cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Trini Handayani
Contact Email
journal.justiciabelen@unsur.ac.id
Phone
+6285315294414
Journal Mail Official
akbarsanjaya2405@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pasirgede Raya, Bojongherang, Kec. Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43216
Location
Kab. cianjur,
Jawa barat
INDONESIA
Journal Justiciabelen (JJ)
Published by Universitas Suryakancana
ISSN : 27743764     EISSN : 27748375     DOI : https://doi.org/10.35194/jj.v1i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal Justiciabelen (JJ) merupakan jurnal ilmiah yang dibentuk oleh Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Suryakancana Pada Tahun 2020. Journal Justiciabelen (JJ) merupakan media penyebarluasan gagasan, pemikiran dan kajian konseptual di bidang ilmu hukum yang dituangkan dalam berupa artikel ilmiah, dan pertama terbit dibulan Januari 2021, dengan Vol. 01 No, 01 , dan terbitan ke dua pada Bulan Juli 2021 dengan Vol. 01 No, 02. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Journal Justiciabelen ini meliputi 1. Hukum Pidana; 2. Hukum Perdata; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi; 5. Hukum Acara Pidana; 6. Hukum Acara Perdata; 7. Hukum Islam; 8. Hukum Bisnis; 9. Hukum Lingkungan; 10. Hukum Kesehatan 11. Hukum Ketenagakerjaan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 01 (2024): January" : 5 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENAGIH HUTANG YANG MEMAKSA MASUK RUMAH DAN BERBUAT KEKERASAN Hasbi, Fariz Rifqi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3945

Abstract

ABSTRAK Utang-piutang merupakan perbuatan hukum perdata, namun penagihan utang oleh kreditur dapat mengandung unsur pidana jika dilakukan secara melawan hukum. Contohnya, penagihan dengan memasuki rumah debitur tanpa izin dan melakukan pemaksaan. Tindakan ini melanggar Pasal 167 ayat (1) dan Pasal 355 ayat (1) KUHP. Penerapan pasal-pasal tersebut membutuhkan batasan dan indikator agar dapat diterapkan secara tepat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif atau penelitian doktrinal, yang menganalisis hukum baik sebagaimana tertulis dalam undang-undang maupun sebagaimana diputuskan oleh hakim melalui proses yudisial. Tindakan kreditur yang memaksa masuk ke rumah debitur melanggar Pasal 167 ayat (1) KUHP. Selain itu, tindakan kreditur yang memaksa debitur untuk membayar utang dengan ancaman kekerasan melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, kreditur yang melakukan kedua perbuatan tersebut dapat dikenakan kedua pasal tersebut secara komulatif karena terindikasi melakukan perbarengan tindak pidana atau concursus. ABSTRACT Debts are an act of civil law, but debt charging by creditors may be criminal if done against the law. For example, billing by entering the debtor's house without permission and performing forced enforcement. This act violates Article 167 (1) and Article 355 (1) of the Covenant. The application of these articles requires limitations and indicators in order to be properly applied. Therefore, further research needs to be done on this issue. This study uses normative jurisprudential methods or doctrinal research, which analyzes the law both as written in the law and as decided by the judge through the judicial process. The act of a creditor forcing a debtor to enter the debtor's house is a violation of Article 167 (1) of the Covenant. Furthermore, the act of the creditor to force a debitor to pay the debt with the threat of violence is in breach of Article 355 (1) of this Code. Therefore, a crediteur who commits both such acts may be charged with both of these articles in conjunction because it is indicated to have committed a criminal offence or a concorsius.
PENGGUNAAN CHAT GPT DALAM PENULISAN TUGAS AKHIR KULIAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Masidah, Masidah; Hidayah, Khoirul
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3958

