cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Anirwan
Contact Email
jurnalintelekmadani@gmail.com
Phone
+6285218159999
Journal Mail Official
jgpiglobal@gmail.com
Editorial Address
Jl. Malengkeri, Kompleks Gerhana Alauddin, Blok D No. 18 Mangasa Tamalate Makassar
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
Published by Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia
ISSN : 2774907X     EISSN : 27750140     DOI : https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i2
Core Subject : Science, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Social Sciences
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 50 Documents
 1   2   3   4   5 
Optimalisasi Pelayanan Pokdakan Berbasis Microsite A. Hasriani Hasan Basri
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v3i1.407

Abstract

Analis Budidaya Perikanan sebagai salah satu jabatan yang ada di lingkup Dinas Perikanan memiliki salah satu tugas untuk membantu pimpinan dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan). Dalam upaya pemberdayaan, pelayanan kepada Pokdakan perlu di optimalkan. Akses untuk mendapatkan informasi serta kemudahan dalam mengajukan proposal bantuan dan Surat Keterangan Terdaftar yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan proposal bantuan perlu didukung dengan adanya layanan yang mudah di akses. Menurut data statisitik perikanan budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai Tahun 2021, jumlah Pokdakan yang ada di Kabupaten Sinjai berjumlah 171 Pokdakan yang tersebar di 8 Kecamatan. Luasnya sebaran Pokdakan, menyebabkan perlunya layanan yang mudah di akses oleh Pokdakan meskipun tidak harus datang ke kantor Dinas Perikanan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana peran dari LAHABETE dalam memberikan pelayanan yang bermanfaat terhadap Pokdakan di Bidang Perikanan Budidaya. Untuk mengetahui tanggapan/respon Pokdakan terhadap LAHABETE peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif melalui kuisioner dengan pemilihan 3 Pokdakan di wilayah Sinjai Timur yang merupakan peserta sosialisasi. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan, penggunaan Layanan Terhadap Pokdakan Berbasis Microsite (LAHABETE) memberi manfaat positif bagi Pokdakan dalam pelayanan di Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. Pokdakan menganggap LAHABETE mudah dalam akses dan penggunaan, isi layanan sangat sesuai dengan pekerjaan mereka sebagai pembudidaya ikan, dan sangat berguna bagi Pokdakan. Terdapat 2 Pokdakan yang telah memanfaatkan LAHABETE dalam mengajukan proposal bantuan.
Sinkronisasi Kebijakan Pertahanan dalam Operasi Militer dengan Hak Asasi Manusia Aris Sarjito
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v3i2.437

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlunya kebijakan pertahanan untuk memasukkan hak asasi manusia ke dalam operasi militer, mengidentifikasi tantangan etika, meningkatkan kesadaran personel, menetapkan kerangka akuntabilitas, dan menjajaki kolaborasi internasional untuk sinkronisasi. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif, memanfaatkan data sekunder, untuk menganalisis literatur dan studi kasus yang ada mengenai kebijakan pertahanan dan hak asasi manusia, mengidentifikasi kesenjangan dan tantangan. Hasil penelitian ini menyoroti peran penting kebijakan pertahanan dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia selama operasi militer. Laporan ini akan mengidentifikasi tantangan-tantangan etis utama yang dihadapi oleh kekuatan militer dalam mengintegrasikan hak asasi manusia, seperti menyeimbangkan keamanan dengan hak-hak individu dan menanggapi dinamika konflik yang berubah dengan cepat. Selain itu, studi ini akan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan militer guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak asasi manusia di kalangan personel. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan menekankan perlunya kerangka hukum dan kelembagaan yang komprehensif untuk menjamin akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia dalam operasi militer. Terakhir, studi ini akan mengeksplorasi pentingnya kolaborasi dan kerja sama internasional dalam menyelaraskan kebijakan pertahanan dengan hak asasi manusia, termasuk pertukaran praktik terbaik dan penetapan standar bersama. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan berharga mengenai bagaimana kebijakan pertahanan dapat secara efektif mengintegrasikan pertimbangan hak asasi manusia ke dalam operasi militer. Dengan mengatasi urgensi, tujuan, dan tantangan etika, penelitian ini akan berkontribusi dalam mendorong pendekatan yang lebih etis dan bertanggung jawab terhadap penempatan militer.
Organizational Postmodernism; Sebuah Telaah Kritik Y Gabriel Maniagasi
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v3i2.441

