Educoretax
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Articles
285 Documents
<![CDATA[Penghindaran Pajak Pada Industi Barang Konsumsi di Indonesia Sebelum Era Pandemi Covid19: Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas ]]>
<![CDATA[Martinus, Jeremi]]>;
<![CDATA[Jiwandaningtyas, Mellida Ema]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>;
<![CDATA[Andriani, Arifah Fibri]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v1i4.118
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Data penelitian ini bersumber dari dari laporan keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data penelitian diperoleh dari www.idx.co.id. Total sampel penelitian berdasarkan purposive sampling berjumlah 96 observasi yang terdiri dari 32 perusahaan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji analisis regresi berganda untuk data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini mengindikasikan bahwa otoritas pajak Indonesia perlu mempertimbangkan perusahaan dengan tingkat kinerja operasi yang tinggi terkait dan aset yang besar, terkait dengan dengan kebijakan penghindaran pajak.]]>
<![CDATA[Retired Government Officials On The Board Of Commissioners And Tax Aggressiveness In Indonesia ]]>
<![CDATA[Riandoko, Riko]]>;
<![CDATA[Aribowo, Irwan]]>;
<![CDATA[Royani, Zulfa]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 1 No 4 (2021): Desember 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v1i4.119
<![CDATA[This study aims to determine the effect of retired government officials on board of commissioners on corporate tax aggressiveness. The presence of retired government officials on board of commissioners is assessed by categorizing companies into three groups: the company without any retired government officials on board of commissioners, the c[1]ompany with one retired government official on board of commissioners, and the company with more than one retired government officials on board of commissioners. Corporate tax aggressiveness is measured using effective tax rate (ETR). The analysis is conducted on 441 observation data generated using purposive sampling for all the listed company on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2014 to 2016. The results reveal that relative to there being one retired government official on the board of commissioners, greater than one retired government official presence on the board of commisioners does not reduces corporate tax aggressiveness]]>
<![CDATA[Perlakuan Pajak Atas Penghasilan Luar Negeri Pada Indonesia Investement Authority ]]>
<![CDATA[Kurniawan, Vania Rani Anissa]]>;
<![CDATA[Irawan, Ferry]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.122
<![CDATA[Economic growth requires adequate investment both domestic and overseas. Incoming investment must be managed properly and with the principle of prudence. The Indonesia Investment Authority (INA) is established to manage investments owned by the State to be more efficient and sustainable. The purpose of this study is to analyze how the tax treatment of foreign income obtained by the Indonesia Investment Authority is. This study uses a qualitative method with a literature study approach and in-depth interviews with government official. The results of the study indicate that there is no different treatment from the perspective of taxation provisions on income earned by the Indonesia Investment Authority. Pertumbuhan ekonomi memerlukan investasi yang memadai baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Investasi yang masuk harus dikelola dengan baik dan dengan prinsip kehati-hatian. Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority) hadir untuk mengelola investasi yang dimiliki Negara agar lebih efisien dan berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perlakuan perpajakan atas penghasilan luar negeri yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan wawancara mendalam dengan narasumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perlakuan yang berbeda dari perspektif ketentuan perpajakan atas penghasilan yang diperoleh Lembaga Pengelola Investasi.]]>
<![CDATA[Hambatan Penyelesaian Sengketa Transfer Pricing Melalui Mutual Agreement Procedure (MAP) Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Ilham, Muhammad]]>;
<![CDATA[Widiastuti, Budiasih]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.129
