cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ahmad Syauqi
Contact Email
ahmad.syauqi@uinjkt.ac.id
Phone
+6285117171987
Journal Mail Official
jisi.fisip@apps.uinjkt.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) Faculty of Social Science and Political Science State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta Jl. Kertamukti No.5 Pisangan Barat, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten 15419
Location
Kota tangerang selatan,
Banten
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI)
Published by Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
ISSN : 28089529     EISSN : 28088816     DOI : https://doi.org/10.15408/jisi.v1i1.17105
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Environmental Science Physics Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) is a peer-reviewed, open-access journal published by the Faculty of Faculty of Social Science and Political Science, Syarif Hidayatullah State Islamic University (UIN) of Jakarta. It aims to publish research findings that relates to the social, political, and socio-cultural throughout the world and search for a possible solution regarding these issues.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)" : 10 Documents clear
Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024 Mohamad Ihsan; Nadya Kharima
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26193

Abstract

Abstract. The issue of fulfilling political rights for voters with mental disabilities in the 2019 general election still left many problems, ranging from the presence of the Constitutional Court's decision to the stigma of society towards voters with mental disabilities. With the decision from the Constitutional Court that allows people with mental disabilities to become voters, it actually causes a lot of disturbance to people with mental disabilities. Therefore, the authors are interested in seeing how the policy direction for fulfilling the political rights of voters with mental disabilities will be in the 2024 election. With a qualitative methodology that aims to reveal facts and provide an overview and phenomena that occur with literature study and interview techniques, it is expected to be able to provide an overview of the policy on fulfillment of the political rights of voters with mental disabilities as expected in the 2024 elections. Based on the findings that existing policies still need to be addressed in order to provide clearer definitions, mechanisms, and requirements for voters with mental disabilities. Access to information on the policy is also felt to be important for both mentally disabled voters and lower-level implementers in order to implement it properly.Keywords: Policy, Voters with Mental Disabilities, 2024 General Election.  Abstrak. Persoalan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 yang lalu masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari hadirnya keputusan MK hingga stigma masyarakat terhadap pemilih disabilitas mental. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental menjadi pemilih justru banyak menimbulkan pengusikan terhadap penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Dengan metodologi kualitatif yang memiliki tujuan guna mengungkapkan fakta serta memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dengan teknik studi pustaka dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental sesuai dengan yang diharapkan di pemilu tahun 2024. Berdasarkan temuan bahwa kebijakan yang sudah ada masih harus dibenahi agar dapat memberikan definisi, mekanisme serta syarat-syarat bagi pemilih disabilitas mental yang lebih jelas. Akses informasi terhadap kebijakan tersebut juga dirasakan penting baik bagi pemilih disabilitas mental maupun pelaksana tingkat bawah agar dapat mengimplementasikan secara baik.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilih Disabilitas Mental, Pemilu 2024.
Perempuan dan Politik di Ranah Minang Deviani Deviani; Nur Iman Subono
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26018

Abstract

Abstract. In the beginning of the establishment of West Sumatra and its regencies or cities, it is never a woman elected as regional head.  Since the regional elections in 2015, three women successfully contested the major elections, deputy major, and regent.  The matrilineal system adopted by the people of West Sumatra, placing women in a central position, but cannot encourage women to be present as regional head. Through the qualitative research methods, this study tries to analyze what factors are the causes of women's insecurity as regional heads in West Sumatra.  Then, by using the theory of political recruitment and the glass ceiling, the author finds the factors that women are not elected as regional heads due to the lack of commitment of political parties in West Sumatra in empowering female legislative candidates, in most of the people of West Sumatra, the patriarchal paradigm is still deeply rooted, traditional/cultural system, track record and strong money politics during  the campaign period.Keywords: Women and minang politics, elections, matrilineal.  Abstrak. Dari awal berdirinya Sumatera Barat beserta kabupaten/kotanya, belum pernah satupun perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah dan sejak pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan pada tahun 2005 baru ada tiga orang perempuan yang berhasil ikut bertarung dalam pemilihan walikota, wakil walikota dan bupati. Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, yang menempatkan perempuan pada posisi sentral pun tidak dapat mendorong perempuan untuk hadir sebagai kepala daerah di sana. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Menggunakan teori rekrutmen politik dan glass ceiling, penulis menemukan faktor-faktor ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah karena masih kurangnya komitmen partai politik di Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam hal ini melakukan perekrutan terhadap calon-calon perempuan, di sebagian besar masyarakat Sumatera Barat paradigma patriarki masih mengakar kuat, sistem adat/budaya, track record dan masih kuatnya politik uang pada saat kampanye.Kata Kunci: Perempuan Minang dan politik, pilkada, matrilineal.
Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia Yulianti Yulianti; Khoniq Nur Afiah; Nikmatul Choyroh Pamungkas; Dinda Ayu Prastiwi Berlianti; Raine Syifa Aulia
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.24995

