cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suprapto
Contact Email
suprapto@ulm.ac.id
Phone
+62511-3305648
Journal Mail Official
barlev@ulm.ac.id
Editorial Address
Jl. Brigjen. H. Hasan Basry Kayu Tangi, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, 70123
Location
Kota banjarmasin,
Kalimantan selatan
INDONESIA
Banua Law Review
Published by Universitas Lambung Mangkurat
ISSN : 27154668     EISSN : 27154742     DOI : https://doi.org/10.32801/balrev.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Disiplin ilmu hukum yang mencakup bidang Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Kenotariatan, Hukum Agraria, Hukum Tata Negara, Hukum Internasional, Hukum Administrasi Negara, Hukum Islam, Hukum Kemasyarakatan, Hukum Bisnis, Hukum Asuransi, dan bidang-bidang lainnya terkait sistem-sistem hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019): October" : 5 Documents clear
Sertifikat Tanah Dalam Perspektif Kepastian Hukum Safitri, Nurmaya; Setiawan, Yogabakti Adipradana
Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.29 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v1i1.4

Abstract

Tanah ditempatkan sebagai suatu bagian penting bagi kehidupanmanusia. Seiring dengan berkembangnya jumlah penduduk, kebutuhan akan tanahterus meningkat. Setiap orang, termasuk pelaku usaha membutuhkan yang untukmemenuhi berbagai kebutuhan, seperti tempat tinggal, tempat usaha, dan lainlain.Kenyataan menunjukkan bahwa tidak seimbangnya antara persediaan tanah dengan kebutuhan akan tanah. Persediaan tanah jumlahnya terbatas, sementara kebutuhan manusia akan tanah semakin meningkat. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab timbulnya masalah pertanahan yang berupa sengketa kepemilikikan hak atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kepastian hukum dari suatu penyelenggaraan pendaftaran tanah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukum yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkan dan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Adapun hasil penelitian ini, pertama pendaftaran tanah di Indonesia memiliki fungsi ganda yakni memberikan kemudahan bagi mereka yang akan mendaftarkan tanahnya berdasarkan asas sederhana dan asas terjangkau serta memberikan kemudahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui mengenai pendaftaran tanah. Dan kedua setiap orang atau badan hukum tertentu yang memiliki hak atas tanah tidak menelantarkan tanahnya, melainkan harus berfungsi sosial, sehingga diperlukan adanya kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah.
Pelarangan dan Pembolehan Prostitusi di Luar Indonesia Rahmawati, Mety
Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (421.396 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v1i1.5

Abstract

Sebagaimana dikatakan orang bahwa prostitusi adalah perbuatan yangpaling tua di dunia, Pembahasan mengenai tindak pidana prostitusi tidak pernahtuntas ditemukan solusinya. Prostitusi tidak saja melanggar Hak Asasi Manusia,juga di indikasikan adanya kejahatan terorganisir dan di dalamnya terdapat tindak pidana lainnya, yaitu eksploitasi seksual dan perdagangan orang. Banyak negarasudah melakukan pencegahan perdagangan orang, yang di indikasikan penyebabterjadinya eksploitasi seks dan pelecehan seks. PBB telah menetapkan bahwaeksploitasi seks termasuk di dalamnya adalah pelecehan seks. Pada kenyataannyabanyak pula disebabkan karena: pemaksaan, kemiskinan, kepadatan penduduk,dan lain sebagainya. Negara memiliki kewenangan dan kewajiban untuk membelaanggota warga negaranya, yang tertindas hak asasinya. Termasuk terlibat dalamdunia prostitusi. Sebagaimana telah diatur dalam Protokol Palermo dan KonvensiPBB tentang Penindasan, perdagangan orang dan ekslploitasi seksual oleh oranglain. Menjadi prostitusi tidak dibenarkan, baik karena kemauan sendiri, apalagi dengantindasan atau eksploitasi seksual dari pihak ketiga. Banyak negara di duniamempertimbangkan larangan dan kebolehan prostitusi berdasarkan alasan kemanusiaantersebut. Termasuk alasan kesehatan dan keamanan bagi pelakunya danpihak lain. Oleh karenanya terdapat negara-negara yang melarangnya (Prohibitionism);membolehkan dengan persyaratan (Abolisionism) dan yang paling baruadalah membolehkan tanpa syarat apapun (Neo Abolisionism). PBB menetapkanbahwa prostitusi harus dihapuskan, agar tidak terjadi lagi pelanggaran hak asasimanusia dan perempuan serta anak memiliki hak yang sama dengan laki-laki.Kata kunci: Prostitusi di luar Indonesia.
Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Rumah Banjar di Kota Banjarmasin Ariany, Lies
Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (336.233 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v1i1.1

