cover
Contact Name
suparna wijaya
Contact Email
educoretax.jurnalku@gmail.com
Phone
+6287780663168
Journal Mail Official
educoretax.jurnalku@gmail.com
Editorial Address
Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Educoretax
Published by PT WIM Solusi Prima
ISSN : -     EISSN : 28088271     DOI : -
Educoretax is a place for disseminating research results in the field of taxation, including, but not limited to, topics on central taxes, customs, excise, local taxes, regional levies, tax accounting, tax law, tax administration, tax information systems, public policies, and other taxes.
Articles 285 Documents
Pajak Pertambahan Nilai Jasa Kesenian Dan Hiburan Atas Konten Digital Pasca Harmonisasi Peraturan Perpajakan Abdi Pratama Putra Darhani; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.221

Abstract

Saat ini pemberian jasa kesenian dan hiburan dalam bentuk digital semakin berkembang, terutama pada platform YouTube oleh para content creator. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan apakah transasksi yang ada dalam kegiatan dan pemberian jasa dan hiburan oleh content creator Indonesia memiliki aspek Pajak Pertambahan Nilai atas jasa kesenian dan hiburan, bagaimana penerapan perpajakannya, bagaimana dampak penerapannya kepada negara, serta apa tantangan yang akan dihadapi dalam penerapannya. Dalam penulisan penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif dengan narasumber dari akademisi, Direktorat Jenderal Perpajakan, serta digital media analyst. Hasil penelitian menunjukkan dengan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengatur ulang objek non jasa kena pajak khususnya pada jasa kesenian dan hiburan menjadikan hiburan dalam bentuk digital dapat dikategorikan sebagai objek PPN, salah satunya ialah konten digital yang diberikan oleh content creator YouTube. Hingga saat ini Google Asia Pacific Pte. Ltd belum memiliki kehadiran fisik di Indonesia oleh karena itu mekanisme pemungutan PPN yang dapat diterapkan ialah mekanisme umum terkait ekspor jasa kena pajak atau Reverse Charge Mechanism. Menimbang sulitnya penentuan kategori jasa yang diberikan, dalam penelitian ditemukan bahwa metode Reverse Charge Mechanism lebih aplikatif dibanding mekanisme umum. Dengan penerapan PPN ini akan membuka peluang intensifikasi PPh didalam perpajakan content creator di Indonesia namun penerapannya pula akan menemukan berbagai tantangan seperti masih perlunya kategorisasi yang jelas agar tidak terjadi pergesakan di lapangan.  Currently, the provision of arts and entertainment services in digital form is growing, especially on the YouTube platform by content creators. The purpose of this study is to answer the question of whether the transactions in the activities and provision of services and entertainment by Indonesian content creators have aspects of Value Added Tax on arts and entertainment services, how the taxation is applied, how the impact of its application on the state, and what challenges will be faced in its application. In writing the research, a qualitative descriptive method was used with sources from academia, the Directorate General of Taxation, and digital media analysts. The results show that with the presence of the Harmonization of Tax Regulation Act which reorganizes non-taxable services objects, especially in arts and entertainment services, entertainment in digital form can be categorized as VAT objects, one of which is digital content provided by YouTube content creators. Until now Google Asia Pacific Pte. Ltd. does not yet have a physical presence in Indonesia, therefore the VAT collection mechanism that can be applied is the general mechanism related to the export of taxable services or the Reverse Charge Mechanism. Considering the difficulty of determining the category of services provided, the research found that the Reverse Charge Mechanism method is more applicable than the general mechanism. With the implementation of this VAT, it will open up opportunities for the intensification of income tax in content creator taxation in Indonesia, but its application will also encounter various challenges, such as the need for clear categorization so that there is no friction in the field.
Pajak Penghasilan Atas Tiktokers Teta Dirgantara Jusikusuma; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.222

