cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mu'tashim Billah
Contact Email
mutashim1992@gmail.com
Phone
+6281213101465
Journal Mail Official
mutashim1992@gmail.com
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jln. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia. Kode Pos 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23027355     EISSN : 28091019     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
Al-Mazaahib adalah jurnal pemikiran hukum milik Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Al-Mazaahib merupakan jurnal yang berisi atau memuat karya-karya ilmiah yang terkait dengan pemikiran-pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Jurnal Al-Mazaahib ini tentu sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori-teori hukum. Dengan demikian, Jurnal Al-Mazaahib ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib" : 6 Documents clear
Legal Interpretations of Qada Rawatib Prayers at Forbidden Times: Tarjih Analysis on the Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’ and al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab Dina, Dianita Rahma
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3472

Abstract

In an explicit manner, scholars have explained the ruling on performing qada rawatib prayers at forbidden times. However, some of the main fiqh books used as references do not clearly elaborate on the process of legal istinbat, such as how they chose the propositions used as the basis for the law. Essentially, the Prophet used to pray the ba'diyah zuhr prayer at a forbidden time (after 'asr). This narration is interpreted differently by Hanafiah and Shafi'iyah scholars with different arguments and corroborating evidence. This article aims to examine the reasons for the differences in the ruling on the ba'diyah zuhr prayer performed after 'asr, to find the similarities and differences, which are contained in the book Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai' and the book al-Majmu' Syarh al-Muhazzab from the perspective of tarjih. This article is a literature research with a comparative analysis of the both books as the main source. The approach used is usul fiqh, more specifically the theory of tarjih in ta'arud al-adillah. On the basis of the tarjih analysis, the article finds that in Badai' as-Sanai' fi Tartib ash-Sharai', the qada of the zuhr ba'diyah prayer performed after 'asr is not allowed, with the argument that the hadith narration of Umm Salamah is specific to the Prophet. Meanwhile, in al-Majmu' Syarh al-Muhazzab, it is allowed to qada the prayer. These two books both use the tarjih method to produce these rulings with the enhancement of different arguments so that it affects the resulting law. This article contributes to the understanding of the legal istinbat method of qada of rawatib prayers at forbidden times from the perspective of ushul fiqh. Secara eksplisit, para ulama telah menjelaskan hukum melaksanakan qada salat rawatib di waktu terlarang. Meskipun begitu, beberapa kitab fikih induk yang dijadikan rujukan tidak merinci secara jelas mengenai proses istinbat hukum, seperti bagaimana mereka memilih dalil yang dijadikan dasar hukum. Pada dasarnya, Nabi pernah melaksanakan salat ba’diyah zuhur di waktu terlarang (setelah asar. Riwayat ini dibaca secara berbeda oleh ulama Hanafiah dan Syafi’iyah dengan argument dan dalil penguat lainnya. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sebab perbedaan hukum qada salat sunah ba’diyah zuhur yang dilakukan setelah asar, menemukan persamaan dan perbedannya, yang terkandung dalam kitab Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’ dan kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab dari perspektif tarjih. Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan dengan analisis komparatif dari kedua kitab tersebut sebagai sumber utama. Pendekatan yang digunakan adalah usul fiqh, lebih spesifik teori tarjih dalam ta’arud al-adillah. Berdasarkan analisis tarjih, artikel ini menemukan bahwa dalam kitab Badai’ as-Sanai’ fi Tartib asy-Syarai’, qada salat ba’diyah zuhur yang dilakukan setelah asar tidak diperbolehkan, dengan argumen bahwa riwayat hadis Ummu Salamah merupakan kekhususan bagi Rasulullah. Sedangkan dalam kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhazzab, diperbolehkan mengqada salat tersebut. Kedua kitab ini sama-sama menggunakan metode tarjih untuk menghasilkan hukum-hukum tersebut dengan penguatan dalil yang berbeda sehingga berpengaruh pada hukum yang dihasilkan. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman metode istinbat hukum qada salat rawatib di waktu terlarang dari perspektif ushul fiqh.
The Universal Brotherhood In Islamic Law: A Study Of The Thoughts Of Yusuf Al-Qaradawi And Ahmad Syafii Maarif Yaqin, Nasrullah Ainul
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3523