Abstract

Penanganan akan keberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin sebenarnyamenuntut peran dari Pemerintah Daerah untuk turut campur. Sehinggapembangunan kota di Banjarmasin harus di atur sedemikian rupa dengan memperhatikankonsep modern dan tradisonal khas kota Banjarmasin, Untuk itulahperlindungan hukum akan keberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin saat inimembutuhkan penanganan yang lebih serius dari Pemerintah Daerah. Untuk melihatbagaimana perlindungan hokum terhadap rumah banjar maka melalui penelitianini diangkat dua permasalahan. pertama, bagaimana Keberadaan rumah banjardi kota Banjarmasin ditengah maraknya bangunan modern di tinjau dari aspekpembangunan berkelanjutan. Kedua, Bagaimana Perlindungan Hukum terhadapkeberadaan rumah banjar di Kota Banjarmasin. Dengan menggunakan metodepenelitian penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada penelitian hukumsosiologis atau lebih dikenal dengan istilah socio legal research.
Instrument Hukum Pidana dalam Pencegahan Tindak Pidana di Bidang Hukum Sumber Daya Alam Abby, Fathul Achmadi; Ifrani, Ifrani
Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.88 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v1i1.2

Abstract

Pertambangan minerba dan kehutanan merupakan salah satu sumberdaya alam tak terbarukan (unrenewable) yang harus dapat dikelola dengan baik.Pengelolaan sumber daya alam tersebut harus mengacu pada UUD 1945. Indonesiamerupakan salah satu negara yang menggunakan sarana hukum pidana sebagaiujung tombak penegakan hukum SDA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiperan hukum pidana dan kebijakan pidana dalam mencegah dan menanggulangitindak pidana didaldigunakan adalah metode penelitian normatif, yaitu suatu metode penulisan hukumyang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum pustaka dengan cara mengumpulkandan menganalisis bahan hukum terkait dengan permasalahan. Hasil dari penelitianini: Pertama, Penggunaan sanksi pidana dalam penegakan aturan sumberdaya alamyang ada merupakan tuntutan sosial mengingat kepentingan hukum yang harusdilindungi. Fungsi hukum pidana tidak hanya sekedar untuk mempertahankan danmelindungi nilai-nilai moral, tetapi telah bergeser ke arah pendekatan kemanfaatan.Kedua, Di Indonesia kebijakan pidana mengenai SDA merupakan administrativepenal law. Hal ini dikarenakan perkembangan kebijakan pidana di bidang SDA telahberkembang secara signifikan, pada awalnya pengaturan pidana hanya digunakansebagai alat bantu dalam penegakan hukum SDA. Kemudian seiring perkembanganhukum pidana memberikan kepastian dengan memperluas ketentuan pemidanaandan pertanggung jawaban pidana sejalan dengan prinsip dan tujuan kebijakanhukum pidana (penal policy)am pengelolaan sumber daya alam. Metode penelitian yang
Bumdes di Indonesia : sebuah Pendekatan Politik Hukum Nurhayati, Yati
Banua Law Review Vol 1, No 1 (2019): October
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.53 KB) | DOI: 10.32801/balrev.v1i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah lahirnya BUMDes diIndonesia dalam sudut pandang politik hukum. Metode penelitian yang digunakandalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dimana hanya mengkajiperundangan-undangan dan norma-norma lain yang terkait. Hasil penelitian iniadalah BUMDes lahir dengan semangat politik dan konstitusional bahwa negaramelindungi dan memberdayakan desa menjadi kuat, maju, mandiri dalam rangkamenciptakan landasan yang kokoh dalam menciptakan pemerintahan desa denganpembangunan masyarakat menuju adil, makmur dan sejahtera. Adapun untuk mencapaisuatu kesejahteraan masyarakat desa melalui BUMDes, maka pertama-tamaharus dipahami BUMDes harus menghasilkan profits and benefits yang lebih mudahdikembangkan apabila berbentuk badan hukum

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2024): October Vol. 6 No. 1 (2024): April-September Vol. 5 No. 2 (2023): Oktober Vol. 5 No. 1 (2023): April Vol. 4 No. 2 (2022): October Vol. 4 No. 1 (2022): April Vol. 3 No. 2 (2021): October Vol 3, No 2 (2021): October Vol. 3 No. 1 (2021): April Vol 3, No 1 (2021): April Vol. 2 No. 1 (2020): October Vol 2, No 1 (2020): October Vol 1, No 1 (2019): October Vol. 1 No. 1 (2019): October More Issue