Abstract

Tulisan ini merupakan ulasan teoritik yang menelaah pemikiran postmodernism dalam perspektif teori organisasi secara khusus dalam pandangan Philips Hancock dan Melissa Tyler (2001). Merujuk dari pemikiran tersebut, kemudian dikolaborasi dengan beberapa literatur guna mendiskusikan pandangan-pandangan pemikir lainnya tentang perkembangan keilmuan yang berkembang mengikuti perkembangan zaman. Data dan informasi dikumpulkan melalui studi pustaka dengan teknik menyimak, membaca dan mencatat obyek yang dipelajari melalui buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka yang relevan, sehingga data (dalam bentuk kata-kata) kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan penulisan, yakni mengungkapkan kebenaran ilmiah. Hasil kajian teoritik memberi gambaran bahwa postmodernisme mengawali kemunculannnya sebagai reaksi atas ketidakpuasan terhadap modernisme yang lebih mempercayai kekuatan ilmu pengetahuan (management scientific) yang mengarah pada perubahan. Kendati demikian, postmodernisme bukan kritik pada satu bidang disiplin ilmu, namun pada semua bidang yang memiliki keterkaitan dengan budaya. Ciri pemikiran postmodernisme adalah pluralitas, artinya penghargaan kepada keberagaman berpikir. Setiap orang boleh berbicara dengan bebas sesuai dengan pemikirannya. Postmodernisme menolak arogansi dari setiap teori.
Implementasi Program Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya Sawir, Muhammad; Anirwan, Anirwan; Abubakar, Faisal; Kamaluddin, Santrio; Ondikeleuw, Margaretha; Pongtuluran, Rhina
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v3i2.455

Abstract

Rendahnya partisipasi masyarakat Mamberamo Raya dalam segala aspek pembangunan menandakan rendahnya pemberdayaan terhadap perempuan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo Raya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data hasil penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan penelitian. Informan penelitian dipilih dengan menggunakan Teknik purposive sampling, yaitu informan dianggap memiliki pengetahuan dan mampu memberikan informasi terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, untuk mendukung hasil penelitian dilakukan obsevasi dan telaah dokumen. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tahapan pengumpulan data, memilah dan mengelelompokkan data, interpretasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh program pemberdayaan perempuan di Kabupaten Mamberamo telah berhasil diimplementasikan oleh Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (BKBP3A) sesuai Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2013, namun belum berhasil mewujudkan kesetaraan gender yang disebabkan karena minimnya alokasi anggaran dari pemerintah daerah, kualitas aparatur BKBP3A masih rendah, keterbatasan informasi terkait program yang diimplementasikan, rendah sikap aparatur pelaksana dan kurangnya sosialisasi program.
Perubahan Lingkungan Fisik Akibat Dampak Aktivitas Tambang Galian C di Kabupaten Barru Haris, Almuhajir; Safaruddin, Safaruddin; Qamal, Qamal
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v3i2.471

Abstract

Dampak aktivitas tambang galian C memberikan perubahan fisik pada lingkungan sekitarnya. Situasi ini kerap terjadi akibat dari tidak adanya kepatuhan pada pengelolaan tambang galian C sehingga memunculkan permasalahan tentang kerusakan lingkungan. Kepatuhan dan pemahaman aturan terhadap pengelolaan dapat menurunkan resiko dampak perubahan kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk perubahan lingkungan fisik terhadap aktivitas tambang galian C di Kab. Barru. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, dalam penelitian ini melibatkan dua desa antara lain, yakni desa Lempang dan desa Mattirowalie dengan jumlah informan sebanyak 10 orang yng terdiri dari pemerintah, tokoh masyarakat, dan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum terjadi kerusakan lingkungan atas dampak dari aktivitas tambang galian C Pada wilayah Kab. Barru seperti, terjadinya tanah longsor yang bisa berakibat fatal serta terjadinya banjir bandang, area lingkungan rusak permanen serta mengancam jiwa penduduk sekitar. Subtansi pada penelitian ini memberikan kontribusi berupa kebijakan terhadap pengelolaan lingkungan yang baik terhadap isu-isu kerusakan lingkungan yang tersebar di belahan Indonesia agar mampu mengendalikan dan mengurangi dampak resiko kerusakan lingkungan yang secara berlebihan.
Membangun Kesatuan Bangsa melalui Pendekatan Pemberdayaan Sosial dan Budaya Masyarakat Papua Sarjito, Aris
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i1.472

Abstract

Studi ini menggali dinamika inisiatif pemberdayaan sosial dan budaya dalam masyarakat Papua. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dampaknya terhadap identitas, inklusi, dan tantangan dalam membina persatuan nasional. Penelitian ini sebagian besar menggunakan analisis data sekunder dan metode penelitian kualitatif untuk mengkaji bagaimana program pemberdayaan sosial dan budaya mempengaruhi pembangunan identitas Papua dan integrasinya ke dalam masyarakat Indonesia. Temuan-temuan tersebut menyoroti dampak transformatif dari inisiatif-inisiatif terhadap persepsi identitas Papua dan inklusi masyarakat, sekaligus menjelaskan tantangan-tantangan yang menghambat efektivitas program pemberdayaan yang mendorong persatuan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan sosial dan budaya penting dalam membentuk identitas Papua dan menciptakan rasa memiliki. Namun, masalah sistemis dalam pemerintahan, fragmentasi sosial-politik, dan perbedaan budaya membuat negara ini sulit untuk bersatu. Pada akhir kajian disampaikan saran-saran untuk meningkatkan pemberdayaan sosial dan budaya di Papua. Bidang-bidang utama yang ditekankan adalah pendidikan, daya tanggap budaya, dan pendekatan partisipatif untuk menjadikan masyarakat Papua lebih terbuka dan kuat, yang akan membantu mempersatukan negara.
Dimensi Tangible Dalam Penyelenggaraan Layanan Publik Pada DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng Zaenuddin, Ksatriawan; Anirwan, Anirwan; Qamal, Qamal; Ismail, Ismail; Amin, Muhammad As'ad
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i2.627