Abstract

Islamic radicalism and sectarianism conflicts between fellow Muslims not only destroy the peaceful life of mankind, but also damage the reputation of Islam. This paper discusses the concept of universal brotherhood in Islamic law according to the thoughts of Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif. It is a literature study and is descriptive-analytic-comparative using the usul al-fiqh approach. The results of this paper show that Yusuf al-Qaradawi and Ahmad Syafii Maarif both emphasize the obligation of Islamic law. They emphasize the obligation to carry out universal brotherhood in Islamic law, both brotherhood among Muslims (al-ukhuwwah ad-diniyyah) and brotherhood of fellow human beings (al-ukhuwwah al-basyariyyah). This is based on the Qur'an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 and several hadith. Al-Hujurat (49): 10 indicates the existence of brotherhood among Muslims. Therefore, Muslims must unite and help each other and should not be divided. should not be divided. As for Al-Hujurat (49): 13 indicates the existence of brotherhood among human beings. It emphasizes the equality of human dignity because all humans come from the same origin. Therefore, the brotherhood of fellow human beings has three elements that must be fulfilled, namely: love, equality, and mutual help. Yusuf al-Qaradawi calls the concept of universal brotherhood in Al-Hujurat (49): 10 and 13 as one of the great Islamic principles championed by Islam, while Ahmad Syafii Maarif calls it Qur'anic ethics. Both figures use the at-tafsir bi al-ma'śur method in interpreting Al-Hujurat (49): 10 and 13. This article contributes to the development of the understanding of Islamic law on the importance of maintaining Islamic and universal peace and brotherhood derived from contemporary thinkers.   Radikalisme Islam dan konflik sektarianisme antarsesama muslim tidak hanya menghancurkan kedamaian hidup umat manusia, tetapi juga merusak citra baik Islam. Tulisan ini membahas konsep persaudaraan universal dalam hukum Islam menurut pemikiran Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif. Ia merupakan kajian literatur dan bersifat deskriptif-analitik-komparatif menggunakan pendekatan ilmu usul al-fiqh. Hasil tulisan ini menunjukkan bahwa Yusuf al-Qaradawi dan Ahmad Syafii Maarif sama-sama menekankan kewajiban melaksanakan persaudaraan universal dalam hukum Islam, baik persaudaraan sesama muslim (al-ukhuwwah ad-diniyyah) maupun persaudaraan sesama manusia (al-ukhuwwah al-basyariyyah). Hal ini berdasarkan Al-Qur’an surah Al-Hujurat (49): 10 & 13 dan beberapa hadis. Al-Hujurat (49): 10 menunjukkan adanya persaudaraan sesama muslim. Oleh karena itu, umat Islam harus bersatu dan saling bantu sama lain serta tidak boleh berpecah belah. Adapun Al-Hujurat (49): 13 menunjukkan adanya persaudaraan sesama manusia. Ia menekankan persamaan martabat manusia karena semua manusia berasal dari asal-usul yang sama. Oleh karena itu, persaudaraan sesama manusia ini memiliki tiga unsur yang harus dipenuhi, yaitu: cinta, persamaan, dan saling tolong. Yusuf al-Qaradawi menyebut konsep persaudaraan universal dalam Al-Hujurat (49): 10 dan 13 sebagai salah satu prinsip agung Islam yang diperjuangkan oleh Islam, sedangkan Ahmad Syafii Maarif menyebutnya sebagai etika Al-Qur’an. Kedua tokoh tersebut sama-sama menggunakan metode at-tafsir bi al-ma’śur dalam menafsirkan Al-Hujurat (49): 10 dan 13. Artikel ini berkontribusi pada pengembangan pemahaman hukum Islam atas pentingnya menjaga perdamaian dan persaudaraan Islam maupun universal yang bersumber dari pemikir kontemporer.  
Deciphering Economic Fatwas in Muhammadiyah: A Comprehensive Qualitative Analysis from 1950 to 2017 Ikhwandy, Ikhwandy; Apriantoro, Muhamad Subhi
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3636