Abstract

Abstract. This research discusses the management of the largest Islamic philanthropy in Indonesia which has a movement in helping to solve various problems experienced by society using the approach of values in Islam and the concept of community empowerment. The research methods used are descriptive qualitative and phenomenological approaches. The data in this study was taken with interview and documentation techniques. This research focuses on studying two major Islamic philanthropies in Indonesia, namely Dompet Dhuafa and Lazis NU. The results of this study say that Dompet Dhuafa and Lazis NU as Islamic philanthropy have management that is not much different from the concept of social institution management in general. There are two important points in this research. First, Dompet Dhuafa and Lazis NU in the process of distributing aid also involve the concept of empowerment and both Islamic philanthropy also follow the process of empowering well. Second, Dompet Dhuafa and Lazis NU also have organizational management based on Community Base Organization. This is indicated by the orientation owned by the two Islamic philanthropies, namely as a non-profit institute oriented to social change.Keywords: Islamic philanthropy, empowerment, organizational management.  Abstrak. Penelitian ini membahas manajemen filantropi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki gerakan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Data-data dalam penelitian ini diambil dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini fokus mengkaji dua filantropi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Dompet Dhuafa dan Lazis NU. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Dompet Dhuafa dan Lazis NU sebagai filantropi Islam memiliki manajemen pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen lembaga sosial pada umumnya. Terdapat dua poin penting dalam penelitian ini. Pertama, Dompet Dhuafa maupun Lazis NU dalam proses penyaluran bantuan melibatkan konsep pemberdayaan dan kedua filantropi Islam tersebut juga mengikuti proses penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik. Kedua, Dompet Dhuafa dan Lazis NU memiliki manajemen organisasi yang berbasis Community Base Organization. Hal ini ditunjukkan dengan orientasi yang dimiliki oleh kedua filantropi Islam tersebut, yaitu sebagai lembaga non-profit yang berorientasi pada perubahan sosial.Kata Kunci: Filantropi Islam, pemberdayaan, manajemen organisasi.
Comparative Study of Religious Liberty in America and Indonesia Muhammad Saleh Mude; Dorothy E. Lovett
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26310

Abstract

Abstract. This article attempts to briefly look at the similarities and differences in the initial conditions for the formation of the two countries: the United States of America and Indonesia, especially in the dynamics of the relations between statesmen and religious leaders, including political relations with religious issues at the beginning of independence until the present. In fact, since 1776, the United States government has chosen a secular-democratic form of state that guarantees freedom of various kinds, and may not protect a particular religion. On the other hand, in Indonesia, although since 1945, the government of the Republic of Indonesia has guaranteed freedom of religion for everyone, in reality, discrimination and persecution of the majority against minorities still often occurs in the name of defending a particular religion.Keywords: The United States of America, Indonesia, issues of religious liberty.  Abstrak. Artikel ini mencoba menjelaskan secara singkat kondisi awal tentang persamaan dan perbedaan negara Amerika Serikat dengan Indonesia. Persamaan dan perbedaan yang dimaksud relevansinya pembentukan kedua tersebut, khususnya dalam dinamika hubungan antar negarawan dan tokoh agama, termasuk hubungan politik dengan masalah agama pada awal kemerdekaan hingga saat ini. Padahal, sejak 1776, pemerintah Amerika Serikat telah memilih bentuk negara demokrasi sekuler yang menjamin kebebasan dalam berbagai jenis, dan tidak boleh melindungi agama tertentu. Di sisi lain, di Indonesia, meskipun sejak tahun 1945 Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang, pada kenyataannya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok mayoritas terhadap minoritas masih sering terjadi atas nama membela agama tertentu.Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Isu Kebebasan Beragama.
Syria: A Showroom for Russia Latest Generation of Military Equipment Leonando Arief Yasmin; Ilmi Dwiastuti
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.23786

