cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Reza
Contact Email
muhammadreza@unsyiah.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jimhukumkenegaraan@unsyiah.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Jalan Putroe Phang No.1. Darussalam, Provinsi Aceh, 23111 Telp: (0651) 7410147, 7551781. Fax: 755178
Location
Kab. aceh besar,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan
Published by Universitas Syiah Kuala
ISSN : -     EISSN : 25976885     DOI : -
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan jurnal berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan durasi 4 (empat) kali dalam setahun, pada Bulan Februari, Mei, Agustus dan November. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan menjadi sarana publikasi artikel hasil temuan Penelitian orisinal atau artikel analisis. Bahasa yang digunakan jurnal adalah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ruang lingkup tulisan harus relevan dengan disiplin ilmu hukum Yang mencakup Bidang Hukum Kenegaraan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan merupakan media jurnal elektronik sebagai wadah untuk publikasi hasil penelitian dari skripsi/tugas akhir dan atau sebagian dari skripsi/tugas akhir mahasiswa strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala yang merupakan kewajiban setiap mahasiswa untuk mengunggah karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk yudisium dan wisuda sarjana. Artikel ditulis bersama dosen pembimbingnya serta diterbitkan secara online.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1: Februari 2020" : 10 Documents clear
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA KUTARAJA LAMPULO DITINJAU DARI PERSPEKTIF KEADILAN RONALD DWORKIN Afini Afini; Muhammad Saleh Sjafei
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk memahami apakah pelaksanaan pengendalian lingkungan berdasarkan Peraturan Gubernur No 71 Tahun 2018 sesuai dengan perspektif keadilan Ronald Dworkin yaitu, kesetaraan, kebebasan dan prinsip dignity dan untuk mengetahuai bagaimanakah law in the books and law in action tentang pelaksanaan pengendalian lingkungan. Penelitian hukum ini menggunakan tipe board style  yang melihat dampak dari ditetapkannya suatu peraturan, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian lingkungan seperti kebersihan, pencemaran yang menjadi topik utama. Berdasarkan dari perspektif keadilan tidak akan terpenuhi kalau para pihak tidak peduli akan pentingnya kebersihan, keamanan, dan ketertiban. Saran kepada pihak pengelola untuk lebih memperhatikan perilaku dan kondisi dari orang-orang yang ada di Pelabuhan Perikanan Samudera Kutaraja Lampulo.Kata Kunci : Dignity, Keadilan,Kesetaraan, Kebabasan, Pengelolaan. 
PERMASALAHAN REKRUTMEN HAKIM AD-HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL Kiki Adelia; Andri Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Jika melihat dari persyaratan-persyaratan pada proses rekrutmen hakim ad-hoc, maka sebenarnya tidak sulit untuk mencari orang yang dapat menjadi hakim ad-hoc. Akan tetapi tidaklah cukup hanya gelar strata satu dan pengalaman 5 tahun dibidang hubungan industrial, kemudian diangkat menjadi hakim ad-hoc karena hal ini merupakan perkara yang bersifat khusus, maka diperlukan orang yang benar-benar mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan hukum acara yg berlaku. Hal itu menjadi faktor-faktor dalam proses rekrutmen hakim ad-hoc karena seorang hakim ad-hoc sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tidak boleh merangkap jabatan, sedangkan yang biasanya memahami ketentuan perundang-undangan dibidang ketenagakerjaan dan hukum acara adalah pengacara dan kalangan akademisi (PNS) atau pengurus organisasi pengusaha yang dulunya pernah aktif sebagai anggota panitia penyelesaian perselisihan perburuhan daerah atau pusat.Kata Kunci : Hakim Ad-hoc, Pengadilan, Perselisihan Hubungan Industrial
THE PROSECUTION OF MYANMAR IN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) OVER FORCE DEPORTATION OF ROHINGYA TO BANGLADESH Akbar Hazzanna; M. Ya’kub Aiyub Kadir
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract  - Crime against humanity is one of the big problems happening in the world right now, so it would need all parties to prosecute those who committed such crimes. One of the crimes against humanity that happening now is in Myanmar, which is called ‘force deportation’ of Rohingya people to Bangladesh. Many Rohingyas were killed by Myanmar authorities, in 2017 among 600.000 Rohingyas were killed and force deported to Bangladesh, a neighbouring state. Consequently, in 2018 the ICC prosecutors initiate to prosecute Myanmar, despite it is not a party to the 1998 Rome Statute.  The purpose of this study is to investigate the extent to which Myanmar to be tried in an international court because Myanmar is not a member of the Rome Statute 1998. In more specific this study aims to see the legal basis that can be used to prosecute Myanmar for crimes against humanity of force deportation they committed. This study mainly utilised a doctrinal (normative) methodology and case study approach which is Myanmar case in the ICC. Such study has been considered within international criminal law field. The process of collecting data is done by collecting information from ICC Website, International Criminal Law books, related journals, and other materials from the internet. This study found that the ICC prosecutor has firmly found a legal ground of force deportation as an element of crimes against humanity which has been reflected to an international boundary which can be rid of traditional scope of jurisdiction over state party to the 1998 Rome Statute. Moreover, from such a breakthrough another possibility to prosecute Myanmar from the other crimes against humanity such as genocide, may also feasible. As the prosecution process remains ongoing, this research can contribute to be starting accumulation of knowledge on this issue, and hopefully be continued by other researchers in future. Keywords  : Force Deportation, International Crimes, Rohingya.