Abstract

Regulasi perpajakan terkait profesi Tiktokers belum diatur secara spesifik sehingga penggunaan cara penghitungan juga tergolong “abu-abu”. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas profesi Tiktokers di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yang melibatkan narasumber dari pegawai KPP Pratama Jember dan Tiktokers Nasion Patriotik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penghasilan Tiktokers umumnya berasal dari 3 sumber, penghasilan sebagai influencer berupa endorsement dari berbagai produk atau brand yang dipromosikan dalam video. Aplikasi Tiktok sendiri juga memberikan penghasilan tambahan bagi pengguna Tiktok Live dengan target tertentu dan hadiah bonus dari penonton. Selain itu, Tiktokers juga dapat bekerjasama dengan aplikasi lain berupa konten sesuai kesepakatan bersama. Atas pendapatan tersebut, pemerintah memberlakukan pajak bagi profesi Tiktokers orang pribadi dengan menggunakan dua skema. Skema tersebut merupakan penerapan ketentuan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 90002 untuk kegiatan pekerja seni dengan persentase NPPN sebesar 50% dari penghasilan bruto sebagaimana tercantum dalam PER - 17/PJ/2015. Skema ini berlaku untuk Tiktokers orang pribadi yang melakukan metode pencatatan yaitu Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memiliki peredaran bruto kurang dari atau sama dengan Rp4.800.000.000 dalam setahun. Sedangkan skema bagi Tiktokers orang pribadi yang menyelenggarakan metode pembukuan dilakukan berdasarkan Pasal 17 UU PPh yang mengatur tarif progresif bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.
Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela Dengan Asas Keadilan Ferry Irawan; Muhammad Rijalur Rohman; Ni Putu Gita Cahyani Dewi; Octavia Chaterine Gloria Samosir
Educoretax Vol 2 No 2 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i2.224

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana keterkaitan program pengungkapan sukarela dengan asas keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Berdasarkan pengujian diperoleh temuan penting, yaitu program pengungkapan sukarela telah memenuhi seluruh syarat asas keadilan dan dapat memberikan dampak positif dengan meningkatkan penerimaan pajak dari harta yang diungkapkan dan membantu pemulihan ekonomi di Indonesia.
Identifikasi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Cibiru Kota Bandung Siti Selawati; Ai Siti Farida; Sakrim Miharja
Educoretax Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i3.241

Abstract

Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah dari pajak daerah. PBB adalah pajak daerah yang memiliki kontribusi terbesar terhadap pembangunan daerah. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Cibiru Kota Bandung, hambatan yang ditemui hingga upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan rentang tahun 2018-2020 kepatuhan wajib pajak di Kecamatan Cibiru Kota Bandung dapat dikatakan cukup patuh berdasarkan realisasi penerimaan PBB 3 tahun terakhir meskipun selalu tidak mencapai target yang ingin diraih. Terdapat beberapa hambatan di lapangan seperti masih adanya wajib pajak yang tidak membayar PBB dengan tepat waktu, serta tidak melaporkan perubahan subjek ataupun objek PBB kepada petugas pajak. Upaya pemerintah daerah yaitu dengan mengadakan sosialisasi PBB, memasang spanduk di titik ruas jalan, memberlakukan untuk melampirkan bukti lunas PBB setiap kali akan melakukan layanan administrasi pemerintahan ke Kelurahan, serta program operasi terpadu untuk memudahkan masyarakat dalam membayar PBB. Peneliti merekomendasikan untuk Pemerintah lebih mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar PBB, selain itu pemerintah perlunya meningkatkan target realisasi penerimaan PBB pada tahun selanjutnya guna menunjang keberhasilan pembangunan daerah sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya.
The Role Of Leadership Style On Work Achievement Tax Volunteer Galih Wicaksono; Samsiah Samsiah; Imron Imron; Antoni Ludfi Arifin
Educoretax Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i3.243

Abstract

The tax volunteer program is issued by the Directorate General of Taxes in order to assist the fulfillment of tax obligations, especially when reporting individual and corporate tax returns. The volunteers involved were mostly students and members of the tax center from universities. This study aims to determine the effect of leadership style on the work performance of tax volunteers. The population in this study are tax volunteers from universities, while the population is tax volunteers who have served in the Jakarta and Jember areas. This study resulted in the finding that leadership style has a significant and positive effect on the work performance of tax volunteers. The implication is that interested parties should instill a leadership spirit for tax volunteer members.
Pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Belanja Modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020 Riska Alpianti Wulandari; Herabudin Herabudin; Siti Alia
Educoretax Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i3.246