Abstract

This study examines the evolution of fatwas issued by the Tarjih and Tajdid Council the Central Executive of Muhammadiyah in the economic sector from 1950 to 2017. This topic was chosen because of the significant impact of these fatwas in shaping economic practices among the Muhammadiyah community, especially in responding to social and economic changes over the past few decades. This research uses a qualitative method by collecting data from various sources, including books, articles, journals, and official documents of the Tarjih Council. The data obtained was analyzed in depth to map the distribution of fatwas, as well as explore the theoretical foundations and arguments of scholars used in the formulation of these fatwas. In its analysis, this study adopts the theory of fiqh to understand the basis of thinking behind fatwa decisions. The results of the study show that the fatwas of the Tarjih Council and the Central Executive of Tajdid Muhammadiyah in the economic sector during the period were divided into three main areas: Social Economy, Banking, and Investment. As-Sunnah (Hadith) is the basis that is most often referred to in these fatwas. In addition, this study identifies that the opinion of the Hanafi School is more dominant compared to other schools. This research contributes to increasing the understanding of fatwas in the economic field formulated by the Tarjih Council and the Central Executive of Muhammadiyah Tajdid, as well as showing a strict and selective process in issuing fatwas, especially in the economic sector.   Penelitian ini mengkaji evolusi fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang ekonomi dari tahun 1950 hingga 2017. Topik ini dipilih karena dampak yang signifikan dari fatwa-fatwa tersebut dalam membentuk praktik ekonomi di kalangan masyarakat Muhammadiyah, terutama dalam merespons perubahan sosial dan ekonomi selama beberapa dekade terakhir. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk buku, artikel, jurnal, dan dokumen resmi Majelis Tarjih. Data yang diperoleh dianalisis secara mendalam untuk memetakan sebaran fatwa, serta menggali landasan teori dan argumentasi ulama yang digunakan dalam perumusan fatwa-fatwa tersebut. Dalam analisisnya, studi ini mengadopsi teori fikih untuk memahami dasar pemikiran di balik keputusan fatwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fatwa-fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di bidang ekonomi selama periode tersebut terbagi menjadi tiga bidang utama: Ekonomi Sosial, Perbankan, dan Investasi. As-Sunnah (Hadis) merupakan dasar yang paling sering dirujuk dalam fatwa-fatwa tersebut. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi bahwa pendapat Mazhab Hanafi lebih dominan dibandingkan dengan mazhab-mazhab lainnya. Penelitian ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman terhadap fatwa-fatwa di bidang ekonomi yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, serta menunjukkan adanya proses yang ketat dan selektif dalam mengeluarkan fatwa, khususnya di bidang ekonomi.
Protection of Constitutional Rights for Female Coastal Workers in Pekalongan Against Loss of Land Rights: An Agrarian Law and Islamic Law Approach Pratami, Bunga Desyana; Minarsih, Minarsih; Ratna Intan, Sri Ratu
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3662