Abstract

Abstract. In 2011, a series of protest in MENA (Middle East and North African) region demanding a change of regime to democracy due to their outgrowing rage over the dictatorship government, poor living condition, and high-rates of unemployment ultimately leading to the Syrian Civil War. This paper aims to discuss the correlation of Russian entrance in the Syrian Civil War whether the war affected Russia’s defense industry through the ‘marketing effect’ it created in the battlefield. A Realist perspective is mainly used in this research paper to help uncover the benefits that Russia had gained in multiple spectrums since its entrance in the Syrian Civil War until the end of 2020, though, the discussion is mainly focuses on Russia’s arms sale industry and its growing partners in MENA after Russia’s entrance to the grand theatre.Keywords: Syrian Civil War, Russia, MENA, Arms sale. Abstrak. Pada tahun 2011, serangkaian protes di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) menuntut perubahan rezim ke demokrasi karena kemarahan mereka yang semakin besar atas pemerintahan yang diktator, kondisi kehidupan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya mengarah pada Perang Sipil Suriah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas korelasi masuknya Rusia dalam Perang Saudara Suriah, apakah perang tersebut mempengaruhi industri pertahanan Rusia melalui “marketing effect” yang ditimbulkannya di medan perang. Perspektif Realis terutamanya digunakan dalam penelitian ini untuk membantu mengungkap manfaat yang diperoleh Rusia dalam berbagai spektrum sejak masuknya dalam Perang Saudara Suriah hingga akhir tahun 2020. Meskipun demikian, diskusi ini terutama berfokus pada industri penjualan senjata Rusia dan mitra yang berkembang di MENA setelah masuknya Rusia ke teater besar.Kata Kunci: Perang Saudara Suriah, Rusia, MENA, Penjualan Senjata.
Syria: A Showroom for Russia Latest Generation of Military Equipment Yasmin, Leonando Arief; Dwiastuti, Ilmi
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.23786

Abstract

Abstract. In 2011, a series of protest in MENA (Middle East and North African) region demanding a change of regime to democracy due to their outgrowing rage over the dictatorship government, poor living condition, and high-rates of unemployment ultimately leading to the Syrian Civil War. This paper aims to discuss the correlation of Russian entrance in the Syrian Civil War whether the war affected Russia’s defense industry through the ‘marketing effect’ it created in the battlefield. A Realist perspective is mainly used in this research paper to help uncover the benefits that Russia had gained in multiple spectrums since its entrance in the Syrian Civil War until the end of 2020, though, the discussion is mainly focuses on Russia’s arms sale industry and its growing partners in MENA after Russia’s entrance to the grand theatre.Keywords: Syrian Civil War, Russia, MENA, Arms sale. Abstrak. Pada tahun 2011, serangkaian protes di wilayah MENA (Timur Tengah dan Afrika Utara) menuntut perubahan rezim ke demokrasi karena kemarahan mereka yang semakin besar atas pemerintahan yang diktator, kondisi kehidupan yang buruk, dan tingkat pengangguran yang tinggi pada akhirnya mengarah pada Perang Sipil Suriah. Tulisan ini bertujuan untuk membahas korelasi masuknya Rusia dalam Perang Saudara Suriah, apakah perang tersebut mempengaruhi industri pertahanan Rusia melalui “marketing effect” yang ditimbulkannya di medan perang. Perspektif Realis terutamanya digunakan dalam penelitian ini untuk membantu mengungkap manfaat yang diperoleh Rusia dalam berbagai spektrum sejak masuknya dalam Perang Saudara Suriah hingga akhir tahun 2020. Meskipun demikian, diskusi ini terutama berfokus pada industri penjualan senjata Rusia dan mitra yang berkembang di MENA setelah masuknya Rusia ke teater besar.Kata Kunci: Perang Saudara Suriah, Rusia, MENA, Penjualan Senjata.
Potret Filantropi Islam Terbesar di Indonesia Yulianti, Yulianti; Afiah, Khoniq Nur; Pamungkas, Nikmatul Choyroh; Berlianti, Dinda Ayu Prastiwi; Aulia, Raine Syifa
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.24995

