cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
Tata Kelola Kebijakan Perlindungan Mangrove Berbasis Collaborative Governance Muhammad Sawir; Sumardi Sumardi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.895

Abstract

Ekosistem mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan lingkungan pesisir, perlindungan keanekaragaman hayati, serta menopang kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat pesisir. Di Papua, kebijakan perlindungan mangrove masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pendekatan kebijakan yang cenderung top-down, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat adat sebagai aktor kunci dalam pengelolaan sumber daya alam. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola kebijakan perlindungan mangrove berbasis collaborative governance sebagai alternatif inovasi kebijakan publik di Papua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kebijakan melalui analisis dokumen regulasi, kebijakan pemerintah, serta kajian literatur terkait pengelolaan mangrove dan tata kelola kolaboratif. Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan perlindungan mangrove di Papua belum sepenuhnya mengintegrasikan peran masyarakat adat dan pemangku kepentingan non-negara dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan. Penerapan collaborative governance yang menekankan kemitraan antara pemerintah, masyarakat adat, dan aktor terkait lainnya berpotensi meningkatkan efektivitas kebijakan, legitimasi publik, serta keberlanjutan pengelolaan mangrove. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif merupakan strategi penting dalam mendorong kebijakan perlindungan mangrove yang berkeadilan, partisipatif, dan berkelanjutan di Papua.
Tata Kelola Pariwisata Berbasis Komunitas Lokal di Pantai Holtekam Distrik Muara Tami Kota Jayapura Provinsi Papua Y. Gabriel Maniagasi; Grace. N. Maniagasi; Daud Erari; Leo Somilena
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.896

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal dan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam distrik Muara Tami Kota Jayapura. Metode penelitian yang digunakan Adalah pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ditentukan melalui teknik purposive sampling, berdasarkan kriteria relevansi dan keterlibatan dalam aktivitas pariwisata di kawasan pantai Holtekam. Informan kunci, yakni tokoh masyarakat, pengelola obyek wisata, pelaku usaha kecil pariwisata (penjual makanan/minuman), dan aparat kampung. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukan keberhasilan pengelolaan pariwisata berbasis komunitas lokal di pantai Holtekam Kota Jayapura dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat lokal; kepemilikan terhadap aset wisata; penguatan kelembagaan lokal; pengakuan terhadap nilai budaya lokal; distribusi manfaat ekonomi secara adil dan sejalan dengan kearifan lokal dan struktur sosial. Faktor pendukung, yakni adanya inisiatif; adanya kemampuan walau terbatas; bermodalkan semangat dan daya juang; adanya goodwill pemerintah, sedangkan faktor penghambat, yakni rendahnya kapasitas SDM lokal dalam urusan pariwisata; rendahnya kemampuan mengelola dan memasarkan destinasi wisata secara profesional; belum maksimal keberpihakan, perlindungan dan pemberdayaan pemerintah bagi usaha wisata berbasis komunitas lokal; belum ada kelembagaan lokal yang khusus memberi perhatian pada pengembangan destinasi wisata berbasis komunitas lokal; lemahnya kemampuan membangun jaringan guna pemasaran destinasi wisata yang lebih luas.
Evaluasi Kinerja Aparatur Kelurahan Terhadap Efektivitas Pelayanan Publik di Ardipura Kota Jayapura Ridolof Batilmurik
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.935

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintahan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara efektif, transparan, dan responsif. Kinerja aparatur kelurahan menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas dan efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti keterlambatan pelayanan, kurangnya responsivitas aparatur, serta keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja aparatur kelurahan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik di Kelurahan Ardipura, Kota Jayapura. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparatur kelurahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kelurahan Ardipura secara umum telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam hal kedisiplinan kerja, kecepatan pelayanan, serta peningkatan kompetensi aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, koordinasi internal dan pemanfaatan sarana pendukung pelayanan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan publik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja aparatur melalui penguatan kompetensi, disiplin kerja, dan optimalisasi sistem pelayanan dapat berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pelayanan publik di tingkat kelurahan.
Evaluasi Implementasi Kebijakan Haji dan Umrah di Daerah: Tantangan Anggaran dan Komunikasi di Kemenag Barru Usamah Mahmud; Almuhajir Haris
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i2.943

