Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)
JGPI merupakan jurnal ilmiah terbitan Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia dengan fokus antara lain : Politik Pemerintahan, Digital Governance, Administrasi Publik, Manajemen Publik, Kebijakan Publik, Inovasi Kebijakan Publik, Inovasi Pelayanan Publik.
Articles
50 Documents
<![CDATA[Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa ]]>
<![CDATA[Anirwan Anirwan]]>;
<![CDATA[Irawansyah Irawansyah]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 1 (2022): April 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i1.322
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Satar Ruwuk Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan data yang diperoleh melalui wawancara dengan subjek penelitian yang dilanjutkan dengan observasi dan dokumentasi sebagai proses awal analisis. Setiap analisis dinarasikan secara deskriptif dan disimpulkan sesuai dengan pertanyaan rumusan masalahnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Satar Ruwuk sudah sepenuhnya berjalan sesuai amanat dari pemerintah atasan. Hal ini dibuktikan dengan kewajiban dari pemerintah Desa Satar Ruwuk untuk melakukan pertanggungjawaban atas aspek yang telah dikelolanya kepada pemangku kepentingan dan masyarakat, dan dalam pelaksanaan pembangunan, peran masyarakat dalam menilai akuntabilitas pemerintah desa diwujudkan dalam bentuk informasi anggaran yang digunakan dalam bentuk papan tender. Serta daya tanggap yang cukup baik dari pemerintah desa atas segala kritik dan saran dari masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun dalam proses perencanaan penggunaan dana desa pemerintah Desa Satar Ruwuk masih belum menerapkan sistem pemerintahan yang terbuka kepada masyarakat. Karena dalam menentukan program pembangunan tahunan masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam forum musyawarah desa.]]>
<![CDATA[Peran dan Efektivitas Pelayanan Perpustakaan dalam Mengembangkan Literasi di Kota Mojokerto: (Studi Kasus di Perpustakaan Kota Mojokerto) ]]>
<![CDATA[Hikmah Muhaimin]]>;
<![CDATA[Santosa Santosa]]>;
<![CDATA[Rizal Abdullah]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.339
<![CDATA[Perpustakaan merupakan salah satu lembaga pelayanan publik yang memiliki peran strategis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Adanya permasalahan fasilitas, koleksi buku, sumber daya manusia, dan pelayanan makin memperburuk keberadaan perpustakaan umum sebagai sarana memperoleh dan meningkatkan ilmu pengetahuan dengan pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat. Pelayananan perpustakaan merupakan bentuk kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan jasa atau penggunaan koleksi perpustakaan (informasi) untuk kepentingan pemakai. Perpustakaan Umum Kota Mojokerto mempunyai sejarah yang cukup panjang yaitu berdiri pada Tahun 1981 berdasarkan Keputusan Walikotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor HK 33 Tahun 1981 tanggal 21 Pebruarl 1981 tentang pembentukan Perpustakaan Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto. konsep teori birokrasi yaitu Institusi birokrasi ini merupakan sebuah ruang mesin suatu negara yang di dalamnya berisi orang-orang atau pejabat yang diberi gaji dan dipekerjakan oleh negara untuk memberikan suatu nasehat dan melaksanakan kebijakan-kebijakan politik negara. dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui jawaban dari wawancara dengan informan, perpustakaan umum adalah memberikan kesempatan bagi umum untuk membaca bahan pustaka, menyediakan sumber informasi yang tepat dan murah, membantu masyarakat mengembangkan kemampuan yang di milikinya dan sebagai pusat budaya bagi masyarakat di sekitarnya. maka dapat di kemukan perilaku aparatur pemerintah sangat baik dalam memimpin pelayanan dan peran perpustakaan kota Mojokerto meskipun berganti kepemimpin kebijakan mereka dinilai sangat puas di mata masyarakat sehingga birokrasi pemerintahan di lingkup perpustakaan kota Mojokerto sangat baik.]]>
<![CDATA[Efektivitas Layanan Kaum Rentan dalam Penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang ]]>
<![CDATA[Junriana Junriana]]>;
<![CDATA[Faiza Faiza]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.340