Abstract

The central government gives authority to the regions or in other words it can be called decentralization, where decentralization is given as a form of embodiment of economic development in a region. For the creation of good regional autonomy, a region must have the ability to collect regional revenue sources. One of the largest forms of revenue in PAD is local tax revenue, which is then used as a regional budget, one of which is capital expenditure. However, for the City of Bandung, local tax revenues have decreased in local tax revenues and also for capital expenditures, the occurrence is fluctuating in 2018-2020. This study aims to determine the effect of local tax revenues on capital expenditures in Bandung City in 2018-2020. The research method used is the associative method with a quantitative approach. The population in this study were the employees of Bapenda Bandung City in the PAD 1 and PAD 2 fields. The sample used in this study was Simple Random Sampling. And the analysis technique used in this research is simple linear regression analysis and using Pearson Product moment correlation analysis, determination test (R2) and significance test (t test). The result of this research is that there is a positive and significant influence between local tax revenues on capital expenditures in Bandung. With a determination test, the ability of the local tax revenue variable (x) to affect capital expenditure (y) is 65.4%, while the remaining 34.6% is influenced by other variables not examined by researchers. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah atau dengan kata lain dapat disebut dengan desentralisasi, dimana desentralisasi tersebut diberikan sebagai bentuk perwujudan pembangunan perekonomian disuatu daerah. Untuk terciptanya otonomi daerah yang baik, maka suatu daerah tersebut harus mempunyai kemampuan dalam mengumpulkan sumber-sumber penerimaan daerah. Salah satu bentuk penerimaan terbesar dalam PAD ialah pendapatan pajak daerah, yang selanjutnya pendapatan tersebut digunakan sebagai anggaran belanja daerah, salah satunya yaitu ialah belanja modal. Namun, untuk di Kota Bandung pendapatan pajak daerah mengalami penurunan pendapatan pajak daerah dan juga untuk belanja modal terjadinya fluktuatif pada tahun 2018-2020. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal Kota Bandung Pada Tahun 2018-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu para pegawai Bapenda Kota Bandung pada Bidang PAD 1 dan Bidang PAD 2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Simple Random Sampling. Serta Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear sederhana dan menggunakan analisis korelasi Product moment Pearson, uji determinasi (R2) dan uji signifikasi (uji t). Hasil dari penelitian ini ialah terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara pendapatan pajak daerah terhadap belanja modal kota bandung. Dengan uji determinasi yaitu kemampuan variabel pendapatan pajak daerah (x) berpengaruh terhadap belanja modal (y) yaitu sebesar 65,4%, sedangkan sisanya sebesar 34,6% dipengaruh oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Aksi Korporasi Perusahaan Terbuka Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk) Putu Arya Wahyu Prebawa; Wahyu Kartika Aji; Alif Faris Evantri; Luqman Fajri; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 3 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i3.270

Abstract

PT Sejahteraraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ) merupakan salah satu perusahaan di Indonesia yang bergerak di sektor kesehatan. Salah satu aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dalam mengembangkan usaha serta menyesuaikan dengan keadaan pandemi Covid-19 adalah dengan melakukan penerbitan saham yang kemudian dijual di Bursa Efek Indonesia (BEI). Aksi korporasi tersebut tentunya akan bersinggungan langsung terhadap regulasi perpajakan di Indonesia, serta akan mempengaruhi berbagai sisi laporan keuangan perusahaan mulai dari ekuitas, aset, hingga liabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau aksi perusahaan atas penerbitan dan penjualan saham tersebut dari sisi regulasi perpajakan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data penelitian dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan yakni dengan literatur dan eksplorasi secara daring. Data berjenis data sekunder berupa kajian teori dan laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta goodwill. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.
Analisa Laporan Keuangan Dan Benchmark Perpajakan (Studi Kasus PT Kimia Farma Tbk Tahun 2019-2021) Gidion Samuel Manurung; Hafidz Taqullah Rahman; Lisa Fitri Lestari; Luqman Fajri; Muhamad Wildan Candra Malo; Naufal Rafif Kusuma Putra; Nigella Sativa Laksonoputra; Putu Arya Wahyu Prebawa; Raihan Dhiya Ulhaq; Ristanti Khusnul Khosafiah; Teta Dirgantara Jusikusuma; Wahyu Kartika Aji; Wahyu Pamungkas; Yudit Yuditama; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.273