Abstract

ABSTRAK Penggunaan teknologi ini telah mengubah paradigma tradisional penulisan akademis, memunculkan pertanyaan hukum tentang kepemilikan intelektual dan hak cipta terkait dengan karya yang dihasilkan. Dalam era teknologi informasi yang berkembang pesat, penggunaan teknologi kecerdasan buatan, seperti Chat GPT, telah menjadi semakin umum dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penulisan tugas akhir kuliah. Namun, di balik manfaatnya yang luar biasa, harus diperhatikan isu hak cipta yang terkait dengan penggunaan teknologi ini. Bahkan Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, penggunaan teknologi ini menimbulkan pertanyaan pertanyaan penting terkait aspek hukum, terutama dalam konteks hak cipta. Metode penelitian menggunakan metode empiris, Penelitian empiris dalam konteks ini merujuk pada pendekatan penelitian yang mengumpulkan data atau informasi berdasarkan pengalaman atau pengamatan konkret. Dalam penelitian ini, metode empiris melibatkan pengumpulan data secara langsung dari subjek penelitian atau melibatkan kuesioner, wawancara, atau analisis dokumen untuk memahami dan menjelaskan fenomena hak cipta yang timbul akibat penggunaan teknologi seperti Chat GPT dalam konteks penulisan tugas akhir kuliah. Selain itu, penelitian ini memberikan rekomendasi terkait perlindungan hak cipta, pedoman penggunaan teknologi, dan perbaikan kebijakan institusi untuk mengakomodasi perubahan ini. ABSTRACT The use of these technologies has changed the traditional paradigm of academic writing, raising legal questions about intellectual ownership and copyright associated with the resulting works. In an era of rapidly evolving information technology, the use of artificial intelligence technologies, such as Chat GPT, has become increasingly common in various aspects of life, including in the writing of final college assignments. However, behind its tremendous benefits, one must be mindful of the copyright issues associated with the use of this technology. Even though it provides convenience and efficiency, the use of this technology raises important questions related to legal aspects, especially in the context of copyright. The research method uses empirical methods, Empirical research in this context refers to a research approach that collects data or information based on concrete experiences or observations. In this study, the empirical method involves collecting data directly from research subjects or involves questionnaires, interviews, or document analysis to understand and explain copyright phenomena arising from the use of technology such as Chat GPT in the context of writing the final project of the college. In addition, this research provides recommendations regarding copyright protection, guidelines for the use of technology, and improvements to institutional policies to accommodate these changes.
KETIMPANGAN ANTARA REHABILITASI DAN PEMENJARAAN DALAM PENANGANAN KASUS NARKOTIKA: TINJAUAN DISKRESI Sulistiandriatmoko, Sulistiandriatmoko; Zulfa, Eva Achjani; Ramadhan, Jelang
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3943

Abstract

ABSTRAKMasalah penyalahgunaan narkoba masih menjadi beban besar dalam penanganan kasus kriminal di Indonesia, terutama dengan adanya tuduhan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam pelaksanaan penyidikan. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bagaimana diskresi digunakan oleh Penyidik Polri dalam kasus penyalahgunaan narkotika, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan upaya penataan ulang yang diperlukan agar penggunaan diskresi menjadi lebih baik. Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian hukum empiris dan normatif, sementara analisis datanya menggunakan metodologi kualitatif dan kuantitatif. Kajian empiris dilakukan dengan mewawancarai Penyidik Polri, Klien Rehabilitasi Wajib, dan Anggota Tim Asesmen Terpadu. Sedangkan kajian normatif mengacu pada norma dan tolok ukur batasan diskresi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Kepolisian, konsep teoritis tentang diskresi dan pendapat ahli hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa penggunaan diskresi masih kurang tepat karena belum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian, kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan rekonfigurasi yang menyeluruh agar penggunaan diskresi oleh Penyidik POLRI lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci yang menyebabkan kesalahan dalam penggunaan diskresi, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan praktik tersebut. ABSTRACTThe issue of drug abuse remains a significant challenge in handling criminal cases in Indonesia, exacerbated by alleged irregularities among police officers during investigations. This study investigates the discretion exercised by Police Investigators in drug abuse cases, examining influencing factors and proposing reconfiguration efforts for improved discretion usage. Employing a combination of empirical and normative legal research methods, data analysis involves both qualitative and quantitative approaches. Empirical research involves interviews with Police Investigators, Mandatory Rehabilitation Clients, and Integrated Assessment Team Members, while normative analysis refers to legal frameworks such as the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Police Act, alongside theoretical concepts and legal expert opinions on discretion. Findings reveal inadequate discretion in employment, diverging from legal provisions, influenced by internal and external factors. Addressing this, a comprehensive reconfiguration is essential to enhance Police Investigators' discretion usage. The study aims to pinpoint key factors contributing to discretion misuse and offer recommendations for its improvement, emphasizing alignment with legal norms and procedural requirements.
SANKSI KEBIRI KIMIA DALAM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK: PERLINDUNGAN DAN KONTROVERSI HAM Saripudin, Iip; Zakaria, Chepi Ali Firman; Emaliawati, Emaliawati
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3871

