UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
892 Documents
<![CDATA[BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PADA SIDANG KOMISI KODE ETIK ]]>
<![CDATA[Sukma, Irwan]]>;
<![CDATA[Rosadi, Otong]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[A member of the National Police who allegedly violates the code of ethics of the Police profession is given the right to defend himself and get help and accompanied by a companion appointed by the Supreme Court (Ankum) originating from the Internal Police as stipulated in Chief of Police Regulation Number. 7/2005 on Procedures for Granting Legal Assistance and Advice in the Police Force of the Republic of Indonesia . In the KKEP Assembly legal aid to the alleged infringer was given, but empirically impressed only the formalities to meet the existing provisions, so as not to realize the objectives and the nature of providing legalassistance for alleged offenders as in the case of the Commission Police Codes Committee (KKEP) which occurred by the Padang City Police Department.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI ]]>
<![CDATA[Laia, Fianusman]]>;
<![CDATA[Roza, Darmini]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.35
<![CDATA[Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perwakilan di pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada gubernur yang secaraadministratif berada di bawah pembangunan sekretaris daerah]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWENANGAN JAKSA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Studi Kasus Putusan Perkara Nomor .225/PID.B/ 2014 PN Pdg ]]>
<![CDATA[Jefrinaldi, Jefrinaldi]]>;
<![CDATA[Rosmely, Wirna]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.36
<![CDATA[Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: pertama, dasar hukum jaksa dalam melaksanakan keputusan yang diatur dalam pasal 1 huruf a dan pasal 270 KUHAP, serta pasal 1 paragraf 1 dan pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Jaksa. Itu adalah jaksa penuntut baru yang melakukan keputusan pengadilan jika hal tersebut merupakan kekuatan hukum tetap. Kedua, alasan jaksa melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum pengadilan klas IA Padang dalam Perkara No. 225 / Pid.B / 2014 / Pn.Pdg karena adanya undang-undang Hakim pengadilan negeri. Ketiga: Beberapa upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap denganmenanyakan kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari dari empat lingkungan peradilan.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Firdaus, Firdaus]]>;
<![CDATA[Wibowo, Adhi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.37
<![CDATA[Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perikanan Ditpolair Polda Sumbar diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Sumatera Barat. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penggunaan upaya paksa, namun demikian dalam pemberantasan tindak pidana perikanan masih menemukan kendala.Salah satu kendalayang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik sehingga pemberantasan tindak pidana perikanan belum optimal.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM YANG TIDAK BERSESUAIAN DENGAN KETENTUAN HUKUM PIDANA DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN YANG MENYEBABKAN TIMBULNYA KORBAN (Dalam Kajian Ilmu Viktimologi) ]]>
<![CDATA[Julaiddin, Julaiddin]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[In the law has been discussed about the investigation of Law No. 8 of 1981 on the Criminal Procedure Code (KUHAP) as the basis of the footing process at the level of investigation. For that, a truly real process is needed to find errors that may not cause the mistrust caused by the process. Thus the legal process can be upgraded to an investigation to determine the primary and can be found by the real culprit.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Candra, Pera]]>;
<![CDATA[Kana, Philips A.]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.39
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hasil pelaksanaan peraturan Perda di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan penerimaan hasil penerimaan pajak di Kabupaten Kerinci menunjukkan periode anggaran perpajakan tahun 2012 pada bulan Desember 2012, tahun anggaran 2013, periode Pada bulan Desember 2013, periode tahun fiskal 2014 pada bulan Desember 2014, dan tahun fiskal 2015 pada bulan Desember 2015 tidak berjalan efektif karena dalam pemungutan pajak menunjukkan setiap bulannya ada tunggakan yang ditunjukkan dari jumlah tagihan pajak acara secara massal, yang mengakibatkan tidak optimal pendapatan daerah dari pajak hiburan ini. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 adalah (a) perumusan norma-norma hukum yang mengatur permohonan angsuran dan penundaanpembayaran pajak (b) faktor penegakan hukum (c) Faktor infrastruktur, dan kendaraan untuk Kelapangan ke bawah sudah tua. (D) faktor masyarakat, kepatuhan pajak sebagai masyarakat untuk mengirimkan pajak yang telah dipungut pada konsumen sebagai subjek pajak. (E) faktor budaya hukum, terkait dengan pemahaman wajib pajak substansi Peraturan Daerah yang mengatur pajak hotel.]]>
<![CDATA[PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN (BPBDPK) KOTA PADANG DALAM PENANGGULANGAN KEBAKARAN ]]>
<![CDATA[Pratama, Rifqi Ikhsan]]>;