Abstract

This article aims to determine the financial performance of PT Kimia Farma based on financial statement analysis and DGT benchmark analysis according to SE-96/PJ/2009 regarding the Total Benchmarking Ratio and its Utilization. Financial statement analysis is the process of analyzing financial statements used by users of financial statements for decision making. Benchmarking is the process of comparing the financial performance of similar companies with certain ratios to determine whether the company is fair or not. The method used in this study is a qualitative method with secondary data in the form of financial statement data sourced from the Indonesia Stock Exchange (IDX). The financial statements used are the 2019-2021 financial statements before, during, and after the Covid-19 pandemic took place. What is meant by post-pandemic is when the Covid-19 rate begins to decline from its peak in 2021. The results show that there is a significant increase, but it is far from efficient. Under these circumstances, PT Kimia Farma's financial performance should be better because it is engaged in the pharmaceutical industry. So that there is a need for continuous evaluation regarding why the company cannot show satisfactory financial performance. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan PT Kimia Farma berdasarkan analisa laporan keuangan dan analisa benchmark DJP menurut SE-96/PJ/2009 tentang Rasio Total Benchmarking dan Petunjuk Pemanfaatannya. Analisa laporan keuangan adalah proses analisis terhadap laporan keuangan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Benchmarking adalah proses pembandingan kinerja keuangan terhadap perusahaan sejenis dengan rasio-rasio tertentu untuk menentukan apakah perusahaan tersebut wajar atau tidak wajar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan data sekunder berupa data laporan keuangan yang bersumber dari bursa efek Indonesia (BEI). Laporan keuangan yang digunakan adalah laporan keuangan tahun 2019-2021 pada saat sebelum, saat, dan sesudah pandemi Covid-19 berlangsung. Yang dimaksud sesudah pandemi, yaitu saat tingkat Covid-19 mulai menurun dari puncaknya pada tahun 2021. Hasilnya menunjukkan bahwa terdapat peningkatan yang signifikan, tetapi jauh dari kata efisien. Dalam keadaan tersebut seharusnya kinerja keuangan PT Kimia Farma dapat lebih baik karena bergerak di bidang industri farmasi. Sehingga perlu adanya evaluasi yang berlanjut terkait mengapa perusahaan tersebut tidak dapat menunjukkan kinerja keuangan yang memuaskan.
Analisis Perpajakan Aksi Korporasi PT Bank Danamon Tbk Tahun 2019 Disya Angger Wening Putri; Naufal Rafif Kusuma Putra; Suparna Wijaya
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.274

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penjualan saham dan penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dari artikel ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode pooling of interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.
Analisis Perubahan Kinerja Keuangan dan Penghindaran Pajak Perusahaan Kertas Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19 Sri Murwani Puspasari; Rizky Aji Santoso; Teguh Syuhada; Ferry Irawan
Educoretax Vol 2 No 4 (2022)
Publisher : WIM Solusi Prima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54957/educoretax.v2i4.275

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian. Salah satu sektor usaha yang terdampak adalah perusahaan kertas. Tiga perusahaan kertas yang dianalisis yaitu PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP), PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM), dan PT Fajar Surya Wisesa Tbk (FASW). Tujuan penelitian adalah menganalisis perubahan kinerja keuangan berdasarkan rasio keuangan yang meliputi rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas serta perubahan tingkat penghindaran pajak perusahaan sebelum dan saat pandemi Covid-19 (tahun 2019 s.d. 2021). Metode yang digunakan dalam penelitian adalah analisis deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat perubahan kinerja keuangan serta tingkat penghindaran pajak yang berbeda-beda di setiap perusahaan antara sebelum dan saat terjadi pandemi Covid-19. Pertama, analisis rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio menunjukkan bahwa INKP dan TKIM memiliki tren menurun dan FASW memiliki tren meningkat. Sedangkan, proksi quick ratio menunjukkan bahwa INKP dan TKIM memiliki tren menurun serta FASW menunjukkan tren fluktuatif. Kedua, analisis rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt to asset ratio dan debt to equity ratio menunjukkan tren penurunan pada INKP dan TKIM serta tren kenaikan pada FASW. Ketiga, analisis rasio profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset menunjukkan INKP memiliki tren meningkat serta TKIM dan FASW memiliki tren fluktuatif. Sedangkan, proksi net profit margin mengindikasikan INKP dan TKIM memiliki tren meningkat, dan FASW memiliki tren fluktuatif. Keempat, tingkat penghindaran pajak yang diproksikan dengan effective tax rate menunjukkan INKP memiliki tren menurun serta TKIM dan FASW memiliki tren fluktuatif. Sedangkan, proksi cash effective tax rate menunjukkan ketiga perusahaan memiliki tren fluktuatif.

Page 4 of 29 | Total Record : 285