Abstract

Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, berlandaskan asas syariat, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, penerapannya di tingkat daerah sering menghadapi tantangan operasional. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan kebijakan di Kementerian Agama Kabupaten Barru menggunakan model Van Meter & Van Horn, yang mencakup enam indikator: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial-ekonomi-politik. Penelitian kualitatif deskriptif ini memanfaatkan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen terhadap pejabat, petugas, dan calon jemaah. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan optimal pada empat indikator: standar-sasaran kebijakan, karakteristik organisasi, disposisi pelaksana, dan lingkungan sosial-ekonomi-politik. Kendala utama terjadi pada sumber daya (keterbatasan anggaran Pasal 49) dan komunikasi antarorganisasi (Pasal 7), dipicu ketidaksesuaian kondisi lapangan, alokasi dana tidak merata, miskomunikasi jemaah, serta dokumen administrasi tidak lengkap.
Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik Jemarang Jemarang; Nasir Nasir; Anirwan Anirwan
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.936

Abstract

Besarnya alokasi dana Desa Nampar Sepang Kecamatan Sambi Rampas Kabupaten Manggarai Timur menuntut pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Namun, dalam praktiknya transparansi pengelolaan keuangan desa masih menghadapi kendala seperti keterbatasan akses informasi, kurang optimalnya penyampaian informasi anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pengelolaan keuangan desa sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengkaji transparansi pengelolaan keuangan desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan desa yang baik. Informan penelitian terdiri dari aparatur desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi dan member check. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah desa pada dasarnya telah menunjukkan upaya dalam menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa melalui penyampaian informasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam forum musyawarah desa serta media informasi desa. Namun, penyediaan dan akses informasi masih belum optimal, terutama dalam hal sistematisasi informasi dan pemanfaatan media publik. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap proses pengelolaan keuangan desa juga masih bervariasi, sementara partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih bersifat konsultatif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi informasi, komunikasi publik, literasi masyarakat, serta partisipasi masyarakat agar tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif dapat terwujud.
Kepemimpinan Pemerintahan dalam Era Digital dan Pembangunan Berkelanjutan kahar Gani; Makmur Jaya
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.970

Abstract

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan pemerintahan melalui penerapan pemerintahan digital yang menekankan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, keberhasilan transformasi digital tidak hanya tergantung pada teknologi yang ada, tetapi juga pada kualitas kepemimpinan yang mampu mengelola perubahan dan mengintegrasikan agenda digital dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepemimpinan pemerintah di era digital dan dampaknya terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan kajian pustaka, melibatkan analisis sistematis artikel jurnal, buku, dan laporan kebijakan terkait. Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan temuan utama mengenai kepemimpinan digital, pemerintahan digital, dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan digital yang visioner, adaptif, dan kolaboratif sangat penting dalam mendorong transformasi digital di birokrasi. Ini berkontribusi pada inovasi layanan publik, pengambilan keputusan berbasis data, serta peningkatan inklusi sosial dan kepercayaan masyarakat. Kepemimpinan digital berperan dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan melalui teknologi data. Namun, transformasi digital menghadapi tantangan seperti kesenjangan literasi digital, budaya organisasi yang resistif, serta keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Kajian ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintahan dalam memastikan transformasi digital yang efektif dan berkelanjutan, serta merekomendasikan penguatan kapasitas kepemimpinan digital dan dukungan struktural untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
Street-level bureaucrats dan Perubahan kebijakan dalam Implementasi Kebijakan Pangan Faisal Ardiansyah
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.979

Abstract

Implementasi kebijakan pangan di tingkat lokal sering tidak berlangsung seragam. Sebab street-level bureaucrats memiliki ruang diskresi yang dapat digunakan secara prosedural maupun inovatif. Di Kabupaten Bone, kesenjangan tersebut tampak nyata, sebagai wilayah penghasil padi terbesar di Sulawesi Selatan, daerah ini justru masih menghadapi persoalan pemerataan aksesibilitas pangan, khususnya bagi masyarakat miskin. Penelitian ini bertujuan menjelaskan bagaimana street-level bureaucrats memanfaatkan diskresi sebagai policy window untuk mendorong perubahan kebijakan pangan pada tahap implementasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara terhadap 24 informan, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan analisis tematik enam tahap, yaitu familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan. Temuan menunjukkan bahwa perubahan kebijakan lahir ketika birokrat dengan ketajaman sosial mengenali kesenjangan antara arahan formal dan kebutuhan lapangan sebagai peluang, lalu mempertemukan arus masalah, arus kebijakan, dan arus politik pada level mikro implementasi melalui pendefinisian masalah, pembangunan tim, dan kepemimpinan. Konvergensi itu melahirkan inovasi berupa bank sayur dan kemitraan industri keripik sukun, sementara birokrat yang bertindak prosedural tidak menghasilkan perubahan inovatif.
Optimalisasi Model Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Di Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Tisrawati T; Anirwan Anirwan; Sumardi Sumardi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1014