Abstract

Abstract. This research discusses the management of the largest Islamic philanthropy in Indonesia which has a movement in helping to solve various problems experienced by society using the approach of values in Islam and the concept of community empowerment. The research methods used are descriptive qualitative and phenomenological approaches. The data in this study was taken with interview and documentation techniques. This research focuses on studying two major Islamic philanthropies in Indonesia, namely Dompet Dhuafa and Lazis NU. The results of this study say that Dompet Dhuafa and Lazis NU as Islamic philanthropy have management that is not much different from the concept of social institution management in general. There are two important points in this research. First, Dompet Dhuafa and Lazis NU in the process of distributing aid also involve the concept of empowerment and both Islamic philanthropy also follow the process of empowering well. Second, Dompet Dhuafa and Lazis NU also have organizational management based on Community Base Organization. This is indicated by the orientation owned by the two Islamic philanthropies, namely as a non-profit institute oriented to social change.Keywords: Islamic philanthropy, empowerment, organizational management.  Abstrak. Penelitian ini membahas manajemen filantropi Islam terbesar di Indonesia yang memiliki gerakan dalam membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang dialami oleh masyarakat dengan menggunakan pendekatan nilai-nilai dalam Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan pendekatan fenomenologi. Data-data dalam penelitian ini diambil dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini fokus mengkaji dua filantropi Islam terbesar di Indonesia, yaitu Dompet Dhuafa dan Lazis NU. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Dompet Dhuafa dan Lazis NU sebagai filantropi Islam memiliki manajemen pengelolaan yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen lembaga sosial pada umumnya. Terdapat dua poin penting dalam penelitian ini. Pertama, Dompet Dhuafa maupun Lazis NU dalam proses penyaluran bantuan melibatkan konsep pemberdayaan dan kedua filantropi Islam tersebut juga mengikuti proses penyelenggaraan pemberdayaan dengan baik. Kedua, Dompet Dhuafa dan Lazis NU memiliki manajemen organisasi yang berbasis Community Base Organization. Hal ini ditunjukkan dengan orientasi yang dimiliki oleh kedua filantropi Islam tersebut, yaitu sebagai lembaga non-profit yang berorientasi pada perubahan sosial.Kata Kunci: Filantropi Islam, pemberdayaan, manajemen organisasi.
Perempuan dan Politik di Ranah Minang Deviani, Deviani; Subono, Nur Iman
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26018

Abstract

Abstract. In the beginning of the establishment of West Sumatra and its regencies or cities, it is never a woman elected as regional head.  Since the regional elections in 2015, three women successfully contested the major elections, deputy major, and regent.  The matrilineal system adopted by the people of West Sumatra, placing women in a central position, but cannot encourage women to be present as regional head. Through the qualitative research methods, this study tries to analyze what factors are the causes of women's insecurity as regional heads in West Sumatra.  Then, by using the theory of political recruitment and the glass ceiling, the author finds the factors that women are not elected as regional heads due to the lack of commitment of political parties in West Sumatra in empowering female legislative candidates, in most of the people of West Sumatra, the patriarchal paradigm is still deeply rooted, traditional/cultural system, track record and strong money politics during  the campaign period.Keywords: Women and minang politics, elections, matrilineal.  Abstrak. Dari awal berdirinya Sumatera Barat beserta kabupaten/kotanya, belum pernah satupun perempuan yang terpilih sebagai kepala daerah dan sejak pelaksanaan pilkada langsung yang dilakukan pada tahun 2005 baru ada tiga orang perempuan yang berhasil ikut bertarung dalam pemilihan walikota, wakil walikota dan bupati. Sistem matrilineal yang dianut oleh masyarakat Sumatera Barat, yang menempatkan perempuan pada posisi sentral pun tidak dapat mendorong perempuan untuk hadir sebagai kepala daerah di sana. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini mencoba untuk menganalisis mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah di Sumatera Barat. Menggunakan teori rekrutmen politik dan glass ceiling, penulis menemukan faktor-faktor ketidakterpilihan perempuan sebagai kepala daerah karena masih kurangnya komitmen partai politik di Sumatera Barat dalam melakukan pemberdayaan perempuan dalam hal ini melakukan perekrutan terhadap calon-calon perempuan, di sebagian besar masyarakat Sumatera Barat paradigma patriarki masih mengakar kuat, sistem adat/budaya, track record dan masih kuatnya politik uang pada saat kampanye.Kata Kunci: Perempuan Minang dan politik, pilkada, matrilineal.
Analisis Arah Kebijakan Pemenuhan Hak Politik Pemilih Disabilitas Mental pada Pemilu Tahun 2024 Ihsan, Mohamad; Kharima, Nadya
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26193