Abstract

This article examines the protection of the constitutional rights of Pekalongan's women coastal workers against the loss of land rights due to sea flooding. Based on data from the Pekalongan Regional Disaster Management Agency (BPBD), in the last five years, more than 40% of the land in this coastal area has been submerged, affecting women's livelihoods. The juridical problem is that the Basic Agrarian Law (UUPA) does not regulate state compensation for destroyed land. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 3 of 2024 on Amendments to Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 17 of 2021 on Procedures for Determining Land Destruction states that land parcels affected by tidal floods in Pekalongan can be categorized as land destruction. Land rights holders are given priority for reconstruction or reclamation within one year and receive a kerohiman fund if the land is used or reconstructed by the government. This research uses agrarian law and Islamic law approaches to evaluate the existing legal protections. The results show that constitutional protection for coastal women workers in Pekalongan already exists, but there are still some weaknesses. In addition, the practice of such protection has not been maximized. Some of these things are the main causes of inadequate legal protection of the rights of women coastal workers. Islamic law provides a more inclusive perspective on property rights and social justice, but its implementation is limited. This research contributes to the understanding of agrarian regulations in providing protection and compensation for women coastal workers as well as the understanding of Islamic principles in maintaining justice and welfare for those affected by tidal floods.   Artikel ini mengkaji perlindungan hak konstitusional perempuan buruh pesisir pantai Pekalongan terhadap hilangnya hak atas tanah akibat rob. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pekalongan, dalam lima tahun terakhir, lebih dari 40% tanah di wilayah pesisir ini telah terendam, yang berimbas pada mata pencaharian perempuan. Masalah yuridis yang dihadapi adalah bahwa Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tidak mengatur kompensasi negara bagi tanah yang musnah. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Tanah Musnah menyatakan bahwa bidang tanah yang terdampak banjir rob di Pekalongan dapat dikategorikan sebagai tanah musnah. Pemegang hak atas tanah diberikan prioritas untuk rekonstruksi atau reklamasi dalam satu tahun dan mendapatkan dana kerohiman jika tanah digunakan atau direkonstruksi oleh pemerintah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum agraria dan hukum Islam untuk mengevaluasi perlindungan hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional bagi pekerja perempuan pesisir di Pekalongan sudah ada, tetapi masih terdapat beberapa kelemahan. Selain itu, praktik perlindungan tersebut belum maksimal. Beberapa hal inilah yang menjadi penyebab utama belum memadainya perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan buruh pesisir. Hukum Islam memberikan perspektif lebih inklusif tentang hak milik dan keadilan sosial, tetapi implementasinya terbatas. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mengenai regulasi agraria dalam memberikan perlindungan dan kompensasi bagi perempuan buruh pesisir serta pemahaman prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keadilan dan kesejahteraan bagi pihak yang terdampak banjir rob.
The Expediency Principle of Inanimate Land: a Study of Ihya' al-Mawat in Classical Fiqh and Land Reform in Indonesian Agrarian Law Wahyuni, Sri
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3663

Abstract

This article examines the comparison between the fiqh concept of iḥyā' al-mawāt and Indonesian national agrarian law on land reform, especially the right to open land. The author uses a comparative approach in this discussion, which compares the existing concepts in fiqh (as Islamic law) and national agrarian law (as Indonesian positive law). This article contributes to the discourse on Islamic land law, also known as agrarian fiqh, which has not been widely studied. This article shows that in the classical Islamic literature, there has been a study of land and how the Prophet Muhammad PBUH regulated land management. One of the concepts in fiqh is iḥyā' al-mawāt, which is to revive dead land. This is a starting point to introduce the tradition of agrarian fiqh in the classical literature. This article concludes that in both fiqh and Indonesian agrarian law, there is a concept of land clearing based on the principle of expediency. However, iḥyā' al-mawāt and the Indonesian national agrarian law on land reform still have differences, both in terms of concept, regulation, and implementation. This article is limited to a literature review that must be further studied from the context of the application of these two laws. This article contributes to the understanding of the two laws that are applied in Indonesia, namely positive law and Islamic law.   Artikel ini mengkaji tentang perbandingan antara konsep fiqh tentang iḥyā’ al-mawāt dan hukum agraria nasional Indonesia tentang land reform, terutama hak membuka lahan. Penulis menggunakan pendekatan perbandingan dalam pembahasan ini, yaitu membandingkan konsep yang ada dalam fiqh (sebagai hukum Islam) dan hukum agraria nasional (sebagai hukum positif Indonesia). Artikel ini memberikan kontribusi tentang wacana hukum pertanahan Islam atau dapat juga disebut sebagai fiqh agraria yang belum banyak dikaji. Artikel ini menunjukkan bahwa dalam khazanah Islam klasik telah dikenal kajian tentang tanah dan bagaimana Nabi Muhammad saw. mengatur tentang pengelolaan tanah. Salah satu konsep dalam fiqh adalah iḥyā’ al-mawāt, yaitu menghidupkan tanah mati. Hal ini menjadi satu titik awal untuk memperkenalkan tradisi fiqh agraria dalam khazanah klasik. Dari artikel ini dapat diambil kesimpulan bahwa baik dalam fiqh maupun dalam hukum agraria Indonesia terdapat konsep tentang membuka lahan yang berdasarkan asas kemanfaatan. Dalam fiqh dikenal dengan istilah iḥyā’ al-mawāt dan dalam hukum agraria dikenal adanya hak membuka lahan. Namun demikian, iḥyā’ al-mawāt dan hukum agraria nasional Indonesia tentang land reform tetap memiliki perbedaan, baik dari segi konsepnya, pengaturannya, maupun dari segi pelaksanaannya. Artikel ini sebatas kajian Pustaka yang harus dilanjutkan kajiannya dari aspek implementasi dua hukum tersebut. Artikel ini berkontribusi pada pemahaman dua hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum positif dan hukum Islam.
The Practice of Islamic Philanthropy in Indonesian History a Book Review of (Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia) Abdillah, Faisal Nuja
Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/al-mazaahib.v12i1.3912