Abstract

ABSTRAKKekerasan seksual terhadap anak adalah ancaman serius yang berdampak pada kehidupan anak dan keamanan masyarakat. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah serius dengan menetapkan sanksi pidana berat, termasuk kebiri kimia, untuk memerangi kejahatan ini. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum dan teori terkait kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual anak, dengan tujuan memahami penerapan sanksi ini demi kepentingan terbaik anak. Penelitian menunjukkan bahwa kekerasan seksual anak memerlukan respons hukum yang tegas, termasuk sanksi tambahan seperti kebiri kimia. Namun, efektivitas sanksi ini masih diperdebatkan terkait pencegahan kekerasan seksual berulang. Prosedur pelaksanaan kebiri kimia melibatkan evaluasi klinis dan rehabilitasi setelah pelaku menyelesaikan pidana. Meskipun diatur sebagai respons hukum, implementasi kebiri kimia memerlukan pertimbangan medis, sosial, dan hukum yang matang. Tujuan utamanya adalah mencegah kekerasan seksual berulang dan memberikan efek jera. Diperlukan langkah-langkah preventif kuat serta dukungan medis dan psikologis untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual. ABSTRACTChild sexual abuse is a serious threat that impacts the lives of children and the security of society. The Indonesian government has taken serious steps by imposing severe criminal sanctions, including chemical castration, to combat this crime. The research uses a normative juridical approach by analyzing legal materials and theories related to chemical castration against perpetrators of child sexual abuse, with the aim of understanding the application of this sanction in the best interests of children. The research shows that child sexual abuse requires a firm legal response, including additional sanctions such as chemical castration. However, the effectiveness of this sanction is still debated in relation to preventing repeat sexual violence. The procedure for implementing chemical castration involves clinical evaluation and rehabilitation after the offender has completed the sentence. Although regulated as a legal response, the implementation of chemical castration requires careful medical, social and legal considerations. The ultimate goal is to prevent repeat sexual violence and provide a deterrent effect. Strong preventive measures and medical and psychological support are needed to protect children from sexual violence.
PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SBY No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023) Fardayana, Taj Bahy; Ambarwati, Mega Dewi
Journal Justiciabelen (JJ) Vol 4, No 01 (2024): January
Publisher : Univeristas Suryakancana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35194/jj.v4i01.3906

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini mengulas penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, dengan menggunakan studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Pewarisan di Indonesia melibatkan pluralisme hukum, termasuk hukum adat, Barat, dan Islam. Namun, perubahan dalam pilihan hukum dalam perkara perdata Islam telah mengubah hukum waris di Indonesia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi dokumen terkait peraturan perundang-undangan, serta analisis Putusan Pengadilan Agama Surabaya. Hasilnya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki kompetensi absolut dalam menangani perkara waris yang melibatkan masyarakat beragama Islam, termasuk penentuan ahli waris, harta peninggalan, dan pembagian warisan. Pembagian waris pada perkawinan ganda mengikuti ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, untuk memastikan keadilan bagi semua pihak. Studi kasus Putusan Pengadilan Agama Surabaya memperlihatkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penyelesaian sengketa waris. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Agama, menyoroti pentingnya implementasi hukum waris yang adil dan sesuai dengan ajaran agama. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya pemahaman yang baik terhadap hukum waris untuk mencegah sengketa dalam keluarga dan memastikan perlindungan hak-hak waris yang adil. ABSTRACT This research reviews the settlement of inheritance disputes in the Religious Court, using a case study of Surabaya Religious Court Decision No. 3562/Pdt.G/PA.SBY/2023. Inheritance in Indonesia involves a pluralism of laws, including customary, Western and Islamic laws. However, changes in the choice of law in Islamic civil cases have changed inheritance law in Indonesia. The method used is normative juridical with data collection through document study related to legislation, as well as analysis of the Surabaya Religious Court Decision. The results show that the Religious Court has absolute competence in handling inheritance cases involving Muslim communities, including the determination of heirs, inheritance property, and the division of inheritance. The division of inheritance in multiple marriages follows the provisions of Islamic law and legislation, to ensure justice for all parties. Case studies of Surabaya Religious Court decisions demonstrate the principles of Islamic law in the settlement of inheritance disputes. This research provides an in-depth insight into the settlement of inheritance disputes in the Religious Courts, highlighting the importance of fair implementation of inheritance law in accordance with religious teachings. The conclusion of this research is the need for a good understanding of inheritance law to prevent disputes in the family and ensure fair protection of inheritance rights. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 02 (2025): July Vol 5, No 01 (2025): January Vol 4, No 02 (2024): July Vol 4, No 01 (2024): January Vol 3, No 02 (2023): July Vol 3, No 01 (2023): January Vol 2, No 02 (2022): July Vol 2, No 01 (2022): January Vol 1, No 02 (2021): July Vol 1, No 01 (2021): January