Abstract

Dimensi Tangible berperan penting dalam keberhasilan pelayanan publik, khususnya di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DPMPTSP-Nakertrans) Kabupaten Soppeng. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi pengaruh fasilitas fisik, penampilan petugas, komunikasi, dan kompetensi petugas terhadap kualitas pelayanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas fisik yang baik, seperti ruang tunggu yang nyaman dan penggunaan teknologi modern, meningkatkan kenyamanan dan efisiensi pelayanan. Sistem digital mempercepat proses administrasi, mengurangi beban administratif, serta meningkatkan transparansi dan aksesibilitas layanan. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengeksplorasi persepsi masyarakat dan petugas terkait kualitas layanan yang diberikan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dengan informan terpilih, dan dokumentasi. Informan yang dilibatkan meliputi Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang Perizinan, operator, serta lima pengguna layanan. Penelitian ini menunjukkan bahwa elemen fisik yang terlihat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan, dengan fokus pada dimensi tangible. Penampilan petugas yang profesional meningkatkan kepercayaan masyarakat, sementara komunikasi yang jelas dan penggunaan alat komunikasi modern mempercepat penyampaian informasi. Selain itu, kompetensi petugas yang terus ditingkatkan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Secara keseluruhan, DPMPTSP-Nakertrans Kabupaten Soppeng berhasil mengelola dimensi tangible untuk meningkatkan kepuasan masyarakat.
Kebijakan Makan Bergizi Gratis di Indonesia Timur: Tantangan, Implementasi, dan Solusi untuk Ketahanan Pangan Fatimah, Siti; Rasyid, Abdul; Anirwan, Anirwan; Qamal, Qamal; Arwakon, Herna Otta
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i1.641

Abstract

Artikel ini membahas kebijakan makan bergizi gratis di Indonesia Timur sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka malnutrisi dan ketidakcukupan pangan di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan dalam implementasi kebijakan, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, dan merumuskan solusi strategis untuk mengatasi hambatan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, ada juga potensi keberhasilan jika dilakukan perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Kesimpulannya, kebijakan makan bergizi gratis memerlukan dukungan yang lebih terkoordinasi dan pendekatan berbasis komunitas untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutannya.
Analisis Kebijakan Pemilu Presiden 2029: Tantangan dan Peluang Pasca Penghapusan Syarat Ambang Batas Minimal Andry, Andry; Sawir, Muhammad; Sumardi, Sumardi; Gani, Kahar; Lestari, Juli
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v4i2.642

Abstract

Tulisan ini menganalisis kebijakan Pemilu Presiden 2029 dengan fokus pada tantangan dan peluang pasca penghapusan syarat ambang batas minimal. Urgensi penelitian ini terletak pada perubahan signifikan dalam regulasi pemilu yang berpotensi mempengaruhi dinamika politik nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak kebijakan tersebut terhadap partisipasi politik, representasi, dan stabilitas pemerintahan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan studi kasus, memanfaatkan data primer dan sekunder dari sumber legislasi, wawancara, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan syarat ambang batas minimal dapat meningkatkan inklusivitas partisipasi politik, namun juga menghadirkan risiko fragmentasi politik yang lebih besar. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya strategi mitigasi untuk mengoptimalkan peluang dan mengatasi tantangan yang muncul dari kebijakan baru ini.
Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan Dwi Artha Qairi , Rakhdinda
Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/jgpi.v5i1.717

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta kesiapan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi IKN, laporan Otorita IKN, dan artikel jurnal akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Keterlibatan masyarakat dan aktor non-negara masih sebatas konsultatif dan belum deliberatif sebagaimana prinsip New Public Governance (NPG), sementara pelaksanaan prinsip FPIC bagi masyarakat adat masih lemah. Di sisi digital, meskipun pengembangan SPBE dan One Data Indonesia telah dimulai, fragmentasi regulasi, rendahnya literasi digital birokrasi, dan belum kuatnya sistem keamanan data menjadi kendala utama. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi secara inklusif dan sistemik menjadi prasyarat agar IKN dapat benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola kolaboratif, keadilan sosial-ekologis, dan transformasi digital yang inklusif dalam desain pemerintahan kota masa depan di Indonesia.

Page 4 of 5 | Total Record : 50

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Oktober 2025, JGPI Vol. 5 No. 1 (2025): April 2025, JGPI Vol. 4 No. 2 (2024): Oktober 2024, JGPI Vol. 4 No. 1 (2024): April 2024, JGPI Vol. 3 No. 2 (2023): Oktober 2023, JGPI Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI Vol. 1 No. 2 (2021): Oktober 2021, JGPI Vol. 1 No. 1 (2021): April 2021, JGPI