tanggal 1 Agustus 2012, setelah didengar oleh peserta ujian, Komisi Kepolisian Kode Etik Terhadap peserta ujian untuk menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan Salam (PTDH). PTDH adalah penghentian pelayanan kepolisian oleh pejabat yang berwenang terhadap Anggota Polri karena terbukti telah melanggar disiplin dan/atau tindak pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TERSANGKA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM PROSES PENYIDIKAN SATUAN RESERSE NARKOBA POLRES LIMA PULUH KOTA Zetri, Zetri
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penegakan hukum pidana, sering ada pihak yang mengabaikan peraturan yang ditentukan oleh KUHAP, yaitu kekerasan terhadap hak tersangka yang bisa terjadi pada setiap tingkat penyidikan. Berdasarkan hasil penelitian pada Satuan Reserse Narkoba Lima Puluh Kota yang dilakukan dengan wawancara bahwa faktor–faktor yang menyebabkan hak-hak tersangka diabaikan pada tingkat penyidikan adalah karena tersangka cenderung mengelak/tidak mau mengakui tindak pidana yang dilakukannya, faktor emosi atau psikologis dari penyidik, faktor pendidikan dari penyidik (Polisi), teknis peyidikan untuk membuktikan kejahatan penyidik banyak meminta keterangan dari tersangka, dan ingin proses cepat selesai.
PERANAN PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A) TERHADAP ANAK KORBAN PENCABULAN Martina, Fadesha Lucia; Rosmelly, Wirna
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sexual violence against children is not only happening in big cities, but has reached the remote or rural areas. This means that this phenomenon has become a social and legal problem that needs to get special attention. Law enforcement against the perpetrators need to be considered. Sawahlunto has occurred sexual abuse against children by children. This condition is clearly very apprehensive amid the government's efforts to combat the crime of sexual violence against children. With these facts, community participation is increasingly important and fundamental as a place of assistance to children and women who experience major social problems concerning violations of human rights or sexual violence as mandated by the State Minister of Women's Empowerment and Child Protection No. 6 of 2015 on the System Women's Empowerment and Child Protection.
PENGATURAN URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR OLEH DPRD DALAM KERANGKA OTONOMI DAERAH Desmon, Andi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 2 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan keharusan, karena urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar merupakan bagian dari urusan pemerintahan Konkuren yang menjadi dasar Otonomi Daerah. Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah, Daerah membentuk Peraturan daerah. Maka dari itu, dalam rangka melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang menjadi kewenangan Daerah, maka DPRD selaku unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, harus membuat Peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar sesuai dengan batas-batas kewenangan daerah.
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH Arles, Arles
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.29

Abstract

Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif. Salah satu institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan suatu produk hukum daerah, baik yang bersumber dari delegasi maupun atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kerinci dalam Pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan penyampaian surat Bupati kepada Pimpinan SKPD untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Peran SKPD dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yakni melakukan pengkajian dan penelusuran berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah, agar setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya PNS yang ada diSKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk dialihtugaskan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS UNTUK TERCIPTANYA KESELAMATAN DI JALAN RAYA Ananto, Djoko
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.30

Abstract

Memperhatikan kesadaran hukum masyarakat saat ini, khususnya pengendara sepeda motor di jalan raya menurun. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalul lintas. Pelanggaran di jalan raya menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Padahal polisi telah berusaha memberikan programsosialisasi, konseling dan pembinaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kesadaran dan keselamatan lalu lintas, namun masalahnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.
LELANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN SISTEM ELEKTRONIK SEBAGAI UPAYA MENCEGAH TERJADINYA PRAKTIK PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT Aizal, Endi; Faniyah, Iyah
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.31

Abstract

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Inovasi Pemerintah untuk mewujudkan itu semua direalisasikan dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah Pengadaan Barang/Jasa, yang menekankan: indikator transparansi, indikator meningkatkan persaingan usaha yang sehat, indikator memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, indikator mendukung proses monitoring dan audit, dan indikator memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK PANGAN KEMASAN PELAKU UMKM YANG TIDAK MENCANTUMKAN LABEL PANGAN Hendri, Hendri; Oktarina, Neneng
UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Basically, consumers need law care universally. The care to consumers materially and formally is very important, because the progress of science and technology become rule on productivity and efficiency of producing on goods and service produced in reaching the purposes of effort.The problem in this study are: First, how is the care of consumers to products of food by agents of small and middle effort (UMKM) who unlabelled food based on BPOM in Bukittinggi City? Second, how is the responsibility of UMKM who unlabelled food based on BPOM to consumers in Bukittinggi City?The specification of this research is descriptive analytic. The method uses in this research is the normative and juridical empiric method. The techniques of collecting data uses are field study by interviewing for the primary data and library study for the secondary data. Then, the data analyzed qualitatively in descriptive analysis form.From the research results obtained several conclusions: First, the care of consumers to products of food by agents of small and middle effort (UMKM) who unlabelled food based on BPOM in Bukittinggi City can be done with many instruments, such as civil law instruments, criminal law instruments and also administration instruments. Second, the responsibility of UMKM who unlabelled food based on BPOM to consumers in Bukittinggi City is ready to be given sanction on the contrary done. The contrary by the agents of effort on the determination of label can be given responsibly or sanction civilly, criminal sanction, and administration sanction. The sanction of civil and criminal sometimes ineffectively withoutadministration sanctions.
KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN TENTANG KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN Studi Kasus Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution Antara Pemerintahan Daerah Pasaman B Fajri, Maityus; Ferdi, Ferdi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.33

Abstract

Berdasarkan penelitian awal terhadap Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution sebagaiakibat sengketa antara Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan CV. Citra Sahabat. Bagi pihak Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, Nota Kesepakatan yang ditanda tangani belumlah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian, hingga membawa akibat hukum yang tidak mengikat. Sementara pihak CV. Citra Sahabat menganggap Nota Kesepahaman tersebut sebagai awal perjanjian.

Page 39 of 90 | Total Record : 892

 37   38   39   40   41 

Filter by Year

2017 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (April 2026) Vol 9 No 4 (2026): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2026) Vol 9 No 3 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2025) Vol 9 No 2 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2025) Vol 9 No 1 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (April 2025) Vol 8 No 4 (2025): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2025) Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024) Vol 8 No 2 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2024) Vol 8 No 1 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (April 2024) Vol 7 No 4 (2024): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2024) Vol 7 No 3 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2023) Vol 7 No 2 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2023) Vol 7 No 1 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (April 2023) Vol 6 No 4 (2023): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2023) Vol 6 No 3 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2022) Vol 6 No 2 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2022) Vol 6 No 1 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (April 2022) Vol 5 No 4 (2022): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2022) Vol 5 No 3 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2021) Vol 5 No 2 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2021) Vol 5 No 1 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (April 2021) Vol 4 No 4 (2021): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2021) Vol 4 No 3 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (October 2020) Vol 4 No 2 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2020) Vol 4 No 1 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (April 2020) Vol 3 No 4 (2020): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2020) Vol 3 No 3 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (October 2019) Vol 3 No 2 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2019) Vol 3 No 1 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (April 2019) Vol 2 No 4 (2019): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2019) Vol 2 No 3 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2018) Vol 2 No 2 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2018) Vol 2 No 1 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (April 2018) Vol 1 No 4 (2018): UNES Journal of Swara Justisia (Januari 2018) Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) Vol 1 No 2 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Juli 2017) Vol 1 No 1 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (April 2017) More Issue