Abstract

Philanthropic activities have a major contribution to the development of social welfare in Indonesia. The practice of philanthropy has a positive impact on people's lives both in the social and economic spheres. As the majority religious group in Indonesia, Muslims have contributed significantly to improving the welfare of society through Islamic philanthropy movements such as waqf, sadaqah, zakat and infaq. The Islamic philanthropy movement in Indonesia has been massively practiced since the Dutch colonial period until today. The movement has gone through various changes and dynamics in its implementation. The development and dynamics of the practice of Islamic philanthropy in Indonesia could be seen from generation to generation, starting from the Dutch colonial period to the post-reform period. This is a book review of the book Islamic Philanthropy: History and Contestation of Civil Society and the State in Indonesia by Amelia Fauzia. This book review recommends that this book should be widely read by those who seek to deepen knowledge about the practice of Islamic philanthropy in Indonesia from the Dutch colonial period to the reformation era. Kegiatan filantropi memiliki andil besar dalam pengembangan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Praktik filantropi memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat baik pada bidang sosial maupun ekonomi. Sebagai kelompok agama mayoritas di Indonesia, umat Islam telah memberikan kontribusi besar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui gerakan filantropi Islam seperti wakaf, sedekah, zakat, dan infaq. Gerakan filantropi Islam di Indonesia secara masif dilakukan sejak masa penjajahan Belanda hingga sampai saat ini. Gerakan tersebut telah melewati berbagai dinamika dalam pelaksanaannya. Perkembangan dan dinamika praktik filantropi Islam di Indonesia dapat di lihat dari masa ke masa, mulai pada saat masa penjajahan belanda hingga masa pasca reformasi. Artikel ini merupakan book review atas buku Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia karya Amelia Fauzia. Book review ini merekomendasikan buku ini untuk dibaca oleh kalangan yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai praktik filantropi Islam di Indonesia dari masa pemerintahan Belanda, hingga masa era reformasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 13 No. 2 (2025): Al-Mazaahib Vol. 13 No. 1 (2025): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 2 (2024): Al-Mazaahib Vol. 12 No. 1 (2024): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 2 (2023): Al-Mazaahib Vol. 11 No. 1 (2023): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 2 (2022): Al-Mazaahib Vol. 10 No. 1 (2022): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 2 (2021): Al-Mazaahib Vol. 9 No. 1 (2021): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 2 (2020): Al-Mazaahib Vol. 8 No. 1 (2020): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 2 (2019): Al-Mazaahib Vol. 7 No. 1 (2019): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 2 (2018): Al-Mazaahib Vol. 6 No. 1 (2018): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 2 (2017): Al-Mazaahib Vol. 5 No. 1 (2017): Al-Mazaahib Vol. 4 No. 1 (2016): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 2 (2015): Al-Mazaahib Vol. 3 No. 1 (2015): Al-Mazaahib Vol 3, No 1 (2015): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 2 (2014): Al-Mazaahib Vol. 2 No. 1 (2014): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 2 (2012): Al-Mazaahib Vol. 1 No. 1 (2012): Al-Mazaahib More Issue