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi model implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. SIPD merupakan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mengintegrasikan data perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIPD di Kantor Kecamatan Sinjai Timur telah dilaksanakan secara menyeluruh sesuai arahan pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Sinjai dengan menggantikan sistem informasi daerah sebelumnya. Berdasarkan teori implementasi kebijakan, dimensi komunikasi berjalan efektif melalui sosialisasi, koordinasi, dan pendampingan sehingga tujuan kebijakan dapat dipahami oleh para pelaksana. Pada dimensi sumber daya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban kerja, meskipun kompetensi operator telah memadai. Dimensi struktur birokrasi tidak mengalami hambatan karena seluruh pelaksanaan telah berpedoman pada Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur prosedur, mekanisme, dan pembagian tugas pengelola SIPD. Sementara itu, dimensi disposisi menunjukkan perubahan sikap pelaksana dari awalnya resisten menjadi mendukung setelah merasakan manfaat SIPD dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan administrasi pemerintahan. Dengan demikian, optimalisasi implementasi SIPD memerlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar kualitas tata kelola pemerintahan daerah semakin efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
Strategi Tata Kelola Kebijakan Mangrove Berbasis Masyarakat sebagai Ekowisata dan Mitigasi Abrasi di Kawasan Pesisir Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai Megawati Megawati; Sumardi Sumardi; Nasir Nasir
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1015

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat sebagai upaya pengembangan ekowisata dan mitigasi abrasi di kawasan pesisir Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Pengelolaan mangrove memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir, mengurangi risiko abrasi, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata berbasis potensi lokal. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan mangrove telah mengarah pada integrasi fungsi ekologis sebagai pelindung pesisir dari abrasi dengan fungsi ekonomi melalui pengembangan ekowisata berbasis masyarakat, meskipun pelaksanaannya belum optimal. Aspek komunikasi telah dilaksanakan melalui sosialisasi dan koordinasi, tetapi belum menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Keterbatasan sumber daya, terutama anggaran, fasilitas pendukung, dan tenaga pendamping, masih menjadi hambatan utama. Disposisi pelaksana menunjukkan komitmen pemerintah dan masyarakat, namun tingkat partisipasi masyarakat masih fluktuatif. Selain itu, struktur birokrasi telah mendukung koordinasi lintas pemangku kepentingan, tetapi sinkronisasi program antar lembaga masih perlu diperkuat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi tata kelola kebijakan mangrove berbasis masyarakat memerlukan penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan pelembagaan partisipasi masyarakat agar pengelolaan mangrove sebagai ekowisata dan mitigasi abrasi dapat berlangsung secara efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis, sosial, dan ekonomi.
Efektivitas Pelayanan Publik pada Penerapan Aplikasi SIAP di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba Erwing Yanto; A Fitriani; Sitti Mirsa Siradjuddin; Andi Risma Jaya; Iin Ismayanti
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v6i1.1019

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia masih kerap dinilai lambat, berbelit-belit, dan kurang transparan, sehingga menuntut inovasi berbasis digital. Untuk menjawab tuntutan tersebut, DPMPTSP Kabupaten Bulukumba mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan (SIAP) pada pelayanan perizinan. Namun, dalam implementasinya aplikasi ini masih menghadapi gangguan teknis serta rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelayanan publik pada penerapan aplikasi SIAP di DPMPTSP Kabupaten Bulukumba. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis studi kasus. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Efektivitas pelayanan dianalisis menggunakan konsep inovasi sektor publik Mulgan (2014) yang mencakup kreasi gagasan baru, implementasi, dan peningkatan kualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi SIAP telah meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan melalui empat aspek utama, yaitu kemudahan, kecepatan, transparansi, dan efisiensi pelayanan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa ketidakstabilan jaringan internet, gangguan teknis pada sistem, serta kesenjangan digital (digital divide) akibat rendahnya literasi digital sebagian masyarakat. Efektivitas aplikasi SIAP sangat ditopang oleh kesiapan infrastruktur, komitmen aparatur, serta pendampingan petugas di Mal Pelayanan Publik.

Page 6 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026): April 2026, JGPI Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI More Issue