KEBUTUHAN ATURAN PELAKSANAAN TERHADAP IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG KEHUTANAN ACEH M. Ilham Al-Qadri; Kurniawan Kurniawan
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Kewenangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan dimuarai oleh amanat yang tertuang pada  Pasal 18A ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik!Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjelaskan pemerintah menyerahkan sebagian kewenangan kepada pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan hutan. Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya alam khususnya bidang kehutanan di Aceh, berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh maka dibentuklah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kehutanan Aceh. Namun sampai saat ini Qanun tersebut masih belum berjalan secara optimal dikarenakan belum ada aturan pelaksanaan yang dapat menyelesaikan permasalahan di lapangan, sehingga banyak terjadi masalah yang membuat hutan aceh semakin rusak.Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Aceh, Aturan Pelaksanaan, Kehutanan Aceh 
IMPLEMENTASI PRINSIP STATE RESPONSBILITY DALAM PENCEMARAN KABUT ASAP LINTAS NEGARA (TRANSBOUNDARY HAZE POLLUTION) DI INDONESIA Hairani Hairani; Nellyana Roesa
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Indonesia sebagai negara yang merdeka mempunyai kedaulatan penuh untuk mengelola SDA di wilayah negaranya, termasuk hutan. Disisi lain, Indonesia juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin segala kegiatan  dalam wilayah negara tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain. Namun dalam kenyataannya kesalahan dalam pengelola SDA yang berasal dari Hutan menimbulkan masalah pencemaran asap Lintas Batas.Kata Kunci :  Tanggung Jawab Negara, Asap LIntas Batas.
PERAN UNIFEM DALAM MELINDUNGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DARFUR DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Muammar Ilham Fajar; Mahfud Mahfud
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Konflik Darfur merupakan konflik antara Janjeweed dengan suku non-Arab di Darfur. Perempuan dan anak kerap menjadi korban dan mengalami dampak buruk yang berkepanjangan dari konflik tersebut. Hal ini menuai perhatian UNIFEM sebagai organisasi yang bergerak dibidang pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender di bawah naungan PBB. Upaya yang dilakukan oleh UNIFEM dalam konflik Darfur yang dibentuk berdasarkan CEDAW yaitu menciptakan kesejahteraan hak-hak kaum perempuan dan anak di Darfur dengan cara melalui politik, ekonomi, keamanan, pelatihan, serta budaya.Kata Kunci : CEDAW, Darfur, Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak, UNIFEM
PERBANDINGAN PEMBATASAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT ANTARA HUKUM ISLAM DENGAN UNDANG- UNDANG TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Iqbal Maulana; Zahratul Idami
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak - Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi setiap manusia. Negara wajib menjamin hak tersebut sebagaimana yang diatur dalam UUD 1945. Tujuannya menjelaskan perbandingan pembatasan hak kebebasan berpendapat antara hukum Islam dengan UU ITE, serta penyelesaian hukum terhadap pelanggaran hak tersebut pada kedua aturan hukum diatas. Metode yang digunakan adalah yuridis normative. Hasil penelitian bahwa persamaan kebebasan berpendapat dalam hukum islam dan UU ITE adalah kedua aturan tersebut dilarang menghina agama orang lain, sedangkan perbedaannya adalah dalam hukum islam kebebasan berpendapat dalam bentuk perkumpulan dan berpendapat juga harus melalui media. Penyelesaian hukum menurut hukum islam terhadap kebebasan berpendapat bagi mereka yang muslim dipersmakan dengan murtad. Sedangkan dalam UU ITE diselelsaikan dengan mekanisme peradilan pidana yang ditetapkan oleh UU tersebut.Kata Kunci : Kebebasan Berpendapat, Hukum Islam, UU ITE.