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan mendasar yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa koreksi Transfer Pricing (TP) melalui MAP di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dalam rangka mengamati fenomena yang terjadi pada praktik penyelesaian MAP. Data yang digunakan yaitu, data primer berupa hasil wawancara terstruktur dan data sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian, dan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hambatan yang terdapat di dalam penyelesaian sengketa koreksi TP melalui MAP di Indonesia secara umum terbagi atas hambatan internal yaitu hambatan yang berasal dari dalam Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hambatan eksternal yaitu hambatan yang berasal dari luar DJP. Hambatan internal terdiri atas Sumber Daya Manusia (SDM), Keuangan (Budget), dan Teknologi Informasi (TI). Sedangkan hambatan eksternal terdiri atas hambatan dari negara mitra, hambatan komunikasi atau bahasa, hambatan dari Wajib Pajak (WP), dan hambatan dari regulasi.]]>
<![CDATA[Tax Potency On Peer To Peer Lending Business ]]>
<![CDATA[Aribowo, Irwan]]>;
<![CDATA[Kuntonegoro, Hariomurti Tri]]>;
<![CDATA[Rofi’ah, Laily]]>;
<![CDATA[Suryono, Agus]]>;
<![CDATA[Muluk, Khairul]]>;
<![CDATA[Wijaya, Andy Fefta]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.130
<![CDATA[In 2019, the transaction value of digital economy has reached $ 40 billion with a projected growth of 49% per year. One of the fast growing digital economy in Indonesia is Peer to Peer Lending (P2P Lending) fintech. The Directorate General of Taxes (DGT) as tax authority must be careful in taking the advantage of opportunities to optimize tax revenue. This study describes the exploration of tax potency in P2P lending business carried out by tax officers. The focus of this research is to find out the taxation aspects of the P2P lending business, to find out how to extract potencies carried out by the tax authorities, and to find out the obstacles in extracting tax potency in the field. The analysis used in this study is qualitative methods. The results indicate that extracting tax potency in this business is still not optimal. Factors that become obstacles in exploring the potency are the limited access to financial data of taxpayers, the absence of specific tax rules regulating the P2P lending business, and the lack of cooperation between interrelated agencies.]]>
<![CDATA[Intervensi Tarif Pajak Daerah Menurut Undang-Undang Cipta Kerja: Analisis Implikasi Dan Strategi Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi Covid-19 ]]>
<![CDATA[Rahman, Arifin Nur Anggi]]>;
<![CDATA[Firdausa, Ayodhya Agti]]>;
<![CDATA[Efhaes, Ma'ruf]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.151
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pentingnya intervensi pemerintah pusat terhadap kebijakan perpajakan daerah serta menganalisis implikasi atas intervensi tersebut bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta perannya dalam upaya pemulihan perekonomian yang terdampak pandemi Covid-19. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Penulis melakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan terhadap berbagai literatur, laporan, hasil konferensi, artikel, dan berbagai jenis tulisan lainnya yang mengandung nilai ilmiah sebagai sumber data. Penulis juga telah mengkaji dan menghimpun informasi dan data dari hukum positif terkait perpajakan daerah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah dilakukan untuk menciptakan iklim investasi dan aktivitas usaha yang kondusif serta mendorong pemerataan pembangunan ekonomi. Sementara itu, adanya intervensi terhadap kebijakan perpajakan daerah mampu berperan dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, tetapi berimplikasi terhadap penurunan PAD. Untuk mengantisipasi gejolak tersebut, pemerintah pusat dapat memberikan kompensasi melalui dana perimbangan serta bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengembangkan daerah aglomerasi industri.]]>
<![CDATA[Kedudukan Hak Mendahulu Utang Pajak, Bank, Dan Upah Buruh ]]>
<![CDATA[Fajri, Luqman]]>;
<![CDATA[Malo, Muhamad Wildan Candra]]>;
<![CDATA[Putra, Naufal Rafif Kusuma]]>;
<![CDATA[Irawan, Ferry]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.155
<![CDATA[This article aims to determine the position and rank of prior rights of tax payables, banks, and wages payable when the company goes bankrupt. Taxes payable are taxes that must be paid including administrative sanctions. The state has pre-emptive rights in relation to tax debts as stated in Article 21 of the KUP Law. Therefore, the state's position regarding tax debt is the preferred creditor. Banks are classified as separatist creditors if the bank holds collateral rights for the property in the form of mortgage rights. Separatist creditors have executable guarantees for debtors' debts. Separatist creditors are given the right to take their own execution of the collateral obtained within two months after the bankruptcy as stated in Article 178 paragraph (1) of the PKPU Bankruptcy Law. Wages are labor rights that are received and expressed in the form of money as an imbalance from the employer of the agreement or agreement. Payment of labor wages has the most priority and priority compared to other creditors, including separatist and state creditors. This is based on the Constitutional Court Decision No. 67/PUU-XI/2013 and Law No. 10 of 2020 concerning Job Creation. The legal material analysis technique used in this article is deductive reasoning in which data is collected first and then analyzed qualitatively. The results of this study show that salary debt is ranked first for repayment when the company goes bankrupt, then separatist creditors or banks, and the last is tax debt. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan peringkat hak mendahulu dari utang pajak, bank, dan utang upah buruh ketika perusahaan pailit. Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasinya. Negara mempunyai hak mendahulu terkait dengan utang pajak sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 21 UU KUP. Oleh karena itu, kedudukan negara terkait utang pajak merupakan kreditur preferen. Bank termasuk kreditur separatis apabila bank memegang hak jaminan atas kebendaan berupa hak tanggungan. Kreditur separatis memiliki jaminan yang dapat dieksekusi untuk melunasi utang debitur. Kreditur separatis diberi hak untuk mengusahakan sendiri eksekusi atas jaminan yang dimilikinya dalam jangka waktu dua bulan setelah insolvensi sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 178 ayat (1) UU Kepailitan PKPU. Upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja perjanjian atau kesepakatan. Pembayaran utang upah buruh memiliki kedudukan yang paling utama dan didahulukan dibandingkan kreditur lain, termasuk kreditur separatis dan Negara. Hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No 67/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan dalam artikel ini adalah penalaran deduksi yang mana data dikumpulkan terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan utang upah buruh menduduki peringkat pertama untuk didahulukan pelunasannya ketika perusahaan pailit, baru kemudian kreditur separatis atau bank, dan yang terakhir adalah utang pajak.]]>
<![CDATA[Dampak Implementasi PSAK 73: Rasio Keuangan, Book Tax Difference Dan Penghindaran Pajak ]]>
<![CDATA[Firaz, Ramiz]]>;
<![CDATA[Benedictus, Suryagus]]>;
<![CDATA[Firmansyah, Amrie]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i1.159
<![CDATA[This study aims to review the impact of PSAK 73 on retail companies in Indonesia. The impact of the application of PSAK 73 in this study includes the company's financial ratios, book-tax difference and tax avoidance. This study employs a qualitative approach with content analysis. The data and information are sourced from the audited financial statements of the 2019 and 2020 retail sub-sector companies. The data was obtained from the Indonesian Stock Exchange website. Based on data availability, the sample to be used in this study consisted of 10 companies. The results show that the implementation of PSAK 73 impacts increasing asset and liability accounts which causes an increase in the ratio of debt to equity and debt to assets. This increase can increase the cost of capital borne by the company. In addition, increasing changes in the debt-to-equity ratio need to be a concern for several companies approaching the limits set by the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. This study shows that companies need to mitigate the risks associated with implementing the newly enacted financial accounting standards. In addition, this study shows that the Indonesian Institute of Accountants needs to consider the risks borne by companies related to the application of financial accounting standards in Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengulas dampak dari penerapan PSAK 73 pada perusahaan ritel di Indonesia. Dampak penerapan PSAK 73 dalam penelitian ini meliputi rasio keuangan perusahaan, book-tax difference dan penghindaran pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis isi. Data dan informasi bersumber dari laporan keuangan perusahaan sub sektor ritel tahun 2019 dan 2020 yang telah diaudit. Data diperoleh dari laman web bursa efek indonesia. Berdasarkan ketersediaan data, sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 10 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 73 berdampak pada peningkatan akun aset dan liabilitas yang menyebabkan meningkatnya rasio utang terhadap ekuitas dan utang terhadap aset. Peningkatan ini dapat meningkatkan biaya modal yang ditanggung perusahaan. Selain itu, peningkatan perubahan rasio utang terhadap ekuitas perlu menjadi perhatian bagi beberapa perusahaan yang mendekati batasan yang ditetapkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memitigasi risiko terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan yang baru diberlakukan. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa Ikatan Akuntan Indonesia perlu mempertimbangkan risiko yang ditanggung perusahaan terkait dengan penerapan standar akuntansi keuangan di Indonesia.]]>
