cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 56 Documents
 2   3   4   5   6 
Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Mangrove Berbasis Collaborative Governance
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.895

Abstract

Ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Di Papua, kebijakan perlindungan mangrove masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendekatan kebijakan yang cenderung top-down, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kebijakan perlindungan mangrove berbasis collaborative governance sebagai alternatif inovasi kebijakan publik di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, serta kajian literatur terkait pengelolaan mangrove dan tata kelola kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua belum sepenuhnya mengintegrasikan peran masyarakat adat dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Penerapan collaborative governance yang menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor terkait lainnya berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan, legitimasi publik, serta keberlanjutan pengelolaan mangrove. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif merupakan strategi penting dalam mendorong kebijakan perlindungan mangrove yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua.
Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal di Pantai Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.896

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam distrik Muara Tami Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan Adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria relevansi dan keterlibatan dalam aktivitas pariwisata di kawasan pantai Holtekam. Informan kunci, yakni tokoh masyarakat, pengelola obyek wisata, pelaku usaha kecil pariwisata (penjual makanan/minuman), dan aparat kampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam Kota Jayapura dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat lokal; kepemilikan terhadap aset wisata; penguatan kelembagaan lokal; pengakuan terhadap nilai budaya lokal; distribusi manfaat ekonomi secara adil dan sejalan dengan kearifan lokal dan struktur sosial. Faktor pendukung, yakni adanya inisiatif; adanya kemampuan walau terbatas; bermodalkan semangat dan daya juang; adanya goodwill pemerintah, sedangkan faktor penghambat, yakni rendahnya kapasitas SDM lokal dalam urusan pariwisata; rendahnya kemampuan mengelola dan memasarkan destinasi wisata secara profesional; belum maksimal keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan pemerintah bagi usaha wisata berbasis komunitas lokal; belum ada kelembagaan lokal yang khusus memberi perhatian pada pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas lokal; lemahnya kemampuan membangun jaringan guna pemasaran destinasi wisata yang lebih luas.
Evaluasi Kinerja Aparatur Kelurahan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Ardipura Kota Jayapura Batilmurik, Ridolof
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.935

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan responsif. Kinerja aparatur kelurahan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya responsivitas aparatur, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparatur kelurahan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Ardipura secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kedisiplinan kerja, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi internal dan pemanfaatan sarana pendukung pelayanan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan kompetensi, disiplin kerja, dan optimalisasi sistem pelayanan dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Haji dan Umrah di Daerah: Tantangan Anggaran dan Komunikasi di Kemenag Barru Mahmud, Usamah; Haris, Almuhajir
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.943

Abstract

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, berlandaskan asas syariat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, penerapannya di tingkat daerah sering menghadapi tantangan operasional. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama Kabupaten Barru menggunakan model Van Meter & Van Horn, yang mencakup enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial-ekonomi-politik. Penelitian kualitatif deskriptif ini memanfaatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terhadap pejabat, petugas, dan calon jemaah. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan optimal pada empat indikator: standar-sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik. Kendala utama terjadi pada sumber daya (keterbatasan anggaran Pasal 49) dan komunikasi antarorganisasi (Pasal 7), dipicu ketidaksesuaian kondisi lapangan, alokasi dana tidak merata, miskomunikasi jemaah, serta dokumen administrasi tidak lengkap.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Jemarang, Jemarang; Nasir, Nasir; Anirwan, Anirwan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.936

Abstract

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.
Kepemimpinan Pemerintahan dalam Era Digital dan Pembangunan Berkelanjutan Gani, Kahar; Jaya, Makmur
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.970

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan pemerintahan digital yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan mengintegrasikan agenda digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintah di era digital dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, melibatkan analisis sistematis artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai kepemimpinan digital, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong transformasi digital di birokrasi. Ini berkontribusi pada inovasi layanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan inklusi sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan digital berperan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui teknologi data. Namun, transformasi digital menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kajian ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan dalam memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan dukungan struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Page 6 of 6 | Total Record : 56

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI More Issue