<![CDATA[Pemberian layanan kaum rentan dalam penerbitan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang dilaksanakan sejak tahun 2019 sebagai pemenuhan hak-hak kelompok rentan terhadap pelayanan publik melalui penyediaan sarana dan prasarana ramah HAM serta prosedur, mekanisme dan budaya kerja layanan ramah HAM yang pelaksanaannya berpedoman pada Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.UM-01.01-2435 Tahun 2018 dan kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penghargaan Pelayanan Berbasis Hak Asasi Manusia. Penelitian ini bertujuan sebagai media informasi bagi masyarakat mengenai konsep baru dalam pelayanan keimigrasian yang berdimensi ramah HAM pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan teknik triangulasi yakni membandingkan semua data untuk dianalisis dan disimpulkan. Sedangkan pengambilan sampel menggunakan Purposive Sampling agar mendapatkan sampel yang representatif sesuai dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas layanan kaum rentan juga bergantung pada kondisi alat dan mesin, serta jaringan yang stabil. Adapun saran dari peneliti berupa saran penambahan beberapa loket penerimaan berkas beserta petugas verifikasi untuk mengurangi penumpukan antrian di depan loket, khususnya penyediaan loket ramah HAM.]]>
<![CDATA[Implementasi Pengurusan Izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta: (Studi di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo) ]]>
<![CDATA[Yusron Adhan Verdiansyah]]>;
<![CDATA[Robby Darwis Nasution]]>;
<![CDATA[Yusuf Adam Hilman]]>;
<![CDATA[Jusuf Harsono]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.341
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ponorogo. Rendahnya kualitas tenaga kerja Indonesia yang mengakibatkan masyarakat tidak mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan yang mumpuni. Pemerintah Indonesia mendirikan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia tenaga kerja Indonesia. Pemerintah menerbitkan kebijakan pelayanan berusaha berbasis elektronik berbentuk Peraturan Pemerintah No 24 tahun 2018 tentang perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik atau yang disebut dengan Online Single Submission (OSS) pada Juli 2018. Sistem OSS ditujukan dalam rangka untuk mempersingkat waktu serta memangkas panjangnya birokrasi dalam proses permohonan perizinan. Namun dalam pelaksanaannya system OSS sering mengalami error sehingga menyebabkan menghambat proses perizinan. Penelitian tentang implementasi pengurusan izin Lembaga Pelatihan Kerja Swasta ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian yang meneliti pada kondisi obyek alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Temuan dari penelitian ini adalah proses implementasi berjalan dengan lancar akan tetapi terdapat kendala aplikasi OSS sering error dan fasilitas internet dan sarana prasarana kurang memadai. Dinas tenaga kerja ponorogo dalam meningkatkan kualitas pengurusan izin lembaga pelatihan kerja swasta dengan menambahkan personil tim/petugas verifikasi kepada pihak provinsi maupun pusat dengan memberikan pelatihan/bimtek/sosialisasi terhadap aplikasi OSS guna memperbaiki dan meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana agar memadai.]]>
<![CDATA[Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam Pemeliharaan Benda Cagar Budaya di Pulau Penyengat ]]>
<![CDATA[Shahril Budiman]]>;
<![CDATA[Chindy Claudhia]]>;
<![CDATA[Edward Mandala]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.342
<![CDATA[Cagar budaya adalah sebuah peninggalan yang bersifat kebendaan yang bisa terdapat di darat dan/atau air yang perlu dilestarikan keberadaannya melalui proses penetapan. Benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang no. 11 tahun 2010 pada pasal 5, benda, bangunan, atau stuktur cagar budaya. Dalam pemeliharaan benda cagar budaya perlu adanya peran pemerintah yang bertanggung jawab dalam mengelola pemeliharaan benda cagar budaya. Tujuan dari penelitian ini pada dasarnya untuk mengetahui bagaimana peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Tanjungpinang dalam melakukan pemeliharaan benda cagar budaya yang ada dipulau penyengat. Dalam skripsi ini konsep yang digunakan untuk menganalisis peran dinas pariwisata dan kebudayaan dalam pemeliharaan benda cagar budaya dipulau penyengat tersebut mengacu pada pendapat Prasetyo (2014:37) yang diselaraskan dengan peraturan Undang-undang Republik Indonesia No 11 tahun 2010 tentang cagar budaya pada pasal 95 ayat 1 dan 2 yang mana peran pemerintah daerah yang efektif dan optimal dalam pelestarian cagar budaya diwujudkan sebagai peran Regulator, Dinamisator, Fasilitator dalam pemeliharaan benda cagar budaya. Dalam penelitian ini informannya terdiri dari 3 orang di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tanjungpinang dan 1 orang lurah pulau penyengat dan 1 orang juru pelihara cagar budaya pulau penyengat. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode Deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam pemeliharaan benda cagar budaya pulau penyengat belum maksimal karena masih ada banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Adapun saran yang diberikan agar benda bersejarah dipulau penyengat lebih diperhatikan lagi mengingat nilai-nilai penting di dalamnya]]>