<![CDATA[Implementasi Penagihan Utang Pajak Terhadap Barang Yang Dikecualikan Dari Lelang Dengan Pemblokiran Rekening ]]>
<![CDATA[Dimas, Dimas]]>;
<![CDATA[Putri, Disya Angger Wening]]>;
<![CDATA[Simanjuntak, Endang Natania]]>;
<![CDATA[Irawan, Ferry]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.154
<![CDATA[Taxes have a very vital role in financing national development. Taxes are the largest source of state revenue. Blocking is one of the tax collection actions carried out as an effort to collect tax receivables. However, in its implementation, there are obstacles regarding the differences in policies and understanding between taxation and banking regulations. The purpose of this study is to determine the implementation of tax collection by blocking and its compliance with taxation and banking regulations. This qualitative study uses library research methods and interviews. The data will be explained by descriptive analysis methods. Based on data analysis, it can be concluded that blocking the taxpayer's account is the most effective action in collecting tax receivables. Blocking taxpayer accounts does not violate customer privacy because banks do not block unilaterally and are carried out according to applicable procedures. Pajak memiliki peranan yang sangat vital dalam pembiayaan pembangunan nasional. Pajak menjadi pemasukan Negara yang terbesar. Pemblokiran menjadi salah satu tindakan penagihan pajak yang dilakukan sebagai upaya untuk menagih piutang pajak. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala mengenai perbedaan kebijakan dan pemahaman antara perpajakan dan perbankan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penagihan pajak dengan pemblokiran dan kesesuaiannya dengan peraturan perpajakan dan perbankan. Penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dan wawancara. Data dijelaskan dengan metode deskriptif dan analisis. Berdasarkan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa pemblokiran rekening Wajib Pajak merupakan tindakan yang paling efektif dalam penagihan utang pajak. Pemblokiran rekening wajib pajak tidak melanggar privasi nasabah karena bank tidak melakukan pemblokiran secara sepihak dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.]]>
<![CDATA[Efektivitas Penerapan Insentif Pajak Bumi Dan Bangunan Di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2020 ]]>
<![CDATA[Anggraeny, Windy]]>;
<![CDATA[Farida, Ai Siti]]>;
<![CDATA[Alia, Siti]]>
<![CDATA[ Educoretax Vol 2 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[WIM Solusi Prima ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.179
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektifnya program insentif pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Bandung pada tahun 2020. Program insentif ini diluncurkan sebagai bentuk perhatian pemerintah daerah kepada wajib pajak yang kesulitan membayar pajak diakibatkan penurunan ekonomi akibat Covid-19. Pemberian insentif pajak ini yakni dengan pemberian keringanan berupa kebebasan pajak, pemotongan pajak, serta penghapusan denda pajak yang diatur dalam Peraturan Bupati Bandung No. 27 Tahun 2020. Dengan diterapkannya program insentif PBB mampu melakukan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat yang sempat menurun diakibatkan Covid-19 dengan meringankan masyarakat dalam membayar PBB. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dan teknik validitas data menggunakan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi realisasi pendapatan PBB sangat efektif karena mencapai 107%. Namun, dianalisis menggunakan teori efektivitas dari Makmur bahwa dimensi ketepatan biaya dan ketepataan perintah belum terpenuhi disebabkan jumlah yang melakukan permohonan pengajuan keringanan pajak hanya 1028 wajib pajak dari 1,1 juta wajib pajak yang ada di Kabupaten Bandung. Hal ini disebabkan kurang masifnya sosialisasi dan penyebaran informasi program insentif PBB diakibatkan kurangnya anggaran untuk penyelenggaraan program. Hal inilah yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada tahun 2020 hanya 5%. Hal ini disebabkan Bapenda Kab. Bandung dalam menjalankan tugasnya memiliki beberapa hambatan yakni sosialisasi yang tidak merata disebabkan keterbatasan waktu, luasnya geografis daerah, sumber daya manusia, dan media informasi ke masyarakat yang berada di pelosok.]]>