<![CDATA[Roza, Darmini]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 2 No 1 (2018): Unes Journal of Swara Justisia (April 2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The problems in this research are: First , how are the roles of Regional Disaster Management Agency and Fire Department (BPBDPK) of Padang City in fire prevention in Padang City ? Second, what are the obstacles faced by BPBDPK Padang in fire prevention in Padang City? Third, what are the efforts made by BPBDPK in the fire prevention in Padang City?The approach method used in this research is the normative juridical approach as the main approach and supported by the empirical juridical approach. Sources of data used are secondary data and primary data. Data collection techniques used were field studies through interviews for primary data and library studies to find secondary data. Then the data is analyzed qualitatively and described in the form of analytical descriptive.From the research results obtained conclusion; Firstly , BPBDPK Padang has a strategic role because BPBDK Padang is an institution that is given authority and responsibility to handle fire problem in Padang City which is manifested in the role of organizer, role as coordinator, supervisor role, role as facilitator and role as a planner. All these roles are well underway and have been fully implemented in accordance with the main tasks and functions owned by BPBDPK Padang. Secondly, in the fire prevention in Padang City , BPBDPK of Padang City faces a number of obstacles such as: (a) The lack of water source in Padang city to support the fire handling process in Padang City; (b) Many obstacles to fire fleet units during the trip to the fire scene; (c) Lack of public awareness of the existence and working system of fire-fighters; and (d) Non-fulfillment of Fire Management Area (WMK) in every sub-district in Padang City. Third, natural d fire prevention in the city of Padang, the efforts made by BPBDPK Padang is: (a) education and training of personnel BPBDPK Padang; (b) Increasing community participation; (c) Improving institutional coordination ; and (d) Simulation of fire response time.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014) ]]>
<![CDATA[Cenedy, Robert]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.41
<![CDATA[Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum. Masalah integritas rendah disebabkan oleh dua hal: yaitu integritas peserta pemilu dan integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) secara permanen, karena fungsi audit oleh penyelenggara pemilihan umum merupakan langkah progresif untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitianini adalah: pertama, bagaimana proses investigasi pelanggaran kode ethis oleh penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Kepulauan mentawai?Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91/DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau mentawai? Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data di lapangan dengan melakukan intervensi untuk data primer dan studi pustaka data sekunder, data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh- beberapa kesimpulan: Pertama, proses penyidikan Pertama, proses penyidikan pelanggaran kode etis oleh penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pulau mentawai diawali dengan pengaduan pelanggaran kode etis penyelenggara pemilu kepada DKPP daerah. Kemudian, melengkapi dokumen pengaduan. Kemudian, setelah menyelesaikan dokumen, dilanjutkan dengan verifikasi kewaspadaan administrasional. Persyaratan yang harusdiselesaikan adalah persyaratan material dan formal. Kedua, implikasi yuridis atas Keputusan DKKP No. 91/DKPP-PKE-III / 2014 tentang pemberhentianpenyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau mentawai sangat sesuai dengan peraturan karena kewenangannya untuk membenarkan pengaduan dan memiliki legal standing untuk menyampaikan sebuah keluhan, sampai keputusan yang diberikan berdasarkan peraturan dan keputusannya tidak bisa dituduhkan. Juga keputusan yang diberikan berdasarkan bukti dan keterangan saksi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN KERINCI PERIODE 2015-2016 ]]>
<![CDATA[S, Asrizal]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.42
<![CDATA[APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.Mengingat APBD mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, maka pelaksanaan dari APBD tersebut perlu diawasi agar sesuai untuk peruntukkannya. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.]]>
<![CDATA[DAMPAK BEKERJA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG ]]>
<![CDATA[Dwikornida, Dwikornida]]>;
<![CDATA[AS, Boiziardi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.43
<![CDATA[Menjalani aktivitas kuliah dibarengi dengan bekerja bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalani. Kuliah sambil bekerja tidak hanya dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi, karena pada kenyataannya biaya hidup sehari-hari sering sekali tidak sebanding dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Fenomena ini sangat menarik, apalagi ditambah adanya peluang kerja bagi mahasiswa. Namun kuliah sambil kerja memilki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh baik dan buruk tersebut dihadapkan pada prestasi kuliah. Yang pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah mahasiswa yang kuliah denganyang bekerja sambilan mampu mengikuti kegiatan kuliah dengan baik atau malah kuliahnya terabaikan? Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika mahasiswa memutuskan mengambil kuliah sambil bekerja, namun di sisi lain kuliah sambil kerja memiliki keuntungan bagi mahasiswa yang mempunyai masalah finansial, dengan bekerja akan memberikan tambahan biaya untuk kuliah. Bekerja sambil kuliah juga dapat dijadikan curi star (mendahului) / menambah pengalaman, sehingga ketika lulus kuliah tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan pengalaman kerja serta relasi yang biasanyadijadikan persyaratan untuk melamar disuatu tempat pekerjaan. Hasil penelitian terdapat dampak yang posisitif terhadap Indek Prestasi IP/IPK mahasiswa yang kuliah sambil bekerja mulai dari 3.00 - 3.50 ke atas dengan persentase 70 % dan memiliki nilai di bawah rata-rata berjumlah 9 orang yang dipersentasekan berjumlah 30 %. Terdapat dampak yang positif terhadap organisasi yang dijalani mahasiswa tersebut dapat dibuktikan 30 orang yang bekerja sambil kuliah 18 orang mahasiswa aktif berorganisasi. Oleh karena itu meskipun mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja, mereka mampu untuk tetap mengikuti organisasi kampus dan memiliki dampak yang negatif terhadap bukti penulisan karya ilmiah, dilihat dari 30 orang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terdapat 2orang yang menghasilkan karya ilmiah, namun hanya karya non ilmiah (fiksi). Jadi dari sisi penulisan karya ilmiah mahasiswa kurang aktif untuk diterbitkan. Alasan yang menyebabkan kurang dalam penulisan karya ilmiah dikarenakan sulitnya mahasiswa membagi waktu antara bekerja dengan menulis karya ilmiah.]]>