Abstract

Abstract. The issue of fulfilling political rights for voters with mental disabilities in the 2019 general election still left many problems, ranging from the presence of the Constitutional Court's decision to the stigma of society towards voters with mental disabilities. With the decision from the Constitutional Court that allows people with mental disabilities to become voters, it actually causes a lot of disturbance to people with mental disabilities. Therefore, the authors are interested in seeing how the policy direction for fulfilling the political rights of voters with mental disabilities will be in the 2024 election. With a qualitative methodology that aims to reveal facts and provide an overview and phenomena that occur with literature study and interview techniques, it is expected to be able to provide an overview of the policy on fulfillment of the political rights of voters with mental disabilities as expected in the 2024 elections. Based on the findings that existing policies still need to be addressed in order to provide clearer definitions, mechanisms, and requirements for voters with mental disabilities. Access to information on the policy is also felt to be important for both mentally disabled voters and lower-level implementers in order to implement it properly.Keywords: Policy, Voters with Mental Disabilities, 2024 General Election.  Abstrak. Persoalan pemenuhan hak politik bagi pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2019 yang lalu masih menyisakan banyak persoalan, mulai dari hadirnya keputusan MK hingga stigma masyarakat terhadap pemilih disabilitas mental. Dengan keputusan MK yang memperbolehkan penyandang disabilitas mental menjadi pemilih justru banyak menimbulkan pengusikan terhadap penyandang disabilitas mental. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melihat bagaimana arah kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental pada pemilu tahun 2024. Dengan metodologi kualitatif yang memiliki tujuan guna mengungkapkan fakta serta memberikan gambaran dan fenomena yang terjadi dengan teknik studi pustaka dan wawancara diharapkan mampu memberikan gambaran terhadap kebijakan pemenuhan hak politik pemilih disabilitas mental sesuai dengan yang diharapkan di pemilu tahun 2024. Berdasarkan temuan bahwa kebijakan yang sudah ada masih harus dibenahi agar dapat memberikan definisi, mekanisme serta syarat-syarat bagi pemilih disabilitas mental yang lebih jelas. Akses informasi terhadap kebijakan tersebut juga dirasakan penting baik bagi pemilih disabilitas mental maupun pelaksana tingkat bawah agar dapat mengimplementasikan secara baik.Kata Kunci: Kebijakan, Pemilih Disabilitas Mental, Pemilu 2024.
Comparative Study of Religious Liberty in America and Indonesia Mude, Muhammad Saleh; E. Lovett, Dorothy
Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jisi.v3i1.26310

Abstract

Abstract. This article attempts to briefly look at the similarities and differences in the initial conditions for the formation of the two countries: the United States of America and Indonesia, especially in the dynamics of the relations between statesmen and religious leaders, including political relations with religious issues at the beginning of independence until the present. In fact, since 1776, the United States government has chosen a secular-democratic form of state that guarantees freedom of various kinds, and may not protect a particular religion. On the other hand, in Indonesia, although since 1945, the government of the Republic of Indonesia has guaranteed freedom of religion for everyone, in reality, discrimination and persecution of the majority against minorities still often occurs in the name of defending a particular religion.Keywords: The United States of America, Indonesia, Issues of Religious Liberty.  Abstrak. Artikel ini mencoba menjelaskan secara singkat kondisi awal tentang persamaan dan perbedaan negara Amerika Serikat dengan Indonesia. Persamaan dan perbedaan yang dimaksud relevansinya pembentukan kedua tersebut, khususnya dalam dinamika hubungan antar negarawan dan tokoh agama, termasuk hubungan politik dengan masalah agama pada awal kemerdekaan hingga saat ini. Padahal, sejak 1776, pemerintah Amerika Serikat telah memilih bentuk negara demokrasi sekuler yang menjamin kebebasan dalam berbagai jenis, dan tidak boleh melindungi agama tertentu. Di sisi lain, di Indonesia, meskipun sejak tahun 1945 Pemerintah Republik Indonesia telah menjamin kebebasan beragama bagi setiap orang, pada kenyataannya diskriminasi dan persekusi terhadap kelompok mayoritas terhadap minoritas masih sering terjadi atas nama membela agama tertentu.Kata Kunci: Amerika Serikat, Indonesia, Isu Kebebasan Beragama.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue JISI: Vol. 6, No. 1 (2025) JISI: Vol. 5, No. 2 (2024) JISI: Vol. 5, No. 1 (2024) JISI: Vol. 4, No. 2 (2023) JISI: Vol. 4, No. 1 (2023) JISI: Vol. 3, No. 2 (2022) JISI: Vol. 3, No. 1 (2022) JISI: Vol. 2, No. 2 (2021) JISI: Vol. 2, No. 1 (2021) JISI: Vol. 1, No. 2 (2020) JISI: Vol. 1, No. 1 (2020) More Issue