THE IMPACT OF ZEROING METHOD TO VIETNAM’S TRADE IN THE PROVISION OF THE WTO Muhammad Anas; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - Anti-Dumping agreements allow governments to adopt “anti-dumping” actions. As the method of protection to the local industries, anti-dumping duties are thus imposed on the exporting country which has been accused of dumping goods in importer country.  However, these provisions are often misused by countries to get more profit from their production, one of which is the zeroing method as the example on United States – Antidumping Measures on Certain Shrimp from Vietnam. Zeroing under the WTO is important to research because there are still lack of definition and understanding among the members about this topic. There is a significant possibility that WTO members could use the zeroing to calculate dumping margin and it can harm the exporters. This research uses normative legal research that provide systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules and explain areas of difficulty of the Agreement on Implementation of Article 6 of GATT 1994.Keywords: Anti-Dumping, Dumping, GATT 1994, Zeroing, WTO. 
THE USE OF MINUTE MEETING ON THE SECOND PHASE OF CITY PARTNERSHIP (SISTER CITY) BETWEEN BANDA ACEH (THE REPUBLIC OF INDONESIA) AND HIGASHI-MATSUSHIMA (JAPAN) ON THE ACCELERATION OF RECONSTRUCTION Abdul Halim; M. Putra Iqbal
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract - This research aims to find out why the parties decided to use minute of meeting as their legal document instead of a MoU and to find out whether or not the 2nd phase of this sister city has followed the regulation. The research showed that the use Minute of Meeting in the Phase II as the basis for sister city between Banda Aceh and Higashimatsushima was due the MoU formed in the Phase I were satisfied the parties upon its implementation and wish to proceed to Phase II,both wanted to extend the collaboration and with a process that was not too long and it was found that the formation of a sister city legal document between Banda Aceh and Higashimatsushima not yet following the regulation of the Indonesian Republic's Foreign Minister Number: 09 / A / KP / XII / 2006/01 on the General Guidelines for Foreign Relations and Cooperation Procedures by Local government. It is suggested to the foreign ministry to shorten the process of forming sister city cooperation and for the local government should send initial information to the ministry related to the existence of a plan of cooperation with the government / foreign agency.Keywords : Banda Aceh, Higashimatsushima, Minute of Meeting, Sister City
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL DALAM QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2013 – 2033 Jefry Surya Salim; Ilyas Ismail
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan Vol 4, No 1: Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak – Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor kepentingan kepala daerah dan faktor kepentingan ekonomi daerah yang menyebabkan kawasan ekosistem Leuser tidak ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun RTRW Aceh serta menjelaskan akibat hukum dari tidak ditetapkan KEL sebagai kawasan strategis nasional dalam Qanun RTRW Aceh. Data yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, dan menelaah Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian; (1) Faktor – faktor yang menyebabkan tidak ditetapkannya KEL sebagai kawasan strategis nasional adanya unsur – unsur kepentingan kepala daerah dan kepentingan ekonomi daerah kabupaten yang ingin melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser secara mandiri; dan (2) Akibat hukumnya adalah maraknya terjadi alih fungsi lahan dalam kawasan ekosistem Leuser dan ditemukan adanya mal administrasi dalam penyusunan Qanun RTRW Aceh sehingga terjadinya ketidaksesuaianya aturan tersebut dengan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang yang tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) Undang – Undang Penataan Ruang, apabila adanya RTRW Daerah yang tidak sesuai atau bertentangan dengan asas – asas maka RTRW Daerah tersebut dapat dibatalkan, asas keterpaduan, asas perlindungan kepentingan umum, asas keberlanjutan. Diharapkan Pemerintah Aceh dan Pemerintah agar lebih teliti dan cermat dalam membuat perencanaan penyelenggaraan tata ruang wilayah Provinsi, karena tujuan dari penyelenggaraan penataan ruang itu sendiri adalah pembangunan yang dilakukan secara sektoral, berjenjang dan komplementer sehingga nantinya dapat menghasilkan pembangunan dan penyelenggaraan penataan ruang yang memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.Kata Kunci: Kawasan Strategis Nasional, KEL, RTRW Nasional, RTRW Aceh

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 2: Mei 2023 Vol 7, No 1: Februari 2023 Vol 6, No 4: November 2022 Vol 6, No 3: Agustus 2022 Vol 6, No 2: Mei 2022 Vol 6, No 1: Februari 2022 Vol 5, No 4: November 2021 Vol 5, No 3: Agustus 2021 Vol 5, No 2: Mei 2021 Vol 5, No 1: Februari 2021 Vol 4, No 2: Mei 2020 Vol 4, No 1: Februari 2020 Vol 3, No 3: Agustus 2019 Vol 3, No 2: Mei 2019 Vol 3, No 1: Februari 2019 Vol 2, No 4: November 2018 Vol 2, No 3: Agustus 2018 Vol 2, No 2: Mei 2018 Vol 2, No 1: Februari 2018 Vol 1, No 2: November 2017 Vol 1, No 1: Agustus 2017 More Issue