<![CDATA[Manajemen Pelayanan di Daerah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara ]]>
<![CDATA[Herlawan Herlawan]]>;
<![CDATA[Fernandes Simangunsong]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 2 No. 2 (2022): Oktober 2022, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v2i2.343
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal), mengetahui dan menganalisis upaya mengatasi faktor-faktor penghambat manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan motede kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan Teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil penelitian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen pelayanan di daerah 3T (terdepan, terpencil dan tertinggal) di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya berjalan dengan baik, seperti yang diketahui permasalahan yang kompleks di daerah perbatasan membuat pemerintah daerah belum bisa melaksanakan tugas pelayanan yang baik. Aspek seperti letak geografis wilayah yang sulit sehingga susah di akses, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia menjadi faktor penyebabnya. Meskipun hal tersebut pemerintah daerah selalu berupaya untuk melayani masyarakat dengan baik.]]>
<![CDATA[Inovasi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Menyelesaikan Kasus Sengketa Pertanahan di Kabupaten Aceh Barat Daya ]]>
<![CDATA[Zulbaili]]>;
<![CDATA[Vellayati Hajad]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v3i1.390
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang strategi Badan pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya dalam menyelesaikan kasus sengketa di Aceh Barat Daya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana proses dari strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya melalui mediasi dan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus untuk mengetahui dan melihat strategi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan permasalahan sengketa pertanahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara dengan Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran, Staf Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Daya, masyarakat serta melalui observasi lapangan dan dokumentasi. Hasilnya menunjukkan bahwa adanya proses dalam penyelesaian sengketa pertanahan melalui mediasi di lingkungan masyarakat dan Badan pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai mediator, serta harus berperan dengan baik dan tidak memihak dengan salah satu pihak. Kesimpulan dari penelitian ini adalah cara yang dapat dilakukan dalam proses penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua cara yaitu jalur mediasi dan jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa pertanahan melalui gelaran mediasi yang terlebih dahulu harus adanya pengaduan peninjauan melakukan pemanggilan kepada para pihak dalam upaya gelaran mediasi dan dapat berjalan dengan baik.]]>
<![CDATA[Peningkatan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu dan Anak Melalui Penggunaan Lembar Deteksi Risiko Kehamilan Pada Pelayanan Antenatal Care (ANC) Terpadu di Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Fitri Amalia]]>;
<![CDATA[Muhammad Irsyad Sayuti]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v3i1.404
<![CDATA[Pembangunan kesehatan masyarakat merupakan bagian penting dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Salah satu indikator tingkat kesehatan masyarakat adalah angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Semakin tinggi angka kematian ibu dan anak di suatu negara, maka semakin buruk kondisi kesehatan di negara tersebut. Hal ini karena ibu hamil dan bayi merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perawatan terbaik dari tenaga kesehatan. Pemeriksaan kehamilan sangat penting diketahui dan dilakukan oleh ibu hamil karena dapat menurunkan angka kematian ibu dan anak dengan memahami risiko komplikasi selama kehamilan, persalinan dan masa nifas. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melihat penggunaan lembar deteksi risiko kehamilan dalam peningkatan upaya penurunan angka kematian ibu dan anak. Adapun teknik pemilihan sampel pada tahapan uji coba pengisian lembar deteksi risiko kehamilan adalah teknik purposive sampling dengan kriteria yaitu ibu hamil K1 (Kunjungan Pertama). Untuk mengetahui keberhasilan dari gagasan kreatif menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Uji coba dilakukan kepada 9 ibu hamil K1, dan didapati 2 orang berisiko dan 7 orang lainnya tidak berisiko. Petugas pelayanan ANC menganggap bahwa lembar deteksi risiko kehamilan mudah dalam pengisiannya dan efektif dalam mendeteksi risiko kehamilan.]]>
<![CDATA[Peningkatan Kualitas Format Pelaporan Untuk Peningkatan Kinerja Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Madjdah Mulia Asmin]]>;
<![CDATA[Muhammad Irsyad Sayuti]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v3i1.405
<![CDATA[Analis Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu jabatan yang ada di lingkup Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai. Analis perlindungan masyarakat merupakan bagian dari seksi perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman. Berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang susunan organisasi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, seksi perlindungan masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman dalam melaksanakan penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis serta pelaksanaan tugas operasional dan administrasi di bidang perlindungan masyarakat. Namun dalam pelaksanaan tugasnya menemukan kendala karena belum optimalnya pelaporan hasil kegiatan data perlindungan masyarakat. tujuan adanya penulisan ini yaitu untuk melihat peran perbaikan format pelaporan untuk peningkatan kinerja perlindungan masyarakat satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran Kabupaten Sinjai. Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap perbaikan format pelaporan ini, penulis menggunakan metode analis statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan pemilihan responden beberapa pegawai bidang ketertiban umum dan ketentraman Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Kesimpulan dari kuesioner yang dibagikan kepada responden ditemukan yaitu responden menyetujui perbaikan format pelaporan mengikuti Permendagri Nomor 27 Tahun 2010, memahami format perbaikan pelaporan perlindungan masyarakat bidang ketertiban umum dan ketentraman, informasi menjadi lebih jelas dan detail, dilakukan secara continue dan konsisten, serta perbaikan format pelaporan memberikan manfaat buat kinerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai.]]>
<![CDATA[Optimalisasi Situs Melalaui Pengembangan Sistem Informasi dan Layanan di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai ]]>
<![CDATA[Amran Arsadi]]>
<![CDATA[ Journal of Governance and Policy Innovation Vol. 3 No. 1 (2023): April 2023, JGPI ]]>
Publisher : <![CDATA[Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.51577/jgpi.v3i1.406
<![CDATA[Situs web adalah salah satu media publikasi yang menyebarluaskan informasi yang efektif serta efisien dibandingkan dengan media massa lainnya, tapi tidak serta merta dapat menarik perhatian untuk publik mengakses situs web. Olehnya dibutuhkan “pengoptimalan situs web sebagai media publikasi informasi dan layanan†sehingga situs akan menjadi menarik serta komunikatif agar menjadi perhatian oleh pengguna/pengunjung situs. Dinas Sosial Kabupaten Sinjai berusaha memaksimalkan penggunaan situs web sebagai bentuk dari digitalisasi pelayanan kepada publik dan masyarakat. Namun di dalam pemanfaatan situs web Dinsos Sinjai, ada berbagai macam masalah yang masih menjadi kendala dalam pemanfaatan situs web sebagai media publikasi, seperti informasi dan akses layanan yang masih kurang dan tidak dapat di akses, selain itu situs web dinilai kurang aktif dalam menyebarkan informasi yang ada, dan masih kurang interaktif kepada masyarakat. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan ternyata ada beberapa faktor penyebab masalah tersebut muncul salah satunya kurangnya tenaga ahli dalam menjalankan situs web tersebut. Tujuan dari kegiatan latsar dengan rancangan aktulasi pengoptimalan situs melalui pengembangan sistem informasi dan layanan yaitu untuk mengetahui dan memberikan gambaran secara umum tentang pemanfaatan situs web untuk pemberian informasi serta layanan kepada masyarakat di Dinas Sosial Kabupaten Sinjai.]]>
